Radar Jombang JawaPos.com | All RSS News Feed https://radarjombang.jawapos.com/rss/all http://www.jawapos.com/images/radar-logo/radarjombang-logo1.png http://www.jawapos.com/images/radar-logo/radarjombang-logo1.png Radar Jombang JawaPos.com | All RSS News Feed https://radarjombang.jawapos.com/rss/all id Thu, 21 Feb 2019 16:16:04 +0700 Radar Jombang <![CDATA[Jadi Sumber Masalah Dalam Kota, Pemkab Jombang Harus Bangun RSUD Baru]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120780/jadi-sumber-masalah-dalam-kota-pemkab-jombang-harus-bangun-rsud-baru https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120780/jadi-sumber-masalah-dalam-kota-pemkab-jombang-harus-bangun-rsud-baru

JOMBANG - Dorongan agar Pemkab Jombang mulai mempertimbangkan agar membangun RSUD baru juga mendapat dukungan dari pemerhati publik. Aan Anshori, Direktur Link]]>

JOMBANG - Dorongan agar Pemkab Jombang mulai mempertimbangkan agar membangun RSUD baru juga mendapat dukungan dari pemerhati publik. Aan Anshori, Direktur Link (Lingkar Indonesia untuk Keadilan) Jombang sepakat Pemkab Jombang membangun rumah sakit lagi.

Dia menilai gagasan untuk membangun rumah sakit baru dirasa tepat. Terlebih lokasinya di luar area Jombang kota. “Jadi aku sependapat dengan gagasan pembangunan RSUD baru di kawasan pinggiran kota. Ditata dengan bagus dan nyaman, dengan lahan yang cukup luas,” kata Aan, kemarin.

Ini setelah kata Aan selama ini RSUD Jombang yang berada di dalam kota menjadi salah satu sumber masalah perkotaan. Mulai dari semerawutnya area jalan protokol, pedagang kaki lima, parkir. “Dan, tak kalah pentingnya adalah limbah,” ujar Aan.

Aan, lantas menggambarkan, setiap harinya, lebih dari 2000 orang menggunakan fasilitas air. Mulai dari pasien, penunggu, pengunjung dan karyawan rumah sakit sendiri.

“Ini ke depan bakal menjadi masalah serius. Limbah sampah medisnya pasti akan semakin banyak. Incinerator (pembakar sampah)-nya bagaimana,” urainya.

Belum lagi pencucian barang-barang yang digunakan pasien. “Seperti sprei, selimut dan lainnya. Limbahnya itu lho. Ini ke depan, kalau rumah sakit kapasitas pasiennya terus ditingkatkan, pasti bakal muncul masalah besar,” urainya.

Sekarang ini, lanjutnya, yang muncul baru masalah  parkir dan   PKL. Lahan parkir yang kurang menyebabkan mobil pengantar pasien maupun pengunjung rumah sakit banyak diparkir di luar RSUD.

“Sekarang ini depan rumah sakit penuh PKL. Jalur sepeda dan becak semakin sempit. Belum lagi, pengantar pasien yang keleleran,” urainya.

Aan berharap, mulai bupati, wakil bupati, RSUD, Bappeda, DPRD dan lainnya untuk berpikir secara holistik (menyeluruh) dalam melihat problem rumah sakit ini.

“Misalnya kalau terus dikembangkan lahannya menggeser Dinas Kesehatan, bekas PMI dan balai wartawan, ini juga dipikirkan serius. Nanti kantor pemkab mepet rumah sakit. Juga Pengadilan Negeri apa ya mau kantornya mepet rumah sakit,” urainya.

Ditambahkan, jika Pemkab Jombang membangun rumah sakit baru, bakal tumbuh kawasan dan pusat perekonomian baru. Sehingga penataan kota ke depan bakal lebih mudah, diantaranya sekaligus merelokasi PKL, dan mengurangi masalah parkir dan lalu lintas di seputar RSUD sekarang ini.

Sehingga, Aan sangat menyayangkan saat ini RSUD terus menambah ruang rawat inap, meski lahannya sangat terbatas. “Di dalam sudah penuh sesak bangunan kayak begitu. Ini mau bangun gedung Rp 14 miliar,” urainya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dorongan sejumlah kalangan agar Pemkab Jombang mulai mempertimbangan kebijakan membangun RSUD baru, mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang.

”Kalau kita ditanya pendapat, memang sebenarnya sangat perlu dipikirkan untuk membangun rumah sakit lagi. Tidak usah jauh-jauh kemana-mana, di Kecamatan Kota ini masih banyak lahan yang cukup luas. Mungkin milik pemkab yang cukup luas, sehingga bisa dipikirkan untuk membikin rumah sakit yang lebih representatif,” terang ketua IDI Jombang, dr Ahmad Iskandar Zulkarnain.

Faktor lain yang mendasari perlunya dipikirkan kebijakan membangun RSUD baru adalah soal beban kerja. ”Posisi RSUD  Jombang itu kan rumah sakit regional Jawa Timur bagian tengah, jadi pusat rujukan regional. Artinya, RSUD Jombang bukan hanya pasien dari Jombang saja, tapi juga mengampu pasien rujukan dari wilayah Nganjuk, Kediri, bahkan dari Batu, sehingga beban RSUD Jombang cukup besar,” bebernya.

Senada, ketua komisi D DPRD Jombang, Syarif Hidayatullah, juga memberikan arah dukungan terkait wacana membangun RSUD baru.

”Kalau melihat kondisi RSUD sekarang ini, terkait kondisi gedung, persoalan lahan parkir memang perlu segera ada solusi. Terkait dengan wacana membangun RSUD baru yang lebih besar dan luas, itu patut dikaji dengan serius. Kami berharap pemkab lebih pro aktif menyikapi,” tegas Syarif Hidayatullah. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 16:16:04 +0700
<![CDATA[Identitas Mayat di Sungai Brantas Terungkap, Ternyata Warga Ponorogo]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120778/identitas-mayat-di-sungai-brantas-terungkap-ternyata-warga-ponorogo https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120778/identitas-mayat-di-sungai-brantas-terungkap-ternyata-warga-ponorogo

JOMBANG – Teka-teki penemuan jasad pria mengambang di Sungai Brantas Dusun Klaci, Desa Brodot, Kecamatan Bandarkedungmulyo (16/2) lalu akhirnya terungkap.]]>

JOMBANG – Teka-teki penemuan jasad pria mengambang di Sungai Brantas Dusun Klaci, Desa Brodot, Kecamatan Bandarkedungmulyo (16/2) lalu akhirnya terungkap. Polisi mengidentifikasi mayat itu adalah Muhammad Effendi, 30 warga Ponorogo yang telah meninggalkan rumah seminggu sebelumnya.

“Kita sempat minta tolong kepada Polres Kediri Kota hingga Polres Nganjuk, selain juga di radio untuk mengumumkan penemuan jenazah korban ini,” terang Kapolsek Bandarkedungmulyo, AKP Darmaji.

Hingga sehari kemudian, tim Inafis Polres Jombang yang turut melakukan pemeriksaan menemukan identitas korban setelah proses pemeriksaan sidik jari. “Ya, Inafis berhasil mengidentifikasi jenazah Mr.X ini ternyata bernama Muhammad Effendi, warga Desa Pinjeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo,” lanjutnya.

Keluarga korban yang telah mendapat kabar perihal kematian Effendi langsung menuju RSUD Jombang untuk melihat langsung kondisi saudaranya itu. “Setelah pengecekan, keluarga korban memastikan jika mayat itu memang anggota keluarga mereka,” imbuhnya.

Pemeriksaan kepada keluarga korban, juga menemukan fakta jika Effendi memang sudah seminggu tak pulang ke rumah. Dugaan kuat, ia menderita gangguan jiwa hingga membuat dia linglung.

“Keterangan dari keluarga, saat pergi memang dalam kondisi linglung. Keluarga juga tidak menginginkan jenazah diotopsi sehingga langsung diserahkan kepada keluarga hari itu,” tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Warga Dusun Klaci, Desa Brodot, Kecamatan Bandarkedungmulyo digegerkan penemuan mayat laki-laki mengapung di Dam Sungai Brantas. Usai berhasil dievakuasi, petugas mengirim ke RSUD Jombang guna dilakukan visum.

Dia menjelaskan, keberadaan mayat pertama kali diketahui warga saat memancing di Dam Sungai Brantas Dusun Klaci, Desa Brodot, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Sabtu (16/2) pukul 11.00 lalu.

Selanjutnya dilaporkan ke perangkat desa untuk diteruskan ke polisi. “Namun berkat keras semua petugas, sekitar pukul 14.30, jasad akhirnya berhasil diangkat ke daratan,” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 16:12:33 +0700
<![CDATA[Dua Kali Masuk Prolegda, Raperda PLP2B Belum Juga Dibahas Dewan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120777/dua-kali-masuk-prolegda-raperda-plp2b-belum-juga-dibahas-dewan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120777/dua-kali-masuk-prolegda-raperda-plp2b-belum-juga-dibahas-dewan

JOMBANG – Belum ada pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) di Jombang hingga pertengahan bulan ini sepertinya menambah daftar panjang regulasi]]>

JOMBANG – Belum ada pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda) di Jombang hingga pertengahan bulan ini sepertinya menambah daftar panjang regulasi daerah yang tidak tuntas.

Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) misalnya, sudah dua kali masuk program legislasi daerah (Prolegda) dan dua kali pula gagal dibahas.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten, Rohmad Abidin mengatakan, Raperda PLP2B harus segera dibahas mengingat semakin banyak lahan pertanian aktif yang hilang dan dijadikan perumahan. Untuk mengatur hal tersebut diperlukan payung hokum yang kuat.

”Sebenarnya Raperda ini sangat urgent, karena lahan pertanian kita terus tergerus,” ujarnya siang kemarin (20/2). Selain digunakan untuk pembangunan perumahan, ia juga meilhat dan serigkali mendapat informasi, bahwa lahan pertanian aktif tersebut digunakan untuk aktvitas penambangan.

Bahkan, saat ini juga sudah banyak aktivitas tambang yang tak berizin dan lokasinya di area persawahan. Karena itulah regulasi baru ini diharapkan bisa meminimalisir berkurangnya lahan produktif. Dengan begitu, kebutuhan pangan ke depan bisa terus tercukupi.

Bisa dibanyangkan apabila lahan pertanian akan tergerus. ”Karena bukan kita yang merasakan dampaknya, akan tetapi anak cucu kita yang merasakan apabila lahan pertanian terus tergerus,” ungkapnya.

Politisi Fraksi PKS ini mendesak kepada Bapemperda DPRD Jombang untuk segera melakukan pembahasan semua regulasi yang masuk draf Prolegda. Termasuk diantaranya Raperda tentang PLP2B.

Paling tidak, Raperda tersebut menjadi skala prioritas dan bisa disahkan tahun ini. ”Kami akan berkoordinasi dengan Bapemperda agar segera dilakukan pembahasan,” tegasnya.

Sementara itu, Meidy Bambang Mutrisno, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang mengatakan, Perda PLP2B bakal menjadi skala prioritas. Apalagi, di pembahasan tahun ini regulasi baru tersebut bisa kembali ke dalam Prolegda. ”Untuk Perda PLP2B kembali masuk dalam prolegda,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 16:06:07 +0700
<![CDATA[DPRD Tak Masalah Tarif Parkir Kendaraan RSUD Jombang Dinaikkan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120776/dprd-tak-masalah-tarif-parkir-kendaraan-rsud-jombang-dinaikkan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120776/dprd-tak-masalah-tarif-parkir-kendaraan-rsud-jombang-dinaikkan

JOMBANG – Rencana RSUD Jombang mengusulkan kenaikan tarif retribusi parkir bakal berjalan mulus. Kalangan DPRD menyebut hal itu bukan masalah, justru rencana]]>

JOMBANG – Rencana RSUD Jombang mengusulkan kenaikan tarif retribusi parkir bakal berjalan mulus. Kalangan DPRD menyebut hal itu bukan masalah, justru rencana yang harus didukung.

Ketua DPRD Jombang Joko Triono menyampaikan, rencana RSUD menaikkan tarif boleh-boleh saja. ”Jadi saya menilai kalau parkir di RSUD memang tarifnya harus dibedakan dengan yang lain,” ujar dia kemarin (19/2).

JT, sapaan akrab Joko Triono menyebut hal itu bukan masalah. Bahkan, kalangan DPRD sejak dulu sudah mengusulkan agar pemkab menyusun perbup tarif parkir khusus RSUD. ”Di situ potensi pendapatan untuk PAD kan juga cukup besar, nah nanti barangkali berapa persennya bisa disetorkan ke PAD,” tambah dia.

Apalagi, secara pengelolaan, RSUD menyediakan lahan parkir, petugas parkir hingga loket parkir. Sehingga harus ada pembeda parkir di kawasan rumah sakit dengan parkir di tempat lain. ”Di RSUD kan ada lahan dan petugasnya, berbeda dengan tempat lain,” tambahnya.

Diapun mendukung rencana tersebut, politisi PDIP ini meminta pihak RSUD segera menemui bupati agar rencana tersebut segera ditindaklanjuti. ”Kami mendukung langkah tersebut. Boleh-boleh saja asalkan sudah dilakukan kajian dengan matang mengenai teknis perbupnya,” terang Joko.

Namun di sisi lain, JT meminta RSUD benar-benar memperhatikan tingkat ekonomi masyarakat. Dia tidak ingin justru nantinya kenaikan parkir malah memberatkan masyarakat.

”Sepanjang kenaikannya itu normatif dan tidak membebani masyarakat akan kami dukung. Tapi kalau nanti tarifnya memberatkan akan kami evaluasi,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran menyebut pendapatan dari retribusi parkir setiap tahunnya masih rendah dan belum mencapai target yang diinginkan.

Dia berencana akan menaikan tarif parkir dengan mengusulkan perbup tentang tarif khusus parkir RSUD kepada Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Dijelaskan, tarif parkir di RSUD Jombang saat ini masih mengacu perda nomor 31 tahun 2010 tentang retribusi tenpat khusus parkir. Yakni untuk sepeda dikenakan Rp 500, sepeda motor Rp1.000, dan mobil Rp 2.000.

Dia menganggap nilai itu masih rendah. ”Tarifnya parkir kita mengikuti Perda Jombang, jadi akhirnya kita rugi. Sehingga pendapatan kita dari parkir tidak bisa banyak,” ujar Pudji kemarin. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 16:00:14 +0700
<![CDATA[Desa, Kecamatan hingga Pemkab Bungkam Soal Gapura Parpol Berdana APBD]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120775/desa-kecamatan-hingga-pemkab-bungkam-soal-gapura-parpol-berdana-apbd https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120775/desa-kecamatan-hingga-pemkab-bungkam-soal-gapura-parpol-berdana-apbd

JOMBANG – Takut terseret pusaran polemik tiga gapura berlogo partai berdana APBD di Kecamatan Kesamben, sejumlah pihak memilih tak berkomentar. Mulai pemdes]]>

JOMBANG – Takut terseret pusaran polemik tiga gapura berlogo partai berdana APBD di Kecamatan Kesamben, sejumlah pihak memilih tak berkomentar. Mulai pemdes, camat, hingga Inspektorat semuanya memilih irit bicara.

Jawa Pos Radar Jombang kemarin berupaya menghubungi Kepala Desa Podoroto Anshorul Hakim perihal dugaan penyelewengan RAB juga dugaan pengerjaan yang tak dilakukan TPK (tim pelaksana kegiatan) yang dibentuk pemdes.

Sebelumnya Minardi (wakil ketua DPRD) menyebut pelaksana pekerjaan dilakukan kontraktor. Namun, berkali-kali  dihubungi, Anshor tak mengangkat telepon. Kondisi yang sama juga terjadi saat Sekretaris Desa Podoroto Umar Fauzi berusaha dikonfirmasi.

Camat Kesamben Thonsom Pranggono. Thonsom menyebut, polemik ini dianggapnya sudah  selesai. “Ya menurut saya sudah tidak selesai, sudah dicat, sudah tidak ada itu,” ucapnya.

Thonsom memilih irit   perihal keberadaan gapura itu. Bahkan saat ditanya perihal adanya dugaan penyelewengan RAB hingga dugaan pembangunan yang dilakukan pihak ketiga, ia berdalih tak tahu menahu.

“Yang jelas pembangunannya kan sebelum saya di situ, jadi saya juga tidak tahu bagaimana RAB-nya. Bangunannya kan 2018, saya sendiri di sini (Kesamben, Red) kan baru satu bulan, dan saya tidak tahu dulu prosesnya seperti apa,” tambahnya.

Inspektur Kabupaten Jombang I Nyoman Swardhana saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang (20/2) juga irit bicara. Nyoman menyebut,   belum mendapat laporan detil perihal polemik gapura ini, lantaran masih berada di luar kota.

“Nyuwun sewu mas, saya masih di Balikpapan, tapi saya waktu mau berangkat saya sudah suruh staf saya untuk koordinasi dengan pak camat (Kesamben). Mungkin besok  saya baru bisa memberika keterangan,” ujarnya singkat saat dihubungi lewat sambungan selularnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat kajian Hukum dam Kebijakan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang Sholikin Ruslie menyebut Pemkab sebagai penguasa pengguna anggaran harusnya berani bertindak tegas.

“Dinas terkait bahkan Inspektorat juga harus bertindak, karena ini jelas tidak mungkin sesuai dengan perencanaan, karena kalau sesuai perencanaan mana mungkin hal seperti ini bisa lolos?” tanyanya.

Terlebih dari kabar yang ia dapat, ada indikasi jika pemdes dalam proyek ini hanya jadi subyek penderita dan tak lebih dari alat kepentingan. “Ini dari info yang saya dapat, pengerjaan bangunan desa hanya jadi alatnya saja, dan pengerjaanya dilakukan pihak ketiga,” lanjutnya.

Sementara itu ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jombang, Donny Anggun,  belum bisa dikonfirmasi perihal pembangunan gapura berlogo mirip partai yang diduga sepengetahuan   satu anggota DPRD.

Dihubungi melalui sambungan selulernya, hanya terdengar nada sambung masuk, tapi tidak diangkat. Begitu pula upaya melalui pesan WatsApp juga belum ada jawaban. 

Dihubungi terpisah, Ahmad Sholikin Rsulie, Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, mempertanyakan apakah BK DPRD Kabupaten Jombang masih berfungsi.

Menurutnya, dari dulu fungsi BK tidak bisa berjalan dengan optimal dan terkesan hanya sebagai pelengkap (alat kelengkapan) saja. ”Saya rasa memang dari dulu fungsi BK tidak optimal bahkan itu terjadi di semua tingkatan,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Ia mengungkapkan, BK seharusnya bisa melakukan pemanggilan, dengan agenda klarifikasi. Karena untuk masalah gapura tersebut sudah tersebar melalui berita maupun foto dari media bisa dijadikan pemanggilan klarifikasi.

”Tidak hanya anggota DPRD yang bersangkutan yang bisa dipanggil. Kepala desa maupun panitia pembangunan di tingkat desakan juga bisa dipanggil untuk dimintai keterangan,” imbuhnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 15:56:36 +0700
<![CDATA[Avur Watudakon Dinilai Sebagai Pemicu Banjir di Kesamben dan Mojoagung]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120774/avur-watudakon-dinilai-sebagai-pemicu-banjir-di-kesamben-dan-mojoagung https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120774/avur-watudakon-dinilai-sebagai-pemicu-banjir-di-kesamben-dan-mojoagung

JOMBANG - Banjir rutin di wilayah Kecamatan Kesamben, Peterongan dan Mojoagung akhir Januari lalu membuat ratusan hektare padi petani mati. Ini setelah Avur]]>

JOMBANG - Banjir rutin di wilayah Kecamatan Kesamben, Peterongan dan Mojoagung akhir Januari lalu membuat ratusan hektare padi petani mati.  Ini setelah Avur Watudakon mengalami pendangkalan dan tersumbat banyak potongan pohon.

Kabid SDA (Sumber Daya Air) Dinas PUPR Kabupaten Jombang Imam Bustomi mengungkapkan, pihaknya bersama dengan dinas teknis lainnya sudah melakukan survei ke lapangan. Dari banyaknya saluran pembuang yang ada, satu di antaranya yakni Avur Watudakon menjadi penyebab.

“Jadi terkait banjir di Kesamben khususnya di Podoroto, Kalimati dan sekitarnya kita bersama dengan asisten dua dan kadisperta serta Bappeda sudah ke sana. Sudah ada pendataan dan sudah berkirim surat ke BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas,” kata Bustomi kemarin (20/2).

Dijelaskan, dari hasil pendataan yang sudah dilakukan muara dari seluruh avur yang ada di wilayah setempat yakni di Watudakon terjadi pendangkalan.

“Di sana itu ada beberapa avur, seperti Avur Budug-Kesambi lalu Avur Kedungbajool, semua muaranya di Avur Watudakon. Avur ini menjadi faktor utamanya karena pendangkalan,” imbuh dia.

Selain itu masih menurut Bustomi kondisi avur itu juga banyak dijumpai ranting maupun pohon yang tumbang hingga ke tengah.

“Setelah disurvei banyak pohon yang tumbang ke Avur Watudakon. Sehingga kemarin menghambat arus, akhirnya dampak ke pertanian,” jelas Bustomi.

Sebab selain melakukan cek ke avur itu, pihaknya juga melakukan survei ke Siphon Pagerluyung, Gedeg, Mojokerto. “Masuknya itu di perbatasan dengan Mojokerto. Jadi di sana posisinya  antara muka air banjir dengan tangkis masih tinggi,” ungkap dia.

Hasil dari survei itu menurut Bustomi yang menjadikan Avur Watudakon penyebab tak lancarnya laju air hingga meluber ke sawah. “Karena itu kemarin kita sudah kirim surat ke BBWS Brantas. Karena untuk avur ini kewenangan di sana (BBWS Brantas, Red),” pungkas Bustomi.

Seperti diketahui, banjir yang melanda wilayah Kesamben Januari lalu membuat ratusan padi mati. Data yang dikantongi Disperta Kabupaten Jombang padi mati yang ada di Jombang total 105 hektare. Lokasinya menyebar di beberapa kecamatan. Paling banyak di wilayah Kesamben.

Hadi Purwantoro Kepala Disperta Kabupaten Jombang, data sementara yang dikantongi berdasarkan laporan yang sudah masuk ke pihaknya.

“Jadi data kita sementara yang tanamannya mati itu 105 hektare, sementara kita sendiri masih menunggu perkembangan lebih lanjut lagi,” kata Hadi dikonfirmasi.

Dijelaskan, paling luas berada di wilayah Kesamben lantaran banjir paling besar terjadi di wilayah itu. Terlebih wilayah setempat areal sawah juga sudah ditanami padi.

Sementara Koordinator PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kecamatan Kesamben Syamsul Arifin menerangkan, setelah pihaknya melakukan pendataan dari total 151 hektare yang terdampak banjir, jumlah tanaman yang mati begitu luas.

Untuk tanaman yang tidak mati saat ini mulai berangsur pulih. Mengingat air yang sebelumnya membanjiri sawah surut. Hanya saja kondisinya tidak seperti padi pada umumnya.

“Jadi nanti kembali dengan sendirinya. Memang tidak bisa optimal, semisal satu gerombl mestinya 5 atau 10 batang, yang ada hanya tinggal dua batang saja,” imbuh dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 15:45:48 +0700
<![CDATA[Polemik SMK Al-Zoemar, Komisi D Minta Cabdisdik Pikirkan Nasib Siswa]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120678/polemik-smk-al-zoemar-komisi-d-minta-cabdisdik-pikirkan-nasib-siswa https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120678/polemik-smk-al-zoemar-komisi-d-minta-cabdisdik-pikirkan-nasib-siswa

JOMBANG – Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jombang yang menaungi jenjang SMA/SMK, disarankan untuk segera mencari informasi terkait siswa kelas akhir SMK]]>

JOMBANG – Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jombang yang menaungi jenjang SMA/SMK, disarankan untuk segera mencari informasi terkait siswa kelas akhir SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar yang akan segera mengikuti ujian nasional (unas).

Tujuannya agar nasib yang menimpa siswa sebelumnya, unas di daerah lain namun tidak sesuai kompetensi keahlian, tidak terulang kembali. “Kan kasihan kalau tidak bisa mengikuti unas,” ujar M.Syarif Hidayatullah, Ketua Komisi D DPRD Jombang.

Ia menambahkan, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur juga harus peduli dengan kelanjutan nasib siswa kelas akhir SMK Al- Zoemar. “Paling tidak mencari informasi apakah mereka mengikuti ujian atau tidak,” katanya.

Apabila mereka tidak bisa mengikuti ujian, maka seperti tahun sebelumnya, otomatis tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Lebih parahnya, ijazah yang diterima juga tidak bisa digunakan kerja karena tidak sesuai dengan kompetensi keahlian.

Hal ini seharusnya difikirkan bersama untuk mencari solusi terbaik demi masa depan mereka sebagai anak bangsa. “Kasihan mereka belajar tiga tahun sia-sia tanpa mendapat ijazah dan nasib yang tak jelas ke depan,” tambahnya.

Dia berharap para pengambil kebijakan juga ikut memerhatikan nasib generasi penerus bangsa ini. Karena tidak mungkin mereka tidak mengetahui sekolah tersebut belum mempunyai izin, sementara di sisi lain lembaga masih melakukan kegiatan belajar mengajar.

Ia juga melihat penindakan para penegak hukum di Jombang juga masih lemah. Apabila memang sekolah tersebut tidak mempunyai izin, lanjutnya, sudah seharusnya ditutup dan memindahkan siswa ke sekolah lain.

Justru yang terjadi selama ini terkesan dibiarkan kasusnya berlarut-larut. Sehingga pihak sekolah tidak menghiraukan peringatan dari manapun.

“Selama ini proses yang sudah ditangani pihak berwajib seperti apa, kami juga tidak tahu. Tapi yang jelas saya sangat disayangkan apabila kegiatan belajar mengajar masih berjalan tanpa dilengkapi dokumen izin yang jelas,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 10:04:03 +0700
<![CDATA[Keseriusan Bawaslu dalam Kasus Gapura APBD Berlogo Partai Diragukan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120677/keseriusan-bawaslu-dalam-kasus-gapura-apbd-berlogo-partai-diragukan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120677/keseriusan-bawaslu-dalam-kasus-gapura-apbd-berlogo-partai-diragukan

JOMBANG - Sorotan mengenai kasus gapura berlambang partai yang didanai APBD juga datang dari Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, Fakultas Hukum]]>

JOMBANG - Sorotan mengenai kasus gapura berlambang partai yang didanai APBD juga datang dari Direktur Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Sholikin Ruslie.

Selain menyebut Pemkab Jombang harusnya bisa lebih serius, ia juga menganggap lambannya proses investigasi di Bawaslu sebagai indikasi ketidakseriusan.

Menurut Sholikin, harusnya bentuk pelanggaran yang ditampilkan dalam bangunan gapura sudah sangat jelas dan bisa dilihat dengan terang. Terlebih, dalam papan pembangunan diterangkan pembangunan ini menggunakan anggaran negara.

“Ini menurut saya penyelewengan penggunaan anggaran negara APBD. Sekalian juga kebohongan publik.  Anggaran negara seharusnya untuk kepentingan masyarakat tanpa membedakan afiliasi parpolnya,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Bahkan, ia menyebut tindakan ini sebagai pembodohan kepada rakyat dan menunjukkan kecerobohan anggota DPRD yang membiarkannya.

“Ini pembodohan kepada rakyat. Saya sangat menyayangkan  anggota DPRD yang pura-pura tidak itu kalau itu sebuah penyimpangan. Alih-alih mendptkan simpati yang didapat justru cemoohan,”  lanjut pria yang juga mantan anggota DPRD ini.

Karenanya, ia berharap Pemkab Jombang sebagai penguasa pengguna anggaran harusnya berani bertindak tegas. “Dinas terkait bahkan Inspektorat juga harus bertindak, karena ini jelas tidak mungkin sesuai dengan perencanaan, karena kalau sesuai perencanaan mana mungkin hal seperti ini bisa lolos?” tanyanya.

Terlebih dari kabar yang ia dapat, ada indikasi jika pemdes dalam proyek ini hanya jadi obyek penderita dan tak lebih dari alat kepentingan.

“Ini dari info yang saya dapat, pengerjaan bangunan desa hanya jadi alatnya saja, dan pengerjaannya dilakukan pihak ketiga,” lanjutnya.

Terkait lambannya proses pemeriksaan yang dilakukan bawaslu, pihaknya juga menyebut sangat meragukan kapasitas anggota dalam penanganan ini juga keseriusannya dalam penanganan.

“Pelanggarannya sudah nyata banget, persoalannya kan Bawaslu itu sendiri, terus terang kami ragu dengan kemampuan dan integritas Bawaslu, terlebih ini bukan kasus pertama dalam pemilu 2019 ini. Kasus yang menimpa camat beberapa waktu lalu kan juga tidak jelas jluntrung-nya,” imbuhnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 10:02:16 +0700
<![CDATA[Kasus Korupsi KUR Bank Jatim Segera Dilimpahkan ke Pengadilan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120676/kasus-korupsi-kur-bank-jatim-segera-dilimpahkan-ke-pengadilan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120676/kasus-korupsi-kur-bank-jatim-segera-dilimpahkan-ke-pengadilan

JOMBANG – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jombang segera mengirim berkas perkara Siswo Iryana, tersangka kasus dugaan kredit fiktif Bank Jatim]]>

JOMBANG – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jombang segera mengirim berkas perkara Siswo Iryana, tersangka kasus dugaan kredit fiktif Bank Jatim, ke pengadilan. Berkas pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Jombang sudah dinyatakan lengkap.

”Rencana dalam waktu dekat kita akan segera limpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya,” ujar Kasi Intelejen Kejari Jombang Harry Rahmat, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Usai menerima pelimpahan tahap dua (berkas dan tersangka) Siswo Iryana dari penyidik  Kejati Jawa Timur, pihaknya pun sudah langsung mempersiapkan kelengkapan administrasi berikut menyusun materi dakwaan.

”Mungkin dalam minggu ini sudah kita limpahkan,” tegasnya. Sampai sekarang, tersangka Siswo Iryana masih menjalani masa penahanan di Rutan Kejati. ”Penahanannya di Rutan Kejati,” tambahnya.

Sebelumnya, usai berkas rampung, penyidik  Kejati Jawa Timur langsung melimpahkan kasusnya ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang.

“Sudah kita limpahkan tahap duanya ke JPU. Untuk penahanan sudah menjadi kewenangan JPU Kejari Jombang,” ujar Sugimin, koordinator gabungan tim penyidik Kejati, kepada Jawa Pos Radar Jombang (8/2).

Seperti diberitakan sebelumnya, pengusutan kasus korupsi kredit usaha rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Jombang jilid II oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memasuki babak baru.

Penyidik Kejati resmi menetapkan Siswo Iryana, mantan anggota DPRD Jombang sebagai tersangka. Namanya masuk daftar debitur ultimate.

”Terhadap SI sudah kita tetapkan statusnya sebagai tersangka,” beber Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jawa Timur Didik Farhan Alisyahdi, kepada Jawa Pos Radar Jombang, beberapa waktu lalu.

Dikatakan, sesuai  keterangan sejumlah  saksi, berikut barang bukti yang dikantongi penyidik, perbuatan Siswo Iryana dinilai ada unsur melanggar tipikor.

”Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 10:00:18 +0700
<![CDATA[Kasus Gapura APBD Berlogo Partai, Kejari Jombang Ambil Ancang-Ancang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120673/kasus-gapura-apbd-berlogo-partai-kejari-jombang-ambil-ancang-ancang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120673/kasus-gapura-apbd-berlogo-partai-kejari-jombang-ambil-ancang-ancang

JOMBANG - Penyimpangan dana APBD untuk membangun gapura berlogo partai politik terus menjadi bola panas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang pun sudah mengambil]]>

JOMBANG - Penyimpangan dana APBD untuk membangun gapura berlogo partai politik terus menjadi bola panas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang pun sudah mengambil ancang-ancang menelusuri proyek yang didanai APBD 2018 tersebut.

“Kita sudah mendengar informasi itu. Kalau benar temuan di lapangan pembangunan gapura desa dipasang logo parpol, jelas janggal. Bisa dikroscek dokumen perencanaannya, sesuai atau tidak,” beber Kasi Intelejen Kejari Jombang Harry Rahmat kepada Jawa Pos Radar Jombang (19/2) kemarin.

Hanya saja, lanjut Harry, saat ini pihaknya belum bisa melangkah jauh menelusuri kejanggalan proyek, lantaran masih ada masa pemeliharaan. “Informasinya pekerjaan 2018, jadi masih ada masa pemeliharaan. Semisal ada kekurangan, pelaksana masih punya kesempatan memperbaiki,” imbuhnya.

Berbeda jika sampai dengan masa pemeliharaan habis, ternyata penyimpangan tetap dibiarkan dan mengarah munculnya kerugian negara di sana, pihaknya tidak segan menindaklanjuti serius. “Kalau sekarang kita masih  sebatas melakukan pemantauan,” ujar Harry.

Dihubungi terpisah, Nurrohman aktivis LSM Pos Paham mengapresiasi Kejaksaan yang ikut memantau kasus gapura berlogo partai. “Ya, karena ada unsur penyimpangan APBD untuk kepentingan pribadi dan golongan. Termasuk juga  sisi fisiknya, apakah ada kerugian Negara? Itu bagiannya Kejaksaan. Sedangkan logo partai kewenangannya Bawaslu,” ujarnya.

Pada sisi lain, Nurrohman semakin kecewa atas langkah Bawaslu Kabupaten Jombang yang belum tuntas melakukan pemeriksaan. Apalagi, tukang yang mengerjakan gapura Desa Podoroto dan Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben juga diperiksa. Menurutnya, memeriksa tukang dan kuli bangunan sangat berlebihan.

“Jangan-jangan nanti Bawaslu  juga akan memeriksa sopir truk yang mengangkut pasir dan batu bata untuk proyek gapura itu. Itu kan sangat tidak masuk akal. Waktunya habis untuk memanggil orang-orang yang nilai kepentingannya kecil,” ujar Nurrohman.

Menurutnya, kasus gapura berlogo partai, lebih pas ditangani Bawaslu. Karena saat ini masa kampanye pemilu. “Ini penyimpangannya jelas di pelanggaran kampanye pemilu, ranahnya Bawaslu. Sedangkan fisiknya nanti bisa ditangani Kejaksaan,” ujarnya.

Sementara itu Bawaslu Kabupaten Jombang mengaku sudah beberapa pihak yang diundang untuk dimintai informasi. ”Kita belum sampai ke klarifikasi. Langkah kita baru sebatas mengumpulkan informasi terkait hal tersebut,” terang David Budianto, anggota Bawaslu Jombang, kemarin (18/2).

Sejauh ini lanjut David, pihaknya sudah menggali informasi dari sejumlah pihak. Mulai dari unsur pemerintah desa termasuk juga dari unsur parpol. ”Informasi sudah kita dapatkan dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pembangunan dan dari parpol, ada Pak Minardi (anggota DPRD Jombang selaku pengusul proposal pembangunan gapura ke Pemkab Jombang) dan Gus Sentot (Syarif Hidayatullah, selaku ketua DPC Partai Demokrat Jombang),” bebernya.

Selain informasi tersebut, pihaknya menyebut masih ada beberapa pihak yang diharapkan bisa memberikan informasi lebih lanjut perihal polemik pembangunan gapura yang dibubuhi logo salah satu parpol.

”Ada beberapa pihak yang belum kita mintai informasi, seperti pekerja yang membangun gapura. Informasi yang terkumpul akan kita putuskan menjadi temuan pelanggaran atau tidak,” singkatnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:36:10 +0700
<![CDATA[Gapura APBD Berlogo Partai Berada di Desa Asal Ketua Bawaslu Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120672/gapura-apbd-berlogo-partai-berada-di-desa-asal-ketua-bawaslu-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120672/gapura-apbd-berlogo-partai-berada-di-desa-asal-ketua-bawaslu-jombang

JOMBANG - Polemik gapura APBD berlogo partai ini semakin menarik, karena Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masykur ternyata berasal dari Desa Podoroto]]>

JOMBANG - Polemik gapura APBD berlogo partai ini semakin menarik, karena Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masykur ternyata berasal dari Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben.

Bahkan satu dusun dengan ditemukannya satu gapura berdana APBD yang berlogo partai. Hanya saja, sejak menjadi anggota Bawaslu, Ahmad Udi Masykur bertempat tinggal di Perumahan Jombang Permai.

“Asalnya memang Podoroto, tapi sudah pindah ke Jombang Permai,” ujar salah satu warga kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Jawa Pos Radar Jombang berusaha konfirmasi terkait masalah gapura, Ahmad Udi Masykur menolak berkomentar dan menyerahkan persoalan ini ke anggota Bawaslu, David Budianto.

“Silakan ke pak David saja, karena yang tahu konstruksi masalah sejak awal Pak David,” ujar Ahmad Udi Masyakur. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:34:21 +0700
<![CDATA[Berkas Kasus SMK Al Zoemar P-19, Polisi Masih Penuhi Petunjuk Jaksa]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120671/berkas-kasus-smk-al-zoemar-p-19-polisi-masih-penuhi-petunjuk-jaksa https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120671/berkas-kasus-smk-al-zoemar-p-19-polisi-masih-penuhi-petunjuk-jaksa

JOMBANG - hampir setahun berjalan, pemeriksaan kasus SMK Al Zoemar yang ditangani pihak kepolisian masih jalan di tempat. Penyidik tindak pidana tertentu]]>

JOMBANG - hampir setahun berjalan, pemeriksaan kasus SMK Al Zoemar yang ditangani pihak kepolisian masih jalan di tempat. Penyidik tindak pidana tertentu (Tipiter) Polres Jombang selalu berdali kelengkapan berkas.

”Berkas masih P-19. Kita masih berusaha memenuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan jaksa,” beber Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Azi Pratas Guspitu, kemarin (19/2). Sebagai tindaklanjut, penyidik kembali akan menghadirkan sejumlah pihak.

Hal itu dilakukan untuk melengkapi petunjuk yang diberikan jaksa. ”Kita lakukan pemeriksaan tambahan dari beberapa saksi. Ini sudah mulai kita agendakan, secepatnya,” singkatnya.

Sebelumnya, berkas dua tersangka kasus dugaan penyelenggaran pendidikan ilegal, Yuniati, kepala sekolah dan Imam Santoso ketua Yayasan Pendidikan SMK Kelautan Al Zoemar di Dusun Mojosongo, Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek dikembalikan jaksa. Dari hasil penelitian jaksa, masih ada kekurangan berkas yang harus dilengkapi penyidik kepolisian.

Seperti diberitakan, sejumlah wali murid siswa SMK Al Zoemar mendatangi Mapolres Jombang untuk melaporkan nasib pendidikan anaknya di SMK Al Zoemar yang legalitasnya tidak jelas. Petugas kemudian bergerak melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi didatangkan ke Mapolres guna diambil keterangan, mulai dari siswa, wali murid termasuk oknum kepala sekolah dan ketua yayasan. Petugas juga mengambil keterangan saksi ahli dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Hasilnya, diketahui sejak pertama menyelenggarakan kegiatan pendidikan 2015 lalu sampai sekarang, SMK Al Zoemar belum memiliki izin. Baik izin operasional maupun izin pendirian. Akibatnya siswa tidak bisa didaftarkan mengikuti UASBN (ujian akhir sekolah berstandar nasional) maupun unas.

Pada 2016 lalu, SMK Al Zoemar sudah pernah mengajukan berkas pengurusan izin. Namun gagal dipenuhi persyaratan, terutama terkait kepemilikan lahan dan sarana prasarana penyelenggaran satuan pendidikan.

Sejumlah barang bukti juga diamankan petugas. Diantaranya seragam, buku nilai siswa, sejumlah kartu pelajar termasuk surat keterangan dari dinas pendidikan provinsi.

Dari hasil gelar perkara itulah kemudian penyidik menetapkan Yuniati, oknum kepala sekolah dan ketua yayasan SMK Al Zoemar  sebagai tersangka. Keduanya dijerat melanggar pasal 71 UU 20 Tahun 2003 tentang UU Sisdiknas. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:31:39 +0700
<![CDATA[Bagian Pembangunan Pemkab Jombang Akui Proyek Gapura Tak Sesuai RAB]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120670/bagian-pembangunan-pemkab-jombang-akui-proyek-gapura-tak-sesuai-rab https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120670/bagian-pembangunan-pemkab-jombang-akui-proyek-gapura-tak-sesuai-rab

JOMBANG - Kasus pembangunan gapura berlambang partai politik berdana APBD terus bergulir. Fakta baru, pembangunan tiga gapura ini ternyata dibangun dengan]]>

JOMBANG - Kasus pembangunan gapura berlambang partai politik  berdana APBD terus bergulir. Fakta baru, pembangunan tiga gapura ini ternyata dibangun dengan menyalahi rencana anggaran biaya (RAB) yang ada.

Ini disampaikan Hadi Kushartanto, Kasubag Prasarana Pembangunan Bagian Pembangunan Setdakab Jombang saat dihubungi Jawa Pos Radar Jombang (19/2). Hadi menjelaskan jika dalam proposal hingga dalam gambar teknis pembangunan, ada sejumlah penambahan.

Terkait warna hingga ornamen burung garuda di atas gapura itu, disebutnya memang digambarkan dan direncanakan saat pembangunan. “Kalau garuda itu ada (dalam perencanaan, Red) memang, bentuk gapuranya juga demikian, dan warnanya juga memang biru,” lanjutnya.

Namun, logo mercy harusnya tidak muncul dalam pembangunan itu, karena dalam dokumen perencanaan hal ini sama sekali tak digambarkan. “Tidak ada logo mercy itu dalam perencanaan, dalam RAB-nya juga tidak ada, itu murni tambahan dari desa saja waktu pembuatan. Karena di dokumen perencanaan memang tidak ada,” terangnya.

Karenanya, menurut Hadi pembangunan gapura itu memang bisa dikatakan telah menyimpang dari RAB yang ada. “Ya akalu dikatakan tidak sesuai ya memang tidak sesuai, karena ada penambahan di sana,” lanjutnya.

Statemen Hadi ini membantah pernyataan Sekretaris Desa Podoroto Umar Fauzi. Dalam keterangannya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Umar menyebut tak ada masalah dengan gapura itu lantaran sudah dibangun sesuai RAB yang ada.

“Memang di desain itu memang buat seperti itu, kita menyesuaikan sama RAB-nya saja. Ya memang RAB-nya seperti itu, kami kan ada konsultannya juga,” terang Umar Fauzi kepada Jawa Pos Radar Jombang (11/2).

Umar menjelaskan, jika dana itu langsung diserahkan kepada desanya dari kabupaten. Dan pengerjaan bangunan juga dilakukan swakelola oleh pemdes  sendiri, seperti pengerjaan bangunan DD, ADD maupun PID. “Itu swakelola, dari kabupaten langsung diberikan kepada kami di desa,” lanjutnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:29:51 +0700
<![CDATA[Puskesmas Plumbon Gambang Gudo Mangkrak, Komisi C Bakal Cek Lokasi]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120669/puskesmas-plumbon-gambang-gudo-mangkrak-komisi-c-bakal-cek-lokasi https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120669/puskesmas-plumbon-gambang-gudo-mangkrak-komisi-c-bakal-cek-lokasi

JOMBANG - Masih adanya permasalahan proyek gedung Puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, mendapat sorotan dari kalangan DPRD. Miftahul Huda, ketua Komisi C]]>

JOMBANG - Masih adanya permasalahan proyek gedung Puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, mendapat sorotan dari kalangan DPRD. Miftahul Huda, ketua Komisi C sangat menyayangkan kondisi bangunan, yang berujung pihak puskesmas belum menempati.

Pelayanan puskesmas sampai kemarin masih menumpang ke balai desa. “Saya sudah seringkali mengatakan untuk proyek terlebih untuk pelayanan masyarakat harus benar-benar diawasi dengan baik,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Ia mengungkapkan, kondisi seperti ini pastinya masyarakat yang akan dirugikan. Karena pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Menurut informasi yang dirinya dapat, pembangunan tersebut tidak sesuai dengan RAB.

Sehingga, dirinya berharap pihak Inspektorat segera turun tangan untuk melihat permasalahan yang ada di puskemas teresebut.

“Kami berharap memang Inspektorat harus segera turun,” ungkapnya. Ia juga menambahkan, plafon anggaran pembangunan Rp 1,8 miliar. Namun dimenangkan kontraktor dengan penawaran Rp 1,2 miliar, sebenarnya tak masalah jika pekerjaan proyek tetap sesuai RAB. Sehingga kualitas tetap terjaga.

Namun, papar Huda, sebagian besar proyek yang penawarannya jauh di bawah pagu, kualitasnya seringkali jelek. Bahkan bisa berujung proyek gagal. “Ini tergantung juga PPK (pejabat pengguna anggaran), konsultas pengawas dan dinas terkait yang mengawasi pelaksanaan proyek,” urainya.

Untuk itu, Pemkab harus mengevaluasi ke depannya agar tidak terjadi seperti ini lagi. Selain itu, pihak kontraktor juga seharusnya mendapat sanksi tegas dan memasukan ke daftar hitam tidak hanya nama CV atau PT-nya, namun juga nama pemiliknya secara individu.

“Pihak kontraktor secara individu juga harus mendapat sanksi tegas agar kejadian tidak terulang kembali. Karena ini juga merugikan negara maupun masyatakat," pungkasnya.

Imam Hanafi, sekertaris Komisi C menambahkan, pihaknya juga sudah mendapat keluhan dari masyarakat terkait permasalahan di Puskesmas Plumbon Gambang. Pihaknya, juga sudah menjadwalkan untuk meninjau lokasi tersebut.

“Kami juga akan tinjau ke lokasi untuk mencari informasi yang lebih dalam terkait pembangunan puskesmas tersebut,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:21:15 +0700
<![CDATA[Perbaikan Menunggu Produksi Aspal, Jalan Rusak Belum Ditangani]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120668/perbaikan-menunggu-produksi-aspal-jalan-rusak-belum-ditangani https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120668/perbaikan-menunggu-produksi-aspal-jalan-rusak-belum-ditangani

JOMBANG – Kondisi jalan nasional yang rusak di wilayah Kabupaten Jombang hingga kini makin parah dan belum tertangani. Pantauan di sepanjang Jalan Gatot]]>

JOMBANG – Kondisi jalan nasional yang  rusak di wilayah Kabupaten Jombang hingga kini makin parah dan belum tertangani. Pantauan di sepanjang Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Basuki Rahmad banyak lubang cukup dalam dengan ukuran variatif. Bahkan warga setempat menyebut sering memakan korban.

Di sepanjang Jalan Gatot Subroto, selain kondisinya bergelombang juga banyak ditemui lubang. ”Sudah sering ada pengendara yang jatuh,” ujar Ridwan salah satu warga kemarin (19/2). Ditambahkan, ini setelah tak kunjung adanya perbaikan. Kondisi jalan makin parah. ”Apalagi hujan-hujan gini lubangnya makin gede,” tambahnya.

Pantauan di sepanjang Jalan Basuki Rahmad juga demikian. Banyak ditemukan lubang di sepanjang jalan. Bahkan, di wilayah ini sering muncul tanaman pisang yang sengaja ditanami warga sebagai bentuk kekecewaan karena tak ada penanganan serius dari jalan berlubang. ”Ya di sana juga banyak yang lubang,” pungkasnya.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Setiawan Affandi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Jombang mengaku pemkab tak memiliki wewenang lebih. Pihaknya mengaku sudah melaporkan ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII agar segera dilakukan perbaikan. ”Kemarin sudah kami laporkan mas,” ujar dia.

Dari hasil koordinasinya dengan perwakilan BBPJN, dikatakan jika saat ini pihaknya masih menunggu produksi aspal selesai. ”Jadi untuk perbaikan ringan masih menunggu produksi aspal selesai,” terangnya.

Namun, lanjut Setiawan, tahun ini BBPJN juga berencana melakukan pekerjaan rehab di sepanjang jalan basuki Rahmad. ”Informasi yang kami terima ada sekitar 2,5 km perbaikan di Jalan Basuki Rahmad,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:17:02 +0700
<![CDATA[Pemilihan Pindahan Banyak, KPU Jombang Usulkan Empat TPS Tambahan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120667/pemilihan-pindahan-banyak-kpu-jombang-usulkan-empat-tps-tambahan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120667/pemilihan-pindahan-banyak-kpu-jombang-usulkan-empat-tps-tambahan

JOMBANG - KPU Jombang mengaku akan mengusulkan empat TPS tambahan ke KPU RI. Ini setelah melihat banyaknya warga yang pindah pilih ke Jombang. Empat TPS]]>

JOMBANG - KPU Jombang mengaku akan mengusulkan empat TPS tambahan ke KPU RI. Ini setelah melihat banyaknya warga yang pindah pilih ke Jombang. Empat TPS tersebut masing masing akan tersebar di Kecamatan Jombang.

”Jadi kami sudah mengusulkan empat TPS tambahan untuk DPTb ke KPU RI,” ujar Burhan Abadi anggota KPU Jombang kemarin (19/2). Dua TPS tersebut masing masing tersebar di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas IIb dan Desa Tambakrejo, kawasan Ponpes Bahrul Ulum. ”Karena memang yang mendominasi di wilayah tersebut,” tambah dia.

Burhan menjelaskan, usulan penambahan TPS ke KPU RI tidak hanya sekedar mengusulkan TPS saja. Namun juga berkaitan dengan jumlah logistik, surat suara kotak suara hingga beberapa keperluan coblosan di TPS. ”Jadi TPS termasuk juga logistiknya. Karena itu sudah di luar kewenangan kita,” tandasnya.

Dikatakan, empat TPS tersebut masih sebatas usulan awal. Dia tak bisa memastikan apakah masih ada warga yang mengurus pindah  nyoblos. Jika ke depan masih banyak warga yang mengurus pindah nyoblos otomatis akan bertambah lagi usulan penambahan TPS.

”Kami belum bisa berandai andai. Karena kemarin saja, ada sekitar 500 santri dari Ponpes Tebuireng yang kabarnya akan mengurus surat pindah pemilih. Jika itu benar, maka jumlah TPS yang kami usulkan bisa empat, bisa lima,” papar dia.

Sesuai aturan di PKPU, per TPS nanti maksimal diisi 300 orang atau pemilih. Artinya, jika jumlah santri yang mengurus lebih dari 500 santri jumlah yang diusulkan lebih banyak. ”Jadi kita menyesuaikan jumlah pemilih dulu. Kita lihat seberapa banyak yang mengurus fom A5,” tegas Burhan. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:14:02 +0700
<![CDATA[Kolam Dipenuhi Rumput Liar, Taman Tirta Wisata Semakin Ditinggal]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120666/kolam-dipenuhi-rumput-liar-taman-tirta-wisata-semakin-ditinggal https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120666/kolam-dipenuhi-rumput-liar-taman-tirta-wisata-semakin-ditinggal

JOMBANG – Taman Tirta Wisata di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, semakin ditinggal. Selain area taman sepi pengunjung dan tak seramai tahun sebelumnya.]]>

JOMBANG – Taman Tirta Wisata di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, semakin ditinggal. Selain area taman sepi pengunjung dan tak seramai tahun sebelumnya. Kondisi di bagian dalam juga tak seluruhnya difungsikan. Akibatnya, dipenuhi rumput liar.

Seperti pantauan kemarin (19/2), dari tiga kolam yang ada, satu diantaranya dibiarkan mangkrak. “Seminggu buka kadang tidak full,” kata Sumiatin salah seorang pedagang di area taman. Minimnya pengunjung membuat taman tirta wisata ini semakin sepi. Bahkan terkadang tutup.

“Ýang jaga terkadang datang pagi sampai pukul 10.00, kalau nggak ada pengunjung ya ditutup,” imbuh dia. Di area kolam misalnya, sekitar pukul 11.00 WIB terlihat sudah tutup dan pintu digembok. Tak ada satu pun petugas yang berjaga. “Soalnya sudah nggak ada lagi yang datang,” sambung Tin, sapaan akrabnya.

Menurut dia, hanya pada momen tertentu area taman ramai pengunjung. Namun, tak seperti kala 1980-an. “Kalau dulu ramai sampai penuh, jualan nggak sempat berhenti,” ungkap dia yang mengaku sudah lebih dari 20 tahun berjualan di area taman.

Makin ditinggalnya wisata yang dikelola pemkab ini terlihat setelah salah satu kolam di belakang tak dipergunakan lagi. Kolam yang tidak dipakai itu banyak dipenuhi rumput liar di area sekitar. “Yang belakang itu sudah lama tidak dipakai, hanya kolam depan dan tengah saja,” pungkas dia.

Berdasar pantauan koran ini menyebut, keberadaam kolam yang ada di tengah juga tak berbeda jauh. Hanya saja, rumput liar tak sampai tumbuh hingga ke bagian dalam. Kondisi air juga tak sejernih seperti air kolam pada umumnya, nampak seperti lumutan.

Begitu juga suasana di area taman sangat sepi. Hanya ada dua remaja yang terpantau tengah bersantai di gazebo taman. Dua pedagang yang berjualan di dekat area kolam juga mengemasi dagangan dan bersiap pulang atau berpindah lain tempat. Meski waktu masih menunjukkan pukul 11.30 WIB. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 09:11:07 +0700
<![CDATA[Jika Tidak Laku, Buku Bekas di Jalan Buya Hamka Dijual Kiloan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120656/jika-tidak-laku-buku-bekas-di-jalan-buya-hamka-dijual-kiloan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120656/jika-tidak-laku-buku-bekas-di-jalan-buya-hamka-dijual-kiloan

JOMBANG - Pedagang buku bekas di Jalan Buya Hamka sampai sekarang tetap eksis. Meski dalam perjalananya mengalami kembang kempis dan sepi pembeli.]]>

JOMBANG - Pedagang buku bekas di Jalan Buya Hamka sampai sekarang tetap eksis. Meski dalam perjalananya mengalami kembang kempis dan sepi pembeli. Di Jalan Buya Hamka selama ini juga terkenal dengan buku bekasnya. Ya, di sepanjang jalan itu jumlah pedagang yang berjualan buku bekas cukup banyak. 

Salah satunya milik Trisno Yuwono. Saat Jawa Pos Radar Jombang datang ke kiosnya, kemarin pagi, dia nampak santai. Maklum, akhir-akhir ini untuk penjualan buku bekas dirasa mulai agak sepi.

“Sekarang sulit dapat pembeli, ini saja belum dapat blas,” kata Tris biasa disapa. Karena mulai sepi, para pedagang lainnya pun lebih banyak bersantai sembari menunggu calon pembeli. Ada yang bermain catur, tidur-tiduran di dekat tumpukkan buku, dan lainnya.

Pedagang buku bekas di Jalan Buya Hamka sampai sekarang tetap eksis (Ainul Hafidz/Jawa Pos Radar Jombang)

Menurut Tris, kondisi seperti ini sudah mulai terasa sejak lama. Peminat mencari buku bekas dirasa mulai berkurang dan cenderung sepi. “Sebenarnya sama saja seperti hari-hari biasa, sudah lama kondisi sepi seperti ini. Pembelinya tidak sebanyak seperti tahun 90-an,” imbuh dia.

Dia  mengaku  berjualan buku sejak delapan belas tahun lalu. Saat itu  kondisinya masih lumayan. Namun, seiring perjalanan waktu, kondisi pedagang buku bekas semakin sepi. “Kalau sampai sore nggak ada sudah sering, paling nggak nanti lama kelamaan tutup,” sambung Tris.

Menurut lelaki usia 55 tahun ini biasanya masih ada pembeli kala waktu-waktu tertentu. “Susah kalau sekarang cari pembeli, rata-rata musiman semisal mau ujian atau ada tugas cari buku novel atau koran buat di liping,” beber dia.

Buku yang dia jual beragam, ada modul hingga novel dan ilmu pengetahuan. Harganya juga bervariatif, tergantung buku itu. “Paling murah ya ini ada yang Rp 25 ribu,” sebut dia sembari menunjuk salah satu buku itu.

Karena dirasa mulai sepi, terkadang buku itu pun dijual kiloan. “Terakhir kemarin saya jual ke pabrik satu ton. Dihargai Rp 2.500 per kilo. Mau bagaimana lagi, sudah nggak laku,” sebut dia.

Mustari pedagang lainnya mengakui, buku lama yang sudah tak laku hampir satu tahun biasanya akan dijual. Namun tidak dijual per buku, melainkan  kiloan. “Dicampur jadi satu dikilokan. Rata-rata dua sampai tiga tahun yang nggak laku. Memang harusnya dijual paling Rp 25 ribu, tapi sudah tidak laku lagi,” sahut Mustari.

Meski dirasa mulai sepi, para pedagang sampai sekarang rata-rata masih bertahan. “Sudah nggak ada pekerjaan lain, ya jualan buku ini saja,” tutur lelaki ini yang mengaku sudah puluhan tahun berjualan buku bekas. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 08:40:40 +0700
<![CDATA[Bawaslu Periksa Sembilan Orang dalam Kasus Gapura APBD Berlogo Partai]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120655/bawaslu-periksa-sembilan-orang-dalam-kasus-gapura-apbd-berlogo-partai https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120655/bawaslu-periksa-sembilan-orang-dalam-kasus-gapura-apbd-berlogo-partai

JOMBANG - Meski proses investigasi sudah berlangsung hingga seminggu serta beberapa orang dimintai keterangan, hingga kini Bawaslu Jombang belum menemukan titik]]>

JOMBANG - Meski proses investigasi sudah berlangsung hingga seminggu serta beberapa orang dimintai keterangan, hingga kini Bawaslu Jombang belum menemukan titik terang mengenai kasus gapura berlogo partai ini.

Anggota Bawaslu Jombang David Nurbiant menjelaskan, jika hingga kemarin sudah ada 9 orang yang diundang untuk diambil keterangannya terkait kasus gapura ini.

“Total yang sudah kita panggil ada sembilan orang yang kita undang untuk diambil informasinya. Terutama dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pembangunan juga partai terkait. Yang terakhir hari ini ada tukang yang membangun juga sudah kita ambil keterangannya,” Terang David kepada sejumlah wartawan.

Kendati demikian, pihaknya menyabut belum bisa memutuskan proses lanjut terkait kasus ini. David berdalih proses investigasi masih terus berlanjut untuk menemukan sejumlah bukti formil materiil untuk memenuhi syarat.

“Jadi dari beberapa keterangan masih belum bisa menyimpulkan ini akan dijadikan temuan apa belum,” lanjutnya. Terlebih, saat ditanya perihal apakah pemeriksaan ini sudah menemukan bukti yang cukup, David juga belum menjawab secara rinci.

“Penelusuran informasi ini dalam rangka pemenuhan syarat formil materiilnya. Kalau terpenuhi akan kita register sebagai temuan pelanggaran, kalau tidak ya berarti tidak,” lanjutnya.

Saat ditanya perihal dugaan adanya perubahan terhadap barang bukti di lapangan, David juga berdalih hal ini masih dikajinya.

“Lha iya ini kan barang buktinya sudah diubah, kita masih kaji juga. Ini bisa mengarah ke administrasi bisa, undang-undang lainnya bisa, pidana juga bisa, cuma ini belum diputuskan kita masih mengumpulkan informasi,” tambahnya.

Dia hanya menyebut proses investigasi masih terus berlangsung hingga waktu yang tidak ditentukan. “Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat lah, ini ada kejelasan akan kita teruskan atau tidak,” imbuhnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 08:34:53 +0700
<![CDATA[Banyak Santri Tak Miliki Form A5, KPU Diminta Jemput Bola ke Pesantren]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120653/banyak-santri-tak-miliki-form-a5-kpu-diminta-jemput-bola-ke-pesantren https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/21/120653/banyak-santri-tak-miliki-form-a5-kpu-diminta-jemput-bola-ke-pesantren

JOMBANG – KPU diminta lebih proaktif melayani masyarakat yang ingin pindah tempat nyoblos khususnya di sejumlah pondok pesantren. Sebab dari puluhan ribu santri]]>

JOMBANG – KPU diminta lebih proaktif melayani masyarakat yang ingin pindah tempat nyoblos khususnya di sejumlah pondok pesantren. Sebab dari puluhan ribu santri yang mondok di Jombang, masih banyak yang belum mengurus form A5. Ini dikarenakan sosialisasi KPU belum maksimal.

Pantauan di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras kemarin, dari ribuan santri masih beberapa saja yang mengurus form A5. Salah satunya diakui, Umi Khulsum, 22 salah satu santri asal Kelurahan Berlian Makmur, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. ”Saya sudah mengurus beberapa hari lalu,” ujarnya (19/2).

Untuk mengurus pindah pemilih, memang cukup mudah. Dia cukup membawa fotokopi KTP dan KK ke kantor KPU. ”Kemarin saya coba ke PPS dulu tapi tidak bisa. Lalu disuruh ke KPU Jombang baru bisa,” jelasnya.

Ditambahkan, dari sekian banyak santri yang berasal dari luar daerah tidak semuanya mengurus. ”Setahu saya, hanya saya dan dua teman saya, yang lainnya kurang tahu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Jauharuddin Al Fatih, salah satu pengurus Ponpes Bahrul Ulum meminta KPU lebih meningkatkan lagi dengan turun langsung ke simpul simpul pesantren.

”Kami berharap KPU ini berani turun ke bawah. Karena kesadaran pemilih pemula ini masih rendah. Apalagi, beberapa santri lebih mementingkan kegiatan di sekolah mereka,” ujar dia.

Kondisi ini dinilai sangat memprihatinkan jika sampai banyak santri yang golput karena tidak memiliki kesempatan mengurus A5. Padahal sebagian besar dari mereka sudah memiliki hak pilih. Khususnya yang kelas 9 SMA.

”Maka paling tidak KPU harus jemput bola dengan turun langsung kesejumlah pesantren pesantren besar yang ada di Jombang. Seperti Tambakberas, Rejoso, Tebuireng maupun Denanyar,” tambah Kabid Humas PPBU Tambakberas ini.

Dia sangat menyanyangkan apabila santri yang sudah memiliki hak pilih, justru golput karena tidak mengurus form A5. ”Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi golput maka KPU harus turun jemput bola,” beber dia.

Dari empat pondok pesantren besar yang ada di Jombang, dia mengestimasi ada 10 sampai 11 ribuan santri yang sudah memiliki hak pilih. Namun melihat catatan KPU, baru ada 868 pemilih yang mengurus A5. Tentu masih banyak pemilih khususnya dari santri yang belum ter-cover.

”Karena kalau santri datang sendiri ke KPU tentu menjadi kendala buat mereka. Apalagi mereka harus mendapat izin dari pondok, belum lagi yang tidak memiliki kendaraan kan jarak pondok ke KPU cukup jauh,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 21 Feb 2019 08:31:17 +0700
<![CDATA[‘Bolet’ Amenan, Sang Maestro Tari Remo Boletan Asli Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120331/bolet-amenan-sang-maestro-tari-remo-boletan-asli-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120331/bolet-amenan-sang-maestro-tari-remo-boletan-asli-jombang

JOMBANG - Rubrik Tokoh Jawa Pos Radar Jombang minggu ini akan kembali mengangkat kisah tokoh yang bergerak di bidang kesenian. Ia adalah Amenan, sosok seniman]]>

JOMBANG - Rubrik tokoh Jawa Pos Radar Jombang minggu ini akan kembali mengangkat kisah tokoh yang bergerak di bidang kesenian. Ia adalah Amenan, sosok seniman kreatif yang tak kenal lelah menciptakan aneka kreasi dalam pertunjukan ludruk yang dibawakannya.

Tidak saja sebagai pelakon ludruk biasa, dalam perannya dalam ludruk, dirinya adalah seorang pionir dalam hal penciptaan kreasi tari remo yang khas hingga tata musik dalam pertunjukan ludruk yang ada saat ini.

Pria kelahiran Asli Jombang ini memang agak kurang dikenal jika disebut nama aslinya. Karena sapaan akrabnya adalah Bolet ketika di panggung. Lahir dan besar di daerah di Sengon, Tawangsari, Kecamatan/Kabupaten Jombang tahun 30-an dirinya adalah orang yang sangat akrab dengan kehidupan kebudayaan sejak kecil, baik kesenian jaranan maupun pencak silat yang turut mewarnai kesenian yang ia ciptakan.

Makam Amenan, maestro tari remo boletan (Achmad RW/Jawa Pos Radar Jombang)

Kegemarannya pada seni ini tak pernah ditinggalkannya hingga dia meninggal dunia pada 15 Agustus 1976. Perihal nama panggung yakni Bolet, banyak spekulasi yang digambarkan orang tentang nama ini. menurut Nasrul illah, Budayawan Jombang, nama Bolet muncul karena cara peampilan Amenan ketika manggung dalam menari, seringkali tidak memakai baju.

“Jadi mungkin mblolet-mblolet begitu karena tidak pakai baju, sehingga lama-lama disebutnya bolet,” jelas Cak Nas. Menurut murid yang ia didik sejak kecil, bernama Suhartono, nama bolet sendiri berasal dari makanan favorit Amenan semasa hidup.

“Bolet itu sebutan lain untuk ubi jalar, dan beliau memang sangat menyukai ubi tersebut sehingga dipakai untuk nama panggung,” ucapnya.

Terlepas dari asal usul nama bolet, dirinya tetaplah seorang seniman yang berdedikasi tinggi terhadap keberlangsungan dan perkembangan ludruk di Jombang. kembali Suhartono bercerita banyak tentang sosok pelawak dan penari ulung ini saat ditemui Jawa Pos Radar Jombang di kediamannya.

“Pak puh Bolet (Panggilan akrabnya) menurut saya sangat berdedikasi pada kesenian khususnya ludruk. Bahkan mungkin dalam pandangan saya, ludruk adalah istri pertamanya,” jelas Harno sapaan akrabnya.

Hal ini disebutnya karena Bolet awalnya adalah seorang pegawai Postel (sekarang PT Pos). Namun pekerjaan yang dinilai banyak orang mapan tersebut berani ia tinggalkan demi kecintaannya terhadap kesenian ludruk. Meskipun keputusan ini tidak serta merta mendapat dukungan dari keluarga.

“Apalagi pendapatan dari ludruk kan serba tidak pasti, dan karena kecintaannya pada ludruk memang kehidupan keluarganya harus dikorbankan. Tentu kalau bukan orang yang sangat berdedikasi hal ini tidak akan dilakukan,” lanjutnya.

Tak tanggung-tanggung, demi memudahkan mobilisasi grup ludruknya ketika itu, beberapa orang anggotanya harus disewakan rumah di sekitar kediaman Bolet, untuk mempermudah latihan. “Karena ide dari pak Puh ini seringkali muncul tiba-tiba dan kalau sudah begitu, biasanya anggota grup akan dipanggil dan ditatar langsung oleh beliau,” lanjut warga Perumahan Griya Jombang Indah ini.

Dalam kehidupannya sehari-hari, Bolet Amenan adalah orang yang dikenalnya sebagai orang yang santai namun tegas. Karena sebagai penari remo yang sudah diakui moncer,tak tampak sedikitpun dalam kehidupannya sehari-hari.

“Kayak orang biasa, tidak seperti pngreman (sebutan untuk penari remo) pada umumnya, baru kalau dipanggung semua akan kelihatan,” sebutnya. Dalam hal penampilan panggung, bolet biasa tampil dengan busana yang disebut Hartono identik dengan kebudayaan bali.

“Pak Puh biasa memakai stagen hingga di bawah dada, dengan posisi keris lurus di bagian belakang dan udeng model Bali, tapi bagian belakang tetap ada runcing model Jawa Timuran,” Hartono mendetail. Karena itulah di beberapa tempat seperti Mojokerto, Tari Remonya sering juga disebut sebagai Remo Bali. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 17:47:46 +0700
<![CDATA[Pertunjukannya Sederhana, Namun Besut Penuh Kritik dan Pesan Sosial]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120318/pertunjukannya-sederhana-namun-besut-penuh-kritik-dan-pesan-sosial https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120318/pertunjukannya-sederhana-namun-besut-penuh-kritik-dan-pesan-sosial

JOMBANG - Sebagai sebuah pertunjukan, besutan pada awal keberadannya juga tampil sederhana dengan pembawaan seadanya. Tak ada panggung megah juga sorot lampu]]>

JOMBANG - Sebagai sebuah pertunjukan, besutan pada awal keberadannya juga tampil sederhana dengan pembawaan seadanya. Tak ada panggung megah juga sorot lampu yang menyala terang di awal pertunjukannya dulu seperti ludruk saat ini.

Cucu Pak Santik, sang pencetus Besut, Suratin mengutarakan, bagaimana dulunya ia seringkali diajak kakeknya dalam bermacam-macam pertunjukan besutan. “Dulu semua masih sederhana, belum ada panggung mainnya juga di tanah lapang yang dikerobongi saja, saya kalau diajak, biasanya disuruh duduk di bawah pohon dulu,” kenangnya.

Tak hanya panggung dan pencahayaan, meski diikuti hingga 40 orang dalam setiap penampilan. Untuk mencukupi kebutuhan musik dan lainnya, musik sebagai pengiring saat itu belum menggunakan gamelan seperti pertunjukan tradisional seperti saat ini. “Yang saya tahu dulu musiknya masih pakai musik jidor, belum gamelan, wanitanya juga masih pakai waria karena tidak ada wanita yang main besutan,” ujar warga Plandi ini.

Meski demikian ia tak mampu lagi mengingat kapan terakhir kali Pak Santik yang juga kakek yang merawatnya sejak kecil ini melakukan pertunjukan besutan. “Wah nggak ingat lagi saya, yang pasti beliau memang asli dari dulu tinggal di rumah ini dan dimakamkan juga di desa ini,” pungkas bapak 6 anak ini.

Besutan kala itu mampu menunjukkan tajinya sebagai sebuah kesenian yang benar-benar merakyat. Tak hanya menyediakan hiburan semata, dalam cerita, percakapan, juga parikan serta kidungannya, para pemeran besut seringkali menyelipkan berbagai pesan sosial juga kritikan pedas terhadap pemerintahan kolonial Belanda kala itu.

Bahkan Nasrul Illah, kembali menyebut hal ini sebagai bukti kecerdasan mengelola pertunjukan yang ditunjukkan Pak Santik. Dirinya menyebut contoh lahirnya ritual besutan sebagai bukti, bahwa pak Santik kehabisan akal dalam melakukan pertunjukan.

Ritual besutan adalah ritual yang biasa dilaksanakan sebelum kegiatan dilaksanakan. Biasanya, diawali dengan munculnya seseorang dengan wajah putih yang membawa obor dengan tenang. Kemudian disusul besut dibelakangnya ngesot dengan mata tertutup juga mulut tersumpal susur (kapur sirih).

Tapi tak lama kemudian besut mulai bangkit mengendap-endap, sembari menoleh kanan kiri hingga akhirnya dengan kapur sirihnya, Besut mematikan obor pria bermuka putih, kemudian berteriak dan menari lepas.

Di waktu yang sama, pembawa obor akan tergeletak seakan mati setelah kehilangan obor. Orang muka putih membawa obor adalah simbol Belanda yang mendoktrin pribumi dengan obor pengetahuan. Besut ngesot di belakang adalah pertanda pribumi kala itu harus tunduk dan terus mengikuti arahan Belanda.

Simbol Besut menutup mata juga mulur tertutup susur artinya masyarakat pribumi tak boleh pintar, tidak boleh menuntut. Hingga ahirnya Besut mematikan obor dan merdeka dengan menari-nari sebagai simbol kebebasan.

“Tentu itu kan pemikiran yang sangat dalam dan luar biasa untuk sebuah ide pemberontakan secara halus, bahkan menurut saya sampai sekarang Jombang belum lagi bisa memunculkan kesenian sehebat itu,” ucapnya.

Sebuah contoh bagaimana sebuah pertunjukan hiburan bisa dipertontonkan tanpa muatan yang berat untuk masyarakat. meski seringkali kode-kode itu tak di pahami secara langsung oleh masyarakat saat itu.

Namun dengan metode yang melekat dengan kehidupan sosial, besutan yang juga penuh improvisasi. Didalamnya nyata tetap mampu menujukkan sifat membumi dengan mengangkat isu yang dekat dengan masyarakat.

Tentu tanpa meninggalkan kritik terhadap kehidupan sosial sesuai jaman. “Besutan itu sepertinya serius, padahal isinya juga bercanda juga banyak kritik dan pesan sosial didalamnya,” sambung Didik Purwanto. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 17:22:30 +0700
<![CDATA[Besut, Lakon Asli Jombang yang Menjadi Cikal Bakal Kesenian Ludruk]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120315/besut-lakon-asli-jombang-yang-menjadi-cikal-bakal-kesenian-ludruk https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120315/besut-lakon-asli-jombang-yang-menjadi-cikal-bakal-kesenian-ludruk

JOMBANG - Rubrik tokoh Jawa Pos Radar Jombang kali ini mengangkat sebuah tokoh unik yang berperan aktif mewarnai kebudayaan kesenian rakyat. Bahkan juga menjadi]]>

JOMBANG - Rubrik tokoh Jawa Pos Radar Jombang kali ini mengangkat sebuah tokoh unik yang berperan aktif mewarnai kebudayaan kesenian rakyat. Bahkan juga menjadi cikal bakal kesenian ludruk di Jawa Timur. Kesenian yang awalnya sebuah cara bertahan hidup, kemudian berkembang menjadi sebuah lakon sarat kritik.

Hingga akhirnya bermetamorfosa menjadi kesenian yang sangat besar. Tokoh ini adalah Besut, sebuah tokoh fiktif yang diperankan oleh beberapa orang di masanya. Tokoh dengan dandanan yang khas nan sederhana. Meski tak ada referensi akurat yang menjelaskan kapan kesenian ini mulai berkembang.

Namun kesenian ini diduga muncul 1907 silam, yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Lerok. Pelakunya adalah pria asal Desa Plandi Jombang yang bernama Pak Santik.

“Dari cerita yang saya pahami, lerok dulu sifatnya masih ngamen keliling dan karena dengan make up yang mencolok makanya dipanggil lerok, ceritanya pun tak jauh dari kehidupan masyarakat yaitu kehidupan suami istri,” jelas Didik Purwanto pimpinan Ludruk Budhi Wijaya.

Dari situlah semakin berkembang dan muncul tokoh-tokoh lain untuk menunjang cerita agar lebih menarik. Kemudian lerok lebih dikenal sebagai besutan karena lakon utamanya adalah Besut.

Tokoh Besut sendiri merupakan sebuah lakon yang diperankan secara cerdas juga penuh makna oleh Pak Santik, sehingga menciptakan tak hanya hiburan, juga lakon yang satar nilai sosial dan nilai kritik.

“Besut sendiri menurut saya adalah representasi dari Pak Santik, seorang pelawak dan comedian cerdas dalam mengelola lawakan, bahkan besutan di jaman kolonial merupakan salah satu cara melawan penjajah melalui kesenian,” jelas budayawan Jombang, Nasrul Illah.

Dalam lakon, Besut seringkali digambarkan sebagai pria sederhana dengan dandanan yang terlalu neko-neko. Tajib, seorang seniman senior yang memerankan Rusmini, semasa hidupnya menyebut bahwa pakaian besut sangat khas dengan ornamen yang sederhana.

“Pakemnya memang Besut itu ya pakai topi merah ada kuncirannya itu, tidak memakai baju, bawahannya bebetan kain putih dan memakai lawe (sejenis selendang) warnanya merah,” jelasnya.

Simbol-simbol ini melambangkan keberanian dari topi merah yang dipakai. Bebet putih yang digunakan adalah simbol ketulusan, dan kesan tak memakai baju menunjukkan jiwanya yang sederhana dan tak neko-neko.

Sedangkan dalam setiap penampilannya, Besut biasanya akan didampingi beberapa tokoh lain untuk mementaskan drama. Ada Rusmini sebegai istri Besut, Man Gondo (beberapa menyebut Man Jamino) paman dari Rusmini juga Sumo Gambar orang kaya yang cintanya kepada Rusmini selalu bertepuk sebelah tangan.

Dengan ketokohan dan wataknya masing-masing, cerita besutan selalu saja berkutat pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari potret kehidupan rumah tangga masyarakat kelas bawah, sulitnya mencari pekerjaan, dan lain sebagainya.

“Besut dan Rusmini itu kan tokoh protagonis, Man Gondo itu orang tidak punya pendirian dan memihak siapa yang berkuasa, sedangkan usaha Sumo Gambar sendiri mendapatkan Rusmini meski telah menjadi istri Besut dengan cara memberikan uang dan iming-iming lewat Man Gondo,” jelas Cak Nas kembali, panggilan akrab Nasrul Illah.

Dengan masing masing watak tokohnya yang kuat, kesenian ini terbukti mampu menyajikan pertunjukan rakyat sentris. Berbeda dengan teater tradisional seperti pertunjukan ketoprak di Jawa Tengah.

“Yang sering ditampilkan itu cerita tentang Besut yang mencari kerja dan bertahun-tahun tidak pulang, hingga Rusmini terus mendapat godaan dari Sumo Gambar lewat Man Gondo,” sahut Tajib, sambil mengenang kisah yang dilakoninya dulu. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 17:19:08 +0700
<![CDATA[Miliki Kreatifitas Tanpa Batas, Asmuni Kerap Manfaatkan Barang Bekas]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120300/miliki-kreatifitas-tanpa-batas-asmuni-kerap-manfaatkan-barang-bekas https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120300/miliki-kreatifitas-tanpa-batas-asmuni-kerap-manfaatkan-barang-bekas

JOMBANG - Cerita Asmuni benar-benar telaten dan nyeni juga didapatkan di rumah masa kecilnya, di Jalan Raya Diwek. Salah satu yang paling mudah dikenali adalah]]>

JOMBANG - Cerita Asmuni benar-benar telaten dan nyeni juga didapatkan di rumah masa kecilnya, di Jalan Raya Diwek. Salah satu yang paling mudah dikenali adalah dua buah jendela untuk ruang utama rumah itu terlihat berbeda dari yang rumah lain.

Dua jendela berbentuk bulat dengan aksen kayu di tengah, yang terkesan seperti rumah di Cina. Astono Ping Sekawanto, keponakan Asmuni yang menempati rumah itu menceritakan banyak tentang bagaimana kreatifnya Asmuni dalam memanfaatkan barang-barang, yang bahkan tak terpikir akan menjadi benda seni bagi orang lain.

“Rumah ini memang dibangun sendiri, bisa dibilang ini rumah hasil karya beliau, jendela itu bisa bulat karena memang terbuat dari velg sepeda bekas yang kemudian dibentuk sama pakde (panggilan akrabnya kepada Asmuni),” tutur Antok, sapaan akrabnya.

Antok yang menyebut pamannya ini adalah seorang yang suka menginisiai orang untuk melakukan banyak hal. Asmuni juga membangun sebuah gedung untuk pertunjukan meski kecil. “Lokasinya di Ceweng, dan untuk membangun itu dulu semua kepala desa wajib menyumbangkan satu lonjor bambu petung, dan nyatanya berhasil,” ucapnya bangga.

Bahkan nama yang kini disandangnya tersebut juga pemberian pamannya tersebut. “Kalau nama saya itu asalnya dari seniman yang lagi terkenal waktu itu, Ping Astono kemudian dibalik ditambahi Sekawanto karena saya anak ke empat,” kenangnya.

Tak banyak yang tahu pula selain Asmuni adalah seorang seniman yang pandai menyanyi, bermusik  karena sejak kecil telah terbiasa, melawak dan berakting. Asmuni adalah orang yang juga ahli dalam hal melukis bahkan membuat prakarya.

“Kalau lukisan yang masih sangat saya ingat adalah lukisan berjudul mata hati, disitu beliau melukis sangat indah dengan menggambarkan berbagai warna. Bahkan beberapa orang menyebutnya itu wujud dari aura seseorang, padahal saat itu pemahaman seperti itu belum banyak orang yang tahu,” lanjutnya.

Selain lukisan, Asmuni juga pernah membuat sebuah karya seni yang cukup indah ketika membuat batu-batu yang ada di depan rumahnya menumpuk untuk kemudian dipoles dan diberi aneka warna sehingga menjadi sangat indah.

“Waktu itu saya ya senang sekali melihatnya, tapi memang sekarang semua barangnya sudah tidak ada lagi, tinggal rumah ini bukti karya seni yang masih bisa disaksikan langsung,” ucapnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 16:14:09 +0700
<![CDATA[Keluarga Anggap Asmuni Sebagai Seniman yang Tak Pernah Pensiun]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120299/keluarga-anggap-asmuni-sebagai-seniman-yang-tak-pernah-pensiun https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120299/keluarga-anggap-asmuni-sebagai-seniman-yang-tak-pernah-pensiun

JOMBANG - Sebagai seorang yang sibuk beraktifitas di panggung hiburan, nama Asmuni yang sudah tenar kala itu dimata keluarganya, dikenal sebagai orang]]>

JOMBANG - Sebagai seorang yang sibuk beraktifitas di panggung hiburan, nama Asmuni yang sudah tenar kala itu dimata keluarganya, dikenal sebagai orang yang tetap berjiwa sederhana. Dianggap sebagai bapak yang sabar.

Kembali Nining Astria menggambarkan bagaimana dirinya tak merasakan perubahan pada diri ayahnya, baik ketika masih aktif di Srimulat Surabaya hingga memiliki nama besar di Jakarta. “Ayah itu orang yang tidak tegaan sama orang lain, tidak pernah ngamuk walaupun marah sekali, jiwa sosialnya tinggi apalagi sama orang yang benar-benar nggak punya,” katanya.

Banyak cerita yang diperoleh tentang bagaimana Asmuni berpesan kepada anaknya, juga kepada orang lain untuk selalu menjaga kehidupan, agar tidak kelewatan glamor saat masih jaya dan kesulitan di masa tua. Bahkan tak hanya ucapan saja, langkahnya membuka usaha warung nasi juga rujak cingur baik saat di Jakarta, maupun kini di Mojokerto adalah perwujudan dari pesannya itu.

“Ayah itu sadar kalau namanya seniman itu tidak selamanya laku, oleh karena itu warung bentuk usaha ayah untuk tetap bisa mempunyai investasi selain karena ibu juga orang yang suka masak,” ucapnya.

Tak jarang Asmuni harus menanggung juga hidup teman-temannya di warung yang ia dirikan. Baik dengan cara memberikan pekerjaan sebagai pelayan di warung, saat rekan seprofesinya tak ada job manggung. Hingga memberikan tumpangan makan atau sekedar tempat untuk beristirahat bagi  orang tidak mampu.

Ia lantas bercerita tentang Joko Lelono, seorang pria yang berpenampilan gelandangan, seringkali mampir untuk sekadar tidur juga minum ditempatnya. Selalu diterima Asmuni dengan senang hati.

“Bahkan sampai ayah sudah meninggal masih juga sering kesini, dan kita sudah tidak di Jakarta beliau masih sering mampir untuk melakukan hal yang sama, Joko Lelono itu juga seringkali cerita ke saya, bagaimana pesan ayah dulu kepada dia,” ucap ibu tiga anak ini.

Terkadang dirinya yang tidak sabar ketika melihat ayahnya sedang menghadapi penggemar. “Karena kan biasanya ditarik-tarik, manggilnya juga banyak yang tidak sopan, saya yang justru marah-marah, kalau ayah ya santai saja,” kenangnya.

Meski diakui sebagai orang yang sabar, Tria juga menyebut ayahya merupakan orang yang sangat tidak mudah melupakan kesalahan orang lain. Bahkan dirinya bisa ingat betul perlakuan, atau perkataan orang lain yang tak mengenakkan. Meski tak pernah membalas, Asmuni disebutnya adalah orang yang tak akan mudah melupakan kesalahan tersebut.

“Kalau dendam sih tidak, tapi ayah itu akan ingat sekali dengan kesalahan-kesalahan kecil. Karena beliau memang tidak suka sama orang yang sok dan omongannya tinggi,” lanjutnya.

Kesederhanaan juga nampak ketika Asmuni yang dulunya seorang tentara, dan pernah keluar dari kesatuan Angkatan Laut, hingga disarankan oleh temannya sesama tentara untuk mengurus dana pensiun yang menjadi haknya. Asmuni pun enggan mengurus dana tersebut dan menjawab dengan enteng. “Seniman itu tidak pernah pensiun,” pungkas Tria menirukan ayahnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 16:11:43 +0700
<![CDATA[Asmuni, Pelawak Orisinil Asal Jombang yang Berkesenian Seumur Hidup]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120296/asmuni-pelawak-orisinil-asal-jombang-yang-berkesenian-seumur-hidup https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120296/asmuni-pelawak-orisinil-asal-jombang-yang-berkesenian-seumur-hidup

JOMBANG –Rubrik Tokoh Jawa Pos Radar Jombang kali ini mengangkat tokoh nasional asal Jombang yang berangkat dari jalur seni. Perannya mewarnai panggung hiburan]]>

JOMBANG – Rubrik tokoh Jawa Pos Radar Jombang kali ini mengangkat tokoh nasional asal Jombang yang berangkat dari jalur seni. Perannya mewarnai panggung hiburan nasional, tentu masih sangat akrab dengan segala pola tingkah dan juga idiomnya yang khas.

Cara tertawa yang khas, atau ucapan wassalam-nya yang terdengar akrab hingga kumis ala Charlie Chaplin yang senentiasa menempel di atas bibirnya.

Tokoh ini adalah Toto Asmuni, seniman yang lahir 85 lalu di Kecamatan Diwek, tepatnya pada 17 Juni 1931. Lahir dan besar di keluarga seniman, darah seni memang mengalir deras di dalam tubuhnya. Mengingat ayahnya yaitu Asfandi sendiri adalah salah satu orang yang dulu mengembangkan seni Gambus Mishri dengan grupnya Mawar Bersemi.

“Ayah sejak kecil memang sudah akrab dengan seni, meski cenderung ke musik. Dan di grup kakek saya, beliau adalah penabuh drum,” Jelas Nining Astria, putrinya yang kini menempati rumah sekaligus tempat usaha Asmuni di Trowulan Mojokerto.

Mengawali karier di dunia hiburan sebagai pemain musik, Asmuni juga tercatat sebagai penyanyi bersama orkes Angkatan Bersenjata. Pada 1950, ia menyanyi bersama orkes Angkatan Darat dan kemudian diminta untuk membina orkes musik Angkatan Laut.

Kiprah Asmuni di dunia tarik suara dibuktikan dengan piringan hitam yang sempat ia keluarkan, berjudul Sungai Barito. Meski akhirnya dirinya memutuskan untuk keluar dari Angkatan Laut dan memilih meniti karier sebagai seniman, yang memang telah menggurat di darahnya sejak kecil.

Kehidupan Asmuni  berlanjut dengan lebih berfokus kepada kesenian lawak yang dijalaninya, bersama grup Lokaria, hingga semakin menanjaknya namanya. Kemudian di dilirik grup lawak Srimulat pimpinan Teguh, yang kala itu masih bermarkas dan sedang berkembang pesat di Surabaya.

“Sampai tiga tahun di Surabaya, ahirnya ayah mulai hijrah untuk babat alas istilahnya ke Jakarta dengan grup Srimulat, dan Alhamdulillah hasilnya sangat sukses, karena ayah tak hanya main lawak, beberapa film juga beliau pernah perankan,” lanjut Tria, sapaan akrabnya.

Sejumlah film terhitung pernah ia bintangi dengan sukses. Sebut saja Bukit Perawan (1976), Raja Pungli (1977), Gaya Merayu (1980), Untung Ada Saya (1982), Gepeng Mencari Untung (1983), Gepeng Bayar Kontan (1983), Senjata Rahasia Nona (1983), Montir Montir Cantik (1984), Semua Karena Ginah (1985), Tahu Sama Tahu (1986), Kecil-Kecil Jadi Pengantin (1987), Cintaku Di Rumah Susun (1987), Akibat Terlalu Bebas (1987), Akibat Terlalu Genit (1988), Nyoman Cinta Merah Putih (1989).

Semuanya dibintangi dengan sukses dan semakin melambungkan namanya di dunia hiburan. Hingga kemudian masa jaya grup lawak itu meredup dan Srimulat bubar. Lakon di beberapa acara lain juga bernasib sama. Asmuni akhirnya memilih untuk pulang kembali ke Jawa Timur dengan membuka cabang warung rujak cingur, yang semula berada di Slipi.

Saat dirinya pulang ke Mojokerto, darah seninya masih terus mengalir dan pentasnya di dunia seni tak berhenti. Tria menyebut jika Asmuni terus menjalankan kesenian lawaknya di daerah dengan grup sendiri. “Sudah bukan rahasia lagi, pasca tumbangnya Srimulat, semua tokoh srimulat masing-masing punya grup kecil, jadi tetap bisa hidup pelakunya meski Srimulat mati suri. Bahkan saya juga sering kok ikut main dulu,” kenangnya.

Hingga meninggal pada 21 Juni 2007 dan dimakamkan di tanah kelahirannya di Diwek Jombang, Asmuni tetaplah dikenal sebagai seniman yang tak pernah berhenti berkarya. Tak hanya memiliki karakter seni yang kuat, lelucon yang khas Asmuni menunjukkan dia sebagai seniman sejati, yang orisinil seperti nama yang tak pernah digantinya.

“Kalau kata Alm. Taufik Savalas dulu, Asmuni itu figur yang orisinil dan patut ditiru untuk pelawak lain, karena itu mas Taufik Savalas waktu itu memang ngefans berat sama ayah,” pungkas anak kesayangan Asmuni ini. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 16:05:29 +0700
<![CDATA[Siswa SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar Tak Masuk Daftar Unas]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120228/siswa-smk-kelautan-dan-perikanan-al-zoemar-tak-masuk-daftar-unas https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120228/siswa-smk-kelautan-dan-perikanan-al-zoemar-tak-masuk-daftar-unas

JOMBANG – Pelaksanaan ujian nasional (unas) bagi siswa kelas akhir tinggal beberapa minggu lagi. Hingga saat ini SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar]]>

JOMBANG – Pelaksanaan ujian nasional (unas) bagi siswa kelas akhir tinggal beberapa minggu lagi. Hingga saat ini SMK Kelautan dan Perikanan Al Zoemar belum terdaftar sebagai sekolah yang mengikuti unas karena masih belum mengantongi izin dari provinsi. Bahkan, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jombang juga tak bisa memastikan nasib siswa kelas akhir tersebut.

”Untuk kegiatan belajar masih ada, banyak kok siswanya. Biasanya kegiatan belajar SMK tersebut selesai pukul satu siang,” ujar Eko warga sekitar yang ditemui di sekitar sekolah. Gedung sekolah yang digunakan untuk kegiatan SMK Al Zoemar memang berpindah tempat. Kini, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di area SMP PGRI Gudo.

Fatkhurrohman, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Jombang mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah siswa kelas akhir SMK Al Zoemar bisa mengikuti ujian nasional. Pasalnya, hingga saat ini dia tidak mendapat laporan dari pihak sekolah untuk menyelenggarakan ujian nasional.

”Saya tidak tahu apakah bisa mengikuti ujian apa tidak, karena tidak terdaftar di Cabang Dinas di Jombang,” ungkapnya. Saat ditanya apakah bisa mengikuti ujian nasional dengan menggabung ke sekolah lain, lagi-lagi ia menjawab tidak tahu. ”Karena memang tidak ada laporan yang masuk, dan itu juga di luar kewenangan kami,” tuturnya.

Dia tak menampik bila keberadaan sekolah tersebut masih belum mempunyai izin. Bahkan, diakuinya, sekolah tersebut tidak mendapat izin dari provinsi lantaran ada salah satu persyaratan yang belum bisa terpenuhi. ”Syarat minimal saja seperti kepemilikan gedung saja tidak ada. Jelas izin juga tidak akan dikeluarkan,” ungkapnya.

Fathur menegaskan, sudah seringkali mengirim surat peringatan penghentian kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut, dengan memindah siswa ke sekolah lain. Akan tetapi, peringatan tersebut tidak ditanggapi dengan baik dari sekolah.

”Sudah seringi kami beri peringatan, tapi tidak ada tanggapan sedikit pun,” tegasnya. Meski begitu, saat ini proses tersebut sudah ditangani pihak yang berwajib. Hanya saja, dirinya tidak mengetahui sejauh mana proses yang sudah dilaksanakan. ”Saya berharap memang segera ada penangan tegas,” tegas Mundjidah.

Sementara hingga berita ini ditulis, Imam Santoso, ketua Yayasan SMK Al-Zoemar belum bisa dikonfirmasi perihal pelaksanaan ujian nasional siswa. Dihubungi melalui sambungan selulernya, hanya terdengar nada sambung masuk, tapi tidak diangkat. Begitu pula upaya melalui pesan singkat juga belum ada jawaban. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:38:32 +0700
<![CDATA[Pengadaan Kartu Indonesia Anak di Kabupaten Jombang Terkendala Pemilu]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120227/pengadaan-kartu-indonesia-anak-di-kabupaten-jombang-terkendala-pemilu https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120227/pengadaan-kartu-indonesia-anak-di-kabupaten-jombang-terkendala-pemilu

JOMBANG – Rencana Pemkab Jombang menerbitkan program Kartu Indonesia Anak (KIA) hingga kini belum terwujud. Kepala Dispendukcapil Masduqi Zakaria menjelaskan]]>

JOMBANG – Rencana Pemkab Jombang menerbitkan program Kartu Indonesia Anak (KIA) hingga kini belum terwujud. Kepala Dispendukcapil Masduqi Zakaria menjelaskan, realisasi KIA bakal dikebut setelah Pemilu. Saat ini pihaknya masih fokus menuntaskan warga yang belum rekam jelang pemilu 17 April nanti.

”Jadi akan kita kerjakan setelah pemilu,” ujar dia ditemui kemarin (18/2). Saat ini, kata lelaki yang sebelumnya menjabat Kadis Perdagangan ini, pihaknya masih fokus melakukan perekaman 20 ribu warga Jombang sebelum April 2019. Diketahui, banyak warga yang sudah berusia 17 tahun namun belum mengurus perekaman KTP elektronik.

”Kita sudah kirim surat ke masing-masing camat untuk meyampaikan ke desa, siapa-siapa saja yang belum melakukan perekaman. Sehingga ini yang menjadi dasar agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya,” papar dia. Baru setelah itu kelar, pengadaan KIA bakal dikebut.

”Baru setelah itu kita sisir sekolah-sekolah untuk jemput bola,” sambungnya. Dijelaskan, untuk target awal adalah pengadaan KIA bagi siswa SD/MI. Semua siswa akan mendapatkan KIA baik kaya atau miskin. Karena sebenarnya KIA ditujukan untuk seluruh siswa tanpa terkecuali. ”Nanti kita mulai yang SD dulu,” tegasnya.

Pada 2018 lalu, Dispendukcapil sudah melakukan pengadaan blanko KIA sebanyak 40 ribu item. Sedangkan, tahun ini bakal dianggarkan lagi saat P-APBD 2019 sebanyak Rp 210 juta. ”Kita di APBD 2019 tidak mengadakan. Karena pada 2018 lalu sudah mengadakan. Artinya ini yang akan kita habiskan dulu baru nanti kita adakan lagi setelah habis,” jelas dia.

Dia optimistis, pada April hingga  Juli nanti sebanyak 40 ribu blanko akan habis. Karena untuk cetak KIA tidak serumit KTP-el yang memerlukan jaringan akses internet hingga terintegrasi dengan pusat.

”Kalau KIA tidak. Cukup kita lakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memilah foto anak anak saja. Karena kalau kita lakukan sendiri tentu akan kesulitan.Makanya kita minta bantuan sekolah karena guru mereka yang lebih hafal foto murid-muridnya,” pungkas Masduki. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:35:49 +0700
<![CDATA[Pendapatan Rendah, RSUD Jombang Berencana Naikkan Tarif Parkir]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120226/pendapatan-rendah-rsud-jombang-berencana-naikkan-tarif-parkir https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120226/pendapatan-rendah-rsud-jombang-berencana-naikkan-tarif-parkir

JOMBANG – Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran menyebut pendapatan dari retribusi parkir setiap tahunnya masih rendah dan belum mencapai target yang diinginkan.]]>

JOMBANG – Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran menyebut pendapatan dari retribusi parkir setiap tahunnya masih rendah dan belum mencapai target yang diinginkan. Pihaknya berencana akan menaikan tarif parkir dengan mengusulkan perbup tentang tarif khusus parkir RSUD kepada Bupati Jombang Mundjidah Wahab.

Dijelaskan, tarif parkir di RSUD Jombang saat ini masih mengacu perda nomor 31 tahun 2010 tentang retribusi tenpat khusus parkir. Yakni untuk sepeda dikenakan Rp 500, sepeda motor Rp1000, dan mobil Rp 2000. Dia menganggap nilai itu masih rendah.

