Seperti diungkapkan, Sairoji, 46 salah satu warga yang sehari harinya bekerja serabutan ini tak menerima BLT BBM. ”Ya saya tidak menerima yang tahun ini. Hanya menerima BLT yang tahun lalu,’’ ujar dia.
Ia menambahkan, dirinya tahun lalu telah mendapatkan BLT Dana Desa 2021. Namun, saat penyaluran BLT BBM beberapa waktu lalu, dirinya tak lagi mendapat panggilan ataupun undangan dari desa. ”Ya tidak ada panggilan, jadi mau bagaimana lagi,’’ tambahnya.
Kondisi serupa juga dialami Puji Astuti, 50. Warga berkebutuhan khusus ini mengaku tak mendapatkan BLT BBM. ”Kalau BLT BBM saya tidak dapat. Padahal sebelumnya dapat,’’ ujar Puji ditemui terpisah.
Janda tunanetra yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang pijat ini mengaku mengandalkan jasa pijat yang ia sediakan. ”Kalau orang pijat, saya iklas diberi berapapun. Kadang Rp 50 ribu, kadang kurang dari itu juga saya terima. Tidak pasti,’’ jelas dia.
Sejujurnya, ia berharap BLT BBM benar - benar disalurkan untuk warga kurang mampu. Sehingga bisa membantu atau meringankan kebutuhan sehari hari. ”Apalagi sejak harga BBM kemarin naik, harga bahan pokok seperti beras pada naik,’’ pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi tak menampik banyak warga kurang mampu di desanya yang tak menerima BLT BBM. Jumlah warga kurang mampu diperkirakan mencapai 500 orang. ”Mohon maaf kalau saya mengatakan, penyaluran BLT BBM ini adalah bentuk inkonsistensinya pemerintah pusat,’’ ujar dia.
Ia menjelaskan, pada pembagian BLT DD 2021 lalu pihaknya diwanti - wanti untuk tidak menyalurkan kepada KPM yang telah menerima BPNT/PKH. Alasannya, agar penyaluran tidak dobel. ”Namun justru, saat penyaluran BLT BBM ini, pemerintah dalam hal ini Kemensos malah mengalihkan BLT BBM itu kepada KPM penerima PKH dan BPNT,’’ jelas dia.
Menurut dia, penyaluran BLT BBM tersebut tak tepat sasaran karena masih banyak warga miskin diluar penerima BPNT yang belum menerima bantuan. ”Seperti pak Sairoji ini tidak mendapat BLT BBM, karena beliau bukan penerima BPNT/PKH,’’ terangnya.
Yang bikin geleng-geleng kepala, ada sekitar 20 warga di desanya yang sudah meninggal dunia namun masuk kuota penerimaan data BLT BBM.“Hampir 20 - 25 KPM sudah banyak yang meninggal. Apakah betul data ini sudah diupdate?,’’ singgungnya.
Padahal, setiap bulan pemerintah desa diminta memperbarui Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) di laman Kemensos. Namun justru, data yang di-update tak sesuai yang dileluarkan kementrian. ”Saya beberapa kali menyampaikan, tolong desa dilibatkan dalam hal update data yang berhak menerima bantuan pemerintah agar tidak salah sasaran seperti ini,’’ pungkasnya. (ang/riz) Editor : Achmad RW