RadarJombang.id - Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, terancam molor.
Menyikapi hal itu, Pemkab Jombang bergerak cepat dengan mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan proyek rampung sebelum tahun ajaran baru dimulai Juli mendatang.
Kepala Dinas Sosial Jombang, Agung Hariadi, menyebut dirinya mendampingi Bupati Jombang Warsubi melakukan koordinasi langsung dengan Kemensos pada Senin (11/5).
Baca Juga: Jelang Penerimaan Siswa Baru, Pemkab Jombang Sisir 58 Ribu Data Calon Siswa Sekolah Rakyat
”Dari hasil pertemuan di sana dijamin pembangunan selesai saat tahun ajaran baru. Kewenangan (pembangunan gedung permanen) memang ada di Kemensos dan Kementerian PU,” ujarnya.
Meski mendapat jaminan dari pusat proyek rampung tahun ajaran baru mendang, Pemkab tetap menyiapkan langkah antisipasi bila realisasi pembangunan molor.
”Kalau ternyata nanti tidak sesuai, kita harus menyiapkan apa, itu akan dibahas bersama lagi,” imbuh Agung.
Baca Juga: Kuota Sekolah Rakyat Jombang Naik Jadi 370 Siswa, Gedung Mojoagung Dipastikan Tak Muat
Saat ini, Pemkab fokus pada penjangkauan calon siswa SR. Gedung alternatif belum disiapkan karena hasil koordinasi dengan pusat memastikan proyek selesai tepat waktu.
”Sekarang belum sampai menyiapkan gedung antisipasi, karena sarana dan prasarananya dari Kemensos,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab berencana melakukan monitoring langsung ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang bersama Satker Kementerian PU.
”Abah Bupati rencananya akan meninjau ke sana. Kami juga sudah koordinasi dengan Satker di Kementerian PU,” kata Agung.
Seperti diberitakan sebelumnya, penambahan kuota siswa baru Sekolah Rakyat (SR) Kabupaten Jombang tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 270 siswa memunculkan persoalan baru. Gedung sementara SR di SKB Mojoagung dipastikan tidak mampu menampung lonjakan jumlah siswa.
Di sisi lain, pembangunan gedung permanen SR di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang masih jauh dari kata rampung. Hingga awal Mei realisasi pembangunan baru tercapai sekitar 58 persen.
”Kami sudah koordinasi dengan pihak proyeknya, disampaikan progresnya itu 58 persen,’’ terangnya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Agung Hariadi, Jumat (8/5).
Gedung sementara SR di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, dipastikan tidak mampu menampung seluruh siswa. ’’Kalau di Mojoagung tidak mampu. Artinya jumlah total sampai 370 siswa. Jadi nanti simulasinya bagaimana, dan ditaruh di mana, akan kami siapkan skenarionya,’’ katanya.
Penambahan jumlah siswa juga berdampak pada kebutuhan tenaga pendidik. Sebab, jumlah rombongan belajar ikut bertambah. ’’Secara pastinya jelas bertambah, karena rombelnya bertambah. Tambah sembilan rombel, karena tiga SD, tiga SMP, dan tiga SMA,’’ katanya.
Meski begitu, Dinsos mengaku belum menerima informasi detail dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait tambahan guru dan tenaga kependidikan.
Baca Juga: Jabatan Kepala Sekolah di Jombang Kini Maksimal 8 Tahun, Aturan Baru Langsung Berlaku
’’Kalau itu kami belum dapat informasi lebih lanjut, karena langsung dari Kemensos. Kemarin yang di-share ke kami itu daftar by name by address sama pagu kelasnya. Kami juga diminta melakukan penjangkauan,’’ imbuhnya.
Agung menegaskan, tata kelola Sekolah Rakyat nantinya sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kemensos. ’’Untuk tata kelola di SR nanti dari Kemensos,’’ ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat dikerjakan PT Waskita Karya dengan nilai kontrak Rp 1,165 triliun untuk lima daerah, yakni Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Tuban. (fid/naz)
Editor : Achmad RW