Advertorial Berita Daerah Desa Kita Event Hiburan Hukum International Kota Santri Masa Lampau Nasional Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Ragam Teknologi Tokoh Travel Wanita Wonderland Wonosalam

Dinas P dan K Sosialisasikan Kurikulum Merdeka dan BOSDA 2023

Achmad RW • Jumat, 5 Mei 2023 | 14:00 WIB
Peserta sosialisasi BOSDA (baju hitam putih) mendengarkan materi dari narasumber.
Peserta sosialisasi BOSDA (baju hitam putih) mendengarkan materi dari narasumber.
JOMBANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, menggelar sosialisasi kurikulum merdeka program sekolah penggerak (PSP) angkatan tiga jenjang SMP 2023. Sosialisasi digelar di Aula 1 Dinas P dan K Jombang, Kamis (13/4).

’’Tahun ini sudah ada 17 SMP negeri dan swasta yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Mudah-mudahan kedepan jumlah sekolah penggerak bisa lebih banyak lagi, mininal tiga kali lipat,’’ kata Kepala Dinas P dan K Jombang, Senen.

Sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak tidak boleh cepat puas. Sebab harus menunjukkan kinerjanya. ’’Satukan visi di sekolah, terutama komite sekolah. Segera bergerak, dukung sepenuhnya program kepala sekolah. Semua program tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas peserta didik,’’ pesannya.

Sekolah penggerak SMP angkatan tiga sebanyak 17 satuan pendidikan. Rinciannya, SMPN 1 Megaluh, SMPN 1 Sumobito, SMPN 2 Jogoroto, SMPN 2 Kabuh, SMPN 2 Kesamben dan SMPN 2 Peterongan. SMPN 2 Sumobito, SMPN 4 Jombang, SMPN Bandarkedungmulyo, SMPN Satu Atap Jipurapah dan SMP Unggulan Ar-Rahmah. SMP Cendekia Harapan, SMP Ibnu Sina, SMP Manbaul Huda Ngoro, SMP Muhammadiyah 1 Jombang, SMP Roushon Fikr dan SMP Kristen Petra.

Dinas P dan K Jombang juga mengadakan sosialisasi BOS daerah (BOSDA) kepada seluruh SD, MI, SMP, MTs se-Kabupaten Jombang. Kegiatan berlangsung 19 hari, dimulai Selasa (2/5).

’’Kami ingin memberikan pemahaman kepada seluruh sekolah mengenai BOSDA. Anggarannya, penggunaannya, hingga SPJ-nya bagaimana,’’ kata Senen.

Undangan yang hadir adalah koordinator wilayah kerja pendidikan di seluruh kecamatan. Sekaligus operator wilker, seluruh kepala sekolah dan bendahara sekolah yang menerima BOSDA.

Senen berharap, kepala sekolah mengerti tentang penggunaan BOSDA. Kegunaan utamanya adalah untuk melengkapi BOS reguler. ’’Meski nilainya tak terlalu besar, tapi lumayan lah, apa-apa saja yang tidak boleh menggunakan BOS reguler, bisa dianggarkan melalui BOSDA,’’ jelasnya. Misalnya, pembayaran honor GTT dan PTT yang tidak tercatat di dapodik.

Sekolah mengikuti sosialisasi secara bergiliran, menyesuaikan kapasitas tempat. ’’Yang membuka bisa saya sendiri, atau sekdin, atau bidang yang sedang longgar setiap harinya. Narasumbernya dari bagian PPE (Penyusunan Program dan Evaluasi),’’ bebernya. (wen/jif/riz) Editor : Achmad RW
#Jombang #kurikulum merdeka #sosialisasi #Dinas P dan K Jombang #BOSDA #Program Sekolah Penggerak