RadarJombang.id – Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang terus berupaya melakukan trobosan penanganan permasalahan kawasan kumuh.
Salah satu inovasi yang dicetuskan, yakni Sistem Informasi Peta Area Kumuh (SIGAP AK).
Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Hariadi mengatakan, penataan kawasan permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi pemerintah.
Khususnya bagi daerah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup pesat.
”Dinas perkim yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait kawasan permukiman berusaha melakukan terobosan dalam penanganan permasalahan kumuh di Kabupaten Jombang. Salah satu terobosan tersebut adalah inovasi SIGAP AK,” ujarnya.
Inovasi ini, lanjut Agung, merupakan upaya yang baru di Kabupaten Jombang dengan harapan selain penanganan dan pengurangan kumuh diharapkan inovasi ini dapat mengendalikan pertumbuhan kawasan kumuh baru.
”Secara spesifik SIGAP AK adalah inovasi teknologi yang dikembangkan untuk memetakan dan mendata area kumuh secara efektif,” katanya.
Agung menjelaskan, sistem ini berbasis web dan aplikasi mobile, memungkinkan pengumpulan data langsung dari lapangan seperti kepadatan bangunan, akses sanitasi, dan kualitas air.
”Data tersebut kemudian diintegrasikan dengan peta wilayah untuk memudahkan identifikasi area kumuh yang membutuhkan intervensi,” terangnya.
SIGAP AK berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi lingkungan.
Dengan data yang diperoleh secara real-time, pemerintah dapat segera melakukan intervensi sesuai kebutuhan di wilayah yang terdampak.
”Seperti pengadaan sanitasi atau perbaikan jalan, dan dapat dimanfaatkan antarbidang,” katanya.
Selain itu, kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) karena adanya base data yang tersedia di inovasi SIGAP AK.
Sehingga mendorong OPD selain dinas perumahan dan permukiman dapat mengintervensi penanganan inrastruktur kawasan kumuh lebih masif dan terukur, akurat, dan terintegrasi.
Hal ini, penting dalam mendukung visi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
”Pemutakhiran data secara berkala dalam SIGAP AK juga memastikan bahwa perubahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti pihak terkait,” katanya.
Ditambahkan Agung, SIGAP AK menyediakan visualisasi peta yang memudahkan pemangku kebijakan dalam melihat kondisi kumuh suatu wilayah, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Dengan dukungan teknologi ini, upaya pemerintah untuk mengurangi area kumuh dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Melalui SIGAP AK, pemerintah berharap dapat mempercepat program rehabilitasi dan pengembangan wilayah kumuh, sehingga tercipta lingkungan yang lebih sehat, layak huni, dan sejahtera bagi masyarakat.
"Implementasi sistem ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan bersih dan bebas kumuh di masa mendatang,” pungkasnya.(yan/naz/riz)
Editor : Achmad RW