BILA Anda mencermati bilangan di atas dan menjumlahkannya, akan mendapatkan angka yang sama: 8.
Dari kesamaan angka itulah, saya mencoba untuk melihat korelasi antara muktamar yang fenomenal di Tambakberas Jombang dengan muktamar yang menumental di Situbondo.
Fenomenal karena dibuka dan ditutup langsung oleh presiden RI ke-8.
Monumental karena muktamar 1984 itu melahirkan keputusan kembali ke khittah 1926.
Dari kedua muktamar yang berjarak 4 dekade itu, pertanyaan saya sederhana, tetapi mungkin tidak sederhana jawabannya: setelah Muktamar 35, apakah NU akan semakin dekat atau makin jauh dengan khittah 26.?
Muktamar 1984 dikenang bukan semata karena NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi dan menyatakan kembali kepada Khittah 1926.
Yang jauh lebih penting adalah keberanian NU melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri.
Saat itu, NU menyadari bahwa keterlibatan terlalu jauh dalam politik praktis telah menyedot energi jam’iyah.
NU kemudian memilih kembali menjadi rumah besar umat untuk pembinaan kehidupan beragama, pendidikan, pesantren, sosial, ekonomi dan kebangsaan.
Yang menarik, keputusan besar itu kemudian menemukan duet kepemimpinan yang handal : KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Aam dan KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum.
Kiai Siddiq dan Gus Dur berbeda gaya, tetapi bertemu dalam satu visi: NU tidak boleh kehilangan jati dirinya hanya karena tergoda oleh hiruk-pikuk kekuasaan.
Kini, Muktamar 35 di Tambakberas telah memilih kembali KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.
Keduanya menerima amanah pada zaman yang berbeda dengan zaman Kiai Siddiq dan Gus Dur.
NU hari ini jauh lebih besar.
Baca Juga: Gus Zuem: Voucher Muktamar
Organisasinya semakin kompleks, aset dan lembaganya semakin banyak.
Jejaring politiknya semakin luas dan daya tawarnya kepada negara semakin kuat.
Tetapi justru di situlah godaannya.
Semakin besar sebuah organisasi, semakin besar pula godaan untuk menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan.
Menariknya, salah satu keputusan Muktamar 35 justru menyepakati larangan rangkap jabatan politik bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Ini seperti sebuah alarm kecil yang berbunyi di tengah pesta besar: NU tampaknya sadar bahwa hubungan dengan politik perlu diberi pagar.
Tetapi pagar saja tidak cukup.
Sebab khittah bukan sekadar larangan memegang jabatan politik.
Khittah adalah soal orientasi.
Karena itu, ukuran keberhasilan Muktamar 35 tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan: siapa Rais Aam dan siapa Ketua Umum.?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah terpilih, bagaimana amanat itu dikelola untuk melayani umat.?
Warga NU di bawah mungkin tidak terlalu peduli siapa yang menang dalam kontestasi elite.
Mereka lebih peduli apakah harga kebutuhan hidup terjangkau, anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik, pesantren mampu bertahan dan berkembang, ekonomi warga bergerak, dan generasi mudanya tidak kehilangan masa depan.
Di sinilah Muktamar 2026 harus belajar kepada Muktamar 1984.
Kiai Siddiq dan Gus Dur tidak mewariskan kepada NU sekadar sebuah keputusan organisatoris.
Mereka mewariskan keberanian untuk mengatakan bahwa NU harus lebih besar daripada ambisi orang-orang yang memimpinnya.
Maka kepada Rais Aam dan Ketua Umum terpilih, tidak hanya dituntut menjadi pasangan yang kompak, tapi juga ditunggu untuk menjadi pasangan yang mampu mengembalikan energi NU dari gesekan-gesekan pribadi menuju penguatan khidmah yang solid.
Pesan AHWA agar Rais Aam merangkul seluruh potensi NU sangatlah penting untuk diprioritaskan.
Sebab NU terlalu besar untuk hanya diurus oleh kelompok yang menang dalam sebuah kontestasi.
Yang kalah harus tetap merasa memiliki NU.
Baca Juga: Gus Zuem: Muktamar Banyak Kamar
Yang menang harus segera berhenti merasa memiliki kemenangan.
Di situlah makna terdalam Khittah 1926 di saat ini.
NU harus membawa ruh 1926 ke tahun 2026.
Sebab, zaman boleh berubah, teknologi boleh berubah, politik boleh berubah, bahkan cara orang berebut pengaruh boleh berubah.
Tetapi satu hal yang hendaknya jangan berubah: NU didirikan untuk khidmah, bukan untuk berburu kuasa.
Wallahu-a’lam bishshawab.
Editor : Anggi Fridianto