Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Libatkan Multisektor, Bapemperda DPRD Jombang Godok Raperda Trantibumlinmas

A
DIBAHAS: Bapemperda DPRD Jombang mulai membahas Raperda Trantibumlinmas Senin (28/4)
DIBAHAS: Bapemperda DPRD Jombang mulai membahas Raperda Trantibumlinmas Senin (28/4)

Advertisement

 a

JOMBANG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang terus mematangkan Raperda inisiatif tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Pembahasan itu dilakukan melalui rapat konsultasi yang digelar Senin (27/4) dengan melibatkan berbagai pihak.

Ketua Bapemperda DPRD Jombang Kartiyono mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta elemen masyarakat. Di antaranya Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, bagian hukum, hingga lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat.

Advertisement

“Kami mengundang banyak pihak, mulai OPD terkait, MUI, ormas, termasuk PCNU dan PD Muhammadiyah. Ini bagian dari upaya menyerap masukan seluas-luasnya,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini pembahasan telah memasuki tahap kedua. DPRD juga telah berkoordinasi dengan akademisi serta tim penyusun naskah akademik (NA), termasuk dari kalangan pemerhati otonomi daerah.

“Kami juga berdiskusi dengan akademisi dan penyusun NA. Kami ingin menggali masukan dari berbagai stakeholder, termasuk pihak luar yang punya kompetensi,” jelasnya.

Advertisement

Kartiyono menegaskan, pelibatan banyak pihak ini penting agar raperda yang disusun benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Sejumlah isu yang menjadi perhatian di antaranya terkait ketertiban umum yang belakangan kerap dikeluhkan masyarakat.

“Beberapa waktu terakhir banyak persoalan ketertiban umum. Misalnya soal sound horeg yang menimbulkan pro dan kontra, bahkan ada fatwa MUI yang menyatakan haram. Itu juga jadi bahan pertimbangan,” katanya.

Selain itu, persoalan persampahan, aktivitas proyek yang semrawut, hingga kegiatan yang berpotensi membahayakan masyarakat juga masuk dalam pembahasan. DPRD menilai, diperlukan regulasi yang lebih tegas agar pemerintah bisa mengambil tindakan konkret.

“Selama ini banyak aduan masyarakat yang merasa dirugikan. Maka harus ada regulasi yang jelas agar pemerintah bisa bertindak, tidak hanya prosedural,” tegasnya.

Advertisement

Artikel Terkait

Kawal Aduan Warga , DPRD Jombang Janji Sidak Pabrik Mainan Mancar

Kawal Aduan Warga , DPRD Jombang Janji Sidak Pabrik Mainan Mancar

Keluhan warga Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, terhadap keberadaan pabrik mainan PT JDI mendapat perhatian DPRD Jombang.

DPRD Jombang Bentuk Pansus RTRW, Atur Arah Pembangunan dan Investasi 20 Tahun ke Depan

DPRD Jombang Bentuk Pansus RTRW, Atur Arah Pembangunan dan Investasi 20 Tahun ke Depan

Pembahasan tata ruang Kabupaten Jombang untuk 20 tahun ke depan memasuki babak baru. DPRD Jombang resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) m

Seluruh Fraksi DPRD Jombang Setujui APBD 2027, Ini Tiga Catatan Penting Dewan

Seluruh Fraksi DPRD Jombang Setujui APBD 2027, Ini Tiga Catatan Penting Dewan

JOMBANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2027 akhirnya mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD Jombang. Persetujuan tersebut disampaik

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer