JOMBANG – Keinginan pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak proyek trotoar Jl Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk direlokasi ke trotoar sisi utara pupus sudah. Pemkab Jombang, tetap memilih lokasi Gor Merdeka Jombang untuk lokasi relokasi pedagang.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Jombang Agung Hariadi mengatakan, rencana relokasi bagi pedagang sudah ditindaklanjuti dengan melibatkan OPD lain. Termasuk koordinasi pedagang yang menjadi kewenangan Disdagrin. Dalam pertemuan itu muncul opsi tempat relokasi lain di Gor Merdeka.
Opsi ini setelah trotoar sebelah utara ternyata tak bisa dijadikan sebagai tempat relokasi bagi pedagang. ”Awalnya memang sebagian di trotoar sebelah utara, tapi dari Dinas Perhubungan menyebut itu masuk kawasan KTL, dipakai parkir kendaraan,” bebernya.
Karena itulah tempat relokasi diganti di area Gor Merdeka Jombang. Saat menyampaikan opsi lain itu juga dihadiri berbagai pihak. Termasuk paguyuban maupun asosiasi pedagang di Stadion Merdeka Jombang. ”Istilahnya asosiasi pedagang stadion sudah siap menerima dan akan disosialisasikan ke pedagang es degan,” tutur dia.
Terkait pekerjaan fisik, sampai saat ini masih menunggu lelang yang masih berjalan. ”Belum selesai tender, jadwal kalau tidak salah masih dalam tahap masa sanggah,” tegas Agung.
Sementara itu, pantauan di laman resmi LPSE Jombang menyebut, proyek dengan pagu anggaran Rp 4 miliar sudah ada pemenang. Dalam kolom itu tertulis PT Renis Rimba Jaya beralamat di Gedung Yarnati lantai 4 R411 Jl Proklamasi 44 Jakarta Pusat dinyatakan sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp 3,2 miliar.
Kabag PBJ Setdakab Jombang Joko Murcoyo mengatakan, pemenang lelang sudah ditetapkan Selasa (20/6) lalu. Namun, proses lelang belum selesai karena masih dalam masa sanggah. ”Sampai sekarang belum ada, mudah-mudahan tidak ada,” katanya.
Jika tak ada sanggahan, lanjut dia, maka dokumen hasil lelang akan dikirim ke PPK proyek. Dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, sebelum penandatangan kontrak. ”Biasanya akan direview dilanjutkan rapat sebelum surat penunjukan penyedia barang dan jasa serta tandatangan kontrak,” pungkas Joko. (fid/bin/riz)
Editor : Achmad RW