JOMBANG - Pemkab Jombang harus segera bergerak cepat menyelesaikan limbah yang mencemari sekunder rejoagung bertahun-tahun.
Terutama memanfaatkan pembangunan instalasi pengolaan air limbah (IPAL) yang menelan anggaran miliaran rupiah itu agar tidak muspro.
”Padahal 2018 lalu sudah dibangunkan IPAL agar mengurangi jumlah limbah,” ujar Amiruddin aktivis Ecological Observation Wetlands Conservation (Ecoton), kemarin.
Namun sampai sekarang IPAL tersebut tidak difungsikan. ”Sama saja kan muspro karena tidak difungsikan,” katanya.
Seharusnya, hal ini ada tindaklanjut dari DLH Jombang untuk mengoperasikan IPAL yang sudah dibangun dengan anggaran miliaran rupiah tersebut.
”Kalau tidak bisa berfungsi bagaimana perencanaannya dulu. Harusnya sebelum membangun ada perencanaan dan analisis yang matang,” ungkapnya.
Kasus seperti ini harusnya menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan.
”Anggaran yang digunakan tidak sedikit. Dua proyek bisa mencapai Rp 1,5 miliar,” sebut Amir sapaan akrabnya.
Terlebih, pembangunan dikerjakan sejak 2018 dan itu menjadi pintu masuk APH untuk bertindak.
”Bila seperti ini terus maka permasalahan limbah juga tidak akan teratasi,” tegas dia.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi C Jombang Miftahul Huda, yang menyebut DLH Jombang masih belum serius menyelesaikan persoalan limbah.
Baca Juga: Kombo Sampah dan Limbah di Sekunder Rejoagung Jombang, Bikin Bau Busuk Tak Terhindarkan
Terlebih, hal itu sudah terjadi bertahun-tahun. ”Persoalan ini setiap tahun selalu terjadi,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pembangunan IPAL yang menelan anggaran fantastis juga tidak ada gunanya.
Sudah semestinya, IPAL komunal harus difungsikan agar persoalan limbah bisa terurai.
Anggaran yang sudah dikeluarkan juga tidak sia-sia. ”Ya, jadi percuma anggaran besar tapi tidak difungsikan. Sama saja muspro,” tegas dia.
Dia juga mempertanyakan perencanaan dan analisis lingkungan sebelum melakukan pembangunan IPAL komunal tersebut.
Apabila perencanaan matang, maka hal ini tidak akan terjadi. ”Dulu itu perencanaannya seperti apa. Sampai tidak bisa berfungsi,” tanya dia.
Karena itu DLH Jombang harus bisa bertanggung jawab atas anggaran daerah yang sudah dikeluarkan.
”Yang digunakan anggaran negara. Harusnya tidak digunakan untuk hal yang sia-sia,” pungkas Huda.
Seperti diberitakan sebelumnya, keluhan sungai yang tercemar limbah juga dirasakan warga Dusun Mancar Selatan, Desa Mancar, Kecamatan Peterongan.
Selain dipenuhi sampah yang menumpuk, saluran sungai di depan permukiman itu juga disertai bau menyengat.
Pantauan di lokasi, tampak tumpukan sampah menumpuk di saluran Rejoagung.
Selain sampah rumah tangga, ada juga berbagai macam sampah plastik hingga bangkai hewan.
Hal itu menimbulkan bau busuk menyengat di sekitar permukiman warga.
Untuk diketahui, permasalahan limbah ini menjadi persoalan tahunan. Terlebih, saat musim kemarau panjang, warga selalu mengeluhkan kondisi sungai yang keruh dan menimbulkan bau busuk. (yan/bin/riz)
Editor : Achmad RW