Radarjombang.id - Pemilu 1977 adalah pemilu pertama dengan 3 kontestan (PPP, Golkar, dan PDI) yang sangat memilukan hati dan menggembleng jiwa keremajaan saya. Betapa tidak, ketika NU secara partai menjadi bagian PPP, maka mayoritas kiai dan pesantren adalah pendukung PPP. Sementara ayah saya -Allahyarham- Muh. As’ad Umar bersama Kiai Musta’in Romly, justru berada di pihak Golkar.
Anda yang berusia di bawah 55 tahun pasti tak menduga bahwa pesantren Darul-Ulum dulu pernah dimurtad-murtadkan oleh para jurkam PPP dari unsur NU sendiri. Karena kiai Darul-‘Ulum telah mendekati pohon yang dilarang (beringin), sambil menyitir firman Allah surat Al Baqarah ujung ayat 35 (... janganlah dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang dhalim ). Dengan “dalil” itu kemudian para jurkam bertanya pada massa: “Kita sebagai ummat Islam itu kalau shalat wajib menghadap kiblat. Apa kiblat kita..??” “Ka’baah..” jawab audien serentak. “Mosok kiai Njoso shalate ngadep ringin... sah apa tidak salatnya..?” “Tidaak..” saut audien gemuruh. Kemudian si jurkam biasanya dengan mengangkat surat Ali Imron awal ayat 103 ( Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali -agama- Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai...) menghakimi kiai-kiai Darul’Ulum telah mengingkari perintah Allah sehingga tidak layak jadi panutan karena bisa dikategorikan murtad.
Apa yang terjadi kemudian..? Setiap ada konvoi kampanye PPP, selalu dilewatkan jalan sebelah rumah. Begitu mendekati pondok, yel-yel langsung berganti “As’ad golkar.. As’ad golkar..” sambil memukuli bak truk bertalu-talu. Maka santri pun terpengaruh, sehingga ketika ayahanda mengimami jama’ah Maghrib, lebih separuh santri mufaraqah membikin jama’ah sendiri. Bahkan beberapa bulan kemudian terjadilah eksodus santri ke pesantren lain. Akibatnya jumlah santri yang semula 5.500-an, tinggal 2.000-an santri. Tidak sampai di situ, jama’ah thariqah yang berpusat di Darul’Ulum juga terimbas. Sebagian besar anggotanya keluar membentuk jam’iyah baru di kawasan Diwek yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Thariqah Annahdliyah. Pokoknya saat itu Darul’Ulum betul-betul babak belur “dibully” massa hanya atas dasar tuduhan subyektif dengan memperalat dalil.
Apakah ayahanda tidak punya dasar pembenar atas ijtihad politiknya..? Tentu punya, tapi tidak dikemukakan saat kampanye. Beliau hanya menyampaikan dalil bila ngaji di depan santri, yaitu surat Yusuf awal ayat 67 ( Dia -Ya’qub- berkata : Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda...). “Kalian ini mau jadi rahmatan lil’alamin kok hanya ‘nglumpuk’ di satu tempat saja, ya harus menyebar laah, biar semakin banyak kalangan yang merasakan keberadaan kalian sebagai rahmat...” begitu kira-kira pesannya dulu.
Dengan kedekatan ayahanda pada Golkar (dulu tidak mau disebut partai), lembaga-lembaga pendidikan formal di Darul’Ulum memiliki akses yang luas dengan departemen-departemen (kementerian) terkait, sehingga sekolah dan madrasah mudah memperoleh fasilitas pengembangan SDM dan Sarpras dari pemerintah. Hasilnya, kualitas lulusannya tidak kalah dengan alumni sekolah negeri favorit di luar. Adapun “monumen” kemesraan Darul’Ulum dengan pemerintah saat itu yang sekarang masih bisa kita lihat, yakni keberadaan SMP Negeri 3 yang dititipkan oleh Mendikbud (Prof. Wardiman) dalam binaan para kiai, sehingga menjadi satu-satunya SMPN di Indonesia yang liburnya hari Jum’at dan bila idul Fitri libur 3 minggu. Kalender pendidikannya saja mengikuti Darul’Ulum, apalagi kebijakan kurikulumnya.
Dari uraian di atas, saya hanya ingin menyampaikan bahwa setiap pilihan politik itu ada konsekuensi yang bisa diperhitungkan plus-minusnya. Untuk menghitung itulah butuh ijtihad yang tiap orang sah dan dibenarkan menggunakan rasionalitas masing-masing. Politik itu siasat (siyasah) yang lebih membutuhkan kecerdasan kontekstual daripada tekstual yang ndakik-ndakik karena yang dihadapi dunia nyata yang dinamis bukan forum bahtsul masail atau munaqasah yang mengunggulkan kekuatan argumentatif. Oleh karena itu, dari pengalaman remaja saya, saya merasa ngeri kalau ada orang yang menjustikasi pilihan politiknya dengan ayat maupun hadits. Seolah presiden yang dipilihnya itu manusia yang ma’shum (terjaga dari kesalahan), sehingga dikait-kaitkan dengan pertanggungjawaban kita di akhirat. Hehehe... kalau soal pertanggungjawaban di akhirat, bukan hanya soal pilpres bro, lidah dan tangan kita yang bicara dan menulis atas dasar nafsu yang menimbulkan perpecahan, itu juga harus dipertanggungjawabkan. Hati-hati.
Kembali ke ijtihad politik ayahanda. Sejak ke Golkar, beliau dikucilkan dari kegiatan NU, padahal pada pemilu 1971 sebagai macan podium kampanye NU. Tapi beliau sabar dan fokus saja pada peningkatan kualitas pendidikan santri. Baru pada tahun 1983 ketika MUNAS NU di Situbondo mengeluarkan keputusan “NU Kembali ke Khitthah 1926” yang diperkuat lagi dalam Muktamar ke 27 / 1984 di kota yang sama, tokoh-tokoh NU mulai mendekat lagi ke beliau. Termasuk mereka yang dulu “membully” ayahanda dengan ayat-ayat itu. Dalil-dalil mereka ternyata hanya dipatahkan oleh tagline “NU tidak kemana-mana, tapi ada dimana-mana”.
Maka bercermin dari kisah nyata ini, saya mohon janganlah kita memperalat dalil untuk kepentingan politik yang penuh subyektifitas. Mari agungkan firman Allah dan sabda Rasulul-Nya, agar derajat kita ditinggikan-Nya. Wallahu-a’lam bishshawab. (*)
Editor : Anggi Fridianto