RadarJombang.id – Lahan yang dibeli Pemkab Jombang di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang seluas 3,7 hektare hingga menyedot anggaran Rp 22,6 miliar terbengkalai.
Selain pembangunan untuk relokasi pasar tak jelas, lahan yang dibeli untuk relokasi pasarkini lebih banyak ditumbuhi rerumputan liar.
Pantauan di lokasi, lahan tak jauh dari perumahan itu nganggur. Lebih banyak ditumbuhi rumput liar kecokelatan.
Berbeda dengan petak sawah tak jauh dari lahan, sebagian sudah ditanami padi.
Menurut Kades Denanyar Ayub Effendi, sejak lahan dibeli Pemkab Jombang 2022 lalu, sampai sekarang lahan tersebut masih dibiarkan.
”Luasnya 3,6 hektare di depan membentang utara ke selatan,” katanya.
Semula, lanjut dia, sesuai rencana lahan yang dibeli seluas 5 hektare.
Namun dalam perjalanannya, hanya 3,7 hektare yang dibeli.
”Jadi yang dibeli pemkab itu utara ke selatan, di belakangnya atau barat jarak 50 meter masih TKD, digarap perangkat desa, yang tidak dibeli itu seperti letter U,” imbuhnya.
Sekarang ini lahan yang dibeli tidak diolah ataupun ditanami padi.
”Kalaupun kami diminta menyewa biar termanfaatkan tidak mau,” ujar Ayub.
Alasannya, lahan tersebut tidak subur.
”Ketika ditanami padi ataupun jagung selalu rugi. Misal diminta menyewa dengan harga murah pun, kami tidak mau. Percuma karena di sana tidak pernah untung,” bebernya.
Salah satu penyebab tanah tidak subur itu yang membuat hasil panen turun.
”Mungkin karena kena limbah air perumahan, sehingga tanahnya sudah tidak subur lagi,” ujar Ayub.
Karena itu, pemkab yang berencana membangun untuk relokasi pasar langsung disambut baik.
”Syukur ada yang mau beli, biarpun nggak jadi,” tambahnya.
Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko, menyampaikan konsultasi ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR sudah dilakukan.
Semua masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
“Mereka masih wait and see, menunggu kebijakannya seperti apa,” katanya.
Padahal, lanjut Danang, untuk dokumen Detail Engineering Design (DED), lahan dan dokumen pendukung lainnya sudah klir.
Sehingga diajukan awal tahun dengan harapan bisa terealisasi tahun depan.
Hanya saja, realisasi tidak bisa langsung begitu saja bila program tersebut belum masuk daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Baca Juga: 39 Bidang Tanah Pengganti TKD Denanyar Dibayar Pemkab Jombang
”Biasanya kita mengusulkan tahun 2024, tahun 2025 belum tentu teralisasi. Paling dua atau tiga tahun,” tambahnya.
Sehingga konsekuensinya bisa ditebak, lahan yang sudah dibeli pemerintah daerah tidak termanfaatkan dengan baik.
Sebab, sejak awal membeli lahan memang diperuntukkan pembangunan pasar.
”Semisal paling mudah disewakan ke petani. Itu nanti masuk kemana malah menyalahi aturan,” pungkas Danang.
Untuk diketahui, setelah gagal realisasi 2021, Pemkab Jombang melanjutkan program pengadaan lahan untuk relokasi pedagang pasar tumpah di PCN Jombang 2022.
Dari hasil studi, lokasi yang dipilih adalah TKD milik Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Pemkab membutuhkan lahan untuk membangun pasar seluas 5 haktare.
Pengadaan lahan dibuat dalam dua termin. Pada 2022, dianggarkan Rp 23 miliar untuk membeli TKD Denanyar seluas 3,7 hektare.
Sementara kekurangannya sekitar 1,3 hektare rencana dianggarkan kembali sekitar Rp 15 miliar 2023.
Namun di tengah jalan, lahan yang dibeli seluas 3,7 hektare.
Dalam pembahasan legislatif, salah satu Fraksi sempat menolak program tersebut.
Meski begitu, program tetap berlanjut. Pemdes Denanyar menggelar musdes untuk pelepasan TKD dan membentuk tim pencari tanah pengganti didampingi dinas terkait.
Baca Juga: Sudah Habis Puluhan Miliar, Rencana Pembangunan Pasar di Denanyar Jombang Masih Buram
Hasilnya diusulkan 40 bidang tanah pengganti yang tersebar di tiga desa dengan total luasan mencapai 13,5 hektare.
Setelah dilakukan peninjauan dan proses aprraisal, selanjutnya dikirim ke Gubernur Jatim untuk meminta persetujuan. (fid/bin/riz)
Editor : Achmad RW