Kepala Disdagrin Jombang Hari Oetomo, membenarkan pengadaan lahan kembali dimunculkan setelah tahun lalu gagal terlaksana. ”Ya dilanjutkan di P-APBD, kita usulkan ke tim anggaran,” katanya, Selasa (21/6).
Pengusulan itu dilakukan karena sampai sekarang respons yang diterima ada lampu hijau. ”Karena tahun lalu gagal dan akan dilanjutkan kembali, jadi sudah masuk skala prioritas,” imbuhnya.
Ia menyebut, besaran anggaran yang diusulkan lebih banyak dari tahun lalu. Jika tahun lalu dialokasikan sebesar Rp 20 miliar, sementara tahun ini ditambah menjadi Rp 23 miliar. ”Usulannya kemarin sama dengan tahun lalu, Rp 23 miliar,” ujar Hari.
Kendati begitu, dia tak berani menjamin bila pengadaan lahan tersebut bakal sesuai usulan. Sebab, saat ini masih dalam pembahasan tim anggaran. Paling tidak, kepastian itu didapatkan pada Oktober nanti setelah sudah di-dok.
Lantas bagaimana dengan lahan yang bakal dibeli? Menurut Hari, seandainya tetap memakai hasil studi kelayakan tahun lalu TKD Denanyar Jombang hasil tahun lalu, tanah pengganti bakal berada di Kecamatan Jombang. ”Misalkan pakai TKD Denanyar ya difokuskan tanah pengganti, ada di Jombang kota (Kecamatan Jombang, Red),” pungkasnya.
Sementara itu, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, mengaku akan segera membahas pengadaan lahan dengan DPRD Jombang. Sekarang masih dalam pembahasan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Tahun 2022. Sebagai tindaklanjut, pembahasan akan dilakukan dengan kalangan legislatif.
”Ini kan masih dalam proses pembahasan. Rencananya kami juga akan melakukan pembahasan dengan DPRD,” sebutnya. Saat ditanya terkait jumlah anggarannya, Agus belum berani memberi keterangan pasti. ”Kalau anggarannya berapa ya belum. Kan masih dalam tahap pembahasan, nanti yang dibutuhkan pastinya berapa,” kata Agus.
Untuk mengantisipasi kegagalan seperti tahun lalu, pihaknya meminta OPD terkait harus benar-benar melakukan persiapan lebih maksimal. Segala kekurangan yang dialami pada pengadaan gagal tahun lalu, bisa dijadikan bahan evaluasi ke depan. "Jangan seperti tahun kemarin sampai gagal terlaksana,” pungkasnya.
Seperti pernah diberitakan sebelumnya, pengadaan lahan untuk relokasi padagang pasar tumpah di kawasan Pasar Citra Niaga (PCN) Jombang tahun 2021 gagal. Menyusul Pemprov Jatim menolak usulan tanah pengganti yang yang diajukan pemkab dalam proses tukar guling TKD milik Pemdes Denanyar. Anggaran Rp 20 miliar yang di-dok dalam P-APBD Kabupaten 2021 itu gagal diserap.
Padahal, saat itu pemkab sudah menyodorkan opsi tanah pengganti untuk proses tukar guling TKD milik Pemdes Denanyar, Kecamatan Jombang. Totalnya ada 53 bidang. Namun, tak semua mendapat sinyal hijau. Waktu juga tidak memungkinkan. Sehingga pembelian lahan 2021 batal terlaksana. (fid/yan/bin/riz) Editor : Achmad RW