
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), 18 September lalu, tentang rencana menggratiskan biaya pendidikan negeri hingga perguruan tinggi, segera menjadi perbincangan publik.
Presiden bahkan menyebut dana hasil korupsi yang dikembalikan kepada negara sebagai salah satu sumber pembiayaannya.
Beberapa hari kemudian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan telah menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah opsi pelaksanaan secara bertahap.
Gagasan itu tentu terdengar sangat indah.
Kuliah gratis adalah kabar yang menyenangkan bagi keluarga Indonesia.
Tetapi seperti biasa, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada kalimat yang indah.
Di belakangnya ada kalkulator, regulasi, birokrasi, dan yang tidak kalah penting, nasib perguruan tinggi swasta (PTS).
Pertanyaan pertama adalah soal sumber pembiayaan.
Mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara tentu merupakan sesuatu yang harus dilakukan.



