Radarjombang.id - Proyek Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, yang hingga kini mangkrak, menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK) Aan Anshori menilai, ambruknya BUMDesma tersebut sebagai cerminan buruk dari praktik pembangunan ekonomi yang terburu-buru dan tidak matang.
Menurut Aan, proyek ini gagal karena lemahnya perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Padahal, dana publik yang digelontorkan mencapai sekitar Rp 1 miliar. ”Aku menduga kuat ada kesalahan serius dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasinya. Karena itu perlu diaudit secara menyeluruh, termasuk meminta pertanggungjawaban para kepala desa yang terlibat,” tegasnya, Senin (22/7).
Ia juga menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum (APH) untuk merespons persoalan ini. Pasalnya, proyek tersebut menyangkut penggunaan uang negara dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. ”Karena ini menyangkut uang publik yang jumlahnya tidak sedikit, maka APH perlu meresponnya secara hukum,” tambah Aan.
Ia juga menyinggung laporan Inspektorat Kabupaten Jombang yang menemukan sekitar 150 temuan terkait kinerja desa sepanjang tahun 2024. Menurutnya, hal itu memperburuk citra transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa di Jombang. ”Jika tidak ditangani segera, aku kuatir, remuknya BUMDesma Denanyar akan menjadi wajah masa depan Koperasi Merah Putih yang saat ini ada di hampir semua desa,” tandas Aan.
BUMDesma Denayar perlu diselamatkan. Bahkan kalau perlu dirombak total menejemennya, sesuai kaidah-kaidah bisnis tanpa meninggalkan aspek kerakyatannya. ”Secara politik, ini ujian konkret bagi Bupati Warsubi, yang selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses. Dengan kepiawaian dan kekuasaan yang dimiliki, harusnya ia dengan mudah mengembalikan kejayaan BUMDesma Denanyar,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, program BUMDesma (badan usaha milik desa bersama) di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang yang diinisiasi Kemendes PDTT mangkrak. Padahal program ini menelan anggaran negara mencapai Rp 1 miliar. Baik bantuan sapi maupun ayam petelur sudah raib. Yang tersisa bangunan kandang dan intalasi biogas yang nganggur.
Pantauan di lokasi, tampak bangunan kandang yang sebelumnya merawat sekitar 10 ekor sapi dan ratusan ekor ayam petelur bantuan dari Kemendes PDTT kini sudah kosong. Telihat bangunan kandang tidak terawat. Di lokasi juga terpasang baner bertuliskan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Reses 1 tahun 2022 anggota DPRD Jatim masa jabatan 2019-2024. ”Sudah lebih dari tiga bulan ini tidak ada kegiatan di situ, saya sendiri juga tidak tahu kenapa,” terang Uji, warga di lokasi, Kamis (17/7). (yan/naz).
Editor : Anggi Fridianto