RadarJombang.id – Usulan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) dan korban tanah longsor di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam Jombang akhirnya cair.
Lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengusulkan BTT di Jombang mulai memproses pengadaan sesuai kebutuhan.
Plt Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang, Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas, membenarkan, usulan BTT yang diajukan untuk penanganan bencana longsor sudah cair.
’’Setelah diproses, saat ini sudah cair,’’ katanya, Selasa (11/2).
Proses pengusulan BTT diawali dengan pengajuan ke Pj Bupati Jombang.
Setelah ada persetujuan, kemudian diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
’’Saat ini tahapannya sudah bisa diproses masing-masing OPD,’’ tambahnya.
Ada lima OPD yang mengusulkan BTT. Masing-masing adalah:
1. Dinas Peternakan Jombang mengusulkan pengadaan vaksin PMK, obat-obatanan penanganan PMK dan sarpras untuk penanganan PMK senilai Rp 607 juta.
2. BPBD untuk penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (R3P) dan pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) senilai Rp 120 juta.
3. Dinas Sosial Jombang untuk belanja kebutuhan dapur umum senilai Rp 461,7 juta dan belanja peralatan dapur umum dan layanan dukungan psikososial Rp 78 juta. Serta belanja isian hunian sementara (huntara) senilai Rp 145 juta. Sehingga total usulan dari dinas sosial mencapai Rp 684,7 juta.
4. Dinas Kesehatan Jombang juga mengusulan belanja obat-obatan dan kebutuhan kesehatan pengungsi yang mencapai Rp 77,750 juta.
5. Dinas Perumahan dan Permukiman Jombang mengusulkan pembangunnan huntara lengkap senilai Rp 1.038.437.000.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial, Hari Purnomo, menyampaikan, saat ini telah memproses pengadaan kebutuhan belanja peralatan dapur umum dan layanan dukungan psikososial untuk warga terdampak longsor di Desa Sambirejo Kecamatan Wonosalam.
’’Dari hasil rapat kemarin, memang kita membutuhkan dukungan kebutuhan untuk dapur umum,’’ ujarnya.
Sampai dengan Selasa (11/2), dapur umum dan posko tanggap bencana di Desa Sambirejo masih beroperasi.
Setiap hari, petugas dari relawan Tagana Dinsos Jombang memasak di dapur umum sebanyak 120 bungkus nasi.
’’Setiap hari teman-teman memasak untuk warga terdampak. Untuk itu, kita butuh anggaran dari BTT,’’ jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Peternakan Jombang, M Saleh, menyampaikan, usulan anggaran BTT bakal digunakan untuk pengadaan vaksin PMK.
’’Jumlah populasi sapi di Jombang ada 70 ribu ekor, jadi masih kurang jika kita hanya mengandalkan bantuan vaksin dari APBD Provinsi Jatim maupun APBN pusat,’’ terangnya. (ang/jif/riz)
Editor : Achmad RW