RadarJombang.id - Minimnya stok blanko e-KTP di Kabupaten Jombang mendapat atensi serius dari pimpinan DPRD Jombang.
Baru-baru ini empat pimpinan mendatangi Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Hasilnya pun menggembirakan, Pemkab Jombang mendapat tambahan 10 ribu blanko e-KTP.
Ketua DPRD Jombang Mas'ud Zuremi mengatakan, kunjungan itu dilakukan untuk mengatasi persoalan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Jombang.
Salah satunya, percepatan pelayanan e-KTP yang disebabkan keterbatasan stok blanko.
”Banyak permasalahan yang harus dicarikan solusi terbaik," ujar dia.
Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius bagi Ditjen Dukcapil. Pihaknya tak ingin persoalan teknis, membuat masyarakat terlambat memiliki e-KTP.
”Sedangkan kalau diambil pemkab sendiri yang didapatkan belum tentu banyak jatahnya," bebernya.
Dari hasil konsultasi, kondisi seperti ini tidak dialami Pemkab Jombang saja. Melainkan seluruh daerah harus mengambil sendiri ke Ditjen Dukcapil. "Ini juga harus ada solusi terbaik," katanya.
Politisi PKB ini menilai, masyarakat Jombang sangat membutuhkan e-KTP khusunya bagi yang berusia 17 tahun.
Baca Juga: Bahas Penganggaran Infrastruktur, Komisi C DPRD Jombang Kunker ke DPRD Kota Malang
"Karena setelah lulus sekolah pasti membutuhkan e-KTP untuk keperluan mencari pekerjaan maupun melanjutkan ke perguruan tinggi," ungkapnya.
Apalagi e-KTP sangat penting. Karena sifatnya terintegrasi dengan seluruh pelayanan publik yang lain. Permintaan itu pun langsung ditindaklanjuti Ditjen Dukcapil dengan memberikan stok blanko tambahan.
“Alhamdulillah Jombang mendapat tambahan blangko sebanyak 10 ribu,” ucapnya.
Ia berharap, penambahan blanko ini dapat sedikit menyelesaikan persoalan pembuatan e-KTP di Kabupaten Jombang yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
”Karena kebutuhan e-KTP di Kabupaten Jombang kurang lebih 50 ribu," pungkas Mas'ud. (yan/ang/riz)
Editor : Achmad RW