JOMBANG – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Jombang menggelar diseminasi audit kasus stunting Kabupaten Jombang 2023 di Gedung PKK Jombang, kemarin (20/9).
’’Permasalahan stunting di Kabupaten Jombang ini harus diselesaikan seluruh pihak,’’ kata Kepala DPPKB-PPPA Jombang, dr Pudji Umbaran.
Di Jombang ada 20 lokus stunting yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Pudji menjelaskan, telah melakukan pemeriksaan dan wawancara secara menyeluruh dengan tiga desa lokus, untuk menemukan akar masalah stunting.
Hasilnya, stunting di Kabupaten Jombang bukan karena ekonomi, tapi karena pola asuh yang menjadi penyebab paling krusial.
’’Beberapa langkah yang kami lakukan, optimalisasi fungsi posyandu, skrining kesehatan dengan melibatkan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dan pemanfaatan ASI (Air Susu Ibu) lebih optimal,’’ kata Pudji.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sumrambah, 20 perangkat desa lokus stunting, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat serta kepala-kepala puskesmas.
Sumrambah mengatakan, permasalahan stunting menurutnya bukan permasalahan yang remeh dan sepele.
Ia berharap, stunting di Kabupaten Jombang segera ditangani agar anak-anak Jombang bisa tumbuh menjadi anak yang kuat, baik fisik maupun kecerdasannya.
Stunting di Kabupaten Jombang, disebutnya juga bukan permasalahan kemiskinan, tapi pengetahuan dan gaya hidup.
"Saya berharap, semua yang hadir bisa bahu membahu memberikan edukasi tentang stunting hingga lapisan yang paling bawah,’’ tandasnya. (wen/jif/riz)
Editor : Achmad RW