”Tarifnya parkir kita mengikuti Perda Jombang, jadi akhirnya kita rugi. Sehingga pendapatan kita dari parkir tidak bisa banyak,” ujar Pudji kemarin. Yang membuat pihaknya merasa rugi, misalnya saat sepeda motor menginap 10 hari pun tarifnya hanya dikenakan satu kali.

Padahal harusnya bisa dioptimalkan dengan memberi biaya tambahan bagi keluarga pasien yang kendaraannya menginap lebih dari satu hari. ”Ini kita lakukan juga sebagai upaya untuk mereduksi penumpukan, sehingga para pasien tidak seenaknya membawa kendaraan pribadi,” papar dia lagi.

Dalam waktu dekat, kata Pudji, RSUD bakal menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan parkir kepada bupati Mundjidah. Draf tentang peningkatan tarif parkir di RSUD sudah disiapkan.

”Kemarin kita sudah melakukan paparan dengan bupati. Dan sebentar lagi akan kita usulkan draf itu. Dan harapan kita bupati menyetujui sehingga pendapatan dari parkir kita lebih maksimal dan disamping itu bisa menyumbang PAD,” jelas dia.

Pihaknya menilai, pendapatan parkir di RSUD masih rendah. Padahal, jika diakumulasi total pendapatan dari parkir saja per tahunnya mencapai Rp 800 juta sampai Rp 900 juta. Angka tersebut tidaklah kecil untuk ukuran sebuah retribusi parkir.

”Jadi kami melihat, tarif parkir RSUD ini tidak bisa disamakan dengan umum. kalau parkir di mall saja diatur per jam, kenapa kita tidak memberlakukan seperti itu. Namun tetap dengan acuan kita tidak memberatkan pasien. Hanya nanti nilainya kita usulkan dinaikkan sedikit,” beber dia.

Pudji mengakui, meski pendapatan parkir per tahun mencapai Rp 800 juta sampai Rp 900 juta, namun pihaknya belum bisa sama sekali menyumbang untuk PAD. Semua pendapatan parkir dikelola oleh managemen rumah sakit dan dipakai untuk keperluan pengembangan dan peningkatan di rumah sakit  tersebut. termasuk menggaji petugas harian lepas yang berjaga di parkiran dan operasional di parkiran.

Hanya saja, misalnya nanti tarif bisa dinaikan akan lebih maksimal. ”Dan kami yakin, bisa lebih tinggi nanti pendapatan kita,” tuturnya. Setelah pendapatan maksimal, RSUD juga berencana koordinasi dengan BPKAD untuk masalah sumbangan ke PAD.

Meski tidak semua disetorkan ke PAD namun Pudji berharap hal tersebut setidaknya bisa memberi kontribusi untuk pemkab. ”Yang penting nanti regulasinya dulu harus kita tata,” tandasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:30:03 +0700
<![CDATA[Pemilih Pindahan Tembus 1.150 Orang, Paling Banyak Warga Masuk Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120225/pemilih-pindahan-tembus-1150-orang-paling-banyak-warga-masuk-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120225/pemilih-pindahan-tembus-1150-orang-paling-banyak-warga-masuk-jombang

JOMBANG – Pemilih pindah nyoblos di wilayah Kabupaten Jombang ternyata cukup signifikan. Dari catatan KPU jumlah pemilih pindahan tembus 1.150 orang.]]>

JOMBANG – Pemilih pindah nyoblos di wilayah Kabupaten Jombang ternyata cukup signifikan. Dari catatan KPU jumlah pemilih pindahan tembus 1.150 orang. Dengan rincian warga yang masuk mencapai 868 dan yang keluar Jombang mencapai 282.

Anggota KPU Burhan Abadi menjelaskan, sejak layanan pindah pemilih dilakukan beberapa bulan lalu, tercacat ada warga yang pindah keluar Jombang dan masuk Jombang. ”Sampai hari ini (kemarin) tercatat ada 868 yang masuk (Jombang) dan ada 282 yang keluar,” ujar dia.

Dia menambahkan, jumlah paling banyak pemilih yang masuk Jombang, tersebar di Kecamatan Jombang mencapai 687 orang. Disusul kecamatan Bandarkedungmulyo mencapai 49 orang dan kecamatan Mojowarnno sebanyak 42 orang.

Sisanya tersebar di beberapa kecamatan lain dengan jumlah yang bervariatif pula. Sedangkan, pemilih yang keluar, paling banyak tersebar di Kecamatan Jombang juga dengan rincian sebanyak 42 orang, disusul Kecamatan Mojoagung sebanyak 35 orang.

”Tempat asal mereka bervariatif. Ada yang dari luar Kabupaten hingga luar provinsi. Demikian pula dengan tujuan mereka ada yang bekerja, belajar maupun kepentingan lain,” terang dia lagi.

Kendati demikian, Burhan mengakui, paling banyak warga pindahan adalah  santri yang tersebar di beberapa ponpes di Jombang. Mereka diketahui mulai mengurus form pindah nyoblos jauh-jauh hari. ”Jadi memang benar, dari golongan santri yang paling mendominasi,” beber dia.

Meski ada banyak pemilih pindahan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan. Secara administrasi jumlah tetap yakni 1.001.817 orang. namun secara data riil jumlah terus bergerak dinamis setiap harinya. ”Jadi kalau ditanya, berapa jumlah DPT Pemilu 2019. Ya itu jumlahnya sebanyak 1.001.817 orang,” tambah dia memerinci. 

Dijelaskan, pemilih yang belum sempat mengurus form pindah nyoblos masih punya kesempatan. Hasil koordinasi KPU RI, pihaknya masih membuka pelayananan hingga 16 Maret. ”Jadi memang ada instruksi dari KPU RI untuk membuka pelayanan tahap kedua hingga 16 Maret,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:28:06 +0700
<![CDATA[Puskesmas Plumbon Gambang Gudo Senilai Rp 1,2 Miliar Mangkrak]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120224/puskesmas-plumbon-gambang-gudo-senilai-rp-12-miliar-mangkrak https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120224/puskesmas-plumbon-gambang-gudo-senilai-rp-12-miliar-mangkrak

JOMBANG – Daftar proyek bermasalah di Kabupaten Jombang semakin banyak. Kini tambah satu lagi, yaitu proyek rehab gedung puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan]]>

JOMBANG – Daftar proyek bermasalah di Kabupaten Jombang semakin banyak. Kini tambah satu lagi, yaitu proyek rehab gedung puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo yang dianggarkan APBD 2018 sebesar Rp 1,8 miliar belum bisa digunakan.

”Informasinya, hasil pekerjaannya masih banyak persoalan. Entah bangunannya yang tidak sesuai dengan perencanaan atau seperti apa, saya juga kurang jelas,” beber Is, salah satu warga sekitar.

Meski tidak ingat persis tanggal dimulainya pekerjaan, namun warga masih ingat sekitar April 2018 lalu sudah ada aktivitas pekerja membongkar gedung. ”Tiba-tiba, ada pekerja datang. Terus menurunkan genting dan bagian atap bangunan. Ingat saya genting diturunkan langsung dinaikkan truk, entah dibawa kemana kurang tahu,” bebernya.

Setelah sempat mandek beberapa bulan, sekitaran Agustus, datang lagi sejumlah pekerja. Kali ini, mereka membawa alat berat guna merobohkan bangunan puskesmas lama. Setelah bangunan rata dengan tanah, gelombang pengiriman material mulai berdatangan. ”Jadi bangunan lama dibongkar total. Terus dibangun gedung baru,” bebernya.

Selama pekerjaan pembangunan gedung puskesmas berlangsung, pelayanan puskesmas dipindahkan sementara menempati ruang di kantor Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo sampai sekarang.

Pantauan di lokasi, bangunan gedung puskesmas bertingkat tersebut kondisinya kosong melompong. Beberapa pintu ruangan bahkan terlihat dibiarkan terbuka.

Terlihat di halaman depan dan samping puskesmas masih berupa hamparan tanah. Fasilitas ruang parkir kendaraan juga belum ada serta sebagian bangunan pagar puskesmas mulai ambrol.

Hasil penelusuran Jawa Pos Radar Jombang, proyek reahabilitasi bsedang atau berat puskesmas Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo dikerjakan CV Raja Konstruksi dengan masa pekerjaan selama 150 hari kelender.

Dari nilai pagu paket sebesar Rp 1,8 miliar, CV Raja Konstruksi ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp 1,2 miliar. Adapun sebagai konsultan pengawas dipegang CV Antara Consultant.

Saat dikonfirmasi, kepala Dinas Kesehatan Jombang Subandriyah membenarkan perihal mangkraknya gedung baru Puskesmas Plumbon Gambang. Pihaknya bahkan sudah meninjau langsung ke lokasi.

”Benar masih belum kita fungsikan, sebab masih ada beberapa pekerjaan yang perlu perbaikan. Kita minta diperbaiki dulu,” tegasnya kepada Jawa Pos Radar Jombang. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:23:45 +0700
<![CDATA[Pelayanan Puskesmas Plumbon Gambang Gudo Menumpang di Kantor Desa]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120222/pelayanan-puskesmas-plumbon-gambang-gudo-menumpang-di-kantor-desa https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120222/pelayanan-puskesmas-plumbon-gambang-gudo-menumpang-di-kantor-desa

JOMBANG - Belum bisa digunakannya gedung baru Puskesmas Plumbon Gambang, membuat pelayanan puskesmas terganggu. Sementara ini untuk kegiatan pelayanan]]>

JOMBANG - Belum bisa digunakannya gedung baru Puskesmas Plumbon Gambang,  membuat pelayanan puskesmas terganggu. Sementara ini untuk kegiatan pelayanan puskesmas dipindahkan ke balai desa.

Kepala Puskesmas Plumbon Gambang, Nurul Hidayati mengatakan, memang setelah ada rehab bangunan gedung, pelayanan puskesmas harus dipindahkan. Diakuinya, pihaknya mulai memindahkan pelayanan kesehatan mulai dari April yang lalu.

”Maret kita sudah siap-siap pindah, karena gedung balai desa masih kosong. Bahkan, kami juga memasang listrik baru untuk kebutuhan puskesmas,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin.

Ditambahkan, sebenarnya bangunan balai desa ini masih digunakan pihak desa. Hanya saja, memang pelayanan puskesmas tidak bisa dihentikan. Untuk itu, pihaknya berkoordinasi dengan pihak desa untuk meminjam beberapa ruang balai desa tersebut.

”Seperti ruang LPMB digunakan untuk kesehatan gigi dan mulut dan lain sebagainya,” ungkapnya. Kendati demikian, tentu pelayanan juga menjadi tidak maksimal.  Misalnya, di ruang imunisasi yang berusan dengan bayi, yang berdekatan dengan lansia yang tentu tidak diketahui, apakah lansia tersebut mempunyai penyakit menular apa tidak.

”Jadi memang ditakutkanya mudah terjadi penularan. Karena apabila di puskesmas dulu untuk pelayanan bayi jaraknya cukup jauh dengan pelayanan umum,” tuturnya.

Diakuinya, memang masih belum menempati puskesmas baru tersebut karena ada beberapa persoalan. Sehingga, dirinya juga tidak mau mengambil risiko untuk menempati puskesmas tersebut. ”Rencananya bulan Maret ditempati. Saya bikin komplain dan sudah saya kirimkan ke Dinkes tiga minggu yang lalu,” bebernya.

Yang membuat dirinya kecewa, lanjut Nurul, anggaran tersebut diplot  Rp 1,8 miliar. Namun yang menggerjakan berani nawar Rp 1,2 miliar. Dari situ dirinya juga tidak yakin pembangunan tersebut akan bagus. ”Dulu saya sempat tanya PPK-nya berapa pembangunannya ternyata Rp 1,2 miliar. Langsung saya lemas pasti bangunan akan tidak maksimal,” katanya.

Padahal, di pikirannya pembangunan puskesmas tersebut paling tidak Rp 1,5 miliar sampai Rp 1,6 miliar sehingga hasilnya pasti bagus. ”Ini untuk pelayanan kesehatan. Saya takut apabila pembangunan tidak maksimal, belum apa-apa sudah ambrol. Saya tidak mau ambil risiko kepada pasien saya,” ungkapnya.

Bahkan, diceritakannya sebelum akhir pekerjaan dulu. Tidak ada serah terima kunci, akan tetapi kunci diletakan dari masing-masing pintu. ”Waktu itu kunci tidak dipasrahkan ke saya, tahu-tahu tukang kebun mendapat kunci tergantung di pintu. Terus saya suruh mengembalikan kepada pihak kontraktor saat pengecekan lagi,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, pihak Dinkes juga sudah melakukan pengecekan. Bahkan, pihak Dinkes juga melarang menggunakan terlebih dahulu. ”Saya berharap memang pembangunan bisa lebih bagus lagi dan segera diperbaiki. Agar pelayanan puskesmas bisa normal kembali,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:20:18 +0700
<![CDATA[Kasus Gapura Berlambang Partai yang Didanai APBD Berpotensi Menguap]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120221/kasus-gapura-berlambang-partai-yang-didanai-apbd-berpotensi-menguap https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120221/kasus-gapura-berlambang-partai-yang-didanai-apbd-berpotensi-menguap

JOMBANG – Lambannya pengusutan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jombang terkait penyimpangan dana APBD dalam pembangunan APBD, sangat disayangkan.]]>

JOMBANG – Lambannya pengusutan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Jombang terkait penyimpangan dana APBD dalam pembangunan APBD, sangat disayangkan. Pasalnya, penyimpangan dalam kasus ini sangat kentara, namun hingga kini belum jelas perkembangannya.

“Ya, istilahnya pakai modus mengulur waktu. Setelah itu hilang ditelan bumi,” ujar Nurrohman, pemerhati publik kepada Jawa Pos Radar Jombang. Mestinya, ujar Nurrohman, meneliti kasus ini tiga hari cukup. Karena pembangunan gapura itu, prosesnya sangat jelas.

Dimulai ada proposal anggota DPRD ke pemkab, lantas penganggarannya melalui APBD dalam bentuk bantuan keuangan khusus (BKK) desa. Di desa lantas dibentuk panitia pembangunan.

“Apanya yang sulit, kok sampai sekarang baru pengumpulan data terus. Di Kabupaten Mojokerto, ada kepala desa yang bersikap tidak netral dalam kampanye pilpres saja dihukum penjara kok. Tapi di Jombang beberapa kali ada pelanggaran dibiarkan lolos,” ujarnya. Sementara itu Bawaslu Kabupaten Jombang mengaku sudah ada beberapa pihak yang diundang untuk menggali informasi.

”Kita belum sampai ke klarifikasi. Langkah kita baru sebatas mengumpulkan informasi terkait hal tersebut,” terang David Budianto, anggota Bawaslu Jombang, kemarin (18/2). Sejauh ini lanjut David, pihaknya sudah menggali informasi dari sejumlah pihak. Mulai dari unsur pemerintah desa termasuk juga dari unsur parpol.

”Informasi sudah kita dapatkan dari kepala desa, sekretaris desa, kasi pembangunan dan dari parpol, ada Pak Minardi (anggota DPRD Jombang selaku pengusul proposal pembangunan gapura ke Pemkab Jombang) dan Gus Sentot (Syarif Hidayatullah, selaku ketua DPC Partai Demokrat Jombang),” bebernya.

Selain informasi tersebut, pihaknya menyebut masih ada beberapa pihak yang diharapkan bisa memberikan informasi lebih lanjut perihal polemik pembangunan gapura yang dibubuhi logo salah satu parpol.

”Ada beberapa pihak yang belum kita mintai informasi, seperti pekerja yang membangun gapura. Informasi yang terkumpul akan kita putuskan menjadi temuan pelanggaran atau tidak,” singkatnya.

Sebelumnya, Bawaslu Jombang mengaku segera menindaklanjuti terkait keberadaan logo partai  di gapura desa yang pembangunannya didanai APBD Kabupaten Jombang 2018. Bawaslu akan meminta saran kepada Bawaslu Provinsi Jatim untuk menentukan sikap.

Secara khusus  pemasangan logo partai di sebuah bangunan/fasilitas negara tidak diperbolehkan. Hanya pihaknya belum berani menyatakan hal tersebut masuk pelanggaran apa tidak sebelum melakukan kajian dari laporan tersebut.

”Dalam UU 7/2017 pasal 280 memang disebutkan, untuk kegiatan kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara. Nah, di sini kami belum bisa memastikan ini masuk kegiatan kampanye apa bukan. Karena unsur-unsurnya harus dikaji,” beber dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:16:49 +0700
<![CDATA[Eks Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang Mangkrak]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120220/eks-kantor-dinas-ketahanan-pangan-kabupaten-jombang-mangkrak https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120220/eks-kantor-dinas-ketahanan-pangan-kabupaten-jombang-mangkrak

JOMBANG – Menyusul adanya merger, dua bekas kantor organisasi perangkat daerah (OPD) kondisinya tak terpakai lagi. Salah satunya, eks kantor Dinas Ketahanan]]>

JOMBANG – Menyusul adanya merger, dua bekas kantor organisasi perangkat daerah (OPD) kondisinya tak terpakai lagi. Salah satunya, eks kantor Dinas Ketahanan Pangan di Jalan Gatot Subroto. Dinas Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Perikanan, kini menempati kantor di Jalan Soekarno Hatta.

Pantauan kemarin (18/2), tak ada aktivitas apapun di kantor berwarna putih itu. Plakat dinas ketahanan pangan juga masih menempel seperti sebelumnya. Pintu pagar depan  digembok. Bendera merah putih yang ada juga terlihat sudah usang.

Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang Hartono mengakui, bekas kantor dinas ketahanan pangan tak difungsikan. “Jadi memang benar sekarang tidak ditempati, karena terakhir kemarin itu ada perubahan,” kata Hartono dikonfirmasi kemain (18/2).

Perubahan itu kata dia, yang semula kantor itu direncanakan akan dipergunakan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam perjalanannya,   tak jadi menempati ke bekas kantor dinas ketahanan pangan. “Dinas koperasi nanti pindah ke bekas kantor dinas perindustrian. Sekarang masih proses bersih-bersih,” imbuh dia.

Meski begitu menurut Hartono rencananya bekas kantor dinas ketahanan pangan akan tetap difungsikan. Sudah ada keputusan terkait siapa yang memakai kantor itu. “Jadi rencananya dipergunakan untuk organisasi masyarakat, semisal KNPI Jombang dan sebagainya yang kemarin belum punya kantor dan sudah mengajukan permohonan ke pemkab,” jelas dia.

Diakui jika kantor itu tak dipakai sangat disayangkan. Karena melihat kondisinya masih layak dipergunakan. “Éman kalau tidak dipakai, makanya kemarin itu ada perubahan dan akan ditempati ormas. Kan hanya sekretariat saja, mereka pun tidak ngantor setiap hari,” urai Hartono.

Menurut Hartono beberapa OPD yang  direncanakan pindah, seperti dinas sosial, batal terlaksana. Sebab  dinas sosial  masih tetap menempati kantor lama di Jalan R. Wijaya. “Sementara dinas sosial masih sama, tidak jadi pindah. Hanya dinas koperasi yang nanti akan pindah ke bekas kantor dinas perindustrian (jalan Gus Dur),” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:13:42 +0700
<![CDATA[Bahan Baku Mahal, Harga Jual Sapu Rakitan Warga Sumobito Tidak Berubah]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120219/bahan-baku-mahal-harga-jual-sapu-rakitan-warga-sumobito-tidak-berubah https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/19/120219/bahan-baku-mahal-harga-jual-sapu-rakitan-warga-sumobito-tidak-berubah

JOMBANG – Belum banyak yang tahu, sapu ijuk yang biasa dipakai di rumah-rumah ternyata dirakit warga Jombang. Tepatnya di Dusun Kedung Urip, Desa Brudu]]>

JOMBANG – Belum banyak yang tahu, sapu ijuk yang biasa dipakai di rumah-rumah ternyata dirakit warga Jombang. Tepatnya di Dusun Kedung Urip, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

Disebut dirakit, karena hampir semua bahan baku didatangkan dari luar Jombang. Misalnya, bahan ijuk dari Jawa Barat dan gagang sapu didatangkan dari Banyuwangi

“Sudah lama saya bikin sapu ijuk ini. Untuk bahan baku kita tetap mendatangkan dari luar kota, karena kami tidak bisa membuatnya sendiri,” kata Paidi, salah satu salah satu perajin sapu di Desa Brudu, Kecamatan Sumobito.

Paidi mengatakan jika sapunya sudah cukup dikenal orang, ia mulai memproduksi sejak 1990 lalu. Saat itu bahan baku masih sangat murah, saat ini naik hingga belasan kali lipat dibandingkan harga saat ia pertama kali memproduksi sapu.

Kenaikan bahan baku ternyata tidak bisa mengangkat harga jual sapu terlalu tinggi. Sehingga ia harus berkreasi agar sapu yang ia buat tetap terjual dengan harga yang sesuai dan tidak rugi. Ia juga tidak menampik jika mencampurkan bahan kualitas super dengan kualitas dibawahnya.

“Saya tidak munafik dan saya sadar jika bahan-bahan yang saya buat kadang-kadang saya campur, karena jika menggunakan seluruhnya kualitas super maka akan rugi. Saya yakin semua produsen sapu seperti saya juga melakukan hal yang sama, karena bahan baku yang semakin naik sedangkan harga jual yang tidak bisa naik terlalu tajam,” tambahnya.

Meski begitu ia tetap memperhatikan kualitas, jika ada pelanggan yang memesan kualitas super dengan harga yang sesuai maka ia akan buatkan. Tapi rata-rata pelanggan menginginkan harga barang yang cukup murah dengan kualitas yang tinggi.

Sehingga itu menyulitkannya untuk menggunakan seluruh bahan super untuk harga jual yang murah. Ia menggunakan perbandingan satu banding dua, sehingga tidak begitu mempengaruhi kualitas sapu yang ia buat. Ia tetap bisa meraup untung tapi ia juga bisa memuaskan pelanggan.

Serabut sapu ia dapatkan dari Jawa Barat, sedangkan kayu atau gagang sapu ia dapatkan dari Banyuwangi. Sedangkan plastik penjepit sapu atau ia biasa menyebutnya lakop ia dapatkan dari salah satu pabrik yang ada di Surabaya.

Dulu satu kilo ijuk masih seharga seharga Rp 400 dan Rp 1.800 sudah bisa mendapatkan kualitas super. Sedangkan saat ini untuk kualitas paling murah satu kilo sudah naik menjadi Rp 5.000 sedangkan untuk kualitas super hingga Rp 35 ribu.

Satu kilo serabut sapu hanya di bisa dipakai untuk 3 sampai 4 buah sapu saja. Sedangkan ia menjual sabu paling mahal Rp 15 ribu dan paling murah Rp 6.000 saat ini.

“Jika saya menggunakan bahan yang 35 ribu sekilo untuk tiga sapu dengan kualitas super semua dan dijual 15 ribu maka  saya rugi. Belum biaya gagang sapu dan juga penjepit sapu, jika dinaikkan harga di atas 15 ribu sudah jarang peminatnya sehingga mau tidak mau saya juga mencampurkannya asal perbandingannya dua banding satu dengan kualitas dibawahnya,” jelasnya.

Ia memproduksi sapu  sejak 1990, sebelumnya selama 12 tahun  bekerja di salah satu pabrik sapu yang ada di Surabaya. Setelah tahu cara pembuatan, ia kemudian merintis sendiri dengan ilmu yang ia dapatkan dari tempat kerja yang lama.

Menjadi seorang perajin sapu bukan hal yang mudah mencari pasar untuk menjual sapu-sapunya. Beberapa kali ia ditolak ditolak karena kualitas yang masih diragukan. Ia masuk dari toko ke toko dan dari  pasar ke pasar yang lain menggunakan sepeda ontel.

Saat itu sapunya masih bentuk sangat tradisional dengan penjepit berbahan kayu, berbeda saat ini yang sudah menggunakan bahan plastik. Bahkan puluhan juta rupiah modalnya juga sering tak kembali saat berurusan dengan agen-agen ruwet.

Meski begitu ia tetap menekuni usahanya ini, hingga sekarang bisa memiliki lima karyawan yang membantunya membuat sapu. Satu karyawan sehari bisa membuat 100 sapu. Untuk pemasarannya kini sudah ke seluruh Jatim, Nusa Tenggara Barat, Makassar, dan Bali. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Tue, 19 Feb 2019 10:10:30 +0700
<![CDATA[Waktu Tunggu Haji Semakin Lama, Daftar Sekarang Bisa Berangkat 2044]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120031/waktu-tunggu-haji-semakin-lama-daftar-sekarang-bisa-berangkat-2044 https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120031/waktu-tunggu-haji-semakin-lama-daftar-sekarang-bisa-berangkat-2044

JOMBANG – Para calon jamaah haji yang sudah mendaftar dan menunggu waktu keberangkatan harus bersabar. Sebab, waktu tunggu keberangkatan haji makin tahun makin]]>

JOMBANG – Para calon jamaah haji yang sudah mendaftar dan menunggu waktu keberangkatan harus bersabar. Sebab, waktu tunggu keberangkatan haji makin tahun makin lama. Jika calon jamaah daftar tahun ini, sesuai jadwal mereka harus menunggu 25 tahun lagi atau berangkat pada 2044.

Kasi Haji Kemenag Jombang Emy Chulaimi mengatakan, CJH yang daftar tahun ini akan diperkirakan berangkat 2044 mendatang. ”Perkiraannya seperti itu, waktu tunggu sekitar 25 tahun,” ujar dia kemarin (17/2).

Dia menambahkan, penentuan waktu keberangkatan itu berdasarkan kuota porsi haji nasional dibagi provinsi se-Indonesia, kemudian kuota porsi haji provinsi dibagi kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Nomor porsi akan didapatkan calon jamaah haji saat mendaftar pada jam dinas kerja dan tertera dalam bukti setoran. ”Seseorang bisa mendapatkan nomor porsi haji bila telah memenuhi persyaratan pendaftaran haji baik keuangan, syarat administrasi dan syarat lainnya,” tambah dia memerinci.

Dia menguraikan, pada 2018 lalu jumlah pendaftar haji reguler di Kemenag Jombang mencapai 4.598 orang. Sedangkan, mulai Januari hingga per 15 Februari kemarin sudah ada sekitar 593 orang. Setiap harinya jumlah tersebut akan terus bertambah.

”Kami membuka pelayanan setiap hari pada saat jam dinas kerja,” beber dia. Untuk haji tahun ini yang berangkat ke tana suci Makkah sekitar 998 orang ditambah 32 jamaah masuk daftar cadangan. Jumlahnya memang menurun dibanding 2018 lalu sebanyak 1.117 jamaah.

”Untuk tahun ini, mereka akan berangkat pada awal Juli nanti. 6 Juli akan masuk asrama haji Sukolilo dan mulai pemberangkatan dari tanah air ke Madinah pada 7 Juli,” pungkas Emy. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:40:59 +0700
<![CDATA[Rawan Dimainkan, Dewan Minta Kios Minha Prioritas Pedagang Lokal]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120030/rawan-dimainkan-dewan-minta-kios-minha-prioritas-pedagang-lokal https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120030/rawan-dimainkan-dewan-minta-kios-minha-prioritas-pedagang-lokal

JOMBANG - Belum jelasnya siapa yang bakal menempati kios baru yang dibangun di komplek makam Gus Dur mendapat perhatian dari kalangan anggota DPRD.]]>

JOMBANG - Belum jelasnya siapa yang bakal menempati kios baru yang dibangun di komplek makam Gus Dur mendapat perhatian dari kalangan anggota DPRD. Ketua Komisi D Syarif Hidayatulah berharap segera ada kejelasan kios baru maupun Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asyari (Minha) sendiri.

”Khusus untuk kios di kompleks Minha, memang rawan dimainkan. Sedangkan untuk museum, masih belum jelas nasibnya seperti apa, apakah dikelola Pemerintah Pusat ataukah Pemkab ataukan kerja saja pengelolaan,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Dikatakannya, karena pemkab juga masih belum siap untuk menangani Minha, dirinya juga akan berkoordinasi dengan pemkab terkait permasalahan kios juga. ”Kalau kios nanti akan dikelola Pemkab Jombang. Hanya penataan dan peruntukannya bagi siapa, ini harus benar-benar transfaran,” ujarnya.

Jangan sampai, ujar Syarif, ada permainan dalam peruntukan kios. Misalnya, ada oknum orang Dinas Perkim yang memainkan pembagian kios. “Itu nanti, kalau ada oknum yang bermain-main di kios, pasti akan ketahuan. Misalnya, ada pedagang dari luar yang tiba-tiba bisa menempati kios,” urainya lagi.

Syarif berharap, siapa saja yang akan mengelola kios tersebut, pedagang setempat yang lama harus benar-benar diutamakan. Jangan sampai, pedagang baru yang justru akan mendapat tempat.

”Apabila itu sampai terjadi, pastinya akan timbul kegaduhan. Kami memang berharap pedagang sekitar yang sudah berjualan lama diprioritaskan,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan, untuk pihak terkait maupun media bisa mengawal pengisian kios tersebut. “Akan kami kawal. Kalau ada permainan, pasti akan ketahuan, dan ini sangat riskan,” urainya lagi.

Pria yang kerap disapa Gus Sentot ini juga menambahkan, apabila diisi dengan pedagang sekitar, diharapkan perekonomian masyarakat sekitar juga akan membaik lagi. ”Kalau diisi pedagang sekitar pastinya perekonomian masyarakat sekitar juga akan semakin bagus,” pungkasnya.

Untuk itu, dirinya juga mendesak Pemkab segera berkooridnasi dengan Pemerintah Pusat untuk segera mendapatkan kepastian. ”Ya kami juga berharap segera ada kejelasan dari Minha maupun kiosnya,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:38:23 +0700
<![CDATA[Pemkab Janji Perbaiki Dam Ambrol di Nglebak Bareng Tahun Ini]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120029/pemkab-janji-perbaiki-dam-ambrol-di-nglebak-bareng-tahun-ini https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120029/pemkab-janji-perbaiki-dam-ambrol-di-nglebak-bareng-tahun-ini

JOMBANG – Kondisi dam yang ambrol di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang hingga kini belum tersentuh perbaikan. Dam yang terletak di sebelah]]>

JOMBANG – Kondisi dam yang ambrol di Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang hingga kini belum tersentuh perbaikan. Dam yang terletak di sebelah tambang galian ini sudah rusak sekitar lima tahunan.

Pemkab berencana akan melakukan perbaikan tahun ini. Pantauan di lokasi kemarin (17/2), kerusakan terjadi pada bagian sebelah kanan dam. Kondisinya ambrol cukup parah. ”Rusaknya sudah lama mas, sekitar lima tahunan,” ujar Kasiono, 36 warga di lokasi.

Namun sayangnya, pemerintah kurang tanggap. Sebab hingga kini belum diperbaiki. ”Mungkin menunggu ambruk semua baru diperbaiki,” pungkasnya sembari berlalu.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kabid SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Imam Bustomi menjelaskan, kondisi dam yang rusak di Desa Nglebak bakal segera ditangani. Pemkab sudah mengalokasikan sekitar Rp 300 juta.

”Saya lupa anggaran persisnya, kalau tidak 300 ya 400 juta,” ungkap dia. Imam memastikan, dam yang rusak tersebut diperbaiki tahun ini. Sebab, pihaknya sudah mengusulkan pada program di APBD 2018.

Sejauh ini, lanjut Imam memang pengerjaan belum dimulai lantaran proses lelang belum dimulai. ”Kita menunggu proses lelang dulu. Insyaallah Maret nanti mulai,” tandasnya.

Ditanya soal kerusakan, Imam mengaku ada bagian ambrol pada sayap kanan bawah. Rusaknya sejak bertahun-tahun lalu akibat diterjang banjir yang terjadi di sungai setempat. ”Kalau surveinya sudah kita lakukan tahun lalu. Insyaallah segera kita tangani,” beber dia.

Di Kecamatan Bareng sendiri, kata Imam, ada beberapa perbaikan dam ambrol. Misalnya dam di Desa Banjarsari yang dianggarkan Rp 900 juta dan juga dam di dusun Sumberdadi Desa Ngampungan sekitar Rp 600 juta.

”Insyaallah ada tiga di Kecamatan Bareng, lainnya memang anggaran lebih besar karena kerusakannya lebih parah dibandingkan dam di Desa Nglebak,” papar dia.

