RadarJombang.id – Rencana pembangunan flyover Mengkreng di Kecamatan Bandarkedungmulyo bakal berdampak pada sejumlah bangunan di sepanjang jalan nasional.
Pasalnya, proyek yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027 itu membutuhkan lahan sekitar 17.000 meter persegi untuk mendukung pembangunan jalur layang tersebut.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang Imam Bustomi mengatakan, kebutuhan lahan tersebut merupakan hasil perhitungan awal berdasarkan gambar rencana proyek yang telah diterima pemerintah daerah.
Baca Juga: Flyover Mengkreng Segera Dibangun, Pemkab Jombang Siapkan Rp 20 Miliar untuk Pembebasan Lahan
Lahan itu nantinya digunakan untuk pelebaran jalan sebagai penyangga konstruksi flyover. "Untuk kebutuhan lahannya di hitungan awal sekitar 17.000 meter persegi. Artinya dari pinggir jalan itu akan dikepras sekitar 2 sampai 5 meter kemungkinan," ujarnya.
Menurut Imam, hampir seluruh bangunan yang berada di sisi kiri dan kanan ruas jalan nasional diperkirakan akan terdampak pembebasan lahan. Mulai permukiman warga hingga sejumlah bangunan perkantoran yang berada di sepanjang jalur tersebut. "Ya otomatis kena nanti kalau melihat gambarnya," katanya.
Ia menjelaskan, ruas flyover yang masuk wilayah Kabupaten Jombang memiliki panjang sekitar 600 meter. Jalur itu membentang mulai dari kawasan Puskesmas Bandarkedungmulyo hingga ke arah barat.
Baca Juga: Flyover Mengkreng Butuh 17 Ribu Meter Persegi Lahan di Jombang, Tiga Daerah Siapkan Pembebasan
"Berdasarkan gambar yang sudah ada, di Jombang panjangnya sekitar 600 meter, dimulai dari Puskesmas Bandarkedungmulyo ke barat," terangnya.
Meski demikian, Imam menegaskan luas lahan yang harus dibebaskan masih bisa berubah. Sebab, hingga kini pemerintah pusat belum menetapkan Detail Engineering Design (DED) yang menjadi acuan pasti pelaksanaan proyek sekaligus dasar penilaian harga tanah oleh tim appraisal.
"Sampai hari ini belum ada DED yang ditetapkan. DED nanti juga berhubungan dengan appraisal, jadi kalau itu sudah ada baru kita bisa bergerak," pungkasnya.
Sebagai bentuk antisipasi, Pemkab Jombang telah menyiapkan skema anggaran sekitar Rp20 miliar untuk pembebasan lahan. Dana tersebut rencananya akan diusulkan melalui Perubahan APBD apabila nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Penganggaran itu sebenarnya bentuknya antisipasi saja, kalau nanti memang dibebankan ke Pemkab Jombang," kata Imam.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Baperinda) Jombang Hartono menyebut pembangunan flyover Mengkreng merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah pusat untuk mengurai kemacetan kronis di perlintasan sebidang kereta api Mengkreng.
Menurutnya, pemerintah pusat menargetkan pembangunan fisik dimulai pada 2027. Karena itu, seluruh lahan yang dibutuhkan harus sudah bebas sebelum proyek konstruksi dikerjakan.
"Kami sudah mendapatkan informasi bahwa pembangunan flyover Mengkreng direncanakan mulai tahun 2027. Karena itu daerah diminta menyiapkan lahannya lebih dulu. Pembebasan lahan harus selesai sebelum proyek konstruksi dimulai," ujarnya.
Hartono menambahkan, proyek flyover Mengkreng tidak hanya melibatkan Kabupaten Jombang, tetapi juga Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.
Ketiga daerah diminta bergerak bersama menyiapkan lahan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
"Ini bukan hanya tanggung jawab Jombang. Ada tiga kabupaten yang terlibat, yakni Jombang, Kediri dan Nganjuk. Semuanya diminta menyiapkan lahan agar proyek ini bisa berjalan sesuai rencana," tandasnya. (riz)
Editor : Achmad RW