Wapres Gibran Harus Legowo Mundur
Momentum Menjaga Kepercayaan Publik
Oleh: KH Zainul Ibad As’ad (Gus Ulib) Pengasuh Ponpes Darul Ulum Rejoso
Pemimpin yang hebat bukanlah mereka yang mampu membuat orang lain tunduk kepada kekuasaannya.
Melainkan mereka yang mampu membuat orang lain tumbuh karena keteladanannya.
Kecerdasan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari seberapa tinggi ilmu dan jabatannya.
Tetapi dari seberapa dalam ia memahami manusia, seberapa luas ia merangkul perbedaan, dan seberapa besar manfaat kehadirannya bagi masyarakat.
Satu hal yang perlu diingat: Jabatan bukan sekadar kedudukan atau kehormatan.
Di baliknya ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Karena itu, seorang pemimpin tidak cukup hanya berpegang pada legitimasi formal, tetapi juga harus mampu menjaga kepercayaan publik.
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi persoalan yang patut kita renungkan bersama.
Terlebih, setelah muncul rentetan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
Dalam situasi seperti ini, kita melihat ada momentum penting bagi Mas Gibran untuk menunjukkan jiwa kenegarawanannya.
Saya mendukung Mas Gibran agar legowo dan dengan kerelaan hati mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Baca Juga: Gus Ulib: Ujian Berat Warga Nahdliyin
Menurut kami, mundur bukan semata-mata persoalan kehilangan jabatan.
Justru, keputusan tersebut dapat menjadi bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin ketika kepercayaan publik sedang menghadapi ujian.
Seorang negarawan tidak hanya dinilai dari kemampuannya mempertahankan kekuasaan.
Tetapi juga dari keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.
Ada saatnya jabatan harus ditempatkan sebagai amanah, bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Kita harus menyadari, polemik semacam ini memiliki dampak yang tidak sederhana.
Persoalan yang awalnya berkaitan dengan persyaratan pendidikan seorang pejabat publik bisa berkembang menjadi perdebatan mengenai integritas, etika kepemimpinan, dan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
Jika terus berlarut tanpa penyelesaian yang memberikan kepastian, masyarakat berpotensi semakin terbelah.
Kepercayaan terhadap lembaga negara juga bisa ikut terpengaruh.
Padahal, kepercayaan publik merupakan modal penting untuk menjalankan pemerintahan secara baik.
Jangan sampai energi bangsa habis untuk mempertentangkan persoalan politik.
Sementara masih banyak persoalan rakyat yang membutuhkan perhatian.
Kita masih menghadapi tantangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.
Semua itu membutuhkan kerja bersama, bukan pertentangan yang berkepanjangan.
Karena itu, penyelesaian persoalan ini harus mengedepankan kepastian hukum, keterbukaan, dan tanggung jawab moral.
Setiap pihak perlu menghormati proses hukum sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sehat.
Saya juga ingin melihat persoalan ini dari sisi masa depan Mas Gibran.
Usianya masih muda dan perjalanan pengabdiannya kepada bangsa masih panjang.
Masih ada banyak kesempatan untuk belajar, berbenah, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.
Justru karena masih muda, Mas Gibran memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kedewasaan seorang pemimpin tidak selalu ditandai dengan kemampuan mempertahankan jabatan.
Ada nilai yang jauh lebih besar, yakni keberanian mengambil sikap demi kepentingan bangsa.
Ini momentum terbaik bagi Mas Gibran untuk menunjukkan citra sebagai sosok pemuda yang masih memiliki harapan dan waktu untuk memperbaiki bangsa ke depan.
Dengan legowo dan sukarela menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden, jika itu menjadi pilihannya, akan ada pesan kuat mengenai arti tanggung jawab dan kenegarawanan.
Saya berharap polemik ini juga menjadi pelajaran bagi generasi muda.
Bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang bagaimana meraih kekuasaan, tetapi juga bagaimana menjaga amanah.
Integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus menjadi pegangan dalam setiap langkah pengabdian.
Baca Juga: Muktamar NU ke-35 di Jombang Diterpa Isu Suap, Gus Ulib Ingatkan Hal Ini
Kepada masyarakat, saya mengajak agar tetap menyikapi persoalan ini dengan tenang dan dewasa.
Jangan sampai perbedaan pandangan membuat kita saling bermusuhan.
Kritik boleh disampaikan, pendapat boleh berbeda, tetapi semuanya harus tetap berpijak pada fakta, akal sehat, dan semangat menjaga persatuan.
Kita tidak boleh kehilangan optimisme terhadap masa depan demokrasi Indonesia.
Justru, melalui berbagai ujian seperti ini, kita berharap kehidupan demokrasi semakin matang.
Lembaga negara semakin dipercaya, dan para pemimpin semakin memahami besarnya tanggung jawab yang mereka emban.
Pada akhirnya, kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada kepentingan individu maupun jabatan.
Jabatan bisa datang dan pergi, tetapi kehormatan, integritas, dan pengabdian kepada bangsa akan menjadi nilai yang terus dikenang.
Itulah kenegarawanan yang sesungguhnya.
Editor : Anggi Fridianto