JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atamaji, menekankan, lembaga legislatif tidak hanya menjalankan fungsi legislasi. Tetapi juga memperkuat pengawasan agar seluruh program daerah berjalan efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
’’Sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten, DPRD terus berupaya memastikan visi-misi Bupati Jombang Warsubi bersama Wakil Bupati Salmanuddin Yazid dapat diwujudkan secara terukur. Pengawasan menjadi kunci agar kebijakan dan program pembangunan berdampak nyata bagi warga,’’ urainya.
DPRD Jombang secara rutin menggelar rapat badan musyawarah (banmus) setiap bulan. Forum tersebut menjadi sarana penting untuk memetakan persoalan aktual di daerah sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut.
Dari banmus, DPRD menetapkan berbagai agenda strategis, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP), kunjungan kerja, hingga inspeksi mendadak (sidak) di lapangan.
Pengawasan dilakukan secara terstruktur melalui komisi-komisi sesuai bidang masing-masing.
Komisi A, misalnya, fokus pada urusan pemerintahan, hukum, dan regulasi desa. Salah satu isu yang mendapat perhatian, kendala desa dalam penyediaan lahan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
’’Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan penguatan ekonomi desa,’’ tegasnya.
Di sektor perekonomian, Komisi B menjalankan fungsi pengawasan terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Terutama kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD). DPRD telah memanggil jajaran direksi BUMD melalui RDP guna mengurai kendala dan mendorong peningkatan kinerja. ’’Kami ingin BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah,’’ ucapnya.
Sementara Komisi C menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur. DPRD tidak segan turun langsung melalui sidak untuk memantau progres proyek. Khususnya terhadap pekerjaan yang berpotensi molor. Hasil temuan di lapangan kemudian dibahas bersama OPD terkait.
’’Langkah ini penting agar proyek berjalan sesuai target dan kualitas terjaga,’’ jelasnya.
Komisi D memusatkan pengawasan pada sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan. Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti pengadaan seragam hingga pelaksanaan program kesehatan, menjadi fokus evaluasi. ’’Tujuannya agar layanan publik semakin baik dan tepat sasaran,’’ imbuhnya.
Hadi menegaskan, seluruh aktivitas DPRD bermuara pada evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor krusial dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. ’’DPRD bukan hanya mengkritisi, tetapi juga aktif memberikan solusi,’’ tandasnya.
Wakil Ketua DPRD Jombang, M Syarif Hidayatullah, menambahkan, kolaborasi DPRD dan pemerintah kabupaten menjadi semakin penting di tengah kondisi efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan penyesuaian anggaran memang membawa konsekuensi terhadap sejumlah program pembangunan.
’’Memang ada tantangan, terutama pada sektor pembangunan. Namun, roda pemerintahan harus tetap berjalan baik. Program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap dikawal,’’ ungkapnya.
Ia menekankan, situasi fiskal yang dinamis tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik. DPRD, lanjutnya, akan terus berperan aktif menjaga agar arah pembangunan daerah tetap selaras dengan visi-misi kepala daerah.
’’Intinya, kepentingan masyarakat Jombang harus tetap menjadi prioritas utama,’’ tegasnya.(yan/jif)
Editor : Anggi Fridianto