RadarJombang.id – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) mendatangi kantor DPRD Jombang.
Mereka mengeluhkan terkait sengkarut PPDB dari tahun ke tahun.
Mereka menuntut Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk turun dari jabatannya karena dinilai tak becus mengatasi masalah PPDB setiap tahun.
”Karut-marut dunia pendidikan belakangan ini, apalagi masalah PPDB, kita menuntut menteri pendidikan harus turun karena tidak sesuai harapan masyarakat,” ungkap Ketua FRMJ Joko Fattah Rochim.
Massa mulai berjalan menuju kantor DPRD Jombang sekitar pukul 09.00.
Selain menyampaikan orasinya, massa juga membawa poster-poster berisi tuntutan.
”Turunkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim, memperkeruh dunia pendidikan,” tulis salah satu poster.
”Pendidikkan mahal, orang miskin dilarang sekolah, pie pak menteri online, memperkeruh dunia pendidikan,” tulis poster yang lain.
Fattah mengatakan, program PPDB zonasi dinilai tak adil bagi sebagian masyarakat.
Banyak keluhan yang ia terima, banyak masyarakat yang betul-betul tinggal di desa-desa sekitar sekolah justru tak mendapatkan sekolah yang terdekat dengan rumahnya.
”Di Pulo Lor, Kepatihan, Desa Jombang, Candimulyo, mereka tidak bisa masuk SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3 Jombang, meski jaraknya dekat, tapi tidak bisa. Kenapa ini, apa muridnya dari Sengon semua,” ungkapnya.
Baca Juga: Tabungan PKK Diembat, Rumah Perangkat Desa di Jombang Jadi Sasaran Demo
Akibatnya, banyak orang tua yang kebingungan mencari sekolah untuk anaknya.
Pilihannya tentu sekolah lain yang jaraknya lebih jauh dari rumahnya.
Beberapa kejanggalan juga ditemukan, salah satunya perubahan jarak rumah yang ditampilkan di sistem PPDBjatim.net.
”Setelah 10 meter menjadi 138 meter, kok bisa berubah-ubah,” ungkapnya.
Ia mensinyalir, di lapangan, PPDB zonasi masih banyak dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
”Kalau sudah terbukti ya pidanakan jangan dilepas, tahun lalu saja dilepas, ini untuk memberikan efek jera,” jelasnya.
Fattah mengatakan, pihaknya juga bakal melayangkan petisi usai hearing dengan DPRD Jombang.
”Betul-betul kasihan sekali, di lapangan banyak orang tua bingung cari sekolah, banyak yang anaknya nangis karena tidak diterima di sekolah terdekat,” pungkasnya.
Sementara itu, Basik Suparno, ketua Paguyuban Komite Sekolah SMP Negeri dan MTs Negeri Jombang mengatakan, banyak masyarakat yang tinggal jauh dari sekolah negeri kesulitan untuk mendapatkan sekolah.
”Warga Megaluh misalnya itu kalau mau sekolah SMA ke mana, jauh semua,” jelasnya.
Menurutnya jika zonasi diberlakukan, maka harus diimbangi dengan infrastruktur yang memadai, dengan memperbanyak sekolah di desa-desa.
Ia juga mencontohkan, tahun lalu, ada siswa yang masuk ke salah satu SMA negeri padahal tidak mengikuti PPDB online.
Baca Juga: Buruh di Jombang Demo Lagi, Tolak UU Ciptakerja dan Wadul Kesejahteraan
Tidak ada sanksi yang diberikan kepada oknum sekolah yang meloloskan.
”Baru setelah ramai, anak itu dipindah, jarak tiga atau empat bulan gitu, tidak usah terlalu banyak zonasi itu, karena banyak yang menyalahi aturan, lebih baik banyakin prestasi saja, kuota zonasi cukup 30 persen,” jelasnya.
Sementara itu, keinginan massa untuk bertemu DPRD gagal. Tidak ada satupun anggota dewan yang menemui massa aksi.
Salah satu staf Sekretariat DPRD Jombang hanya sebatas menerima surat permohonan audiensi. Massa pun akhirnya membubarkan diri. (wen/naz/riz)
Editor : Achmad RW