Semua dam yang rusak tersebut, bakal ditangani bersamaan setelah proses lelang. Jika proses lelang berjalan sesuai jadwal, maka pengerjaan bisa mulai paling cepat pada akhir April atau awal Mei. ”Semua prosesnya lelangnya dimulai Maret nanti,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:35:41 +0700
<![CDATA[Pemberlakuan Tarif Sering Tak Sama, Parkir RSUD Jombang Rawan Pungli]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120019/pemberlakuan-tarif-sering-tak-sama-parkir-rsud-jombang-rawan-pungli https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120019/pemberlakuan-tarif-sering-tak-sama-parkir-rsud-jombang-rawan-pungli

JOMBANG - Carut-marutnya pengelolaan parkir di RSUD Jombang juga tak hanya seputar lahan yang sempit dan andalalin saja. Hasil investigasi Jawa Pos Radar]]>

JOMBANG - Carut-marutnya pengelolaan parkir di RSUD Jombang juga tak hanya seputar lahan yang sempit dan andalalin saja. Hasil investigasi Jawa Pos Radar Jombang beberapa hari lalu, ditemukan jika biaya parkir kadang tak sesuai tarif yang sudah ditentukan.

Misalnya, untuk roda dua ditarik Rp 2000, padahal harusnya bayar Rp 1 ribu. Kondisi ini diakui sejumlah pasien saat memarkir kendaraan mereka di bagian parkir sebelah belakang (timur) di Jalan Adityawarman. Di bagian lokasi parkir, tertera dengan jelas jika tarif untuk R2 Rp 1000.

”Ditarik 2000 mas tadi, dan ini sudah sering kok. Saya selalu bayar 2000 saat parkir di situ,” ujar I salah seorang pasien yang enggan disebutkan namanya Jumat ditemui (15/2) lalu.

Dia mengaku, kadang ia merasa geregetan. Sebab, biayanya tak sesuai dengan tarifnya. Namun terkadang juga, lanjut perempuan asli Jombang kota ini, tarifnya sama. Artinya, pungli tersebut hanya dilakukan sejumlah oknum yang bertugas. ”Tidak semua juga, ada yang jujur. Kalau saya ngasih 2000 diberi kembalian,” jelas dia.

Apalagi yang bikin aneh, setiap kendaraan yang keluar, pembayaran tidak melalui loket parkir yang terdapat palang pintu. Namun melalui petugas dengan memberikan biaya parkir langsung. ”Iya, itu palang pintu sering mati. Tidak berfungsi,” beber dia.

Di hari berbeda, Jawa Pos Radar Jombang sendiri melakukan penelusuran. Dan hasilnya sesuai apa yang dikeluhkan banyak pengunjung. Palang pintu berwarna putih-merah tersebut tidak berfungsi optimal. Sehingga pengunjung diminta lewat samping menerobos palang pintu. Selain itu, biaya parkir juga dikenakan Rp 2000.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran membantah jika ada pungli di RSUD Jombang. Pihaknya mengaku sering melakukan sidak untuk mengontrol sejumlah fasilitas di RSUD Jombang termasuk parkir.

”Jadi biaya parkir itu sesuai dengan tarif yang sudah ada. untuk sepeda ontel 500, kendaraan roda dua 1000 dan mobil 3000,” ujar dia kemarin (17/2).

Ditanya mengenai palang pintu parkir yang rusak. Pudji mengaku akan segera memperbaiki. ”Masih berfungsi, optimal. Di situ ada petugas yang jaga, namun jika memang rusak ya nanti akan segera kami perbaiki,” tambah Puji.

Dia juga menegaskan, setiap kendaraan yang keluar harus melewati palang pintu dan membayar biaya parkir di situ. ”Bukan melewati petugas di parkir, tapi melewati loket yang kita sediakan,” terangnya.

Ia menegaskan agar masyarakat menolak jika ditarik tidak sesuai tarif. ”Jika ditarik melebihi tarif, jangan mau. Tidak apa-apa laporkan saja, karena itu bagian dari penyeleweangan dan itu harus kita lakukan pembinaan,” papar dia.

Dikatakan, masyarakat berhak komplain, dia berdalih jika managemen RSUD selama ini terbuka dan ramah masyarakat. Jika ada indikasi pungli masyarakat diminta melapor. ”Kami minta mayarakat untuk melapor, bisa dilaporkan ke kami asalkan ada bukti,” terang dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:15:10 +0700
<![CDATA[Pasar Bhayangkara; Jual Kebutuhan Sandang, Jadi Malioboronya Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120017/pasar-bhayangkara-jual-kebutuhan-sandang-jadi-malioboronya-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120017/pasar-bhayangkara-jual-kebutuhan-sandang-jadi-malioboronya-jombang

JOMBANG – Dengan segala keterbatasannya, pasar ini masih bertahan hidup. Populer dengan sebutan pasar Senggol Bhayangkara, hampir seluruh masyarakat Jombang tak]]>

JOMBANG – Dengan segala keterbatasannya, pasar ini masih bertahan hidup. Populer dengan sebutan pasar Senggol Bhayangkara, hampir seluruh masyarakat Jombang tak asing dengan pasar ini.

Berlokasi di RT 10 RW 3 Dusun Sambong Duran Desa/Kecamatan/Kabupaten Jombang, pasar ini berbentuk lapak-lapak pedagang yang berjajar di bahu kanan dan kiri sebuah gang kecil bernama Jalan Melati sepanjang 200 meter.

Gang ini menghubungkan Jalan Seroja dan Jalan Ahmad Yani. Lokasinya sekitar 300 meter di barat Ringin Contong Jombang. Dari depan, pasar ini tampak sangat mencolok dan khas. Tas ransel hingga tas pinggang, dompet, baju hingga topi semua dijajakan pedagang di pasar ini.

Bergelantungan memenuhi lapak-lapak yang terbuat dari kayu dan seng. Pembeli dan pengguna jalan yang lewat pun nampak harus bergantian jalan lantara sempitnya jalan.

Di atas jalan ini, pedagang seringkali menambahinya dengan terpal hingga jaring, hal ini dilakukan untuk mengurangi efek panas di siang hari, juga menghalau kucuran air saat hujan datang. Maklum, kondisi jalan yang dibangun dengan aspal seadanya membuat kondisinya akan dipastikan becek setiap kali hujan datang.

Meski denga fasilitas jalan yang minim bahkan nyaris hancur, pasar ini nyatanya telah hidup sejak 33 tahun lalu. Ya, menurut salah satu pedagang asli yang masih tersisa, pasar ini awalnya adalah tempat relokasi PKL.

“Mulai ada itu tahun 1986, waktu itu bupatinya Pak Noeroel Koesmin. Kita yang awalnya ngemper di depan-depan toko sepanjang Jalan A Yani itu akhirnya diminta pindah ke sini, dan Alhamdulillah awet ini sampai sekarang,” ucap Muhammad Bahri, 59 salah satu pedagang.

Hingga kini, menurutnya ada sekitar 77 orang yang menempati seluruh lapak di jalan ini. Namun, hanya dua lapak saja yang merupakan pedagang asli sejak pasar ini ada. “Tinggal saya sama pak Subagyo ini yang sejak awal. Lainnya ada yang penerus, ada yang ngontrak, ada juga yang pindahan dari pasar legi,” imbuh pria yang berjualan pakaian ini.

Bertahan hingga kini, menurut Bahri hal ini tak lepas dari ciri khas utama di pasar ini. yakni harga barang yang sangat murah dengan kualitas dan bentukan yang tak jauh berbeda dengan barang yang tengah trend.

“Di sini pangsa pasarnya kan memang kelas menengah ke bawah, jadi harganya juga murah. Tapi kualitasnya juga lumayan kok. Malioboronya Jombang lah istilahnya ini,” lanjutnya.

Namun, anda harus bersiap untuk perang saat berburu pakaian di lokasi ini. Ya, Pasar Bhayangkara juga terkenal dengan pola tawar-menawarnya yang cukup unik. Sehingga jika memiliki kemampuan menawar lebih baik, akan mendapatkan harga murah di pasar ini. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:13:08 +0700
<![CDATA[Panen Melimpah di Puncak Musim, Harga Durian Wonosalam Tetap Mahal]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120012/panen-melimpah-di-puncak-musim-harga-durian-wonosalam-tetap-mahal https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120012/panen-melimpah-di-puncak-musim-harga-durian-wonosalam-tetap-mahal

JOMBANG - Musim durian tahun ini cukup dirasakan petani durian di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Hasil panen cukup melimpah, namun harga relatif]]>

JOMBANG - Musim  durian tahun ini cukup dirasakan petani durian di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Hasil panen cukup melimpah, namun harga relatif tetap mahal, apalagi durian jenis bido.

Manisnya harga buah durian ini dirasakan Sampiyo, salah satu petani durian asal Dusun Sumber, Desa/Kecamatan Wonosalam. Saat ditemui Jawa Pos Radar Jombang, Sampiyo sedang bersiap menuju kebun miliknya. Dengan membawa pisau dan karung, langkah kaki Sampiyo langsung menuju puluhan pohon durian miliknya.

Tak membuang waktu, Sampiyo langsung menuju salah satu pohon durian yang  berbuah sangat lebat. Satu per satu durian diambil dari tali rafia yang diikatkan ke batang pohon agar durian tidak jatuh. Dengan jeli, Sampiyo tahu mana durian yang sudah matang dan belum.

”Memang untuk bulan-bulan ini sudah memasuki musim durian,” ujarnya sambil memilih durian yang matang. Durian yang sudah matang tersebut langsung dimasukan ke dalam karung yang sudah disiapkannya. Setelah durian terkumpul dan dimasukan ke dalam karung, lantas dirinya langsung membawa pulang.

”Ini nanti sudah ada yang mengambil, kadang-kadang saya juga jual sendiri. Karena saya juga sudah punya langgan sendiri,” ungkapnya. Sampiyo mengaku, pada musim durian ini  sudah meraup untuk puluhan juta rupiah. Bagaimana tidak, pohon durian yang baru ditamannya kurang lebih lima tahun yang lalu berbuah sangat banyak.

”Saya setiap dua hari panennya, bisa menghasilkan 300 buah dari 15 pohon,” ungkapnya. Di kebunnya cukup banyak jenis durian. Mulai dari durian lokal, simas dan durian yang paling diburu yakni durian bido karena memiliki rasa manis pahit, daging yang tebal dan pulen.

”Memang yang paling diburu durian bido, karena ada ciri khas sendiri. Sehingga kebanyakan masyarakat suka dengan durian bido,” katanya. Untuk bisa menikmati durian Wonosalam, para penikmat durian harus menyiapkan uang antara Rp 25 ribu sampai Rp 50 ribu per buah untuk jenis local, dan Rp 60 ribu sampai Rp 150 ribu perbuah untuk jenis bido.

Tidak hanya penikmat dari Kabupaten Jombang saja, para pemburu durian dari luar Jombang juga banyak yang berburu durian khas Wonosalam ini. Terbukti dengan, banyaknya kendaraan plat luar Jombang lalu lalang. ”Pembeli memang banyak juga yang dari Mojokerto, Surabaya dan Gresik,” ungkapnya.

Seperti Agus salah satunya, pria asal Surabaya tersebut rela jauh-jauh menuju Wonosalam hanya ingin mencicipi nikmatnya durian bido. ”Memang saya kalau musim durian  suka ke Wonosalam, sembari mengisi liburan dengan keluarga juga. Disini suasananya sejuk,” katanya.

Tidak hanya langsung memakan secara langsung buah durian tersebut. Dirinya juga suka dengan olahan durian seperti ketan durian. ”Ketan durian di Wonosalam juga sangat enak, kami selalu membelinya,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:09:44 +0700
<![CDATA[Meski Nama Jalan Berubah, Sebutan Pasar Bhayangkara Tak Tergantikan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120009/meski-nama-jalan-berubah-sebutan-pasar-bhayangkara-tak-tergantikan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120009/meski-nama-jalan-berubah-sebutan-pasar-bhayangkara-tak-tergantikan

JOMBANG - Meski lokasinya di jalan Melati, pasar ini lebih terkenal sebagai Pasar Senggol atau Pasar Bhayangkara. Hal ini ternyata tak lepas dari bentuk pasar]]>

JOMBANG - Meski lokasinya di jalan Melati, pasar ini lebih terkenal sebagai Pasar Senggol atau Pasar Bhayangkara. Hal ini ternyata tak lepas dari bentuk pasar hingga faktor sejarah pasar ini. Perubahan zaman tak mampu merubah namanya pula.

Dinamai pasar senggol, lantaran kondisi pasar ini yang cukup sempit. Jalan di tengah pasar ini hanya bisa  dilintasi dua motor jika bersimpangan. Bahkan di waktu-waktu tertentu, jalan untuk motor ini ditutup sepenuhnya lantaran kondisi pasar yang dipenuhi penjalan kaki.

“Kalau sudah mau Idul Fitri biasanya, itu penuh di sini, jalannya juga senggol-senggolan pembelinya karena saking penuhnya. Makanya namanya pasar senggol itu,” terang Muhammad Bari, 59 salah satu pedagang.

Sementara nama Bhyangkara sendiri melekat pada pasar ini lantaran di masa awal pembentukannya, lokasi pasar ini bernama Jalan Bhayangkara. Dulu, kompleks asrama polisi hingga kantor Satlantas Polres Jombang juga pernah berada tak jauh dari pasar ini.

“Dulu namanya jalannya ini kan Jalan Bhayangkara memang, sebelah barat lapak itu dulu kan asrama polisi. Ada kantor satlantas juga. Diganti Jalan Melati ini baru-baru saja, karena itu namanya memang lekat Bhayangkaranya,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:05:28 +0700
<![CDATA[Longsoran Bertambah, Tanggul Sungai Gunting Mojoagung Semakin Kritis]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120007/longsoran-bertambah-tanggul-sungai-gunting-mojoagung-semakin-kritis https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120007/longsoran-bertambah-tanggul-sungai-gunting-mojoagung-semakin-kritis

JOMBANG - Kerusakan tanggul Sungai Gunting di Mojoagung kian meluas. Salah satunya di Dusun/Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, hingga sekarang terdapat kerusakan]]>

JOMBANG - Kerusakan tanggul Sungai Gunting di Mojoagung kian meluas. Salah satunya di Dusun/Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, hingga sekarang terdapat kerusakan di empat titik. Masing-masing dekat permukiman warga dan makam dusun setempat.

Satu di antaranya yakni dekat permukiman. M.Hendrik salah seorang warga menuturkan, longsornya tanah tanggul itu baru saja terjadi. Meski sebelumnya sudah rusak, namun  longsor tambahan itu membuat kerusakan terlihat jelas.

“Sampai pohon ini kelihatan akarnya, karena sebagian tanah longsor,” kata Hendrik. Akar pohon yang berdiri itu tidak seluruhnya berdiri di menancap ke tanah. Sisanya di tebing sungai. “Sudah begini rusaknya masak mau dibiarkan terus,” imbuh dia.

Lokasi lainnya menurut Hendrik juga sama, bahkan lebih parah. Sebab tanggul hampir habis hingga mengenai dapu warga. “Sudah tidak ada tanggulnya belakang rumah langsung sungai, karena dulu tidak langsung diperbaiki,” tutur Hendrik.

Dikhawatirkan jika nanti tak segera ditangani, kerusakan akan melebar dan semakin luas. Mengingat untuk saat ini musim hujan. “Mestinya kemarau itu diperbaiki, kalau toh sekarang apa tidak berbaha. Karena airnya deras begini,” pungkas Hendrik. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 11:00:35 +0700
<![CDATA[Jumlah Logistik Surat Suara Terbatas, Layanan Pindah Coblos Ditutup]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120005/jumlah-logistik-surat-suara-terbatas-layanan-pindah-coblos-ditutup https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120005/jumlah-logistik-surat-suara-terbatas-layanan-pindah-coblos-ditutup

JOMBANG – Layanan mengurus form A5 bagi warga yang ingin pindah tempat coblos ditutup pukul 16.00 WIB kemarin (17/2). Ini setelah jumlah logistik surat suara]]>

JOMBANG – Layanan mengurus form A5 bagi warga yang ingin pindah tempat coblos ditutup pukul 16.00 WIB kemarin (17/2). Ini setelah jumlah logistik surat suara di masing masing TPS terbatas.

Namun bagi warga yang ingin tetap mengurus masih dilayani di tingkat PPS maupun KPU, hanya saja tak ada jaminan mereka dapat surat suara pada hari pelaksanaan coblosan.

Anggota KPU Burhan Abadi menjelaskan, dibatasinya waktu pelayanan pindah coblos agar KPU bisa menghitung estimasi kebutuhan surat suara per TPS. ”Benar, kalau tidak kita batasi nanti akan menyulitkan kita. Dalam artian pengelolaan jumlah surat suara dan jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS,” ujar dia.

Jauh-jauh hari sebelumnya, pihaknya sudah melakukan upaya dengan mengajak masyarakat segera mengurus form A5 untuk mengurus surat pindah pemilih. Mulai melakukan sosialisasi dengan beberapa kelompok/organisasi hingga menempelkan beberapa imbauan.

”Mulai dari pondok hingga beberapa kelompok lain,” jelas dia. Diketahui, dari kelompok basis pemilih santri ternyata cukup diminati. Hingga kemarin ada  ratusan santri yang tercatat ingin mencoblos di Jombang. ”Kami menghitung ada ratusan santri yang datang ke kita mengurus surat pindah pemilih,” tandasnya.

Lantas bagaimana dengan para pemilih yang belum bersekempatan mengurus surat pindah coblos? Apakah mereka akan kehilangan hak pilihnya? Burhan menegaskan, pihaknya akan berupaya sebisa mungkin hak pemilih terlayani.

”Meskipun secara jadwal sudah kita tutup. Namun mereka tetap kita layani. Dan kita akan berupaya sebisa mungkin bisa agar mereka bisa mencoblos,” terangnya.

Dikatakan, jumlah surat suara adalah 1.023.910 lembar. Jumlah tersebut, dihitung berdasarkan jumlah DPT ditambah dua persen pemilih di TPS. Bila ada tambahan pemilih di luar itu, maka KPU akan menghitung berdasarkan kecukupan.

”Oleh sebab itu kita jauh jauh hari sudah mengimbau pemilih agar mengurus form A5 bagi yang ingin pindah tempat coblos,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 10:57:15 +0700
<![CDATA[IDI dan DPRD Dukung Pemkab Jombang Bangun RSUD Baru]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120004/idi-dan-dprd-dukung-pemkab-jombang-bangun-rsud-baru https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120004/idi-dan-dprd-dukung-pemkab-jombang-bangun-rsud-baru

JOMBANG – Dorongan sejumlah kalangan agar Pemkab Jombang mulai mempertimbangan kebijakan membangun RSUD baru, mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI)]]>

JOMBANG – Dorongan sejumlah kalangan agar Pemkab Jombang mulai mempertimbangan kebijakan membangun RSUD baru, mendapat dukungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jombang. Yang menilai ide, merelokasi atau membangun RSUD yang lebih representatif merupakan kebutuhan.

”Kalau kita ditanya pendapat, memang sebenarnya sangat perlu dipikirkan untuk melakukan suatu relokasi rumah sakit (RSUD Jombang). Tidak usah jauh-jauh kemana-mana, di Kecamatan Kota ini masih banyak lahan yang cukup luas. Mungkin milik pemkab yang cukup luas, sehingga bisa dipikirkan untuk membikin rumah sakit yang lebih representatif,” terang ketua IDI Jombang, dr Ahmad Iskandar Zulkarnain.

Menurutnya, untuk menilai rumah sakit sudah bisa memberikan pelayanan maksimal atau belum, salah satunya dilihat, sejauhmana menagemen rumah sakit mampu memenuhi fasilitas rumah sakit sesuai dengan standar yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan.

”Memang untuk RSUD Jombang sebagai RSUD tipe B, dari aspek sarana prasana, seperti gedung, tempat parkir meski saya tidak pernah menghitung, cuma kesan saya masih sangat kurang, tidak memadai,” bebernya sambil menyebut satuan lahan parkir rumah sakit sudah ada ketentuannya.

Sehingga lanjut Iskandar, dampaknya tentu berpengaruh ke pelayanan. ”Sisi kenyamanan, akses mobilitasi memang sangat kurang. Semakin kita ke dalam, kesan berjubel-jubel begitu terasa sekali. Mungkin itu pilihan yang terpaksa diambil, karena lahannya terlalu sempit, terlalu tidak memadai,” bebernya.

Faktor lain yang mendasari perlunya dipikirkan kebijakan membangun RSUD baru adalah soal beban kerja. ”Posisi RSUD  Jombang itu kan rumah sakit regional Jawa Timur bagian tengah, jadi pusat rujukan regional. Artinya, RSUD Jombang bukan hanya pasien dari Jombang saja, tapi juga mengampu pasien rujukan dari wilayah Nganjuk, Kediri, bahkan dari Batu, sehingga beban RSUD Jombang cukup besar,” bebernya.

Seiring laju pertumbuhan jumlah penduduk yang setiap tahun semakin bertambah, otomatis jumlah kunjungan ikut bertambah. Sementara menajemen RSUD mensikapi itu dengan cara misalnya mengembangkan gedung dan lahan parkir dengan konsep bertingkat.

”Problemnya, karena itu tidak dimulai dengan membuat suatu grand design sejak awal, akhirnya yang terjadi kesannya tumpuk-undhung, kesannya tambal sulam, yang muncul kesannya untel-untelan. Mungkin itu pilihan yang terpaksa diambil karena lahannya terlalu sempit, terlalu tidak memadai,” imbuhnya.

Melihat arah pengembangan RSUD Jombang sekarang ini, mengembangkan rumah sakit dengan konsep vertikal, tentu banyak hal yang perlu dipertimbangkan, khususnya untuk jangka panjang.

”Saya pikir, misalnya RSUD dikembangkan sebab lahannya terbatas, kecuali lahan pemda, dinkes, dispendukcapil itu diserahkan ke RSUD baru bisa. Kalau mengatasinya dengan menambah gedung bertingkat, saya kira kurang efektif,”  imbuhnya.

Dari pada seperti itu, menurutnya tidak ada salahnya Pemkab Jombang meniru konsep pengembangan RSUD Kertosono. ”RSUD Kertosono lama karena sangat berkembang, dia tetap memberikan pelayanan di situ, tapi dibangunkan rumah sakit baru. Begitu rumah sakit baru sudah siap baru boyongan,” tegasnya.

Senada, Ketua Komisi D DPRD Jombang juga memberikan arah dukungan terkait wacana relokasi RSUD Jombang. ”Kalau melihat kondisi RSUD sekarang ini, terkait kondisi gedung, persoalan lahan parkir memang perlu segera ada solusi. Terkait dengan wacana relokasi RSUD, hal itu patut dikaji dengan serius. Kami berharap pemkab lebih pro aktif menyikapi,” tegas Syarif Hidayatullah.

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, terkait dengan pengelolaan rumah sakit, sudah diatur secara detil dalam aturan perundang-undangan, mulai dari persyaratan teknis bangunan prasarana rumah sakit, pedoman pencahayaan di rumah sakit, pedoman penyelenggaraan fasilitas parkir, pedoman sarana prasarana rumah sakit kelas B, termasuk pedoman perencanaan kebutuhan SDM. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 10:50:07 +0700
<![CDATA[Dekat Wahana Bermain, Penempatan Smoke Shelter Dinilai Kurang Tepat]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120003/dekat-wahana-bermain-penempatan-smoke-shelter-dinilai-kurang-tepat https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120003/dekat-wahana-bermain-penempatan-smoke-shelter-dinilai-kurang-tepat

JOMBANG - Smoke shelter (tempat khusus untuk merokok) di Taman Kebonrojo Jombang, selain tak banyak manfaat, pemilihan lokasinya juga kurang tepat.]]>

JOMBANG - Smoke shelter (tempat khusus untuk merokok) di Taman Kebonrojo Jombang, selain tak banyak manfaat, pemilihan lokasinya juga kurang tepat.

Sebab letaknya berdekatan dengan ayunan anak-anak. Kondisi ini harus mendapat perhatian orang tua ketika momong anak mereka dekat smoke shelter. ”Iya memang letaknya berdekatan dengan ayunan,” ujar Ridwan pengunjung kemarin.

Tapi, kata pria asli Jombatan ini, smoke shelter tersebut selalu sepi, orang orang jarang menggunakan untuk tempat merokok. ”Orang orang kebanyakan yang merokok di luar ruangan itu. Supaya tetap bisa mengawasi,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 10:46:21 +0700
<![CDATA[Aspal Jalan Proyek Kementerian Senilai PUPR Rp 46 Miliar Rusak]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120002/aspal-jalan-proyek-kementerian-senilai-pupr-rp-46-miliar-rusak https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120002/aspal-jalan-proyek-kementerian-senilai-pupr-rp-46-miliar-rusak

JOMBANG – Kerusakan bangunan jalan nasional milik Kementerian PUPR di Peterongan tak saja menyasar bagian jalan cor. Kondisi jalan yang diaspal pun ternyata tak]]>

JOMBANG – Kerusakan bangunan jalan nasional milik Kementerian PUPR di Peterongan tak saja menyasar bagian jalan cor. Kondisi jalan yang diaspal pun ternyata tak bertahan lama. Meski baru selesai dua bulan, aspal terlihat rusak.

Seperti terlihat di Jalan Raya Kepuhkembeng, Kecamatan Peterongan sisi utara ini. Di depan sebuah rumah makan, kondisi aspal sudah bergeser dan menggelembung. Hingga sepanjang lima meter, aspal naik hingga nyaris menutupi separator jalan.

Kondisi ini disebut warga sudah berlangsung dalam satu bulan terakhir ini. Tanpa sebab yang jelas, aspal terlihat bergeser dan bentuknya terus memanjang.

“Awalnya cuma barat itu saja, kemudian muncul lagi agak ke timur dan bentuknya makin lama makin panjang itu,” ucap Anita, warga setempat.

Kondisi ini tentu saja dipertanyakan kualitas rekonstruksi jalan itu baru selesai dibangun Desember lalu bersamaan dengan pembangunan jalan cor di riuas sisi selatan. “Ya kalau dibilang belum ada dua bulan, kan pengaspalan itu terakhir sendiri, bahkan cornya sudah jadi aspalnya baru dikerjakan,” lanjutnya.

Warga pun menduga, kualitas pembangunan jalan kurang maksimal. Terlebih jika melihat kerusakan yang masih terus terulang. “Kalau rusak, jalan yang lama dulu juga memang sering bergeser begitu. Tapi kan namanya sudah dibagun ulang. Kalau masih sama saja, kita jadi bertanya kualitas pembangunannya,” imbuh wanita berkacamata ini.

Warga pun berharap ada perbaikan segera pada kerusakan itu. Terleih menurut warga, kondisi jalan yang tidak rata bakal sangat membahayakan pengendara. “Ya kami berharap ada perbaikan, biar tidak bertambah besar kerusakannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek rekonstruksi jalan nasional sisi Utara ini dibangun berbarengan dengan pembangunan jalan nasional dengan bentuk cor di sisi selatan.

Proyek pengerjaan Jalan Nasional ini adalah proyek milik Kementerian PUPR yang dilaksanakan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya. Menggunakan dana APBN 2018, proyek ini didanai Rp 46 miliar dari pagu anggaran Rp 66 miliar. Baru rampung dikerjakan Desember 2018. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 10:43:16 +0700
<![CDATA[Arena Judi Sabung Ayam di Rejosopinggir Tembelang Dibongkar Polisi]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120001/arena-judi-sabung-ayam-di-rejosopinggir-tembelang-dibongkar-polisi https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/18/120001/arena-judi-sabung-ayam-di-rejosopinggir-tembelang-dibongkar-polisi

JOMBANG - Sebuah arena judi sabung ayam di Dusun Kedunggalih, Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelang digerebek jajaran Mapolsek Tembelang Kamis (14/2) lalu.]]>

JOMBANG - Sebuah arena judi sabung ayam di Dusun Kedunggalih, Desa Rejosopinggir, Kecamatan Tembelang digerebek jajaran Mapolsek Tembelang Kamis (14/2) lalu.

Sayang, dari aksi penggerebekan siang hari sekitar pukul 11.00 ini, tidak ada satupun pelaku yang berhasil diamankan, lantaran terlebih dahulu kabur.

“Saat kita pendampingan distribusi BPNT (bantuan pangan non tunai). Dapat laporan, langsung kita cek lokasi ternyata lokasinya kosong. Informasi warga, lokasinya sering dijadikan ajang judi sabung ayam. Makanya kita bongkar,” terang Kapolsek Tembelang Kompol Ismono Hardi.

Tak ingin wilayahnya dijadikan ajang judi sabung ayam, petugas membongkar lokasi judi sabung ayam yang terletak di pinggir area persawahan tersebut.

Beberapa material bangunan seperti, terpal dan sejumlah material lainnya diamankan petugas ke Mapolsek Tembelang. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Mon, 18 Feb 2019 10:28:33 +0700
<![CDATA[Wakil Ketua DPRD Jombang Minardi Belum Penuhi Panggilan Bawaslu]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119891/wakil-ketua-dprd-jombang-minardi-belum-penuhi-panggilan-bawaslu https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119891/wakil-ketua-dprd-jombang-minardi-belum-penuhi-panggilan-bawaslu

JOMBANG – Terkait pembangunan gapura berlogo partai di Kecamatan Kesamben memasuki babak baru. Kemarin, Bawaslu Kabupaten Jombang memanggil Minardi, namun]]>

JOMBANG – Terkait pembangunan gapura berlogo partai di Kecamatan Kesamben memasuki babak baru. Kemarin, Bawaslu Kabupaten Jombang  memanggil Minardi, namun tidak datang. ”Memang kemarin kami memanggil pak Minardi untuk menggali informasi terkait gapura yang berlogo mirip partai,” ujar David Budianto, anggota Bawaslu Kabupaten Jombang.

Dikatakan, dalam pemanggilan pada hari Kamis (14/2) lalu, Minardi tidak bisa menghadiri lantaran beralasan ada acara. “Jadi kemarin Kamis itu tidak bisa hadir, akan tetapi dirinya akan hadir pada hari Jumat,” ungkapnya.

Namun,  lanjut David, Minardi kembali tidak menghadiri undangan tersebut, karena ada kegiatan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. ”Sebenarnya pak Minardi mau menghadiri, tapi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan,” ungkapnya.

Saat disinggung apakah ada penjadwalan ulang pemanggilan, David mengungkapkan, masih belum menjadwalkan ulang. Hanya saja, proses untuk mencari informasi ke pihak-pihak terkait tetap dilakukan. ”Sehingga kami akan  tetap melakukan investigasi dan mengumpulkan informasi ke pihak-pihak terkait,” tegasnya.

Sementara itu hingga berita ini ditulis, Minardi belum bisa dikonfirmasi terkait panggilan dari Bawaslu. Dihubungi melalui sambungan selulernya, hanya terdengar nada sambung masuk, tapi tidak diangkat. Begitu pula upaya melalui pesan WhatsApp belum ada balasan.

Sebelumnya, Minardi, kader Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD mengakui sebagai pengusul proposal pembangunan gapura ke Pemkab Jombang. Ia menyebut logo Partai Demokrat di gapura itu kreasi simpatisannya yang kebablasan.

Namun Minardi membantah pembangunan gapura dengan model, warna dan lambang yang identik dengan partainya itu atas saran dan desakannya. Ia mengaku hal itu adalah inisiatif kontraktor yang membangun gapura yang juga simpatisannya, untuk mengkreasikan bentuk bangunan.

“Jadi waktu itu teman-teman bilang, ini usulan kita. Jadi ya monggo dikreasikan seperti apa sehingga sampai jadinya seperti itu. Saya tidak mengarahkan, mereka kan bertanya ke saya apakah bagus jika dikasih logo, tapi kreasi seninya buatan teman-teman itu sendiri,” lanjutnya.

Kasus ini juga telah menjadi sorotan publik. Bahkan Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) menyebut, tindakan itu tak saja menyalahi aturan yang bisa dipidana, namun juga tindakan yang memalukan.

“Artinya ini uang APBD disusupi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini sudah pelanggaran, dan harus dipidana,” ujar Aan Anshori Aan juga melihat pembangunan itu berjalan  mundur ke era orde baru.

“Hanya dalam periode orde baru saja yang secara demonstratif melakukan hal itu. Dan ternyata hari ini model pembangunan seperti itu masih saja terjadi di Jombang. Tentu ini memalukan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Ia pun membaca, tindakan ini merupakan upaya sang pembawa proposal untuk menunjukkan dirinya kepada warga setempat perihal “jasa” yang telah dilakukannya. Namun tentu saja hal ini tak bisa dibenarkan dan dianggapnya sebagai tindakan gegabah dan ceroboh. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:46:37 +0700
<![CDATA[Tak Cuma di Kediri, Produksi Getuk Berbahan Pisang Juga Ada di Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119890/tak-cuma-di-kediri-produksi-getuk-berbahan-pisang-juga-ada-di-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119890/tak-cuma-di-kediri-produksi-getuk-berbahan-pisang-juga-ada-di-jombang

JOMBANG - Lebih dikenal sebagai jajanan khas Kediri, getuk pisang ternyata juga banyak diproduksi di Jombang. Salah satunya, di Dusun Dempok, Desa Sidomulyo]]>

JOMBANG - Lebih dikenal sebagai jajanan khas Kediri, getuk pisang ternyata juga banyak diproduksi di Jombang. Salah satunya, di Dusun Dempok, Desa Sidomulyo, Kecamatan Megaluh. Bahan pisang yang digunakan selalu raja nangka.

“Sebenarnya semua pisang bisa digunakan getuk, tapi hanya pisang raja nangka yang warnanya sangat pas bisa cokelat keunguan. Jika menggunakan pisang lain, harus menggunakan pewarna makanan dan itu kurang efektif,” kata Muhammad Atiq, salah satu pembuat getuk pisang di Sidomulyo.

Setiap pagi, ia selalu sibuk di dapur untuk memproduksi ratusan bungkus getuk pisang. Musim atau tidak musim hajatan, Atiq selalu ramai pesanan karena tidak hanya untuk hajatan, tapi juga dijual di pasar-pasar.

Getuk pisang ini memang menjadi salah satu jajanan primadona ala hajatan. Itu dikarenakan rasanya khas dan bentuknya yang unik. Tak heran, getuk pisang ini laris diburu masyarakat. Apalagi dibuat dari pisang murni tanpa campuran bahan kimia, getuk ini dinilai sehat dan aman dikonsumsi.

Berbeda dengan getuk pisang yang dijual pedagang asongan dengan ukuran besar. Atiq justru membuat getuk pisang dengan ukuran mini. Jenis ukuran kecil ini sesuai dengan ukuran yang paling banyak diminati masyarakat, sebagai hidangan acara hajatan.

Harganya murah, hanya Rp 1.000 perbiji. Dengan bentuk kecil dan harga cukup terjangkau, makanan ini sering  dipesan untuk  bingkisan  atau hanya sekedar oleh-oleh. Harga Rp 1.000 itu hanya varian, tidak semua dijual dengan harga Rp1.000. Bergantung ukuran dari pemesannya.

Jika menginginkan ukuran lebih besar otomatis harganya juga lebih mahal, paling mahal bisa sampai Rp 10.000 per biji. “Dulu saya malah jual 500, tapi menurut saya terlalu kecil. Jadi yang 500 sudah tidak membuat lagi, paling murah 1000 yang paling mahal 10.000. Karena yang 500 bungkusnya lama, isinya sedikit, butuh daun banyak,” katanya.

Ia menyebut, pisang raja nangka menjadi salah satu pisang yang pas untuk bahan utama getuk. Khusus untuk berbagi tips membuat getuk, pisang tidak diperkenankan harus matang sempurna.

Cukup setengah matang saja sudah bisa dipakai dan justru lebih bagus setengah matang. Kalau kurang matang rasanya akan sedikit masam, jika terlalu matang maka tidak bisa padat setelah digulung.

Pisang setengah matang raja nangka, lanjutnya, dikupas kemudian dikukus 4 sampai 5 jam. Setelah matang, baru dihaluskan menggunakan mixer, dan dicampur dengan vanili, gula dan garam. Sebetulnya rasa manis sudah didapatkan dari buah pisang itu sendiri.

Namun, untuk lebih menyempurnakan rasa, maka perlu ditambah sedikit gula dan sedikit garam. Setelah di mixer dalam keadaan panas pisang halus langsung di bungkus. Pembungkusan harus dalam keadaan panas, jika terlalu lama dibiarkan hingga dingin maka tidak akan bisa dibentuk lagi setelah digulung, barulah diberi label dan siap untuk dipasarkan.

“Daunnya ditumpuk dua karena semakin tebal daun maka keawetan getuk akan semakin lama,” tambahnya. Pembuatan getuk pisang bisa juga menggunakan jenis pisang yang lain. Seperti pisang saba, pisang candi, pisang byar dan pisang-pisang yang lain. Hanya saja warna yang dikeluarkan tidak coklat seperti pisang raja nangka. Selain itu harga pisang yang lain juga cukup mahal.

Untuk satu tandan pisang raja nangka, lanjut dia, bisa jadi 250 hingga 300 biji getuk pisang ukuran mini Rp 1.000 per biji, bergantung pada besar kecilnya ukuran pisang. Sementara harga jual antara Rp 30 ribu sampai Rp 110 ribu tergantung musim dan besar kecilnya pisang.

“Selain raja nangka harganya bisa dua kali lipat lebih mahal, maka dari itu kita pakai pisang raja nangka paling bagus dan terjangkau,” tambahnya. Menurutnya, pisang itu ia dapat dari pasar, dan tidak langsung membeli dari petani karena kualitasnya yang belum mumpuni.

Pisang raja nangka di Jombang tidak sebagus pisang raja nangka yang berasal dari Trenggalek dan Malang. Kadar air pisang raja nangka di Jombang lebih banyak, sehingga dikhawatirkan jika dibungkus akan menjadi sangat lembek.

Satu-satunya daerah yang menghasilkan pisang raja nangka bagus di Jombang adalah wilayah Wonosalam. “Tapi saya tidak pernah mencari kesana, langsung beli di pasar. Di pasar langsung beli dari Trenggalek dan Malang karena hasilnya lebih bagus,” jelasnya.

Produksi getuk pisang ini sudah mulai ditekuni Atiq sejak 2006 lalu. Saat ia masih mondok, diajarkan salah satu orang tua temannya yang berasal dari Kediri. Hasil dari pengalamannya belajar kemudian ia aplikasikan sendiri di rumah.

Ia mengaku, awal getuk pisang berhasil cukup bagus, tapi pemasaran tidak semudah yang dibayangkan. Ia masih sulit memasarkan getuk pisang lantaran belum familiar untuk acara hajatan.

Bulan yang paling ramai selain Idul Fitri, Maulid Nabi, Tahun baru Islam, dam Rajab. Tahun ajaran baru ia banjir order karena getuk pisang dijadikan oleh-oleh. Apalagi getuk pisang terbilang awet selama dua hari lebih. Daun yang tebal membuat getuk lebih awet bahkan ada yang pernah bawa ke luar negeri dan ke luar pulau.

“Tapi sebelumnya harus bilang dulu untuk menebalkan daun agar sampai tujuan tidak basi, kalau untuk hajatan biasa cukup dua lapis daun untuk dua hari, biasanya seminggu sebelum lebaran rame pesenan lagi,” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:44:49 +0700
<![CDATA[Sudah Disediakan Parkir Tingkat, RSUD Jombang Tetap Terlihat Semrawut]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119889/sudah-disediakan-parkir-tingkat-rsud-jombang-tetap-terlihat-semrawut https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119889/sudah-disediakan-parkir-tingkat-rsud-jombang-tetap-terlihat-semrawut

JOMBANG – Tempat parkir bertingkat khusus sepeda motor yang dibangun RSUD Jombang, masih belum optimal mengatasi parkir yang semrawut. Pantauan kemarin (15/2)]]>

JOMBANG – Tempat parkir bertingkat khusus sepeda motor yang dibangun RSUD Jombang, masih belum optimal mengatasi parkir yang semrawut. Pantauan kemarin (15/2), di samping ruang VIP Pavliun Upaya Waluya atau depan laboratorium medik masih menjadi area parkir sepeda motor milik karyawan.

Lengkap dengan pamflet kecil yang menunjukkan area parkir itu untuk karyawan rumah sakit, serta sudah dilengkapi dengan paranit. Beberapa karyawan pun terpantau hilir mudik, memarkir dan mengeluarkan kendaraannya.

Karena bukan menjadi tempat parkir, kadang-kadang mereka juga melintas di lorong pasien. “Kalau di sini memang untuk parkir karyawati, yang tingkat untuk laki-laki,” kata salah seorang karyawati usai mengambil kendaraannya.

Meski begitu, beberapa karyawan (laki-laki) juga memarkir sepeda motornya di area parkir itu. Ada lebih dari 20 sepeda motor terparkir di area itu. “Memang ini khusus karyawati,” imbuh dia kemudian meninggalkan area parkir.

Semakin tak berfungsinya parkir bertingkat khusus karyawan yang menyedot anggaran senilai Rp 2,49 miliar pada 2018 lalu makin terlihat. Sebab dari empat lantai yang ada, seluruhnya terpantau masih banyak yang kosong.

Lantai satu yang dipasang tulisan khusus untuk karyawati misalnya, sekitar pukul 11.00 tampak masih banyak yang longgar. Begitu pula dengan lantai dua hingga lantai paling atas. “Di sini memang khusus parkiran karyawan,” kata salah seorang petugas parkir.

Bagi karyawan yang memarkir di lantai 2, 3 atau 4, harus naik tangga cukup tinggi. Mungkin ini yang membuat para karyawan rumah sakit enggan memarkir kendaraannya pada area itu. “Khusus yang laki-laki ini memang di sini. Kalau yang perempuan, kasihan harus naik tangga tinggi saat mengambil sepeda motor,” ujarnya lagi.

Menurut dia, tak semua karyawati memarkir kendaraan di area parkir baru itu. “Ada yang sepuh-sepuh itu parkirnya dicampur di sana (samping Paviliun Upaya Waluya),” imbuh dia.

Meski sudah ada area parkir baru,  lanjut dia, sampai sekarang harus dibagi. Antara karyawan tua  dengan karyawan serta karyawati. “Soalnya kalau parkir di sini (tingkat) naiknya nanti pakai tangga,” beber lelaki ini.

Sementara area parkir belakang dikhususkan untuk para pengungjung. “Selain di depan memang di belakang juga sudah disediakan. Tapi beda dengan parkir untuk karyawannya,” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:40:57 +0700
<![CDATA[Sistem Parkir Kacau, Dishub Pertanyakan Andalalin Milik RSUD Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119888/sistem-parkir-kacau-dishub-pertanyakan-andalalin-milik-rsud-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119888/sistem-parkir-kacau-dishub-pertanyakan-andalalin-milik-rsud-jombang

JOMBANG – Persoalan terkait carut-marutnya parkir RSUD Jombang tak luput dari perhatian Dinas Perhubungan Jombang. Meski 2018 lalu, RSUD sudah memiliki]]>

JOMBANG – Persoalan terkait carut-marutnya parkir RSUD Jombang tak luput dari perhatian Dinas Perhubungan   Jombang. Meski 2018 lalu, RSUD sudah memiliki dokumen andalalin (analisis dampak lalulintas). Dishub akan segera melakukan evaluasi kelayakan dokumen tersebut.

”Sebenarnya sederhana. SRP (satuan ruang parkir) itu hitungannya jumlah bed (ranjang). Dokumen andalalin RSUD 2018 sudah punya memang,” beber Imam Sudjianto, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Disinggung persoalan masih carut-marutnya parkir RSUD Jombang, sehingga berdampak pada arus lalulintas di lingkungan sekitar, pihaknya tak menampik.

”Memang kita juga sudah mendapat informasi, parkir kendaraan RSUD sering meluber ke jalan. Saya sudah sampaikan ke tim, ini sudah waktunya untuk melakukan evaluasi dokumen andalalin RSUD Jombang. Paling tidak, apa-apa  yang sudah ditandatangani di lapangan sudah dilaksanakan apa belum,” bebernya.

Misalnya, dari hasil evaluasi dokumen andalalin RSUD Jombang ternyata tidak sesuai dengan persyaratan, pihaknya bakal mengambil langkah tegas.

”Dalam waktu dekat kita akan lakukan evaluasi. Semisal temuan di lapangan banyak yang belum dipenuhi, kita minta segera memenuhi. Apabila tidak mau, maka akan ditinjau kembali dokumennya,” singkat Imam. Terpisah direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran, membenarkan perihal kepemilikan dokumen andalalin. ”Dokumen andalalin, kita sudah punya,” singkatnya.

Pantauan di lokasi, halaman depan RSUD Jombang dipenuhi kendaraan roda dua. Saat siang hari sekira pukul 11.20 WIB, pintu gerbang RUSD sudah terpasang tulisan parkir penuh. Akibatnya sejumlah kendaraan pengunjung seperti biasa menempati bahu Jalan KH Wahid Hasyim dan jalan-jalan sekitar RSUD. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:36:12 +0700
<![CDATA[Semalam Diguyur Hujan, Permukiman Warga Dusun Sukorejo Tergenang Air]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119886/semalam-diguyur-hujan-permukiman-warga-dusun-sukorejo-tergenang-air https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119886/semalam-diguyur-hujan-permukiman-warga-dusun-sukorejo-tergenang-air

JOMBANG - Aktivitas warga di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, terganggu kemarin (16/2). Ini terjadi setelah banjir melanda dusun setempat.]]>

JOMBANG - Aktivitas warga di Dusun Sukorejo, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, terganggu kemarin (16/2). Ini terjadi setelah banjir melanda dusun setempat. Air membanjiri jalan hingga sampai ke beberapa dalam rumah warga.

Sumiati, salah seorang warga menuturkan hujan deras yang turun Jumat malam (16/2) membuat saluran tak kuat menampung debit air. Hingga akhirnya air meluber ke jalan dan beberpaa rumah. “Sekitar pukul tiga shubuh ketika sudah tidak hujan itu airnya sudah di dalam rumah,” katanya kemarin.

Meski air berangsur surut, namun hingga sore masih membanjiri jalan dan halaman rumah warga. “Tadi pagi yang di dalam rumah sudah nggak ada lagi, tinggal depan ini sama jalan,” imbuh dia.

Ketinggian air yang ada di jalan hingga sekitar 30 centimeter. Akibatnya, warga tak bisa beraktifitas normal seperti hari-hari sebelumnya. Menurut Sumiati, banjir kali ini dirasakan lama sepanjang beberapa tahun terakhir. “Padahal di Mojoagung tidak banjir, tapi disini malah banjir. Dulu biasanya setelah Mojoagung kemudian kesini,” beber dia.

Senada Ruslan, warga lainnya mengaku air sempat masuk ke dalam rumah. Tepatnya Sabtu dini hari. Baru kemudian pagi hari air yang ada di dalam rumah mulai surut. “Itu pun dibersihkan terlebih dahulu,” sambung dia.

Beberapa warga lainnya juga terpantau tengah membersihkan sisa air yang masuk dalam rumah. Sementara warga lainnya membersihkan sampah yang ikut terbawa ke area permukiman. Karena jalan di dusun tergenangi air, membuat para pengguna jalan terganggu.

Mereka terpantau kesulitan saat melintas di jalan antar dusun itu. Bahkan salah seorang pengemudi sepeda motor harus menuntun kendaraan. Ini terjadi setelah sepeda motor yang dipakai mati di tengah jalan. “Businya kena air,” pungkas salah seorang warga. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:30:45 +0700
<![CDATA[Sate Kampret, Salah Satu Destinasi Kuliner Malam Legendaris di Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119880/sate-kampret-salah-satu-destinasi-kuliner-malam-legendaris-di-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119880/sate-kampret-salah-satu-destinasi-kuliner-malam-legendaris-di-jombang

JOMBANG – Di kalangan pecinta kuliner malam di Jombang, nama ‘Kampret’ tak asing di telinga. Ternyata, kampret merupakan suku kata kedua dari Jumain Kampret]]>

JOMBANG – Di kalangan pecinta kuliner malam di Jombang, nama ‘Kampret’ tak asing di telinga. Ternyata, kampret merupakan suku kata kedua dari Jumain Kampret, pendiri warung yang berada di Jalan Seroja ini. Yang unik, Jumain Kampret adalah nama yang sesuai dengan KTP.

Bersama istrinya yang bernama Yulianah, Jumain Kampret mendirikan sebuah warung di sisi barat stasiun lama Pasar Legi, sekitar 25 tahun silam. Menu yang dijual di warung adalah nasi pecel, dengan lauknya yaitu sate sapi. Warung Jumain Kampret ini juga menjual nasi kare ayam dan nasi lodeh.

Namun yang menjadi unggulan di warung Jumain Kampret adalah menu sate sapi. Rasa pedas pada sate sapi buatan Jumain Kampret, menjadi ciri khas utama. Pedasnya tidak tanggung-tanggung, siapapun yang memakannya dijamin akan mandi keringat.

Namun sayang, pembeli tidak akan bisa lagi bertemu dengan Jumain Kampret. Ia telah meninggal  tiga tahun lalu. Kepergian Jumain Kampret diikuti Yulianah, istrinya, pada dua tahun lalu. Warung yang berada di Pasar Legi kini dikelola Sri Wahyuni, anak dari pasangan Jumain Kampret dan Yulianah.

Kepada Jawa Pos Radar Jombang, Sri bercerita tentang usaha warung makan yang ia kelola. “Warung ini memang buka malam hari, pukul sembilan malam pas baru melayani. Tutupnya ya sampai makanan habis,” katanya.

Sri mengaku tak banyak mengganti resep dan bumbu sate sapi warisan dari orang tuanya. Hanya saja ia menyebut untuk saat ini, satenya lebih pedas dari sebelumnya.

“Dulu waktu yang berjualan bapak, pedasnya biasa saja. Itu karena bumbu yang dicampurkan dengan daging pada saat dibakar, hanya satu kali. Kalau sekarang saya buat dua kali,” imbuhnya.

Selama 25 tahun warung berdiri, Sri mengatakan tak pernah juga mengurangi porsi bahan baku cabai meski harga cabai sedang melonjak. “Setiap hari habis cabai lima kilo,” lanjutnya.

Ia lebih memilih mengurangi keuntungan, daripada membuat kecewa pelanggan. “Kalau cabai dikurangi, pedasnya juga akan berkurang. Lebih baik baik keuntungannya yang turun sedikit,” tambahnya.

Hal ini menurutnya pernah terjadi dua tahun lalu, saat harga cabai tembus di angka Rp 100 ribu per kilo. “Meski harga cabai naik, harga sate juga tidak berubah,” ujarnya.

Per 10 tusuk sate sapi, dijual Sri dengan harga Rp 40 ribu. Harga akan disesuaikan lagi jika pembeli yang datang meminta sate sapi di bawah 10 tusuk. “Kalau dimakan dengan nasi pecel atau lodeh, harganya juga beda lagi,” ucap Sri.

Rata-rata warung sate sapi ini tutup pada pukul 02.00 WIB. “Banyak pelanggan dari luar kota, bahkan sampai Jawa Tengah. Terkenal dengan nama sate kampret karena memang didirikan Pak Kampret,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:19:10 +0700
<![CDATA[Raih Penghargaan JPR Award Saat HPN, Radar Jombang Gelar Tasyakuran]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119878/raih-penghargaan-jpr-award-saat-hpn-radar-jombang-gelar-tasyakuran https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119878/raih-penghargaan-jpr-award-saat-hpn-radar-jombang-gelar-tasyakuran

JOMBANG – Bupati Jombang Mundjidah Wahab berharap sinergitas antara pemkab dengan insan media terus ditingkatkan. Salah satunya dengan mengangkat prestasi dan]]>

JOMBANG – Bupati Jombang Mundjidah Wahab berharap sinergitas antara pemkab dengan insan media terus ditingkatkan. Salah satunya dengan mengangkat prestasi dan capaian pembangunan daerah.

Harapan ini disampaikan Bupati Mundjidah saat menghadiri tasyakuran Hari Pers Nasional (HPN 2019 di kantor Radar Jombang Jalan Airlangga Nomor 10, Kamis (14/2) lalu. Acara ini sekaligus tasyakuran atas diraihnya penghargaan Jawa Pos Radar yang diterima Jawa Pos Radar Jombang dengan predikat Kinerja Perusahaan Terbaik I.

“Media memiliki peran yang sangat penting. Terima kasih kepada segenap insan pers di Jombang. Selain telah memberikan informasi kepada masyarakat luas, juga telah memberikan masukan konstruktif kepada pemkab,” ujar Bupati Mundjidah.

Ke depan, ujar bupati, potensi dan capaian pembangunan di Jombang, bisa mendapatkan porsi yang lebih dalam pemberitaan. “Butuh keseimbangan, selain masukan dan kritik, tentunya berita-berita bagus harus ditampilkan. Memotivasi jajaran pemerintahan dan memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat, saya kira juga sangat diperlukan,” urai Bupati Mundjidah.

Bupati tak sendiri, ikut hadir Wakil Bupati Sumrambah, Wakil Ketua DPRD Minardi, dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Jombang. Ada juga sejumlah undangan,  Astra Infra Toll Road (pemegang konsesi ruas tol Jombang-Mojokerto), PT Cheil Jedang Indonesia Ploso (CJI), para agen, dan sejumlah wartawan.

General Manager Jawa Pos Radar Jombang M. Nur Kholis mengatakan, tasyakuran memang digelar secara sederhana.  “Acara ini sebagai bentuk rasa syukur kami. Semua ini berkat kebersamaan yang selalu terbangun, sehingga kami mendapat apresiasi,”  kata M. Nur Kholis dalam pengantarnya.

Acara yang juga memperingati HPN 2019 ini, Nur Kholis juga mengingatkan kepada wartawan untuk menjaga nilai dasar. Yani, menjaga profesional, etis dan akuntabel. “Teman-teman wartawan harus terus mau belajar,” urainya.

Direktur PT Jombang Intermedia Pers Andung Achmad Kurniawan, dalam sambutannya menyebut, tantangan yang akan dihadapi Radar Jombang sekarang dan masa depan otomatis semakin besar. “Kami berharap, prestasi yang sudah diraih ini menjadi motivasi teman-teman untuk bekerja lebih maksimal lagi,” katanya.

Sementara itu Bupati Mundjidah yang hadir dalam acara tasyakuran, menyampaikan selamat kepada Radar Jombang atas prestasinya meraih Jawa Pos Radar Award 2018 sebagai perusahaan dengan kinerja terbaik. “Selamat untuk Radar Jombang, semoga semakin berkembang besar. Radar Jombang juga ikut berkontribusi membangun Kabupaten Jombang yang lebih baik,” kata Bupati Mundjidah. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:17:24 +0700
<![CDATA[Polemik Gapura Berlogo Partai, Ketua DPRD: Itu Tidak Benar]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119877/polemik-gapura-berlogo-partai-ketua-dprd-itu-tidak-benar https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119877/polemik-gapura-berlogo-partai-ketua-dprd-itu-tidak-benar

JOMBANG - Bangunan gapura dengan logo lambang partai di tiga lokasi di Kecamatan Kesamben mendapat respons Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono.]]>

JOMBANG - Bangunan gapura dengan logo lambang partai di tiga lokasi di Kecamatan Kesamben mendapat respons Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono. Hal itu menurtunya sangat tidak dibenarkan, karena dana pembangunan menggunakan APBD.

”Ya nggak boleh to, itu kan anggaran dari pemerintah. Kecuali memang itu yang membangun partai sendiri,” ujar Joko Triono kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Menurutnya, semua bangunan walau yang mengusulkan anggota DPRD, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai maupun kampanye dengan menambah lambang partai.

”Kan itu uang rakyat jadi ya harus netral, tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai. Semisal saya dari PDI Perjuangan mengajukan bantuan dan diberi lambang PDI Perjuangan,  kan  tidak boleh. Itu sudah melanggar norma juga,” ungkapnya.

Dirinya berharap, logo dan ikon burung segera dilepas kalau tidak ingin bersentuhan dengan hukum. ”Saya akan bicarakan dengan pak Minardi, untuk segera mengganti yang lebih netral,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya juga mengimbau semua anggota DPRD lainnya untuk tidak memanfaatkan bangunan dari pemerintah untuk kepentingan partai masing-masing.

Politisi senior PDI Perjuangan tersebut juga menambahkan, apabila nantinya mendapat dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) juga jangan sampai dipergunakan untuk kepentingan kampanye atau partai. ”Apabila bangunan dari pemerintah sampai digambar partai politik, rusak nanti Negara kita,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Jombang untuk menentukan langkah selanjutnya. ”Nanti saya koordinasikan dengan BK. Karena menurut saya itu sudah salah,” pungkas pria yang kerap disapa JT. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:15:13 +0700
<![CDATA[Penuhi Janji, DLH Jombang Panggil Pemilik Pabrik Plastik di Kesamben]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119876/penuhi-janji-dlh-jombang-panggil-pemilik-pabrik-plastik-di-kesamben https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119876/penuhi-janji-dlh-jombang-panggil-pemilik-pabrik-plastik-di-kesamben

JOMBANG – Janji Dinas Lingkungan Hidup Jombang yang bakal memanggil UD MPS, pabrik pengolah plastik di Kesamben yang berstatus tersanksi administrasi, akhirnya]]>

JOMBANG – Janji Dinas Lingkungan Hidup Jombang yang bakal memanggil UD MPS, pabrik pengolah plastik di Kesamben yang berstatus tersanksi administrasi, akhirnya dilakukan. Hasil pemanggilan itu bakal diberikan masa trial dalam dua hari ke depan.

Kabid Wasdal Gakkum DLH Jombang, Dwi Ariani menyebut telah melakukan pemanggilan kepada UD MPS berkaitan dengan keluhan warga yang menyebut pabrik tersebut, masih aktif beroperasi meski masih berstatus terkena sanksi administratif.

“Sudah Jumat (15/2) kemarin, mereka (UD MPS) kita panggil berkaitan dengan itu juga sebagai kroscek kami terkait perkembangan proses pembangunan IPAL hingga proses perijinan IPLC sesuai sanksi,” terangnya.

Dwi menyebut, pihak perusahaan telah mengklaim melakukan progres sesuai syarat. Baik soal inhouse keeping material bahan baku hingga pembangunan IPAL hingga proses uji yang diklaim sudah rampung.

“Mereka kemarin datang dengan menunjukkan laporan tertulis, cuma karena ini pengujian mereka sendiri, kita tetap tidak bisa benarkan. Artinya tetap harus dari kami DLH yang menguji,” lanjutnya.

Karena itulah hasil pemanggilan menurut Dwi akan dilanjutkan dengan pelaksanaan trial pembuangan IPAL yang mulai dilaksanakan perusahaan. “Surat ijinnya sedang kami proses, Senin ini keputusan. Apakah sudah bisa mulai trial untuk IPAL-nya atau belum,”  imbuh dia.

Jika benar Senin ini diteken, Dwi menyebut selama beberapa minggu ke depan, MPS bisa mencoba melakukan produksi untuk menjajal sistem pembuangan IPAL baru. Selama proses itu pihaknya juga akan memantau perkembangan limbah yang dihasilkan.

“Paling tidak proses ini 1 sampai 2 minggu, nanti akan ada pengecekan lokasi. Selain uji baku mutu air dengan berbagai ukuran produksi, maksimal hingga produksi rata-rata,” terang Dwi.

Meski begitu, hal ini disebutnya bukan berarti MPS bisa berproduksi. Masa trial hanya untuk pengujian saja, dan dilakukan sesuai ketentuan dan tenggang waktu tertentu.

“Jadi kalau ditandatangani Senin baru boleh ada kegiatan, sebelumnya tidak boleh, dan di luar masa trial produksi juga kembali dihentikan sampai ada IPLC,” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 16:06:18 +0700
<![CDATA[Pendaftaran PPPK di Kabupaten Jombang Sudah Masuk 60 Persen]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119875/pendaftaran-pppk-di-kabupaten-jombang-sudah-masuk-60-persen https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119875/pendaftaran-pppk-di-kabupaten-jombang-sudah-masuk-60-persen

JOMBANG – Pelaksanaan rekrutmen PPPK Kabupaten Jombang tahun ini langsung disambut gembira kalangan tenaga honorer K2. Dari data yang masuk ke website khusus di]]>

JOMBANG – Pelaksanaan rekrutmen PPPK Kabupaten Jombang tahun ini langsung disambut gembira kalangan tenaga honorer K2. Dari data yang masuk ke website khusus diketahui sudah ada 60 persen honorer telah mengirim berkas pendaftaran.

“Kalau ditanya memang teman-teman ini senang sekali, akhirnya apa yang kita tunggu dari tahun kemarin mulai ada jalan terang lagi,” ucap Ipung Kurniawan, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHKI) Jombang, kepada Jawa Pos Radar Jombang kemarin (16/2).

Meski disebut berawal tak mudah serta sempat harus melalui perjalanan panjang hingga diumumkan dengan jadwal yang sangat mepet, ia menyebut teman-teman honorer kembali tersenyum lega. Dengan waktu yang tinggal hari ini, Ipung menyebut sejumlah rekan mulai menyerbu situs pendaftaran PPPK.

“Untungnya sebelum pengumuman dimulai, teman-teman sudah menyiapkan berkas yang diperlukan, juga akun pendaftaran," lanjutnya. Bahkan hingga kemarin (16/2), data yang diterima setidaknya sudah 60 persen honorer K2 di Jombang yang telah mendaftarkan dirinya di situs ssp3k.bkn.go.id.

“Semoga memang tidak ada kendala karena Senin (18/2) nanti kita masih ada tahapan verifikasi lagi ke BKDPP,” harapnya. Pendaftaran ini dilakukan tenaga honorer setelah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Jombang, Senen, meralat pernyataannya sendiri, terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Jika sebelumnya ia bersikukuh tahun ini tidak ada rekrutmen, namun kemarin berubah dan justru nenegaskan rekrutmen PPPK tetap dilakukan. Pernyataan ini disampaikan Senen dalam Hearing dengan Komisi A DPRD Jombang. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 15:48:17 +0700
<![CDATA[Padi Mati Direndam Banjir, Petani di Peterongan Lakukan Tanam Ulang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119874/padi-mati-direndam-banjir-petani-di-peterongan-lakukan-tanam-ulang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119874/padi-mati-direndam-banjir-petani-di-peterongan-lakukan-tanam-ulang

JOMBANG – Sejumlah petani di Desa Ngrandulor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang melakukan tanam ulang mengganti padinya yang mati terendam banjir.]]>

JOMBANG – Sejumlah petani di Desa Ngrandulor, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang melakukan tanam ulang mengganti padinya yang mati terendam banjir. Mereka mengganti dengan tanaman padi yang baru.

”Ini sudah mulai surut mas, kemarin terendam sehingga tidak bisa ditanami lagi. Untuk itu, kami mencoba mulai menanam kembali,” ujar Jahudi salah satu petani.

Dikatakan, tanaman padi yang ditanamnya berusia 15 hari  hampir semuanya rusak. Sehingga, dirinya harus menganti semua tanaman tersebut. ”Ya memang tidak semuanya rusak. Akan tetapi, setelah terendam banjir kualitas tanaman juga jelek. Dengan terpaksa saya ganti semua,” ungkapnya.

Terlebih lagi, untuk mencari benih padi. Bahkan, harga benih padi saat ini tidak seperti yang dibelikan dulu. Sehingga, dirinya juga mengeluarkan biaya yang lebih besar. ”Saya mencari bibit saja sampai keluar kota bahkan sampai ke Kediri. Satu ikat bisa mencapai 2.500 sampai 3 ribu,” imbuhnya.

Untuk sawah seluas kurang lebih 1.500 m2 dibutuhkan benih sebanyak kurang lebih 32 ikat. ”Jadi banjir ini memang agak susah, karena harus bekerja dua kali dan harus mengeluarkan biaya lebih,” katanya.

Diakuinya, memang banjir di sawahnya  merupakan banjir tahunan. Karena, saluran irigasi tidak berfungsi  normal. ”Kalau di sini memang banjir tahunan, karena irigasi  tidak lancar,” ungkapnya.

Dirinya ingin, Pemerintah Kabupaten Jombang merespons keluhan petani di Desa Ngrandulor. Dengan harapan, saluran irigasi dilakukan perbaikan sehingga kondisi air bisa lancar dan tidak banjir. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 15:46:37 +0700
<![CDATA[Pabrik Plastik Beroperasi Kembali, Kades Kesamben Mengaku Tak Tahu]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119872/pabrik-plastik-beroperasi-kembali-kades-kesamben-mengaku-tak-tahu https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119872/pabrik-plastik-beroperasi-kembali-kades-kesamben-mengaku-tak-tahu

JOMBANG – Kembali beraoperasinya pabrik pengolahan plastik UD Mitra Plastik Sejahtera (MPS) di Desa/Kecamatan Kesamben tak diketahui pemerintah desa.]]>

JOMBANG – Kembali beraoperasinya pabrik pengolahan plastik UD Mitra Plastik Sejahtera (MPS) di Desa/Kecamatan Kesamben tak diketahui pemerintah desa. Aris Priyo Warsono, Kades Kesamben, mengaku tak mengetahui persis aktivitas pabrik itu.

“Saya nggak tahu aktif tidaknya, soalnya tidak pernah masuk sampai ke dalam sana,” kata Aris. Kades mengakui sebelumnya pabrik itu operasinya dihentikan sementara oleh DLH Kabupaten Jombang lantaran belum memiliki pengolahan limbah. Terkait perkembangan terakhir, Aris mengaku tidak mengetahui. 

Karena berasalan bukan kewenangan pihaknya, Aris tak berani memastikan. “Sekarang apalah soal pengolahan limbah itu sudah diajukan ke dinas atau belum saya sendiri belum tahu. Tidak ada kabar, itu pun sudah di luar kewenangan desa,” sambung Aris.

Termasuk limbah dari pengolahan plastik itu yang dibuang ke sungai, Aris tak berani menjelaskan dengan rinci. “Kalau itu yang tahu dinas (DLH Jombang). Desa kurang faham, jadi bisa kontak ke sana saja,” pungkas Aris.

Seperti diberitakan,  beroperasinya pabrik pengolahan plastik UD MPS di Kesamben meski statusnya   kena sanksi administrasi, jadi sorotan. Kabid Dalwas Gakkum Dwi Ariani, DLH menyebut bakal memanggil perusahaan pengolah plastik itu terkait pelanggaran sanksi yang dilakukannya.

 “Kita belum cek lagi ya ke sana, jadi kalau memang dia beroperasi lagi ini informasi yang sangat berguna bagi kami,” ujarnya, beberapa hari lalu.

Hanya saja, beberapa hari sebelumnya, pihak perusahaan disebutnya sempat menemuinya di kantor DLH Jombang. kedatangan pihak perusahaan itu berkaitan dengan upaya perusahaan untuk diizinkan melakukan aktivitas uji coba IPAL yang diklaim perusahaan telah selesai dibangun.

“Konsultannya memang sempat datang. Namun karena dia cuma klaim sepihak tanpa membawa bukti laporan tertulis, kami tetap tidak memberikan izin. Bahkan kami minta laporan tertulisnya juga belum diberi sampai sekarang, sehingga walaupun itu bentuknya trial IPAL harusnya juga belum bisa dilakukan,” lanjutnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 15:40:32 +0700
<![CDATA[Mayat Mr X Mengapung di Sungai Brantas Hebohkan Warga Brodot]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119871/mayat-mr-x-mengapung-di-sungai-brantas-hebohkan-warga-brodot https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119871/mayat-mr-x-mengapung-di-sungai-brantas-hebohkan-warga-brodot

JOMBANG - Warga Dusun Klaci, Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang digegerkan penemuan mayat laki-laki mengapung di dam sungai Brantas.]]>

JOMBANG - Warga Dusun Klaci, Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kabupaten Jombang digegerkan penemuan mayat laki-laki mengapung di dam sungai Brantas. Setelah dievakuasi, Mr X tersebut dikirim ke RSUD Jombang untuk keperluan visum.

“Identitas mayat masih belum diketahui. Sekarang sudah kita bawa ke RSUD Jombang untuk proses wisum,” terang Kapolsek Bandarkedungmulyo AKP Darmadji disela-sela menunggu proses visum di RSUD Jombang, siang kemarin (16/2).

Dijelaskan, mayat pertama kali diketahui warga saat memancing di dam sungai Brantas dusun setempat, Sabtu kemarin(16/2). Sejumlah petugas bergegas menuju lokasi memastikan keberadaan mayat yang diperkirakan berusia minimal 30 tahunan.

Posisi mayat di tengah-tengah aliran sungai tersebut membuat petugas Basarnas dibantu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Nganjuk dan Jombang cukup kesulitan mengevakuasi. Namun berkat keras petugas, sekitar pukul 14.30 WIB, jasad akhirnya berhasil diangkat ke darat.

Setelah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, petugas membawa ke RSUD Jombang guna dilakukan visum. Petugas kesulitan mengenali identitas mayat lantaran tidak ditemukan identitas yang melekat.

“Kita masih menunggu hasil visum. Informasi awal, pagi hari ada warga yang sempat melihat jasad mengapung di wilayah sungai Patianrowo Nganjuk. Ini masih kita dalami informasinya. Kita juga koordinasi dengan Polres Tetangga,” singkatnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 15:35:57 +0700
<![CDATA[KPU Kembali Terima Laporan Temuan Data Ganda, Jumlahnya Capai 1.102]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119868/kpu-kembali-terima-laporan-temuan-data-ganda-jumlahnya-capai-1102 https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119868/kpu-kembali-terima-laporan-temuan-data-ganda-jumlahnya-capai-1102

JOMBANG – Meski daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sudah direvisi hingga berkali-kali, namun masih ada saja yang belum puas dan belum terima.]]>

JOMBANG – Meski daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sudah direvisi hingga berkali-kali, namun masih ada saja yang belum puas dan belum terima. Ini setelah KPU menerima laporan dari salah satu parpol yang menyebut data ganda mencapai 1.102 pemilih.

Anggota KPU Burhan Abadi menyebut, pihaknya beberapa waktu lalu menerima laporan dari salah satu partai peserta pemilu tentang jumlah pemilih ganda untuk dijadikan bahan revisi DPT.

”Jadi memang benar, kami kemarin menerima laporan itu. Kalau tidak salah, jumlahnya ada 1.102 pemilih ganda di DPT-HP 2 yang sudah kita plenokan,” ujar dia.

Daftar pemilih ganda tersebut tersebar di beberapa kecamatan, jumlahnya juga cukup signifikan mencapai ribuan orang. Hanya saja, KPU tak berani melakukan revisi DPT-HP yang sudah ditentukan. Laporan data ganda tersebut hanya digunakan KPU sebagai masukan pemutakhiran data pemilih.

”Data tersebut hanya sebatas kami tandai di DPT. Kami tidak harus melakukan pleno ulang, karena tahapan pemilu ini makin dekat. Nanti pada salinan DPT akan kami beri keterangan bahwa pemilih ini misalnya ganda, Tidak memenuhi syarat (TMS) atau pindah pilih,” jelas dia memerinci. 

Meski di sisi lain, dia tak menampik jika dalam PKPU nomor 37 tentang penyusunan daftar pemilih disebutkan bahwa KPU bisa melakukan pleno ulang penyusunan DPT atas rekomendasi bawaslu.

”Namun kita tidak bisa melakukan itu. Karena berubahnya jumlah pemilih bakal mempengaruhi jumlah kebutuhan logistik. Sedangkan logistik surat suara pemilu sudah hampir selesai proses percetakannya,” papar dia.

Apalagi, jika sampai dilakukan pleno DPT atau penyusunan daftar pemilih ulang bakal mempengaruhi DPT nasional. ”Kalau yang pleno hanya di Jombang tentu tidak bisa. Karena data pemilih kita terintegrasi dengan pusat. sehingga jika dilakukan pleno ulang maka DPT nasional harus disusun ulang,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 15:34:26 +0700
<![CDATA[Kepala BKDPP Jombang Ralat Pernyataan, PPPK Tetap Direkrut Tahun ini]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119858/kepala-bkdpp-jombang-ralat-pernyataan-pppk-tetap-direkrut-tahun-ini https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119858/kepala-bkdpp-jombang-ralat-pernyataan-pppk-tetap-direkrut-tahun-ini

JOMBANG – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Jombang, Senen, akhirnya meralat pernyataannya sendiri, terkait rekrutmen]]>

JOMBANG – Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Jombang, Senen, akhirnya meralat pernyataannya sendiri, terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Jika sebelumnya Senen bersikukuh tahun ini tak ada rekrutmen, namun Senen akhirnya menegaskan rekrutmen PPPK tetap dilakukan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Senen dalam hearing dengan Komisi A DPRD Jombang, beberapa hari lalu di DPRD Jombang.

“Tahun 2019 kami akan tetap membuka untuk PPPK,” terang Senen usai hearing. Keputusan ini diambil usai BKDPP melakukan  pembicaraan dan koordinasi dengan pihak Kemenpan-RB dan BKN. “Jadi setelah kita bicarakan memang ada pergeseran terkait dengan tahapan, juga penganggarannya,” lanjutnya.

Ia juga menyebut, dengan ini Pemkab Jombang akan kembali menganggarkan pendanaan untuk kebutuhan penggajian hingga 14 bulan sebesar Rp 22 miliar. Dana ini nantinya disebutnya akan dianggarkan pada PAK tahun ini.

“Ya akan kita bahas nanti bersama banggar DPRD juga, Rp 22 miliar kita asumsikan untuk 14 bulan. Jadi ini tadi sudah dibahas dan nantinya pihak Banggar DPRD sendiri juga memberikan dukungan untuk pembahasan ini di P-APBD,” rincinya.

Sementara terkait kuota yang akan dibuka Pemkab Jombang untuk perekrutan  khusus honorer K2 tetap 474 orang. “Jumlahnya 474, terdiri dari tiga komponen, yakni dari tenaga kesehatan, pendidik (guru) juga petugas PPL pertanian,” sambungnya.

“Untuk pembukaan yang berwenang  BKN, sistemnya online. Silakan daftar, karena kuota sudah kita masukkan. Kami monitor dari teman-teman di kabupaten lain belum maksimal, ada yang bisa ada yang tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemkab Jombang melalui BKDPP sempat menyebut rekrutmen PPPK di tahun ini batal digelar. Pemkab awalnya beralasan jika biaya hingga dana yang harus disiapkan untuk ratusan pegawai kontrak ini belum dianggarkan pada APBD tahun 2019 ini.

Dalam hearing, Komisi A juga menghadirkan pihak honorer eks K2. Ketua Komisi A Cakup Ismono mengatakan, saat ada kisruh terkait batalnya rekrutmen PPPK, pihaknya langsung mengundang BKD dan honorer untuk mencari titik permasalahan agar bisa diselesaikan dengan baik.

”Memang saya sengaja mengundang perwakilan K2 dan BKDPP, bagaimana permasalahan  PPPK tersebut,” ujarnya usai hearing kemarin. Dikatakannya, jika sebelumnya pemkab menyatakan tak akan merekrut, ternyata saat hearing Kepala BKDPP memastikan rekrutmen PPPK dilakukan tahun ini.

”Jadi Jombang sudah mendapat jatah dan harus dianggarkan untuk gaji PPPK nantinya,” ungkap Cakup. Politisi senior PDI Perjuangan tersebut juga menyebut, pembiayaan PPPK akan dianggarkan melalui Perubahan APBD 2019. Angka yang dibutuhkan sekitar Rp 20 sampai 23 miliar.

”Tanggal 22 nanti kita akan bertemu dengan tim anggaran, karena kebutuhan ini mendesak memang harus dianggarkan. Tidak boleh menolak,” ungkapnya. Ia juga meminta honorer K2 untuk lebih sering melihat online atau mencari informasi terkait pendaftaran, agar tidak terlambat.

”Saya pesan ke teman-teman untuk selalu komunikasi dengan BKDPP dan mencari onformasi terkait regulasi atau pendaftaran, agar tidak tertinggal,” pungkas Cakup. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 14:55:18 +0700
<![CDATA[Kalangan DPRD Minta Parkir di RSUD Jombang Ditata Agar Tak Semrawut]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119857/kalangan-dprd-minta-parkir-di-rsud-jombang-ditata-agar-tak-semrawut https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119857/kalangan-dprd-minta-parkir-di-rsud-jombang-ditata-agar-tak-semrawut

JOMBANG - Carut-marutnya penataan parkir di RSUD Jombang mendapat tanggapan dari wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Masud Zuremi Jombang meminta managemen RSUD]]>

JOMBANG - Carut-marutnya penataan parkir di RSUD Jombang mendapat tanggapan dari wakil rakyat. Wakil Ketua DPRD Masud Zuremi Jombang meminta managemen RSUD menata lahan parkir. Karena tempat parkir saat ini sudah berjubel dan tidak layak.

Kepada Jawa pos Radar Jombang Masud Zuremi menilai parkir kendaraan roda dua maupun roda empat di RSUD Jombang setiap hari makin semerawut. Sempitnya lahan yang dimiliki RSUD membuat sejumlah mobil keluarga pasien diparkir sembarangan di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim mulai depan Pengadilan Negeri (PN) Jombang hingga depan depan kantor BPKAD Jombang.

”Benar, di depan DPPKAD (sekarang BPKAD) itu kurang nyaman. Karena di situ sering macet, apalagi di sepanjang jalan tersebut penuh dengan kendaraan parkir,’’ ujar dia.

Pantauan di lokasi, sudah ada rambu rambu larangan parkir di depan pintu masuk BPKAD. Namun masih terlihat beberapa kendaraan yang parkir di sana. Mas’ud menilai, kondisi itu sudah biasa. Setiap hari sudah terjadi penumpukan kendaraan di titik tersebut.

Mas’ud menyebut, RSUD perlu menempatkan petugas semacam satpam di depan pintu masuk. tujuannya untuk mengatur kendaraan yang masuk – keluar dari RSUD Jombang agar tidak saling berebut.

”Di situ kan tidak ada petugasnya, mereka hanya jaga di loket parkir tapi yang di depan pintu masuk kan tidak ada. Sehingga ini sering kali memicu terjadinya kecelakaan,’’ beber dia.

Seharusnya, kata politisi senior DPC PKB ini, ada petugas yang mengatur kendaraan. Sebab di jam-jam tertentu kadang kondisinya macet. ”Kadang kalau keluar barengan dari arah baratnya, yakni DPPKAD itu bisa sangat macet. Ya kami berharap ini segera ditindaklanjuti,’’ tandasnya.

Mas’ud mendorong direktur RSUD Pudji Umbaran tidak tinggal diam. Dan segera mencarikan solusi atas persoalan ini. ”Saya mohon dengan hormat direktur RSUD segera mencarikan solusi,’’ pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 14:30:28 +0700
<![CDATA[Jalan Penghubung Banjaragung-Pulosari Sudah 10 Tahun Rusak Berat]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119854/jalan-penghubung-banjaragung-pulosari-sudah-10-tahun-rusak-berat https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119854/jalan-penghubung-banjaragung-pulosari-sudah-10-tahun-rusak-berat

JOMBANG – Warga Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang hampir 10 tahun menikmati kondisi jalan yang rusak parah. Khususnya sepanjang Dusun Pulonasir]]>

JOMBANG – Warga Desa Pulosari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang hampir 10 tahun menikmati kondisi jalan yang rusak parah. Khususnya sepanjang Dusun Pulonasir, kondisi aspal sudah mengelupas menjadi jalan berlubang dan penuh bebatuan makadam.

Kondisinya begitu parah. Namun bagi warga setempat maupun warga yang ingin bepergian ke Desa Banjaragung maupun ke arah Kecamatan Wonosalam, mereka mengaku sudah biasa.

Sebab, jalan penghubung dua desa ini  hampir rusak selama 10 tahun. Apalagi, di musim hujan seperti ini, terlihat kubangan kerbau dimana-mana. ”Jadi jalan penghubung Desa Banjaragung-Pulosari itu wewenang pemkab mas,” ujar Widji, Ssekretaris Desa Pulosari saat dihubungi.

Dijelaskan, kondisi jalan rusak tersebut sudah 10 tahunan. ”Rusaknya sudah lama, sejak zaman lurah sebelumnya, pak Pujiadi,” tambah dia. Diakui, kondisi paling parah terdapat di Dusun Pulonasir, jalan tersebut merupakan jalan utama yang dipakai warga setempat.

”Ya itu memang jalan utama, sekitar tiga kilometer yang rusak,” beber dia. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Setiawan Affandi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Jombang mengakui kondisi jalan penghubung Banjaragung-Pulosari butuh perhatian.

Dia menjelaskan tahun ini pemkab melalui Dinas PUPR berencana memperbaiki jalan tersebut. ”Rencana tahun 2019 ini, ada kegiatan di jalan Banjaragung-Pulosari,” ujar dia. Dalam waktu dekat, pihaknya bakal menaikan proses lelang.

”Sudah review desain, Insya Allah Maret sudah dikirim untuk proses lelang,” beber dia. Disinggung terkait anggaran yang disiapkan, dia mengaku pemkab mengalokasikan Rp 1,8 miliar. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:56:17 +0700
<![CDATA[Hujan Deras Juga Membuat Balai Desa Tejo Mojoagung Terendam]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119853/hujan-deras-juga-membuat-balai-desa-tejo-mojoagung-terendam https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119853/hujan-deras-juga-membuat-balai-desa-tejo-mojoagung-terendam

JOMBANG – Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Jombang sejak Jumat sore (15/2), ternyata membuat beberapa wilayah tergenang. Seperti yang terlihat di Desa]]>

JOMBANG – Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Jombang sejak Jumat sore (15/2), ternyata membuat beberapa wilayah tergenang. Seperti yang terlihat di Desa Tejo, Kecamatan Mojoagung. Air menggenangi jalan dusun hingga depan balai desa.

Supi’i, 66, salah seorang warga menuturkan, air terpantau mulai menggenang sejak sore hari, setelah hujan deras mengguyur wilayah selatan. “Pukul tiga sore air sudah mulai naik, dan paling tinggi sekitar habis Magrib, ini sudah mulai surut tapi ketinggian masih lumayan,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Jumat malam (15/2).

Di lokasi ini, air terlihat memenuhi jalan. Bahkan halaman balai desa juga TK yang berada satu lokal dengan balai desa juga tergenang. Ketinggian air mencapai 30 centimeter sampai membuat beberapa ruang di balai desa turut terendam.

Selain dua bangunan, air juga terpantau menggenangi halaman SD yang lokasinya tak jauh dari balai desa dan saluran. Meski ketinggian air di halaman sekolah tak sampai masuk ke dalam kelas.

Menurutnya, banjir kali ini muncul akibat melubernya saluran air yang lokasinya berada tepat di samping bangunan Balai Desa Tejo. Air yang mengalir terlalu deras disebutnya tak mampu ditampung dengan baik.

“Kalau disana (selatan) hujan sangat deras, pasti berdampak. Memang langganan, tapi biasanya tidak sampai lama begini, semoga segera surut airnya,” pungkas Supi’i. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:54:21 +0700
<![CDATA[Direktur RSUD Jombang Akui Parkir Paviliun VIP Masih Difungsikan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119851/direktur-rsud-jombang-akui-parkir-paviliun-vip-masih-difungsikan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119851/direktur-rsud-jombang-akui-parkir-paviliun-vip-masih-difungsikan

JOMBANG - Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran mengakui masih difungsikannya area parkir di samping Paviliun Upaya Waluya. Tapi hanya digunakan ketika terjadi]]>

JOMBANG - Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran mengakui masih difungsikannya area parkir di samping Paviliun Upaya Waluya. Tapi hanya digunakan ketika terjadi penumpukan parkir tingkat khusus karyawan.

“Memang parkir kita banyak, jadi dekat ruangan VVIP itu ada lahan parkir yang kita pergunakan untuk tumpahan. Jadi, karena yang di atas (parkir tingkat karyawan) tidak cukup sehingga masih dipakai,” kata Pudji dikonfirmasi melalui sambungan selulernya kemarin (15/2).

Pudji menyatakan akan kembali memaksimalkan area parkir baru itu. “Jadi nanti kita coba kita maksimalkan yang di atas itu, kalau tidak mencukupi baru kemudian menempati yang di sana (dekat Pavilun Upaya Waluya),” imbuh dia.

Untuk area parkir itu kata Pudji dilakukan pembagian. Tidak seluruh karyawan atau karyawati menempati area parkir tingkat. “Parkir bawah bagi yang sepuh,  yang lain yang masih muda-muda  kita paksa untuk ke atas semua. Jadi sesuai kondisi dan usianya,” sambung Pudji.

Menurut Pudji untuk parkir bertingkat itu pihaknya sebelumnya sudah membuat surat edaran bagi para karyawan. Tujuannya agar tetap menempati parkir yang sudah disediakan. “Memang sampai sekarang masih sekitar 80 persen, kalau ngomong tenaga ndablek dan sebagainya memang masih ada. Dan itu nanti akan kita ketati,” beber dia.

Termasuk fungsi parkir itu akan dibahas juga pada pertemuan rutin. “’Jadi setiap minggu ada pertemuan, istilahnya Sabtu-an. Seluruh kepala ketemu nanti kita push lagi untuk pemanfaatan secara maksimal,” urai dia.

Ini dilakukan kata Pudji agar parkir baru itu benar-benar dipergunakan. Sehingga nantinya tak sampai meluber hingga ke lokasi lain atau hingga ke pinggir jalan. “Jadi tetap kita usahakan yang belum menempati segera menempati. Termasuk lahan parkir yang ada di samping kamar jenazah yang sudah dibeli itu,” pungkas Pudji.

Seperti diberitakan sebelumnya, tahun lalu RSUD Jombang membangun parkir bertingkat. Data yang dihimpun, nilai pagu paket proyek pembangunan gedung parkir RSUD 2018 sebesar Rp 2,492 miliar. Dalam proses lelang dimenangkan CV Moara Prabangkara dengan nilai penawaran Rp 1,735 miliar.

Untuk diketahui, pada 2014 lalu RSUD Jombang sudah menggarkan sebesar Rp 250 juta untuk jasa konsultasi membuat perencanaan masterplan RSUD Jombang. ”Masterplan kita sudah kita update tahun 2018 ini,” singkat Pudji. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:52:18 +0700
<![CDATA[Dewan Minta Pemkab Cari Solusi Hidupkan Lagi Pasar Ngrawan Tembelang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119849/dewan-minta-pemkab-cari-solusi-hidupkan-lagi-pasar-ngrawan-tembelang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119849/dewan-minta-pemkab-cari-solusi-hidupkan-lagi-pasar-ngrawan-tembelang

JOMBANG – Keberadaan pasar Ngrawan di Tembelang sampai sekarang tak berubah. Sepinya pasar yang baru dibangun ini kembali mendapat sorotan dari wakil rakyat.]]>

JOMBANG – Keberadaan pasar Ngrawan di Tembelang sampai sekarang tak berubah. Sepinya pasar yang baru dibangun ini kembali mendapat sorotan dari wakil rakyat. Sebab, sebagai salah satu bukti jika pemkab masih lemah dalam hal pengembangan pasar tradisional.

”Seharusnya pemkab saat ini memikirkan nasib pasar Tembelang ini seperti apa,” ujarnya Rohmad Abidin, Ketua Komisi B DPRD Jombang. Pemkab semestinya segera mencari solusi agar bisa menghidupkan kembali perekonomian di Pasar Ngrawan Tembelang.

Jangan terkesan ditinggalkan begitu saja dan pada akhirnya mati tak berkembang lagi. Ia menambahkan, pembangunan Pasar Ngrawan sejatinya untuk mengalihkan pedagang yang meluber ada di sepanjang Jalan KH Mimbar Jombang.

Faktanya, justru pedagang malah meninggalkan pasar yang baru dibangun tersebut karena tidak ada pendapatan setiap hari. Terlebih, pembeli sejauh ini memang sudah terbiasa untuk memenuhi kebutuhan sayur, lauk dan rumah tangga lainnya di pasar citra niaga (PCN) Jombang.

”Menurut saya dulu Pasar Tembelang menjadi pasar sayur kurang tepat,” imbuhnya. Sehingga pemkab harus berupaya untuk kembali menghidupkan pasar Tembelang dengan melanjutkan rencana awal pembangunan pasar tersebut.

”Ya seperti rencana awal memindahkan pedagang KH Mimbar ke Pasar Tembelang,” tutur Rohmad. Jika dalam perkembangannya tidak bisa dilakukan, maka ke depan harus segera dilakukan kajian bersama untuk mencari penyebab.

Kalau memang hal tersebut juga tidak bisa dilakukan maka memang harus diubah. ”Mungkin bisa digunakan untuk pasar pakaian lengkap dengan sarana rekreasi, pasti luar biasa,” tegasnya.

Sementara itu, Sumarmi, salah seorang pedagang mengaku sampai sekarang tak ada perkembangan  di Pasar Ngrawan. “Masih tetap sepi,” katanya sembari menata barang dagangan. Makin tak diminatinya pasar yang berada di pinggir  jalan provinsi itu semakin terasa. Setelah jumlah pedagang yang berjualan di pagi hari hanya tinggal dia seorang diri.

Pedagang lainnya sebagian ada yang gulung tikar hingga mencari tempat berjualan di tempat lain. “Dulu banyak, ada 10 pedagang lebih yang berjualan pag-pagi, seperti Mbak Nik, Pak Hadi, Mbak Sumiah. Sekarang ada yang sudah meninggal ada juga yang libur nggak jualan lagi,” bebernya.

Sedangkan untuk kios, ia menyebut ada sekitar empat orang yang masih bertahan untuk menempati. Berbeda dengan pedagang yang menempati lapak, pemilik toko biasanya baru buka sekitar pukul 08.00 WIB. “Jualan sayur hanya saya saja, sudah nggak ada lagi,” sambung warga Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang ini.

Dia sendiri mengaku heran kenapa keberadaan Pasar Ngrawan kian hari semakin sepi. Tak seperti pasar umumnya ramai di pagi hari yang biasanya banyak warga berburu sayur dan lauk untuk kebutuhan makan sehari-hari. ”Pokoknya setelah dibangun mulai sepi, nggak tahu kenapa kok bisa begitu,” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:50:18 +0700
<![CDATA[Berdalih Sudah Lakukan Kajian, RSUD Jombang Akan Tambah Empat Lantai]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119844/berdalih-sudah-lakukan-kajian-rsud-jombang-akan-tambah-empat-lantai https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119844/berdalih-sudah-lakukan-kajian-rsud-jombang-akan-tambah-empat-lantai

JOMBANG – Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran menyebut sudah melakukan kajian secara matang terkait rencana pembangunan gedung Paviliun Mawar Rp 14 miliar dari]]>

JOMBANG – Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran menyebut sudah melakukan kajian secara matang terkait rencana pembangunan gedung Paviliun Mawar Rp 14 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski letaknya sempit karena bangunan dua lantai itu terletak di tengah tengah bangunan yang ada di RSUD.

Kepada Jawa Pos Radar Jombang, Pudji mengatakan, sudah melakukan kajian terkait dengan pembangunan gedung tersebut. ”Sudah kita lakukan kajian. Jadi itu sudah masuk dalam masterplan kita,” ujar dia kemarin.

Ditanya terkait luasan lahan, Pudji belum bisa menjawab secara rinci. Seingat dia, gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 1.000 m2 lebih. ”Kalau rincinya saya tidak hafal. Yang jelas luasnya kalau tidak salah 1.000 persegi lebih lebih,” tambahnya.

Dia mengklaim, gedung tersebut akan mampu menampung 100 bed pasien. Lengkap dengan beberapa fasilitas di dalamnya, termasuk toilet dan beberapa ruang pelayanan. ”Nanti untuk pintu masuknya lewat IGD dari depan,” papar dia.

Bahkan, sesuai masterplan, bukan hanya membangun gedung dua lantai. Pihaknya justru akan menambah dua lantai lagi dengan sumber anggaran yang berbeda. Anggaran pertama dari DAK dan kedua dari pihaknya sendiri.

”Nanti rencananya empat lantai. Pertama dua lantai dulu, lalu ke depan kita tambah dua lantai dengan anggaran kita. Tapi struktur bangunan  sudah kita siapkan empat lantai,” jelas dia.

Kondisi ini dipastikan membuat kondisi RSUD makin sesak, minimnya lahan dipastikan RSUD ke depan tidak memiliki ruang terbuka untuk pasien. Apalagi, mulai dari ujung timur hingga barat sudah penuh dengan ruangan ruangan pasien. Mulai kelas I, kelas VIP, kelas VVIP hingga kelas suite room maupun HCU.

Apakah RSUD tidak ingin mencari lahan yang lebih layak untuk pengembangan kedepan? Saat ini Pudji mengatakan belum. Namun dari rencana awal sebenarnya pemkab pada 2015 silam pernah mewacanakan untuk memasukan lahan Dinas Kesehatan sebagai pengembangan RSUD Jombang.

”Memang benar, kita sudah mengajukan ke Bupati Jombang saat itu periode pak Nyono Suharli, namun dalam perjalannya belum. Otomatis kita tidak membangun gedung,” beber dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:17:51 +0700
<![CDATA[Baru Dua Bulan, Proyek Jalan Kementerian PUPR Rp 46 Miliar Sudah Rusak]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119843/baru-dua-bulan-proyek-jalan-kementerian-pupr-rp-46-miliar-sudah-rusak https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119843/baru-dua-bulan-proyek-jalan-kementerian-pupr-rp-46-miliar-sudah-rusak

JOMBANG – Jalan nasional yang dibangun dengan dana Rp 46 miliar milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai hancur. Padahal proyek ini]]>

JOMBANG – Jalan nasional yang dibangun dengan dana Rp 46 miliar milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai hancur. Padahal proyek ini baru selesai dua bulan yang lalu.

Hingga Jumat (15/2) kemarin, sejumlah retakan di Jalan Raya Peterongan yang sebelumnya telah ditambal kembali rusak. Bahkan kini kerusakan juga terus bertambah. Seperti terlihat pada jalan cor  di depan minimarket Peterongan ini. Jalan cor di lokasi ini terlihat kembali mengalami kerusakan parah. 

Aspal yang digunakan untuk menambal  telah mengelupas, lubang-lubang yang sebelumnya berisi aspal ini kemarin juga terlihat melompong. “Sudah hilang (aspalnya), padahal belum sampai satu bulan ditambal ini,” ucap Wiyoko, salah seorang warga di lokasi.

Selain itu, kualitas konstruksi beton yang tak stabil, juga menambah mudah aspal lepas. “Bisa dilihat itu kalau dilewati kan goyang cornya, apalagi retaknya kan sudah sampai bawah itu,” lanjutnya.

Bahkan, kerusakan disebutnya juga terus bertambah. Jika sebelumnya keretakan cor hanya terjadi pada dua petak yang membentuk setengah lingkaran, kini kerusakan ini terus merembet. “Ya muncul lagi itu, awalnya retakan saja, tapi karena penanganannya cuma ditambal ya tambah lebar itu retakannya,” imbuhnya.

Ia pun berharap, perbaikan dapat dilakukan dengan serius, misalnya dengan pembongkaran total cor dan membangunnya dengan cor baru. ‘Kalau tidak dibongkar, saya kira kok bakal terus seperti ini. Habis-habiskan uang saja kalau ditambal terus tapi kondisinya nggak bisa lebih baik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, proyek pengerjaan Jalan Nasional ini adalah Proyek Milik Kementerian PUPR yang dilaksanakan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan II Surabaya. Menggunakan dana APBN 2018, proyek ini didanai Rp 46 miliar dari pagu anggaran Rp 66 miliar. Baru rampung dikerjakan Desember 2018. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:15:52 +0700
<![CDATA[Bandar Pil Koplo Antar Kota dalam Provinsi Dibekuk Polres Jombang]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119842/bandar-pil-koplo-antar-kota-dalam-provinsi-dibekuk-polres-jombang https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119842/bandar-pil-koplo-antar-kota-dalam-provinsi-dibekuk-polres-jombang

JOMBANG – MS, 21, pemuda asal Kecamatan Jombang diringkus jajaran Satresnarkoba Polres Jombang. Dirinya terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangannya]]>

JOMBANG – MS, 21, pemuda asal Kecamatan Jombang diringkus jajaran Satresnarkoba Polres Jombang. Dirinya terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangannya, polisi menyita sebanyak 23 ribu butir pil koplo.

“Peran MS sebagai Bandar yang memiliki jaringan pengedar di sejumlah kabupaten di Jawa Timur,” terang Kasatresnarkoba Polres Jombang AKP Mukid. Dijelaskan, upaya polisi membongkar jaringan MS sudah berlangsung lama. “Pelaku ini licin sekali. Hampir sebulan kita lakukan pengintaian,” bebernya.

Usaha keras petugas membuahkan hasil. Berawal dari penangkapan S (saksi) petugas berhasil mengendus sepak terjang MS. “Kita pelajari modusnya, kita masuk ke dalam,” bebernya.

