Radarjombang.id - Pemkab Jombang serius mempersiapkan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di terminal khusus angkutan barang Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Aset itu bakal diuruk sebelum gedung mulai dibangun.
Anggaran disiapkan melalui Perubahan APBD 2025. Kebutuhannya diperkirakan Rp 9 miliar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, menjelaskan, pihaknya membantu Dinas Sosial (Dinsos) Jombang menyiapkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat.
Di antaranya pengurukan lahan di aset terminal barang.
’’Rencananya disiapkan P-APBD, sekarang menunggu disahkan DPRD Jombang,’’ kata Bayu, Rabu (18/6).
Di terminal barang belum semua lahan rata. Sebagian masih berupa sawah. Sehingga, sebelum dibangun gedung Sekolah Rakyat, pemkab bakal melakukan pengurukan terlebih dahulu.
Untuk kegiatan itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 9 miliar.
’’Kebutuhannya Rp 9 miliar untuk pengurukan saja. Anggaran akan diletakkan di dinas PUPR, otomatis kami yang akan mengeksekusi,’’ imbuhnya.
Namun demikian, untuk sementara ini masih menunggu hingga P-APBD didok terlebih dahulu. ’’Entry SIPD (sistem informasi pemerintah daerah) juga sebenarnya belum.
Jadi secara global akan disetujui dahulu, misalnya anggarannya berapa. Setelah didok, baru kami entry di SIPD,’’ paparnya.
Terminal barang seluas 5,1 hektare. Untuk sementara ini baru 1,6 hektare yang sudah diuruk dan kini dipakai untuk parkir kendaraan besar. Sisanya, atau lahan seluas 3,5 hektare belum dilakukan perkerasan, masih berupa sawah.
Ketika annggaran untuk kebutuhan itu sudah disetujui, pihaknya bakal menggandeng penyedia. ’’Modelnya tetap dengan penyedia,’’ ujar Bayu.
Terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Hari Purnomo, mengakui, secara pertimbangan teknis lahan tersebut sudah memenuhi syarat. Hanya saja, belum siap untuk dibangun.
’’Rekomendasinya Kemensos lahan harus klir and clean untuk posisi perataan atau pemadataan masih belum. Jadi di sana harus diuruk dahulu,’’ urainya.
Karena belum klir and clean untuk langsung siap bangun, sehingga pemkab mempunyai kewajiban melakukan pengurukan.
’’Kewajiban Pemkab Jombang menyediakan lahan sudah siap bangun. Dari sisi luasan sudah oke, kedua perataan atau pemadatan yang belum. Sesuai atensi pimpinan untuk pemadatan atau perataan ini dianggarkan P-APBD,’’ imbuhnya.
Pembangunan gedung baru bisa dilakukan ketika seluruh lahan sudah siap. ’’Misalnya bisa cepat, mudah-mudahan diakhir tahun bisa langsung dibangun. Harapannya kita begitu,’’ ucapnya.
Meski begitu, proses pembangunan juga berkaitan dengan pemindahan terminal barang ke tempat yang baru.
’’Pemerintah daerah bisa melakukan proses eksekusi di Tunggorono (terminal barang) itu mindah terminal juga. Otomatis (terminal barang yang baru) harus siap dahulu. Tidak bisa langsung ditutup, karena ketika tempat yang baru belum siap, maka akan menimbulkan dampak juga,’’ urainya.
Sehingga, dua kegiatan itu saling berkaitan. Baik pengurukan untuk persiapan pembangunan Sekolah Rakyat maupun pemindahan terminal barang ke lokasi yang baru. ’’Ada keterkaitan dengan teman-teman perhubungan (Dishub Jombang), tempat relokasi untuk terminal yang baru. Itu akan diproses juga P-APBD,’’ bebernya. (fid/jif)
Editor : Anggi Fridianto