JOMBANG - Majelis Pemberdayaan Indonesia resmi digaungkan sebagai langkah strategis memperkuat pemberdayaan masyarakat dan mengatasi persoalan kemiskinan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A Muhaimin Iskandar, menilai majelis tersebut dapat menjadi kekuatan baru karena melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Muhaimin menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Majelis Pemberdayaan Indonesia di Gedung Pusat Pembelajaran Terpadu MAN 4 Denanyar, Jombang, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian krusial dari tanggung jawab negara dan pemerintah.
Ia menegaskan, pembentukan majelis tersebut sejalan dengan tekad Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Kemandirian harus dibangun
secara kokoh, terutama dalam bidang pangan, energi, dan ekonomi.
’’Presiden Prabowo bertekad bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, berdiri mandiri kokoh di bidang pangan, energi, dan ekonomi,” ujar Muhaimin.
Baca Juga: Jadi Tower Utama Muktamar NU ke-35, MAU Tambakberas Kerahkan 70 Guru dan Siswa untuk Berkhidmah
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak melakukan langkah konkret dan bekerja lebih cepat menghadapi perubahan yang berlangsung begitu cepat. Menurutnya, kemandirian bangsa
tidak cukup dibangun melalui kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat. Selain pemberdayaan, Muhaimin menekankan pentingnya sistem jaminan sosial. Negara harus memastikan masyarakat tidak diliputi keresahan terhadap masa depan, termasuk ketika kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, maupun membutuhkan layanan kesehatan.
’’Inilah yang dimaksud dengan jaminan sosial,’’ jelasnya, seraya mencontohkan BPJS Kesehatan yang memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh warga negara, baik yang mampu maupun tidak mampu.
Dalam konteks pemberdayaan, Muhaimin memberikan perhatian besar terhadap pesantren. Ia menyebut pesantren memiliki dua sisi sekaligus: Sebagai kekuatan pemberdayaan masyarakat dan sebagai wilayah yang masih menyimpan persoalan kemiskinan.
Menurutnya, tradisi kemandirian ekonomi pesantren sebenarnya telah dibangun sejak lama. Ia mencontohkan KH Hasyim Asy’ari (Mbah Hasim) dan KH Bisri Syansuri (Mbah Bisri) yang tidak hanya menyediakan lahan untuk pendidikan dan masjid, tetapi juga lahan produktif yang hasilnya digunakan membiayai kegiatan belajar mengajar.
Karena itu, Muhaimin meminta pesantren didukung dalam penguatan manajemen serta penyusunan prospek ekonomi.
Baca Juga: Menko Pangan Zulkifli Hasan Hadiri Wisuda Unhasy Tebuireng Jombang, Ini Pesannya untuk Wisudawan
Pemberdayaan yang serius diharapkan mampu membuat pesantren terus tumbuh dan melahirkan pelaku usaha yang mandiri.
Muhaimin menyoroti ekosistem ekonomi pesantren yang tergerus ritel modern. Ia mendorong penguatan lembaga keuangan dan sistem keuangan syariah agar ekonomi pesantren kembali
kuat dan mandiri.
’’Tidak ada jalan lain kecuali kolaborasi, bekerja sama secara nyata, bahu-membahu. Saya meyakini pesantren, termasuk sebagai mitra pemerintah yang efektif, karena di sana ada
kantong-kantong kemiskinan sekaligus ekosistem pemberdayaan yang kuat,” tandas Muhaimin. (ang/jif/*)
Editor : Anggi Fridianto