JOMBANG – Pemkab Jombang mulai menindaklanjuti tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rembug masyarakat Jombang bersama pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar aksi unjuk rasa hingga mendirikan tenda di depan Kantor Pemkab Jombang sejak Selasa (15/9).
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera dikumpulkan untuk membahas poin-poin yang menjadi tuntutan massa aksi.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo mengatakan, aksi unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi.
’’Atas nama Pemkab Jombang, kita tentu merespons tuntutan warga. Aksi tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Tentu sebagai pelayan publik kami akan menampung semua aspirasi tersebut untuk kemajuan Jombang,” ujarnya, Kamis (17/9).
Sebagai tindak lanjut, rapat bersama OPD terkait digelar sejak Rabu (16/9).
Pembahasan difokuskan pada sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan pendemo.
Di antaranya, tuntutan evaluasi terhadap PT Jian You di Mojoagung.
Kemudian, penataan pedagang di zona merah Alun-Alun Jombang, penyelesaian persoalan KPRI Sejahtera, serta tuntutan mengakomodasi pegiat kesenian dalam acara Jombang Fest 2026. ”Tadi kami rapat bersama OPD terkait untuk merespons tuntutan warga,’’ katanya.
Baca Juga: Hari Kedua Demo di Pemkab Jombang, FRMJ Tambah Tenda dan Ancam Kerahkan Massa Besar
Agus menyebut, hasil pembahasan masih dalam tahap perumusan.
Selanjutnya, hasil rapat akan disampaikan kepada Bupati Jombang Warsubi untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. ’’Saat ini masih kami rapatkan dan akan kami sampaikan ke Abah Bupati,’’ pungkasnya.
Sementara itu, memasuki hari ketiga, para demonstran masih bertahan di tenda yang didirikan sejak awal aksi di depan Kantor Pemkab Jombang. Bukannya berkurang, justru jumlah tenda semakin bertambah.
Mereka menegaskan tidak akan meninggalkan lokasi sebelum ada pejabat pemkab yang datang menemui sekaligus memberikan jawaban atas tuntutan.
”Kita masih bertahan di hari ketiga ini. Dan, saya tegaskan sampai sekarang belum ada pejabat pemkab yang menemui kita untuk menjawab tuntutan,” ujar Koordinator aksi Joko Fattah Rohim.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya. Sebab, aksi yang digelar bukan sekadar kepentingan kelompok, melainkan membawa sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan masyarakat.
Fattah sebelumnya menegaskan akan tetap bertahan hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti pemkab. Bahkan, FRMJ mengancam menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak kunjung dipenuhi. ’’Sampai tuntutan selesai. Kita akan demo besar-besaran, nggak main-main. Semua akan kita kerahkan,’’ tegasnya, Rabu (16/9). (ang/naz)