RadarJombang.id - DPRD Jombang mendorong pemkab mengoptimalkan pengelolaan aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit.
Selain menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP), aset yang begitu besar harus dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jombang.
’’Harapan kami agar aset itu bisa bermanfaat untuk pelayanan dan meningkatkan PAD,’’ kata anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, Selasa (25/3).
Pihaknya sangat mengapresiasi pemkab sudah mengambil alih ruko Simpang Tiga.
’’Tapi tidak boleh berhenti sampai disini. Aset itu harus dikelola agar bisa berkontribusi pada peningkatan PAD,’’ terangnya.
Sebelumnya, aset pertokoan Simpang Tiga Mojongapit menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran penghuni ruko tidak membayar sewa.
’’Jadi kedepan harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Tidak boleh terulang seperti sebelumnya,’’ ungkapnya.
Saat ini, masih belum ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan wacana pemanfaatan aset tersebut. ’’Apakah untuk MPP sepenuhnya atau seperti apa,’’ ujarnya.
Rencana optimalisasi ruko Simpang Tiga Mojongapit juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030.
’’Saat ini sedang kita bahas,’’ kata anggota panitia khusus (Pansus) ini RPJMD.
Pemanfaatan aset Simpang Tiga Mojongapit harus sesuai dengan visi misi Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid.
Sementara itu, Bupati Warsubi menyampaikan, saat ini aset Simpang Tiga Mojongapit masih menjadi MPP.
’’Ini kami juga akan bahas bersama DPRD kedepannya untuk apa,’’ bebernya.
Tentunya untuk pembangunan daerah, pihaknya tidak bisa lepas dengan DPRD.
’’Kita kordinasi dulu bersama-sama. Yang jelas nanti untuk pelayanan masyarakat,’’ tegas Warsubi. (yan/jif/riz)
Editor : Achmad RW