PEKAN lalu Presiden meresmikan 166 Sekolah Rakyat dan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang.
Sebelumnya, pada Oktober 2025 telah diresmikan juga 16 titik Sekolah Garuda. Momentum yang layak dicatat sebagai peristiwa penting dalam perjalanan pendidikan nasional.
Negara tampak ingin hadir lebih jauh, lebih dalam, dan lebih serius dalam urusan sekolah.
Namun justru di titik inilah kegelisahan saya tentang peta jalan pendidikan nasional, muncul: ke mana sebenarnya arah perhatian negara sedang dibawa?
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi saudara-saudara kita dari keluarga miskin, dengan fasilitas lengkap dan seluruh biaya ditanggung negara.
SMA Taruna Nusantara mulai tahun 2026 juga mendapatkan dukungan penuh anggaran negara, lengkap dengan sistem pembinaan disiplin yang ketat.
Sementara Sekolah Garuda dirancang sebagai jalur cepat menuju perguruan tinggi kelas dunia, dengan sekitar 80 persen siswanya memperoleh pembiayaan penuh.
Dari segi niat, kebijakan ini tampak ideal: negara ingin memastikan tidak ada potensi anak bangsa yang terlewat.
Masalahnya, kebijakan ini tidak berdiri di ruang hampa. Di luar sekolah-sekolah “istimewa” tersebut, ada ribuan sekolah negeri dan swasta “biasa” yang selama ini menampung mayoritas anak Indonesia.
Sekolah-sekolah inilah yang setiap hari bergulat dengan ruang kelas seadanya, guru bergaji pas-pasan, administrasi yang menumpuk, serta tuntutan perubahan kurikulum yang datang silih berganti.
Tak berlebihan jika muncul kesan bahwa negara mulai kelelahan menghadapi sekolah-sekolah biasa yang rumit, berisik, dan sulit dikendalikan.
Kita masih ingat mogok belajar massal siswa SMA di Cimarga tahun lalu, hanya karena seorang teman mereka dikenai sanksi oleh kepala sekolah.
Atau peristiwa yang lebih baru dan memprihatinkan, ketika seorang guru di Jambi dikeroyok oleh murid-muridnya sendiri.
Kasus-kasus ini memang menyakitkan, tetapi ia juga menjadi cermin rapuhnya ekosistem pendidikan kita.
Namun pertanyaannya, apakah jawaban atas kerumitan itu adalah dengan membangun sekolah-sekolah baru yang lebih selektif, lebih rapi, dan lebih mudah dikontrol..?
Jika iya, maka negara sedang memilih jalan pintas.
Pendidikan nasional tidak bisa diselamatkan hanya dengan membina sebagian kecil sekolah unggulan, sementara sekolah-sekolah lain dibiarkan berjuang sendiri menanggung beban.
Padahal, amanat konstitusi sudah sangat jelas: mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata “bangsa” di sini tentu tidak merujuk pada kelompok tertentu saja.
Ketika negara memberi pendampingan teknis, fasilitas gratis, dan perhatian penuh pada satuan pendidikan tertentu, tetapi membiarkan sekolah lain berjalan dengan kemampuan seadanya, maka ketidakadilan sedang diproduksi secara sistemik. Ingat, itu berbahaya.
Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini berpotensi memicu kecemburuan sosial. Orang tua mulai membandingkan nasib anak-anak mereka.
Mengapa sebagian siswa bisa belajar dengan fasilitas lengkap tanpa biaya, sementara yang lain harus sekolah di ruang kelas yang pengab dengan iuran komite yang terus naik..?
Dari perbandingan semacam inilah, rasa tidak adil tumbuh perlahan, lalu berubah menjadi ketegangan sosial.
Membaca arah pendidikan hari ini,
negara seharusnya tidak terjebak pada dikotomi sekolah unggulan versus sekolah biasa.
Yang lebih mendesak adalah memperkuat fondasi pendidikan secara menyeluruh: memperbaiki kualitas dan kesejahteraan guru, memastikan fasilitas dasar yang layak, serta membangun tata kelola sekolah yang adil dan manusiawi di semua satuan pendidikan.
Jika tidak segera dikoreksi, kebijakan yang terlalu menganak-emaskan sekolah-sekolah tertentu justru akan menjauhkan pendidikan dari tujuan dasarnya.
Pendidikan seharusnya menjadi ruang bersama untuk bertumbuh, bukan etalase keberhasilan segelintir sekolah yang “istimewa”, sementara yang lain dibiarkan tertatih di jalan mendaki tanpa tahu kapan akan sampai.
Perlu dipahami bahwa uraian saya di atas, hanya menyasar satuan pendidikan umum.
Maka, jika Anda kemudian bertanya: bagaimana arah perhatian negara terhadap satuan pendidikan pesantren.?
Tentu saya belum bisa memberikan jawaban yang akurat. Tapi jika Anda tetap mempertanyakannya, maka jawab saya adalah: wallahu-a’lam bishawab. (*)
Editor : Achmad RW