JOMBANG – DPRD Jombang terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
Kamis (7/5), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kembali menggelar pembahasan bersama sejumlah stakeholder.
’’Pembahasan Raperda tersebut sudah dilakukan sebanyak empat kali,’’ kata Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono. Kali ini, DPRD melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi perguruan silat, hingga unsur terkait lainnya.
’’Keterlibatan berbagai elemen masyarakat diperlukan karena kondisi di lapangan saat ini cukup kompleks,’’ ucapnya. Salah satunya karena maraknya aksi kenakalan remaja yang mengatasnamakan perguruan silat.
Baca Juga: Dok! DPRD Jombang Setujui Penyusunan Raperda Pengelolaan Aset, Fraksi-fraksi Beri Catatan Khusus
’’Sekarang marak kenakalan remaja yang mengatasnamakan perguruan silat. Maka perlu dilakukan sosialisasi terkait pembentukan raperda ini,’’ ungkapnya.
Politikus PKB itu menjelaskan, perda tersebut nantinya tidak hanya bergantung pada Satpol PP dalam penegakan aturan daerah. Namun, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dilibatkan sesuai kewenangan masing-masing.
Misalnya, persoalan lingkungan akan menjadi ranah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sedangkan persoalan jalan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
’’Jadi tidak hanya Satpol PP saja seperti sebelumnya. Semua OPD nanti terlibat sesuai tupoksinya,” katanya.
Pembahasan raperda ditargetkan rampung dan dibawa ke rapat paripurna pada Juni mendatang. Sebab, tahapan konsultasi publik telah dilakukan beberapa kali.
Baca Juga: Libatkan Multisektor, Bapemperda DPRD Jombang Godok Raperda Trantibumlinmas
’’Kita targetkan Juni sudah naik paripurna karena konsultasi publik sudah empat kali dilakukan,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD juga masih membuka ruang masukan dari masyarakat maupun stakeholder terkait sebelum pembahasan internal lanjutan dilakukan.
’’Kami juga sudah memberikan kesempatan apabila ada masukan bisa dikirim melalui surat. Setelah ini nanti dilakukan pembahasan lebih lanjut secara internal dari berbagai masukan yang sudah disampaikan,’’ tegasnya.(yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto