"Total serapan seluruh OPD masih 76,49 persen, atau baru terserap Rp 2.422.227.242.542,44 dari total anggaran Rp 3.116.791.155.111," ujar Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang, kemarin.
Sebagai pihak yang menyetujui rencana keuangan tahunan itu pihaknya sangat menyayangkan ada beberapa OPD yang serapannya masih sangat rendah. Bahkan ada OPD di bawah 50 persen. "Dinas Perdagangan dan Perindustrian serapan anggaran masih 38,39 persen, Dinas PUPR juga serapannya masih 45,78 persen," bebernya.
Lebih dari itu, berdasar laporan data dari BPKAD Jombang yang dia terima, serapan APBD belum menunjukkan hasil memuaskan. Ada sejumlah OPD yang serapannya masih di bawah 70 persen. Di antaranya, Dinas Lingkungan Hidup serapan anggaran 55,15 persen, RSUD Ploso 62,79 persen, Satpol PP 63,80 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 65,98 persen. "Kami menarget tahun ini bisa 80-90 persen," imbuhnya.
Politisi PKB ini lantas mempertanyakan kinerja dan SDM masing-masing OPD. Semua kinerja harus dievaluasi secara menyeluruh. Terutama pada kesiapan dan kualitas SDM yang bisa melaksanakan semua program pembangunan. Evaluasi kinerja itu sekaligus untuk menganalisa Silpa 2021 lalu sebesar Rp 500 miliar.
Dia menyebut, sebagian besar minimnya serapan APBD ini karena paket proyek fisik. Mas'ud wanti-wanti agar pekerjaan proyek bisa selesai tepat waktu. "Kalau terjadi SiLPA lagi ada beberapa program yang tidak berjalan. Makanya ke depan harus dievaluasi," tegas politisi senior dari Fraksi PKB ini.
Terpisah, Hari Oetomo Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang tak menampik serapan APBD di tempatnya masih rendah. Dia beralasan, belanja langsung masih berproses. "Seperti pengadaan pasar baru dan relokasi PKL masih berproses," ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (15/12) petang.
Selain itu, beberapa pekerjaan fisik seperti rehabilitasi Pasar Pon dan Pasar Tunggorono juga masih berlangsung. "Kalau sudah selesai semua. Serapan APBD bisa meningkat," ungkapnya seraya berharap akhir tahun nanti semua serapan APBD bisa mencapai 80 persen.
Pernyataan senada disampaikan Bayu Pancoroadi Kepala Dinas PUPR Jombang, yang menyebut serapan setiap OPD memang masih minim. Pada P-APBD 2022, di tempatnya mendapat suntikan dana hampir dua kali lipat dari APBD murni. Alokasi dana itu sebagian besar atau sekitar 57 persen, digunakan untuk pekerjaan fisik.
"Di P-APBD ada kegiatan 43 ruas jalan dengan anggaran Rp 80 miliar," tegasnya. Sehingga di penghujung penyerapan bulan ini terfokus pada paket proyek fisik. "Kalau perbaikan jalan ini selesai, tidak bisa langsung dibayarkan, karena menunggu hasil laboratorium dulu," pungkas Bayu. (yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW