RadarJombang.id – Komisi C DPRD Jombang terus berupaya agar anggaran untuk peningkatan infrastruktur di Kabupaten Jombang bisa lebih maksimal.
Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan dengan baik.
Untuk itu, pihaknya melakukan kunjungan ke DPRD Kota Malang terkait penganggaran infrastruktur.
”Sebenarnya mekanisme untuk penganggaran di semua daerah itu sama,” ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD Jombang Miftahul Huda.
Hanya saja, masih ada satu persoalan yang sering dijumpai pada saat penganggaran tersebut.
”Terkadang program yang diusulkan pemerintah itu sama dengan pokir (pokok-pokok pikiran) anggota DPRD sehingga terjadi tumpeng tindih,” katanya.
Terlebih lagi, hal tersebut diketahui pada saat APBD sudah didok atau disahkan.
”Sehingga dalam pelaksanaan harus memilih salah satu anggaran yang digunakan,” bebernya.
Menurutnya, hal ini yang harus bisa diminimalisir.
Sehingga, anggaran yang tumpang tindih itu bisa digunakan untuk program kegiatan yang lain.
Dengan begitu, harapan pembangunan di Jombang ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat.
Baca Juga: Seluruh Komisi DPRD Jombang Kompak Kunker ke Jateng dan DIY, Ini Tujuannya
”Harus ada klasifikasi program pemerintah, program pokir dan lain sebagainya. Sehingga dalam penganggaran itu tidak ada lagi yang tumpang tindih,” pungkas Huda. (yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW