Radarjombang.id - Hingga pertengahan tahun, salah satu proyek strategis daerah (PSD) yakni jembatan bailey Desa Kudubanjar, Kecamatan Kudu yang dialokasikan Rp 3,6 miliar bersumber anggaran pendapatan dan belanjda daerah (APBD) 2025 belum dimulai.
Pemkab Jombang masih melengkapi dokumen pemilihan penyedia.
’Masih belum dikerjakan, sekarang masih melengkapi dokumen pemilihan penyedia,’’ kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang, Agung Hariadi, Jumat (13/6).
Pengadaan proyek tersebut menggunakan sistem e-purchasing atau melalui e-katalog. Saat ini pihaknya melakukan survei ke beberapa penyedia di aplikasi.
’’Istilahnya survei pembanding, ini yang belum selesai. Kami bersama konsultan masih proses itu,’’ imbuhnya.
Sebab, untuk pengadaan menggunakan sistem ini harus ada survei ke beberapa penyedia dahulu. ’’Bahasa kita melengkapi dokumen pemilihan (penyedia), sesuai dengan rekom Inspektorat. Sambil menunggu e-katalog versi 6,’’ ucapnya.
Sesuai perencanaan, paket proyek tersebut pengerjaannya dijadwal selama empat bulan. Dia optimistis dalam waktu dekat tahapan itu rampung.
’’Waktunya Insya Allah masih cukup, mungkin nanti agak mepet akhir tahun.
Tapi, harapan kami sebelum Desember sudah selesai biar tidak terlalu mepet tutup anggaran,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Kades Kudubanjar, Gatot Kuswanto, mengakui, sampai sekarang pihaknya menunggu penanganan jembatan itu.
’’Belum ada kabar lagi, dari pemerintah daerah belum menyampaikan kapan dimulai,’’ ucapnya.
Dia menyambut baik dengan adanya penanganan jembatan itu. Karena sejak 2020 putus belum ada penanganan permanen. ’’Warga terlalu besar harapannya untuk realisasi jembatan itu, karena penghubung Desa Kudubanjar menuju Desa Sumbernongko (Kecamatan Ngusikan),’’ katanya.
Putusnya jembatan di Desa Kudubanjar sudah berlangsung sejak awal 2020. Karena tak kunjung ditangani, warga urunan untuk membangun jembatan darurat dari rangka besi.
Pasalnya, akses jembatan tersebut sangat vital untuk aktivitas warga sekitar.
Meski sudah sempat diajukan pembangunan jembatan pada 2024, namun karena ada refocusing anggaran, sehingga proyek tersebut batal. (fid/jif/ang)
Editor : Anggi Fridianto