DALAM organisasi sebesar Nahdlatul Ulama, perbedaan pendapat bukanlah hal baru. Namun, lain perkaranya ketika perbedaan itu berubah menjadi perpecahan yang melibatkan para pengambil keputusan tertinggi : Rais Aam, Ketua Umum, dan Sekretaris Umum. Maka munculnya kegelisahan warga jam’iyah menjadi sangat wajar.
Karena, kita yang selama ini percaya bahwa NU adalah rumah besar yang mampu menampung keragaman, tiba-tiba harus melihat dinding dalam rumah itu sendiri retak terhantam kepentingan yang saling bertumbukan.
Banyak analis yang terlalu fokus pada satu faktor penyebab : konsesi tambang dari pemerintah. Seolah “mainan” baru itu lah yang menyebabkan di antara mereka tak ada lagi kata ishlah sehingga melahirkan tindakan saling pecat.
Betapa menyedihkan. Akibat terlalu banyak sorotan diarahkan ke tambang, membuat kita mengabaikan sumber konflik lain yang tak kalah penting, bahkan mungkin yang menjadi incubator-nya.
Maka, mohon izin. Sebagai anggota NU Ranting Peterongan (pesantren Darul’Ulum) saya ingin mengelaborasi tentang incubator ( ruang penetas ) konflik tersebut.
Begini, di hadapan para dosen senior UNIPDU, sejak Prabowo mengakomodasi semua kekuatan politik di kabinetnya, saya sampaikan kekhawatiran saya atas kelancaran roda kepemimpinan PBNU.
Saya melihat titik rawan yang menganga ketika Sekretaris Umum NU mulai masuk ke struktur pemerintahan tanpa melepas jabatannya. Padahal dia berada langsung di bawah koordinasi Menko yang secara politis sedang tidak sejalan dengan Ketua Umum NU.
Di sinilah benih-benih ketegangan tumbuh, pelan tapi pasti. Dalam organisasi besar, garis komando dan loyalitas bukan sekadar soal administrasi, ia adalah anatomi kekuasaan yang menentukan kesehatan tubuh jam’iyah.
Dulu, Ketua Umum bersama sekum-nya sempat berupaya kuat mendepolitisasi NU. Menjauhkan jam’iyah dari tarik-menarik kepentingan partai, terutama PKB, yang secara historis memang punya hubungan khusus dengan NU. Banyak figur yang dekat PKB saat itu “dikhittahkan”.
Sehabat PCNU Jombang tentu masih ingat dinamika saat itu. Pesannya jelas: NU harus kembali menjadi rumah besar Bersama untuk seluruh nahdliyin, bukan untuk partai tertentu.
Maka, ketika kementerian Sekum NU justru berada di bawah koordinasi Ketua Umum PKB, garis pembatas yang dulunya ditebalkan dengan banyak korban, kini berpotensi menipis kembali.
Dan tentu saja, dari situ kita bisa membayangkan “conflic of interest” yang dialami Sekum ketika harus berada di antara “atasan” yang berseberangan. Di satu sisi berharap NU netral, di sisi lain berharap NU di pihaknya.
Kalau dekat dengan Ketum kuatir dicurigai Menko, kalau dekat Menko kuatir dicurigai Ketum. Dengan gambaran suasana kebatinan seperti itu, maka perbedaan-perbedaan kecil bisa dengan mudah membesar menjadi konflik yang membahayakan jam’iyah.
Karena komunikasi atau silaturahmi otomatis telah menjadi barang langka dan berubah menjadi sakwasangka.
Dalam konteks ini, menarik, bahwa PBNU telah memperkenalkan platform digital bernama DIGDAYA (Digitalisasi Data dan Layanan Jam’iyah) yang dirancang sebagai sarana silaturrahim PBNU dengan seluruh struktur dan warga NU.
Secara filosofis, nama “DIGDAYA” menyiratkan kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan organisasi untuk bergerak serempak.
Namun, melihat konflik yang justru meletup di titik-titik pengambil kebijakan tertinggi, kita seperti diingatkan bahwa kedigdayaan digital tidak serta-merta menjamin kedigdayaan struktural dan kultural. Platform bisa terhubung, tetapi hati para pemimpin bisa tetap berjauhan.
Maka, kedigdayaan NU saat ini terletak pada kemampuan para pemimpin untuk menata ego, bukan sekadar menata organisasi.
Konflik ini bukan hanya soal tambang, jabatan, atau partai, tetapi tentang bagaimana tokoh-tokoh besar memandang diri mereka dalam lanskap kepemimpinan jam’iyah.
Ketika ego mengalahkan struktur, yang retak bukan hanya hubungan personal, tetapi juga kepercayaan warga nahdliyin.
Meski sejarah menunjukkan NU telah berkali-kali diuji, dan berkali-kali pula bertahan, kita tak bisa memungkiri bahwa setiap konflik sangatlah menguras dengan sia-sia energi kejuangan kita dalam memberikan kemaslahatan pada umat.
Maka, kepada yang mulia para penerima amanah di seluruh level / struktur kepengurusan NU, saya mohon : berilah kami keteladanan dalam hidup bersama dengan melarutkan ego Anda pada nilai perjuangan jam’iyah. Agar kami bisa dengan mudah membedakan: antara jam’iyah dengan partai politik. Wallahu a’lam bishshawab