Radarjombang.id - Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mendukung komitmen Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin yang menegaskan tidak ada praktik jual beli jabatan dalam mutasi pejabat Pemkab Jombang.
Ia mengajak masyarakat berperan aktif mengawal proses mutasi pejabat. Sebab, peluang penyalahgunaan tetap ada.
”Saya yakin dengan komitmen Pak Bupati dan Gus Salman yang sudah menegaskan tidak ada jual beli jabatan dalam mutasi. Itu langkah positif untuk pemerintahan yang bersih,” tegas Hadi, kemarin.
Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tetap waspada. Sebab, menurut Hadi, potensi penyalahgunaan tetap ada.
”Yang harus diwaspadai adalah oknum, baik dari internal maupun eksternal, yang mencoba bermain-main dalam pengisian jabatan. Itu yang tidak boleh diberi peluang,” tegasnya.
Hadi juga menekankan pentingnya pengawasan publik. Menurutnya, pengawasan bukan hanya tugas DPRD atau pemerintah. Masyarakat juga punya peran.
”Semua masyarakat punya peran untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
DPRD memiliki jalur pengawasan, begitu juga pemerintah dengan mekanisme internalnya. Kalau semua jalur ini berjalan, insya Allah peluang oknum untuk memanfaatkan proses mutasi akan semakin kecil,” ujarnya.
Ia menegaskan, mutasi ASN adalah hak prerogatif bupati. Tapi harus dijalankan secara profesional.
”Yang penting, jangan sampai ada praktik yang mencederai asas profesionalisme. Jabatan harus diisi oleh orang yang punya kapabilitas dan integritas,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Jombang menegaskan komitmen terhadap integritas birokrasi Pemkab Jombang yang ia pimpin.
Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik jual beli jabatan.
”Saya pastikan tidak ada ruang untuk praktik semacam itu di Jombang. Jika ada masyarakat atau pihak manapun menemukan indikasi jual beli jabatan, silakan laporkan langsung kepada saya," tegasnya. (ang/naz)
Editor : Anggi Fridianto