Covid-19 merupakan virus baru yang masih satu keluarga dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pada jurnal KESMAS yang ditulis oleh Maourine V. Lamboan, Adisti A. Rumayar dan Chreise K. F. Mandagi pada Juli 2020 menjelaskan bahwa Covid19 dapat menular dari manusia ke manusia lain melalui percikan batuk atau bersin (meludah).
Dampak dari wabah Covid-19 ini yakni mengakibatkan setengah dari seluruh aspek kehidupan manusia menjadi lumpuh. Salah satunya adalah pada sektor perekonomian. Adanya wabah Covid-19 ini mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Wabah ini membuat grafik perekonomian Indonesia menurun drastis dan tidak stabil.
Sebelumnya, Indonesia sudah mengalami beberapa permasalahan mengenai kemiskinan, ditambah adanya Covid-19 ini membuat tingkat kemiskinan naik dengan pesat. Akibat dari wabah Covid-19 ini diantara lain adalah jual beli menurun, harga komoditas mengalami penurunan, pengurangan produksi barang maupun jasa sehingga membuat banyak pabrik atau kantor mengurangi pegawai atau bahkan tutup total.
Hal ini membuat banyak orang dirumahkan dan kehilangan pekerjaan dan jumlah pengangguran di Indonesia meningkat. Keterangan ini berdasarkan dari Badan Pusat Statistika dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 bahwa wabah Covid-19 berimbas pada sektor ketenagaan.
Semakin hari, Covid-19 membuat perekonomian Indonesia semakin runyam. Terbukti berdasarkan catatan dan survei yang dilakukan Year on Year pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode triwulan pertama tahun 2020 hanya mengalami capaian sebesar 2,97% dibandingkan dengan periode triwulan pertama tahun 2019 yakni tembus di angka 5,07%. Pada triwulan kedua, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis yakni hingga -5,32%.
Untuk periode triwulan ketiga, mengalami penurunan hingga 3,49% dan untuk periode triwulan keempat juga mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga 2,19%. Melihat angka penurunan ini dan akan kenyataan bahwa terus meningkatnya kasus Covid-19 membuat pemerintah mengambil kebijakan penting untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Adapun kebijakan pemerintah dalam menangani kasus ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”. Kebijakan ini mengatur mengenai pendapatan negara seperti perpajakan, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan.
Sedangkan untuk mengatasi stabilitas dan permasalahan perekonomian, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun kebijakan ini memiliki tujuan untuk membantu para pengusaaha dan untuk mempertahankan maupun meningkatkan usahanya. Dengan adanya PEN ini diharapkan dapat membantu para pelaku usaha untu survive selama masa pandemi Covid-19.
Ada tiga bentuk kebijakan yang disusun oleh pemerintah, pertama yakni melakukan peningkatan konsumsi dalam negeri. Maksudnya menggunakan produk yang diproduksi dalam negeri dan sebagai wujud mendukung para pelaku usaha. Kedua, peningkatan aktivitas dunia usaha. Serta yang terakhir adalah menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. (*)
*)Penulis:
Fiona Listya Saqinah Nurhaliza
Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Airlangga
Editor : Achmad RW