RadarJombang.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jombang bersiap menetapkan status siaga darurat menghadapi musim kemarau 2026.
Sebanyak 21 kecamatan dipetakan rawan kekeringan, sementara empat kecamatan masuk zona risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Pelaksana BPBD Jombang Wiku Birawa Felipe Diaz Quintas mengatakan, berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jombang 2024–2028 dan prediksi BMKG, terdapat lima kecamatan dengan tingkat kerawanan kekeringan paling tinggi. Yakni Bareng, Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan.
Baca Juga: Waspada! 5 Wilayah di Jombang Masuk Zona Rawan Kekeringan dan Kebakaran Hutan
"Wilayah tersebut menjadi prioritas pengawasan karena memiliki tingkat kerentanan paling tinggi saat musim kemarau," ujarnya, Rabu (1/7).
Selain ancaman kekeringan, empat kecamatan yakni Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan Ngusikan juga dipetakan sebagai wilayah dengan risiko tinggi kebakaran hutan dan lahan. Pemetaan itu menjadi dasar BPBD dalam menyiapkan personel, peralatan hingga strategi penanganan apabila terjadi bencana.
"Kalau terjadi kebakaran maupun krisis air bersih, penanganannya bisa lebih cepat," katanya.
Baca Juga: Jumbo Bag Dam Jatimlerek Hanyut Diterjang Brantas, 1.816 Hektare Sawah Terancam Kekeringan
BPBD mengacu pada prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini datang lebih awal dan cenderung lebih kering setelah fenomena La Nina lemah berakhir pada Februari 2026. Kondisi tersebut diperkirakan membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal.
"Potensi kekeringan dan kebakaran lahan otomatis ikut meningkat," tegas Wiku.
Untuk Jombang, musim kemarau diperkirakan telah dimulai sejak Mei. Adapun puncaknya diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September dengan durasi kemarau sekitar empat sampai lima bulan.
"Periode Agustus sampai September menjadi masa yang paling perlu diwaspadai karena risiko kekeringan maupun kebakaran biasanya meningkat," tambahnya.
Meski demikian, Wiku menyebut kesiapsiagaan Jombang kini jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Penyediaan air bersih yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman bersama Perumdam Tirta Kencana dinilai mampu menekan dampak kekeringan.
"Bahkan sejak 2023 tidak ada lagi kejadian kekeringan yang berdampak luas. Gangguan distribusi air pada 2024 murni karena kerusakan pompa, bukan akibat kekeringan," jelasnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD mengusulkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran. Surat edaran juga akan dikirim kepada seluruh OPD, pemerintah desa hingga masyarakat sebagai pedoman menghadapi musim kemarau.
Baca Juga: Kemarau Panjang, 6 Desa di Jombang Waspada Kekeringan
"Begitu status siaga ditetapkan, seluruh perangkat daerah memiliki acuan yang sama sehingga respons penanganan bisa lebih cepat," ungkapnya.
Supervisor Pusdalops BPBD Jombang Stevie Maria menambahkan seluruh personel dan peralatan telah disiagakan. Koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur maupun BNPB juga sudah dilakukan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan bantuan.
Ia mengingatkan masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Warga juga diminta rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah kebakaran akibat korsleting.
"Kami berharap masyarakat ikut berperan dalam pencegahan. Jika terjadi keadaan darurat, segera laporkan melalui layanan 112 atau kanal resmi BPBD maupun Damkar Jombang agar penanganan bisa segera dilakukan," pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Achmad RW