JOMBANG – Kesulitan pupuk subsidi masih dirasakan sejumlah petani. Di antaranya petani di Dusun Kedaleman, Desa Bugasur Kedaleman, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Akibatnya, padi yang waktunya dipupuk sementara ditunda.
“Sekarang cari pupuk itu sulit, sudah tanya di kelompok tani sama kios barangnya kosong,” keluh Jumani, salah seorang petani yang ditemui Rabu kemarin (16/9).
Sembari melanjutkan aktivitas, ia mengaku tanaman padinya sudah memasuki masa pemberian pupuk. Sayang, ia kesulitan mencari pupuk. Sehingga padi berusia satu bulan masih dibiarkan dulu.
“Kemarin itu sudah tanya ke toko, barang masih kosong. Jadi tidak bisa beli, kalau pun ada yang nonsubsidi pasti saya beli,” imbuh dia.
Bukan tanpa alasan, Jumani tetap nekat membeli pupuk nonsubsidi lantaran tanaman padinya yang memang sudah waktunya pemupukan. “Sama-sama kosong, jadi ya akhirnya nunggu,” sambungnya.
Sebelum kesulitan mendapat pupuk, ia sudah menerima informasi terkait pembatasan jatah pupuk. Di wilayah sekitarnya, yang dia terima jumlahnya berkurang.
“Jadi delapan sak itu untuk satu hektare, sehingga banon 100 sekarang dijatah dapat 20 kilogram,” sebut dia sembari menyebut luas sawah miliknya sekitar 5.000 M2.
Begitu pula melalui kartu tani menurut Jumani sebelumnya juga sudah disampaikan. “Sama saja, barangnya ini sekarang tidak ada, jadi yang mau dibeli pupuk apa,” keluhnya lagi.
Kendati begitu, dia masih memiliki pupuk nonsubsidi sisa pemupukan sebelumnya. “Beli pupuk jenis ZA itu kemarin Rp 220 ribu,” terangnya.
Dia mengaku baru kali ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. “Jadi setiap ambil pupuk itu sudah dijatah dari kelompok, sudah ada kios sendiri-sendiri. Sekarang barangnya saja tidak ada,” tegas dia.
Senada, Said petani lainnya mengaku pupuk subsidi sangat sulit didapat. “Sekarang tidak seperti dulu bebas, bisa beli berapa saja. Sekarang banyak syarat,” cetusnya.
Di tempatnya sendiri misalnya, pembelian setiap petani dibatasi. “Belinya sekarang dijatah 15 kilogram untuk banon 100 (1.400 M2),” terangnya.
Padahal, tahun sebelumnya pemakaian pupuk dengan luasan itu lebih dari 15 kilogram. “Pupuknya kurang karena dijatah. Sekarang mau beli sudah tidak bisa lagi, ya mungkin karena dijatah,” terang Said. Kendati begitu, pupuk miliknya sementara masih tersisa.
“Sisa kemarin masih ada, kalau saya buat semua ya jelas menumpuk, selanjutnya sudah tidak bisa karena dibatasi,” pungkasnya.
Barang di Kios Kosong
SEMENTARA itu, Kasun Kedaleman Ninik Indrawati didampingi Kades Bugasurkedaleman Surawi, menjelaskan kesulitan pupuk subsidi yang dirasakan petani sekarang ini dipengaruhi adanya pembatasan jatah pupuk di kios.
“Memang benar sekarang sulit cari pupuk, soalnya kemarin mau pakai kartu tani kalau beli. Kemudian belipun sekarang dibatasi, gara-garanya mungkin karena itu,” katanya. Kesulitan membeli pupuk karena memang barang di kios kosong. “Jadi barangnya di sini kosong, ada tapi pupuk nonsubsidi,” imbuh dia.
Dia menyebut, perkembangan pupuk terus mengalami perubahan. Mulai pembelian dengan menggunakan kartu tani, yang kemudian kebijakan itu dihapus. Namun, meski tidak lagi menggunakan kartu tani, sampai sekarang petani masih kesulitan mendapatkan pupuk subsidi.
“Yang jelas di sini masih sulit, masalahnya ini kan musim kemarau kebutuhan petani biasanya lebih banyak. Berbeda dengan musim hujan pemakaian pupuk sedikit,” sambung Ninik.
Sejauh ini dirinya sering mendapat pengaduan dari petani terkait pupuk bersubsidi. “Kemarin itu ada warga yang tanya ke desa, sekarang dapat pupuk kok angel,” sahut Surawi Kades Bugasurkedaleman.
Padahal di wilayahnya, selama satu tahun selalu tanam padi. “Di sini jarang tanam palawija kalau kemarau, setahun pasti padi tiga kali. Sekarang selain kesulitan pupuk, juga air,” papar dia.
Kendati begitu, dia berharap ada solusi dari pemerintah. “Maunya kita ya lancar terus, tetapi keadaan sekarang begini mau bagaimana lagi. Kasihan petani,” imbuh Surawi.
Sebelumnya, keluhan para petani yang sulit membeli pupuk bersubsidi dengan kartu tani, akhirnya direspons. Kementerian Pertanian telah menunda penggunaan kartu tani sebagai syarat membeli pupuk bersubsidi.
Priadi Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jombang menyampaikan masih banyak petani di Jombang yang belum memiliki kartu tani. Padahal, saat ini tanaman padi dalam masa pemupukan. “Dari total 84.428 petani, baru 53.368 yang sudah mendapatkan kartu tani,” jelasnya.
Dia menyebut, tercatat ada 13.947 kartu yang sudah tercetak oleh bank. Namun kartu ini belum dibagikan ke petani. Sisanya, sejumlah 17.564 petani gagal cetak.
Karena masih banyak petani yang belum mendapat kartu tani itulah Pemkab Jombang mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian untuk menunda penggunaan kartu tani.
Dalam surat balasan itu pihak Kementerian Pertanian menyetujui dilakukan penundaan penggunaan kartu tani di Jombang. ”Jadi 17.564 petani yang belum mendapat kartu tani, tetap bisa membeli pupuk subsidi. Dengan begitu, tanaman juga tidak terbengkalai,” tegas mantan Sekretaris Dinas P dan K Jombang ini.
Editor : Binti Rohmatin