MUKTAMAR NU yang fenomenal di Tambak beras telah berakhir.
Fenomenal, karena di sepanjang sejarah, baru kali ini dibuka dan ditutup oleh presiden yang akhirnya ber-KARTANU.
Tentu sangat membanggakan warga nahdliyin.
Namun kebanggaan itu seolah menjadi antiklimaks, ketika seiring penyusunan kelengkapan pengurus PBNU muncullah suara beraroma tak sedap tentang “dinamika” muktamar yang berujung pada somasi yang diajukan Saifullah Yusuf, ketua panitianya.
Menurut hemat saya, setiap usai muktamar memang selalu muncul pro-kontra atas hasilnya.
Suara-suara sumbang, baik tentang individu yang terlibat maupun mekanisme pengambilan keputusan muktamar, kata orang Jombang, sudah sego-jangan dikritisi. Begitu juga dalam penyusunan formasi pengurus. Lazim bagi pengurus lama yang “netral’ dipasang lagi.
Tapi bagi yang terlihat pemihakannya, akan dibiarkan ber-NU di luar struktur.
Baca Juga: Gus Zuem: PTN Gratis dan Nasib PTS
Siklus itulah yang selama ini berlangsung dari masa ke masa dan tak membuat para pecinta NU menyurutkan cintanya.
Baru masa sekarang, di era digital ini, ketika setiap orang bisa menjadi narasumber.
Ketika semua orang yang mengaku pecinta NU bisa mengekspresikan cintanya itu secara subyektif tapi menyesaki dunia maya, telah memosisikan warga nahdliyin seperti orang daerah yang baru menginjakkan kaki di kota metropolitan.
NU bagaikan sebuah entitas yang mengalami cultural shock, gegar budaya.
Betapa tidak, sebagaimana komunitas lain saat ini, NU mau tidak mau, sedang terdampak arus disrupsi.
Arus yang menjungkir balikkan nilai yang selama ini telah mapan.
Arus yang tak lagi mengenal batas nilai kerahasiaan, otoritas, maqom bahkan keadaban.
Akibatnya, bila pasca beberapa muktamar sebelumnya kritik dan friksi hanya terjadi sebatas pada lingkar dan tingkat tertentu yang terkait saja, kini tak ada lagi batas.
Bahkan orang-orang non nahdliyin pun dengan bekal info kabar burung, bisa dengan yakinnya mengkritisi muktamar layaknya menyampaikan info A-1.
Memang pada zaman informasi post truth ini, dimana kebenaran tak lagi didasarkan atas fakta tapi atas opini yang berulang disebarkan, akan membuat siapa pun harus merombak pola pikir konvensionalnya dalam menyikapi suatu informasi.
Maka, ketika opini-opini negatif tentang NU mulai bertebaran, saya harap para pengurus NU dari Ranting hingga PB siap merespons.
Bisa dengan memberikan klarifikasi via medsos atau tindakan nyata yang positif untuk membuat opini itu terkubur dengan sendirinya.
Namun, ketika opini itu dinilai bernuansa tuduhan yang berpotensi PMH (Perbuatan Melawan Hukum), sudah selayaknya bila pihak yang dirugikan, melayangkan somasi.
Maka, saya bisa memaklumi bila upaya pemberian teguran secara formal itu dilakukan oleh Gus Ipul.
Langkah tersebut setidaknya merupakan sinyal bagi warga nahdliyin untuk tidak menelan mentah-mentah segala informasi yang beredar tentang NU, khususnya tentang figur-figur yang berpartisipasi dalam muktamar.
Somasi adalah bel pintu gerbang ranah hukum. Lazimnya ditekan tiga kali, baru gerbang terbuka untuk masuk ke proses hukum.
Baca Juga: Gus Zuem: Muktamar 35 dan Khittah 26
Sebagai warga nahdliyin pinggir kali Rejoso, saya berharap cukup sekali saja somasi itu dikirimkan sehingga tak berlanjut ke proses hukum.
Karena saya tak bisa membayangkan, betapa makin runyamnya nama NU di mata publik, jika para anggota dan pengurusnya beradu kesaksian dan dalil di ruang persidangan meja hijau.
Bisa-bisa para tokoh NU yang selama ini berada di luar struktur dan netral, makin bergeser ke sikap oposan yang mendegradasi loyalitas nahdliyin terhadap tanfidziyah maupun syuriahnya di berbagai tingkatan.
Oleh karena itu, saya sangat berharap pada sesepuh AHWA, kiranya berkenan nimbali para pihak yang sedang berpolemik untuk duduk bersama.
Agar mereka cooling down menurunkan tensi emosi masing-masing demi nama baik dan penghormatan kita kepada para muassis NU.
Dan agar mesin PBNU bisa segera fokus untuk bergerak .
Ingat, tak pernah ada sebuah keputusan organisasi bisa memuaskan semua pihak dalam kadar kepuasan yang sama.
Justru organisasi itu diadakan pada hakikatnya untuk mengakomodasi ketidakpuasan.
Hanya saja, dalam tradisi nahdliyin yang sebentar lagi merayakan hari santri ini, ekspresi ketidakpuasan itu sangat tunduk pada nilai-nilai keadaban.
Saya harap tradisi itu dipertahankan. Wallahu-a’lam bishshawab.
Editor : Anggi Fridianto