Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoroadi mengatakan, mulai saat ini, pihaknya tak lagi melayani permohonan KRK secara offline. Sebab, sudah memakai pelayanan secara online. ”Mulai hari ini (kemarin) layanan KRK online, jadi masyarakat tidak usah datang ke kantor,” kata Bayu, ditemui di kantornya, Kamis (3/5).
Dijelaskan, pemohon tinggal mengklik bit.ly/tarujombang sudah bisa mengakses segala keperluan yang disyaratkan. ”Pemohon harus daftar dahulu untuk login, mengisi nama, alamat dan NIK, kalau yang usaha pakai NIB,” imbuh dia.
Setelah mendaftar, lanjut dia, pemohon bisa mengisi berkas yang sudah disedaikan. ”Termasuk titik lokasi atau koordinat, legalitas lahan dan sebagainya. Baik itu pemohon untuk usaha atau non-usaha seperti tempat tinggal,” ujar Bayu.
Usai mengisi seluruh berkas itu, pihaknya bakal melakukan survei ke lapangan, lalu menganalisa. Setelah KRK keluar, pemohon baru datang ke kantor Dinas PUPR Jombang. ”Jadi sementara pakai tandatangan basah, sehingga untuk pengambilan KRK tetap ke kantor,” tutur dia.
Dijelaskan, pelayanan KRK sebelumnya dilakukan secara offline. Pemohon harus datang ke kantor lalu mengisi seluruh formulir yang sudah disediakan. ”Jadi ini surat keterangan, bukan izin. Biasanya pemohon mengurus misalnya untuk rumah tinggal mau minta KRK lokasinya secara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sebagai apa, apakah kawasan permukiman atau pertanian dan sebagainya,” ujar Bayu.
Adanya terobosan itu, kini mempermudah pelayanan. Sebab, pemohon tak perlu lagi bolak-balik mendatangi kantor dinas PUPR. Cukup mengakses laman resmi di perangkat lunak. ”Bisa diakses lewat handphone. Yang jelas ini memudahkan baik pemohon ataupun kami, karena bisa lebih cepat, efisien dan menghemat biaya,” tutur dia.
Kendati begitu, saat ini pihaknya masih menerima segala masukan. Mengingat pelayanan online terus dilakukan penyempurnaan. ”Masukan dan perbaikan kita butuhkan untuk penyempurnaan,” ujar Bayu.
Karena sudah online, untuk saat ini Dinas PUPR Jombang tak lagi melayani permohonan KRK secara offline. ”Jadi yang manual sudah kita tutup, tapi ketika pemohon belum tahu akan kita pandu,” kata Bayu.
Kebut Pembangunan Infrastruktur Jalan
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi priortas Dinas PUPR Jombang. Tahun ini, dinas PUPR sudah merencanakan melakukan perbaikan jalan dan jembatan. Total ada 50 paket kegiatan dengan pagu anggaran bersumber APBD 2023 mencapai Rp 70,6 miliar. Seluruh dokumen sudah dikirim untuk dilelang. Sebanyak enam paket di antaranya menuju tandatangan kontrak dengan rekanan.
Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoroadi mengatakan, tahun ini ada 50 paket proyek fisik. Rinciannya 48 paket perbaikan jalan dan 8 paket kegiatan untuk jembatan. ”Seluruh dokumen sudah kita kirim ke PBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Jombang) untuk dilelang,” kata Bayu, Rabu (3/5) kemarin.
Dijelaskan, dari puluhan paket kegiatan itu, sebagian sudah selesai dilelang, tinggal menindaklanjuti ke arah tandatangan kontrak. Selain itu, sebagian lainnya sudah di-launching di Bagian PBJ Setdakab Jombang. ”Jadi semua masih berproses,” ujar dia.
Dikatakan, setelah proses penandatanganan kontrak dengan rekanan dilakukan, selanjutnya bisa langsung action. ”Mulai pengukuran lapangan atau ditinjau kondisi jalan dengan saat ini, apakah sudah pas dan sebagainya,” tutur Bayu.
Peninjauan ke lapangan perlu dilakukan sebelum memulai pekerjaan. Sebab, karena sering dilewati kendaraan, kondisi jalan terus mengalami perubahan. Kerusakan diperkirakan juga bertambah. ”Bisa saja lubang semakin lebar dan sebagainya. Setelah itu kita adakan rapat menyesuaikan kondisi di lapangan,” kata Bayu. (fid/naz/riz) Editor : Achmad RW