KEPEMIMPINAN daerah seharusnya menghadirkan harmoni.
Bupati dan wakil bupati (wabup) dipilih untuk bekerja sama, bahu-membahu mengurus kepentingan rakyat. Namun, kenyataan yang terjadi di beberapa daerah justru jauh berbeda.
Belum genap setahun dilantik, sejumlah pasangan kepala daerah sudah mempertontonkan konflik terbuka. Publik kini disuguhi drama perebutan pengaruh antara bupati dan wakil bupati di Sidoarjo maupun Jember.
Bukannya mereka menyatukan energi untuk membangun, tapi justru tarik-menarik ego yang membingungkan rakyat.
Fenomena ini bukan barang baru. Politik lokal di Indonesia memang kerap melahirkan pasangan kepala daerah yang hanya tampak mesra di panggung kampanye, tetapi rapuh ketika roda pemerintahan berjalan.
Sebab utamanya adalah : latar belakang politik yang berbeda. Pasangan bupati-wabup sering kali lahir dari kompromi partai, bukan kesesuaian visi. Hasilnya, begitu kursi kekuasaan diduduki, konflik kepentingan pun bersemi.
Di Jember, perselisihan mencuat ketika wakil bupati merasa dilangkahi dalam urusan mutasi pejabat. Bupati berpegang bahwa kewenangan penuh ada di tangannya, sementara wakil menilai dirinya diabaikan.
Imbasnya jelas: birokrasi terbelah dan pelayanan publik menjadi korban.
Hal serupa terlihat di Sidoarjo, di mana silang pendapat keduanya bahkan mencuat ke ruang publik, dipungkasi dengan pelaporan ke Kemendagri. Masyarakat pun mbatin : apakah mereka masih memikirkan untuk mewujudkan janji kampanyenya.?
Drama politik tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Timur. Di provinsi lain pun pernah kita lihat.
Di Garut, Jawa Barat. Hubungan bupati dan wakil bupati yang memburuk membuat pembangunan terbengkelai. Di Tolitoli, Sulawesi Tengah, konflik serupa bahkan menyeret DPRD ikut campur tangan.
Pola yang berulang ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam sistem politik kita: pasangan kepala daerah kerap dipilih berdasarkan hitung-hitungan elektoral, bukan keserasian visi dan kepemimpinan.
Kerugian paling besar tentu ditanggung rakyat. Aparatur sipil negara menjadi bingung: harus patuh pada siapa.? Apalagi bila wabupnya mantan pejabat senior di pemkab.
Akibatnya program pembangunan berjalan lambat, pelayanan publik tersendat, dan iklim investasi terganggu. Pada akhirnya, problem riil masyarakat (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga lapangan kerja) tidak tertangani dengan baik.
Kolom saya kali ini hendak menegaskan bahwa mandat demokrasi bukanlah untuk mengumbar ego, melainkan untuk mengabdi pada kepentingan rakyat. Bupati dan wakil bupati dipilih bukan untuk bersaing, tetapi untuk bekerja sama. Perbedaan yang ada seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan alasan perpecahan. Namun, terlalu sering kepentingan politik jangka pendek mengalahkan kewajiban memenuhi amanah publik.
Kasus-kasus di Sidoarjo, Jember, Garut, hingga Tolitoli seharusnya menjadi pelajaran penting. Partai politik tidak boleh lagi sekadar mengawinkan dua nama demi peluang menang.
Mereka perlu mengutamakan kesesuaian visi, integritas, dan komitmen pelayanan publik. Sementara itu, rakyat juga berhak menuntut pemimpinnya bersikap dewasa, duduk bersama, dan menekan ego demi kepentingan yang lebih besar.
Jika Anda ( pembaca yang senang meluaskan wawasan ) bertanya : “kalau di Jombang, bagaimana.?” Sesuai hasil terawangan saya, insya-Allah aman. Beliau berdua selama ini selalu seiring sejalan, tak berseberangan.
Sebenarnya, baik di Jombang, Mojokerto atau kabupaten lainnya, hubungan bupati dengan wabup-nya akan selalu mesra bila keduanya meneguhi kesepakatan yang telah dibuat bersama dan menjalin komunikasi yang terbuka.
Adapun bila kedua hal itu sedang bermasalah, maka benteng terakhirnya adalah : level kesabaran wabup-nya. Sebab dari sekian perseteruan yang saya cermati, pemantiknya adalah karakter wabup yang tak mampu menahan diri.
Sederhananya, untuk memahami hubungan bupati-wabup sebenarnya dapat dianalogikan ikatan suami-isteri. Sekecil apapun kadarnya, pasti ada perbedaan pendapat. Dari perbedaan itulah akan menghasilkan keputusan yang teruji.
Yang penting, bupati sebagai suami, dan wabup sebagai isteri, sadar akan posisi masing-masing dan memperhitungkan dampak yang akan menimpa anak-anak ( baca: rakyat ) atas tiap pilihan sikap yang diambilnya.
Maka bila terdapat perbedaan pendapat, cukup dibatasi dalam kamar yang tertutup saja. Upayakan anak-anak hanya melihat kemesraan yang membahagiakan hatinya, sehingga mereka dapat beraktivitas dengan riang gembira. Semoga “bapak-ibu” kita mesra selalu. (*)
Editor : Anggi Fridianto