Radarjombang.id - Pendataan massal pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) memasuki babak baru.
Itu setelah seluruh desa dan kelurahan sudah menuntaskan entry data. Sementara ini tinggal penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tiap desa.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang Hartono menjelaskan, usai pihaknya turun ke lapangan saat ini entry data 306 desa dan kelurahan di Jombang sudah tuntas.
”Entry data sudah selesai semua 15 November, tinggal zoning atau pengecekan kembali NJOP,” kata Hartono.
Penyesuaian NJOP, lanjut Hartono, dijadwal akhir tahun ini sudah tuntas.
”Jadi teman-teman langsung ke lapangan, melakukan zoning NJOP usulan tiap desa.
Pejabat struktural kami tugasi sebagai korwil, Insya Allah bulan ini selesai,” imbuh dia.
Untuk penerapan NJOP tak diberlakukan tahun depan atau 2025.
”Khusus untuk NJOP penerapannya bukan 2025 mungkin 2026. Karena pengolahan datanya tidak bisa dilakukan sekarang, terlalu mendesak,” tutur Hartono.
Meski begitu, hasil pendataan massal tetap menjadi acuan terbitnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB-P2 tahun depan.
”Jadi hasil entry data tetap diterapkan 2025, ada objek pajak yang sudah pecah dan sebagainya,” kata Hartono.
Tahun ini Pemkab Jombang melakukan pendataan massal PBB-P2 melibatkan 2.589 petugas.
Pendataan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dimulai 1 Mei.
Titik sasarannya sebanyak 179 desa di 12 kecamatan. Meliputi Kecamatan Jombang, Tembelang, Megaluh, Peterongan, Sumobito, Kesamben, Mojoagung, Ploso, Plandaan, Kabuh, Kudu, dan Kecamatan Ngusikan.
Sementara tahap kedua dimulai 1 Agustus. Tahap kedua menyasar 127 desa di sembilan wilayah kecamatan.
Masing-masing Kecamatan Diwek, Jogoroto, Gudo, Perak, Bandarkedungmulyo, Ngoro, Mojowarno, dan Bareng, serta Kecamatan Wonosalam. (fid/naz)
Editor : Achmad RW