RadarJombang.id – Ketua DPRD Jombang didampingi Komisi B DPRD Jombang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gedung mal pelayanan publik (MPP) di kawasan Ruko Simpang Tiga Jombang.
Para wakil rakyat itu ingin melihat secara langsung gedung MPP Jombang yang baru selesai direhab dengan menyedot APBD 2024 mencapai Rp 1,6 miliar.
”Kedatangan kami ke sini untuk melihat kondisi langsung MPP. Sebagai diketahui, tahun kemarin sempat dikucurkan anggaran untuk pembangunan,” papar Ketua DPRD Kabupaten Jombang Hadi Atmaji di sela-sela kegiatan sidak.
Dijelaskan Hadi, begitu melihat kondisi langsung MPP yang menelan anggaran sekitar Rp 1,6 miliar.
Wakil rakyat memastikan jika hasil pembangunan sangat luar biasa.
”Kami pastikan jika dengan alokasi anggaran yang dikucurkan kemarin hasilnya sangat luar biasa. Dan begitu melihat segala fasilitas yang ada, persepsi kita bersama harus diubah,” jelasnya.
Persepsi tadi, yakni bahwa anggaran yang telah dikucurkan tidak setara dengan hasil pembangunan.
”Ternyata sudah sangat layak hasilnya. Bahkan kini kami pastikan jika ada kunjungan studi banding dari semua wilayah, bakal kami pamerkan,” ujarnya.
Bukan hanya sebatas menjadikan sebagai tempat untuk menemui rombongan studi banding, dewan juga berkeinginan untuk menjadikan gedung MPP sebagai ikon Kabupaten Jombang.
”Setiap siapa pun yang datang, pasti bakal melintas di depan kawasan Ruko Simpang Tiga. Maka tidak berlebihan jika kami juga berkeinginan agar gedung MPP sekaligus menjadi ikon Kabupaten Jombang,” ungkap politikus PKB itu.
Guna mendorong keinginan tadi, dewan bakal melakukan komunikasi intens dengan Pemkab Jombang.
Baca Juga: Rehab MPP Jombang Dilakukan Bertahap, Ini Fokusnya di Tahun 2024
Hal ini dilakukan agar bukan hanya sebatas fasilitas lengkap di bagian dalam gedung MPP, tapi juga terwujud pengembangan kawasan yang terintegrasi dengan fasilitas lain di luar pelayanan.
”Kami juga berkeinginan agar ada pembenahan di bagian luar. Malah kami juga bakal mendorong adanya sentra UMKM, karena kawasan Ruko Simpang Tiga adalah kewenangan dinas perdagangan," pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Achmad RW