Petugas mendapat informasi dugaan transaksi jual beli pil koplo melibatkan jaringan MS. “Menggunakan sistem ranjau. Barang dari bandar besar ditaruh di tong sampah sekitar area salah satu supermarket di Surabaya,” bebernya.

Tak ingin gegabah, petugas terus melakukan pengintaian. Setelah mengambil paket barang, pelaku bergerak ke wilayah Jombang untuk selanjutnya mengirimkan barang ke wilayah Kabupaten Kediri dan Tuluangung.

“Kita intai terus, ternyata pelaku singgah di Jombang. Akhirnya berhasil kita bekuk di sekitaran Pasar Legi Jombang,” bebernya. Benar saja, setelah digeledah, petugas menemukan sejumlah paket pil koplo dengan total mencapai 23 butir pil.

“Dikemas dalam sejumlah paket. per paket isinya seribu butir pil. Dia jual lagi per paket antara 2 juta sampai 2,5 juta,” bebernya. Petugas pun mengelandangnya ke Mapolres Jombang guna proses penyidikan lebih lanjut. “Masih terus kita lakukan pengembangan. Kita juga akan berkoordinasi dengan Polda Jatim,” singkatnya.

Tidak hanya MS, terhitung sejak awal Februari, Satresnarkoba berhasil mengungkap sebanyak 43 kasus. Sebanyak tujuh kasus diantaranya terkait peredaran sabu-sabu, 21 kasus peredaran pil koplo, serta 15 kasus terkait peredaran miras. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:14:12 +0700
<![CDATA[Anak Jalanan DPO Pelaku Pemerkosaan Siswi SMP Masih Diburu Polisi]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119841/anak-jalanan-dpo-pelaku-pemerkosaan-siswi-smp-masih-diburu-polisi https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119841/anak-jalanan-dpo-pelaku-pemerkosaan-siswi-smp-masih-diburu-polisi

JOMBANG – Polisi hingga kini masih terus memburu UD (inisial), salah satu anak jalanan (anjal) yang diduga menjadi pelaku utama pemerkosaan terhadap R, 14]]>

JOMBANG – Polisi hingga kini masih terus memburu UD (inisial), salah satu anak jalanan (anjal) yang diduga menjadi pelaku utama pemerkosaan terhadap R, 14, siswi SMP. Sebelimnya polisi sudah menangkap dua pelaku, masing-masing berinisial AN, 17 dan IL, 17.

“Kita sudah kantongi identitasnya, sampai sekarang anggota masih di lapangan melakukan pengejaran,” terang Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Azi Pratas Guspitu kemarin (16/2).

Dijelaskan, usai mendapat laporan dari warga, petugas dari jajaran  Polres Jombang bersama anggota Polsek Tembelang terjun ke lokasi. “Waktu itu semua pelaku sudah kabur, sebab aksinya diketahui warga,” bebernya.

Petugas melakukan olah TKP dan mengorek keterangan korban, tapi sayang kondisinya masih trauma, sehingga butuh waktu.  Di lokasi rumah kosong tersebut petugas mendapat dua kantong lem merk rajawali sisa pesta lem. “Pengakuan korban sebelum diperkosa, sempat dicekoki aroma lem, sampai merasa kepalanya berat,” bebernya lagi.

Setelah mendengarkan keterangan korban dan para saksi, petugas berhasil mengantongi identitas AN, 17, asal Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu  dan IL, 17, asal Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben. Petugas mencecar keduanya dan berhasil mengendus identitas UD yang kini masih dalam upaya pengejaran.

“Kita terus lakukan pelacakan, cepat atau lambat pasti berhasil kita tangkap,” singkatnya. Adapun terhadap pelaku AN, 17, dan IL, 17, keduanya sudah ditetapkan menjadi tersangka. “Kita tahan,” pungkas Pratas.

Atas perbuatannya itu kedua tersangka bakal dijerat melanggar pasal 81 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:12:38 +0700
<![CDATA[998 CJH Jombang Berangkat Tahun ini, Pelunasan Ongkos Tunggu Keppres]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119840/998-cjh-jombang-berangkat-tahun-ini-pelunasan-ongkos-tunggu-keppres https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/17/119840/998-cjh-jombang-berangkat-tahun-ini-pelunasan-ongkos-tunggu-keppres

JOMBANG – Jumlah calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Jombang yang berangkat ke Tanah Suci Makkah tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Pada 2018, jumlah]]>

JOMBANG – Jumlah calon jamaah haji (CJH) Kabupaten Jombang yang berangkat ke Tanah Suci Makkah tahun ini   menurun dibandingkan tahun lalu. Pada 2018, jumlah CJH mencapai 1.117, tahun ini 998 orang dengan 32 diantaranya terdaftar sebagai cadangan.

Ini disampaikan Emy Chulaimi Kasi Haji Kemenag Jombang, kemarin. “Jumlah CJH yang berangkat sebanyak 998. Serta ada 32 cadangan dan porsi dinamis terus,” Emy.

Emy mengakui, secara perbandingan  tahun ini terjadi penurunan jumlah jamaah. Jumlah ini yang sudah terdaftar dalam porsi haji tahun ini. ”Memang tahun ini segitu saja,” beber dia.

Kendati jumlah jamaah haji sudah ditentukan, namun para jamaah hingga pertengahan Februari kini belum dapat melakukan pelunasan ongkos haji. Ini setelah aturan dari pemerintah terkait besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) belum diturunkan Presiden.

Pihaknya menunggu hingga awal Maret nanti. ”Keppres tentang biaya haji baru turun  kalau tidak akhir Februari ya awal Maret,” terangnya kepada wartawan koran ini.

Begitupula ditanya terkait besaran ongkos ibadah haji yang harus dilunasi para jamaah, Emy menyebut, ketentuan besaran BPIH maupun jadwal pelunasan diatur dalam keppres. ”Tentang biaya haji ada kenaikan atau tidak,  kita masih menunggu keppresnya,” tegas Emy.

Dijelaskan, BPIH merupakan ongkos seluruh kegiatan ibadah haji dimulai dari CJH masuk asrama Haji Sukolilo Surabaya sampai ongkos pesawat terbang Saudi Arabia Airlines pulang-pergi (PP). Hingga kebutuhan di tanah suci Makkah dan Madinah mulai dari sewa hotel, konsumsi selama 41 hari dan lain sebagainya.

”Kalau tahun 2018, pelunasan biaya haji embarkasi Surabaya adalah Rp 36 juta untuk jamaah dan Rp 63 untuk TPHD. Tahun ini kita menunggu keppresnya,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Sun, 17 Feb 2019 13:11:06 +0700
<![CDATA[Siswi SMP Diperkosa Anak Jalanan, Dua Pelaku Ditangkap, Satu Buron]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119523/siswi-smp-diperkosa-anak-jalanan-dua-pelaku-ditangkap-satu-buron https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119523/siswi-smp-diperkosa-anak-jalanan-dua-pelaku-ditangkap-satu-buron

JOMBANG - Nasib nahas dialami R, 14, remaja asal Kecamatan Diwek. Pelajar yang masih duduk di bangku SMP ini menjadi korban pemerkosaan kawanan anjal]]>

JOMBANG - Nasib nahas dialami R, 14, remaja asal Kecamatan Diwek. Pelajar yang masih duduk di bangku SMP ini menjadi korban pemerkosaan kawanan anjal (anak jalanan) di Desa Sentul, Kecamatan Tembelang. Akibatnya korban mengalami trauma berat.

“Kita masih perlu mendalami keterangan korban. Saat ini kondisinya masih trauma berat,” terang Kasatreskrim Polres Jombang AKP Azi Pratas Guspitu (13/2) kemarin.

Kejadian bermula Senin (11/2) sekitar pukul 16.00, korban diajak keluar bersama HN, temannya ke wilayah Ploso. Di tengah perjalanan,   tepatnya di wilayah Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, HN mengajak korban menghampiri tiga temannya di salah satu rumah kosong.

Masing-masing, UD (buron), AN, 17, asal Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu  dan IL, 17, asal Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben. Rupanya, kawanan ini tengah merencanakan pesta lem (menghirup lem Rajawali). Tak lama, mereka pun secara bergantian menghirup aroma lem rajawali.

“Efeknya memang seperti mengkosumsi narkoba. Pemakainya bisa merasakan halusinasi,” bebernya. Di tengah asyik pesta lem, kawanan anjal ini mulai bertindak nekat memaksa korban menikmati pesta lem. Meski sempat menolak, korban pun akhirnya pasrah larut dalam pesta lem.

Tak lama, korban pun mulai merasakan kepalanya berat hingga tak sadarkan diri. Mengetahui korban sudah teler. Sekitar pukul 19.30,  tiga pelaku, UD, IL dan AN mulai menjalankan aksinya. ”IL dan AN memegangi kaki korban, sementara UD menyetubuhi korban,” bebernya.

Beruntung aksi tersebut berhasil dipergoki warga. Para pelaku pun berhasil kabur dari kepungan warga. Warga pun segera menghubungi Polsek Tembelang dilanjutkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jombang.

”Begitu dapat laporan korban. Langsung kita lakukan visum. Beberapa saksi dan barang bukti berhasil kita amankan,” bebernya. Usai mendengarkan keterangan korban dan para saksi, polisi segera melacak keberadaan tiga kawanan anjal ini. Upaya petugas membuahkan hasil.

Selasa (12/2) sekitar pukul 10.00, petugas mendapat informasi keberadaan dua pelaku IL dan AN terlihat muncul di wilayah Babat, Kabupaten Lamongan. Petugas pun segera meluncur ke lokasi. Sekitar pukul 23.00, keduanya berhasil ditangkap. ”Kita masih berusaha memburu UD, masih DPO (daftar pencarian orang),” ujar Pratas. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Fri, 15 Feb 2019 10:51:26 +0700
<![CDATA[Ke Sekolah, Siswa SD di Jombang Harus Lewati Genangan di Underpass Tol]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119512/ke-sekolah-siswa-sd-di-jombang-harus-lewati-genangan-di-underpass-tol https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119512/ke-sekolah-siswa-sd-di-jombang-harus-lewati-genangan-di-underpass-tol

JOMBANG - Air yang menggenangi jalan bawah (underpass) tol Surabaya-Kertosono di Dusun Kandangsapi, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tak]]>

JOMBANG - Air yang menggenangi jalan bawah (underpass) tol Surabaya-Kertosono di Dusun Kandangsapi, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang tak kunjung surut. Akibatnya, siswa setiap hari harus rela berbasah-basahan untuk sampai ke sekolah.

“Licin, banyak lumutnya, takut jatuh kalau dinaiki, makanya dituntun saja sepedanya,” ucap Andi salah satu siswa. Tidak sendirian, Andi berjalan bersama sepuluh temannya dari madrasah yang tak lokasinya tak jauh dari underpass. Rumah mereka lokasinya di dua dusun yang letaknya di seberang tol.

Dari pantauan koran ini genangan setinggi 30 sentimeter tak menyurutkan niat anak-anak untuk tetap melintas. Satu persatu, siswa bergiliran melewati air. Ada yang menerobos sambil menaiki sepeda, namun banyak pula yang memilih berjalan sambil menuntun sepeda. Sebab, satu-satunya akses terdekat dan mudah untuk bisa mencapai sekolah.  

“Kalau lewat atas (overpass) kita tidak kuat karena pakai sepeda, berat naiknya, selain itu sepedanya tidak ada rem, malah lebih berbahaya kalau lewat atas,” lanjutnya.

Kepala Desa Kedungbetik Umar Fauzi sebelumnya pernah menyatakan, kondisi terowongan yang sejak dibangun lebih dari dua tahun tak pernah surut dari air. “Sampai sekarang masih tetap jalan terowongannya hancur,” katanya.

Tak kunjung surutnya air di terowongan itu menurutnya karena saluran pembuang tidak berfungsi maksimal. Kondisi terowongan dinilai terlalu rendah. Sehingga ketika ada air tak bisa keluar. “Dulu sudah pernah diperbaiki, kanan dan kiri sudah ditutup, lalu dibuatkan pembuang, ternyata tidak fungsi, Justru jadi tempat air numpuk” imbuhnya.

Meski begitu, ia menyebut pihak tol sudah melakukan tinjauan ke lokasi. Tapi sejauh mana langkah yang akan dilakukan, dirinya mengaku tidak tahu. “Kemarin baru saja disurvei lagi, semua dicek termasuk yang rusak-rusak,” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Fri, 15 Feb 2019 10:15:49 +0700
<![CDATA[Hingga Tengah Februari, DPRD Jombang Belum Bahas Satu Pun Raperda]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119503/hingga-tengah-februari-dprd-jombang-belum-bahas-satu-pun-raperda https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119503/hingga-tengah-februari-dprd-jombang-belum-bahas-satu-pun-raperda

JOMBANG – Semangat wakil rakyat di DPRD Jombang untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tampaknya mulai kendor. Hingga pertengahan bulan ini belum]]>

JOMBANG – Semangat wakil rakyat di DPRD Jombang untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tampaknya mulai kendor. Hingga pertengahan bulan ini belum ada satupun draft regulasi yang dibahas.

Padahal, dalam prolegda 2019 ada 15 Raperda yang disorong dan dua diantaranya ditarget tuntas awal tahun. ”Karena saat ini juga masih bingung mencari waktu untuk melakukan pembahasan,” kata Ketua DPRD Jombang, Joko Triono kemarin.

Ia tak mengelak bila wakil rakyat belum sempat membahas satupun raperda yang diusung. Baik raperda partisipatif maupun raperda inisiatif dewan sendiri. Besar kemungkinan, mereka sedang sibuk dengan agenda sosialisasi dan pencalonan diri kembali.

Kendati demikian, dia berharap awal tahun hingga pertengahan tahun nanti bisa menuntaskan paling tidak separo Raperda yang sudah masuk Prolegda. ”Harapan kami memang bisa menyelesaikan, hanya saja terbentur dengan Pileg dan pergantian anggota dewan baru,” ungkapnya.

Meidy Bambang Mutrisno, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang mengatakan, tahun ini ada 15 raperda dan 5 diantaranya pembahasan regulasi yang sempat tertunda.

“Untuk ditunda, masuk ke dalam Prolegda 2019, diantaranya Raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B),” katanya.

Hanya saja, pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan kabag hukum untuk menentukan skala prioritas. Selain itu kesiapan eksekutif untuk membasah raperda. ”Awal tahun ini yang biasanya disebut triwulan pertama, kami akan tuntaskan dua raperda,” beber Meidy.

Setelah itu, di bulan berikutnya dia menargetkan bisa menuntaskan empat raperda. ”Pada bulan April nanti paling tidak sudah bisa menuntaskan empat raperda. Setelah itu, usai Pileg nanti bisa dilanjutkan sisa raperda yang ada,” pungkasnya.

Saat disinggung, raperda apa yang menjadi skala prioritas, ia masih belum bisa memberi keterangan. Hanya saja, ada dua raperda yang akan dibahas dengan eksekutif. ”Saat ini saya kebetulan tidak membawa daftar raperda, jadi kurang hafal. Tapi untuk dua raperda itu Insya Allah sudah siap,” pungkas dia.

Sementara itu, data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang menyebut, 15 Raperda itu empat raperda inisiatif  Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Panglungan, Perusahan Umum Daerah Pasar, Perusahan Umum Daerah PDAM, Perusahan Umum Daerah Aneka Usaha Seger.

Sejumlah 8 Raperda Partisipatif  itu diantaranya Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Bank Jombang, Pengelolaan Sampah, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk izin Penyelenggaraan Kesehatan, Perubahan Perda No 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Terkait APBD pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Fri, 15 Feb 2019 09:55:03 +0700
<![CDATA[Bingung Cari Lahan, RSUD Jombang Pilih Bangun Parkir Bertingkat]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119497/bingung-cari-lahan-rsud-jombang-pilih-bangun-parkir-bertingkat https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119497/bingung-cari-lahan-rsud-jombang-pilih-bangun-parkir-bertingkat

JOMBANG - Karena tak punya lahan, RSUD Jombang pada 2018 membangun parkir bertingkat khusus karyawan. Biayanya tak tanggung-tanggung Rp 2,49 miliar.]]>

JOMBANG - Karena tak punya lahan, RSUD Jombang pada 2018 membangun parkir bertingkat khusus karyawan. Biayanya tak tanggung-tanggung Rp 2,49 miliar. Sayang, tempat parkir lima tingkat ini belum berfungsi maksimal. Masih banyak karyawan yang  enggan menempati gedung parkir.

”Untuk persoalan parkir, memang itu menjadi pekerjaan rumah kita. Saat ini kita terus berupaya mencari lahan guna perluasan area parkir,” terang direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran.

Salah satu lahan yang masuk dalam bidikannya yakni, tanah di sekitar kantor BPKAD Jombang. ”Kemarin sempat kita usahakan mencari lahan di sekitar kantor BPKAD, tapi terkendala harga terlalu tinggi, kita tidak berani,” bebernya.

Ditambahkan, pihaknya membangun gedung parkir khusus karyawan, tujuannya, agar bisa mereduksi parkir kendaraan karyawan yang selama ini tersebar di sejumlah titik.

”Parkir bertingkat yang kita bangun di belakang kemarin itu, kita khususkan karyawan. Selama ini tersebar di beberapa lokasi, kita jadikan satu di belakang. Setidaknya itu bisa mengurangi volume parkir pengunjung,” bebernya.

Selain itu, pihaknya juga sudah memiliki lahan parkir khusus mobil dokter di Jalan Jayanegara. ”Sekarang sudah difungsikan untuk parkir juga. Itu nanti rencana akan kita bangun,” bebernya.

Saat ini lanjut Pudji, keseluruhan pegawai dan karyawan RSUD Jombang, jumlahnya mencapai sekitar 1.500 orang. Rinciannya, sebanyak 490 pegawai PNS, sisanya masih berstatus karyawan BLUD.

”Jadi untuk tempat parkir karyawan saja, pastinya butuh lahan yang cukup luas. Meski memang jam kerjanya terbagi dalam beberapa jam piket,” bebernya. Disinggung terkait konsep pengembangan gedung RSUD, pihaknya menyebut sudah memiliki dokumen perencanaan.

”2014 kita sudah punya masterplan, 2017 sudah kita lakukan update,” bebernya. Dalam dokumen tersebut, salah satu alternatif pengembangan RSUD menyamping ke selatan.

”Sekarang lahan yang kita miliki sekitar 3,5 hektare. Kita sudah pernah menyampaikan ke pemkab terkait lahan di sisi selatan RSUD. Kalau nanti disetujui, arah pengembangannya bisa lebih baik lagi. Memang kendala kita di lahan, karenanya dalam masterplan, konsep pengembangan RSUD dibuat vertikal,” imbuhnya.

Pantauan Jawa Pos Radar Jombang, Rabu (13/2) lalu, kondisi area parkir pengunjung rumah sakit dipenuhi kendaraan. Tak terkecuali sepanjang bahu jalan depan RSUD  banyak berderet memanjang kendaraan pengunjung rumah sakit.  

Sementara, meski sudah dibangun gedung parkir sendiri di belakang, sejumlah karyawan sepertinya masih enggan menempati gedung parkir  bertingkat tersebut.

Beberapa pegawai tetap memarkir kendaraan di area parkir pengunjung. Beberapa karyawan bahkan lebih memilih memarkir kendaraan di depan eks gedung PMI Jombang. Akibatnya, bangunan lima lantai yang dikhususkan untuk tempat parkir kendaraan motor karyawan terlihat masih banyak yang kosong.

”Selain harus jalan jauh ke belakang. Banyak karyawan yang takut naik ke tempat parikir atas, sehingga lebih memilih tempat parkir campur dengan pengunjung,” celetuk salah satu petugas. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Fri, 15 Feb 2019 08:52:48 +0700
<![CDATA[Lahan Sempit, RSUD Jombang Dinilai Tak Layak Tambah Gedung Baru]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119493/lahan-sempit-rsud-jombang-dinilai-tak-layak-tambah-gedung-baru https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119493/lahan-sempit-rsud-jombang-dinilai-tak-layak-tambah-gedung-baru

JOMBANG - Rencana RSUD Jombang membangun dua gedung baru bakal membuat kondisinya makin tak nyaman. Bahkan ke depan bisa memunculkan persoalan yang semakin]]>

JOMBANG - Rencana RSUD Jombang membangun dua gedung baru bakal membuat kondisinya makin tak nyaman. Bahkan ke depan bisa memunculkan persoalan yang semakin rumit, baik di dalam maupun lingkungan RSUD.

Penilaian ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Jombang Masud Zuremi kepada Jawa Pos Radar Jombang. Lahan RSUD yang sempit sangat tidak layak kalau terus-menerus dijejali bangunan baru.

Mas’ud juga mempertanyakan, apakah rencana pembangunan itu sudah dilakukan kajian matang. “Saya tak bisa membayangkan, betapa sumpeknya rumah sakit nanti. Sekarang saja di dalam sudah penuh bangunan. Nyaris nggak ada ruang terbukanya,” urai Mas’ud Zuremi, kemarin.

Selain itu, Masud menilai, RSUD  butuh perhatian dalam banyak hal. Pertama, terkait dengan pelayanan terhadap pasien. Selama ini banyak pasien yang mengeluhkan pelayanan RSUD Jombang. ”Ini kan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Kedua, mengenai tempat alias lahan yang dinilai makin menyempit. Sebagai gambaran, RSUD beberapa tahun terakhir terus membangun gedung baru dan kondisi ini membuat ruang terbuka yang berada di dalam rumah sakit  makin sempit.

”Apalagi sekarang akan membangun gedung senilai Rp 14 miliar itu, otomatis kan butuh tempat yang luas. Apakah sudah dikaji kelayakannya? Karena itu letaknya di tengah,” tambahnya.

Masud menilai, soal sanitasi dan kebersihan lingkungan harus benar-benar matang. ”Jangan sampai nanti justru tidak efisien dan mengganggu pelayanan yang lain,” beber ketua DPC PKB ini.

Lantas Mas’ud menyebut, tahun lalu, ada ruangan di RSUD yang tergenang air. Sehingga sistem drainase di dalam rumah sakit harus diperhatikan betul. ”Kemarin, saat saya jenguk saudara sakit kebetulan pas hujan. Dan  saya melihat kondisi air sudah menggenang,” jelas dia.

Kepada Bupati Mundjidah Wahab, Mas’us memberi saran, pemkab harus berpikir cepat membangun rumah sakit dengan lahan yang luas. ”Saya rasa, lebih baik dicarikan alternatif dengan cari lahan yang lebih representatif, ini juga sebagai pengembangan lebih lanjut,” terangnya.

Selain itu, letak RSUD yang berada di tengah kota membuat kondisinya tidak representatif sebagai rumah sakit rujukan Jatim. Lalu lalang mobil pasien, maupun kendaraan ambulans setiap saat sering terhambat.

”Beberapa tahun lalu, Pemkab sudah mewacanakan untuk membangun rumah sakit di tempat lain. dengan tanah yang cukup luas terutama tidak di tengah kota, namun wacana ini tidak terealisasi hingga sekarang,” tandasnya dia.

Masud juga meminta kalangan DPRD khususnya komisi D segera memanggil RSUD mengenai rencana pembangunan gedung dua lantai. Dia berharap komisi D bisa menggali informasi terkait dengan rencana tersebut.

”Sebab, ini juga sebagai bentuk kontrol kami. Agar bisa mengawasi pembangunan gedung yang menelan anggaran cukup besar ini,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Fri, 15 Feb 2019 08:27:54 +0700
<![CDATA[Bangun Gedung Lagi Rp 14 Miliar, RSUD Jombang Bakal Semakin Sumpek]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119487/bangun-gedung-lagi-rp-14-miliar-rsud-jombang-bakal-semakin-sumpek https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119487/bangun-gedung-lagi-rp-14-miliar-rsud-jombang-bakal-semakin-sumpek

JOMBANG – Kondisi RSUD Jombang bakal semakin penuh bangunan. Setelah 2017 lalu membangun gedung Paviliun Melati Rp 14,5 miliar, tahun ini RSUD akan membangun]]>

JOMBANG – Kondisi RSUD Jombang bakal semakin penuh bangunan. Setelah 2017 lalu membangun gedung Paviliun Melati Rp 14,5 miliar, tahun ini RSUD akan membangun gedung Paviliun Mawar Rp 14 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Sudah kita ajukan proses lelangnya di unit layanan pengadaan (ULP) barang jasa Jombang,” terang Direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran. Pihaknya sengaja menyiapkan dokumen pengajuan lelang sejak dini, lantaran mempertimbangkan waktu pelaksanaan pekerjaan.

“Semua sudah kita ajukan baik lelang jasa konsultan pengawas dan lelang pekerjaan fisik sudah, sebab kita mempertimbangkan waktu pekerjaannya,” bebernya. Dalam dokumen perencanaan, pembangunan gedung dua lantai tersebut membutuhkan waktu sekitar sepuluh bulan.

“Karena waktu pembangunan 10 bulan, maka, hitung-hitungan kita akhir Februari harus sudah penandatanganan kontrak, kalau tidak maka tidak akan mencukupi. Dana DAK batas akhir pembayaran 20 Desember. Kalau dihitung mundur, akhir Februari harus sudah tandatangan kontrak,” tegasnya.

Pudji melanjutkan, begitu perpres baru keluar pihaknya sudah langsug mempersiapkan dokumen dan langsung memasukkannya ke ULP. “Sekarang kita tinggal menunggu pemenang lelang,” ujarnya.

Terpisah, Kepala ULP Jombang Supradigdo membenarkan  pengajuan dokumen lelang proyek pembangunan gedung paviliun mawar kemuning RSUD Jombang. “Sudah masuk di ULP. Setelah melalui kajian tim pokja, sekarang sudah di-lauching pengumumannya,” bebernya.

Sesuai pengumuman lelang, sudah tersusun jadwal. Kalau tidak ada kendala, kemungkinan Maret sudah tuntas. “Dilakukan penandatangan kontrak," singkatnya.

Data yang dihimpun, proyek pembangunan gedung mawar kemuning terpaksa dirancang dengan konsep vertikal (gedung bertingkat) lantaran keterbatasan lahan. Itupun RSUD Jombang harus merelakan pembongkaran gedung Mawar untuk lahan pembangunan gedung Mawar Kemuning. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Fri, 15 Feb 2019 07:38:21 +0700
<![CDATA[Rekrutmen PPPK Batal, Pemkab Jombang Diminta Terbuka ke Tenaga Honorer]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119486/rekrutmen-pppk-batal-pemkab-jombang-diminta-terbuka-ke-tenaga-honorer https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/15/119486/rekrutmen-pppk-batal-pemkab-jombang-diminta-terbuka-ke-tenaga-honorer

JOMBANG - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Jombang memaklumi batalnya rekrutmen PPPK. Karena untuk rekrutmen harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan]]>

JOMBANG - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Jombang memaklumi batalnya rekrutmen PPPK. Karena untuk rekrutmen harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran.

Hal ini disampaikan Kartiyono, anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jombang kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin. ”Memang rekrutmen tenaga PPPK kan tidak menjadi sebuah keharusan, tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah,” ujarnya.

Ia menyebut kalau memang tahun ini Pemkab Jombang belum siap, tidak bisa dipaksakan. Karena akan berdampak pada anggaran. Hanya saja, memang pemkab harus melakukan inventarisasi kebutuhan dengan cermat dan efisien. Sehingga, jika memungkinkan dianggarkan melalui PAK APBD 2019.

”Sejak awal saya sampaikan agar dilakukan persiapan dengan matang. Kalau benar-benar siap, bisa saja dilakukan rekrutmen sekarang, nanti dianggarkan melalui PAK. Sebaliknya, kalau pemkab belum melakukan inventarisir kebutuhan PPPK dan  anggaran tak siap, ya gimana lagi, ditunda,” ujar politisi PKB tersebut.

Dirinya kembali menegaskan, kedua belah pihak, baik eksekutif maupun honorer K2 harus saling mengerti. Karena tidak mungkin pemerintah mengambil sikap yang membabi buta. Akan tetapi dirinya juga menghimbau Pemkab Jombang juga harus terbuka, jangan sampai mengambil kebijakan  diam-diam yang akan melukai masyarakat.

”Kami menghargai sikap kehati-hatian pemerintah dan saya juga berharap teman K2 juga bersabar. Namun saya berharap keterbukaan pemkab, agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Fri, 15 Feb 2019 07:20:46 +0700
<![CDATA[Alasan Pemkab Membatalkan Rekrutmen PPPK Tak Diterima Kalangan Honorer]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119469/alasan-pemkab-membatalkan-rekrutmen-pppk-tak-diterima-kalangan-honorer https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119469/alasan-pemkab-membatalkan-rekrutmen-pppk-tak-diterima-kalangan-honorer

JOMBANG – Pengakuan ketidaksiapan anggaran, sehingga Pemkab Jombang tak menggelar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di tahun ini]]>

JOMBANG – Pengakuan ketidaksiapan anggaran, sehingga Pemkab Jombang tak menggelar rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di tahun ini kembali dikomentari kalangan honorer K2.

Ipung Kurniawan, Ketua Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Jombang menyebut alasan ketidaksiapan pemkab tak bisa diterima. Menurut Ipung,  terkait PPPK harusnya pemkab juga telah mempersiapkan diri  dari sisi anggaran.

Apalagi alasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Senen, yang menyebut gaji PPPK menjadi beban, juga tak dapat diterima.

“Anggaran memang yang mengelola daerah, tapi kan dari DAU. PNS pun kan dari DAU, PPPK ini kan statusnya nanti sama karena ASN nanti ada dua PNS sama PPPK. Ini yang jadi alasan mereka, seolah dibayang-bayangi anggaran besar padahal sebenarnya untuk penggajian tidak pakai PAD,” ucapnya.

Terlebih, sebelumnya Bupati Mundjidah Wahab sudah berjanji di hadapan seluruh honorer K2, jika Pemkab siap melakukan perekrutan PPPK jika memang aturan dan perundangannya sudah siap.

“Bupati menyampaikan siap, kalau sudah ada aturan dari pusat, dan tidak menyalahi undang-undang. Tapi sekarang sudah ada aturan dan undang-undangnya tetap saja alasan macam-macam lagi,” sambungnya.

Ia juga menyebut janji Kepala BKDPP untuk mengajukan perekrutan PPPK di tahun depan disebutnya dinilai aneh. Pasalnya menurut Ipung, SE MenPAN-RB terkait tahapan perekrutan untuk dua tahun ke depan.

“Untuk tahapan satu pembukaan tahun ini khusus untuk K2. Tahapan dua yang tahun depan, itu untuk nonkategori. Kalau ditunda tahun depan, ini omong kosong namanya. Masa kita yang sudah tua-tua ini mau dibenturkan sama yang muda-muda,” lanjutnya.

Karenanya, ia meminta pemkab tak menunda lagi proses rekrutman PPPK. ’’Mau tidak mau, tahun ini harus mengakomodir K2 karena sudah janji beliau (bupati),” pungkasnya.

Sebelumnya, Senen, Kepala BKDPP Kabupaten Jombang memastikan jika tahun ini Pemkab Jombang tak  merekrut tenaga PPPK. Alasannya, tidak ada anggaran. Menurut Senen, APBD 2019 yang sudah ditetapkan tidak menganggarkan rekrutmen PPPK dan biaya gajinya.

“Anggaran kita didok  bulan Oktober, sedangkan peraturan pemerintah (PP) tentang PPPK itu keluar November. Sehingga memang tidak sempat teranggarkan. Sehingga dari sisi anggaran kita tidak siap,” lanjutnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 14 Feb 2019 22:11:39 +0700
<![CDATA[Pengendara Mengeluh Ringroad Mojoagung Dipakai Ajang Balap Liar]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119467/pengendara-mengeluh-ringroad-mojoagung-dipakai-ajang-balap-liar https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119467/pengendara-mengeluh-ringroad-mojoagung-dipakai-ajang-balap-liar

JOMBANG - Maraknya aksi balap liar yang kerap dilakukan di jalan lingkar Mojoagung (ringroad) dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya, mereka tak segan menghadang]]>

JOMBANG - Maraknya aksi balap liar yang kerap dilakukan di jalan lingkar Mojoagung (ringroad) dikeluhkan pengguna jalan. Pasalnya, mereka tak segan menghadang para pengguna jalan yang melintas.

Mereka bahkan tak segan menghadang sejumlah pengendara yang melintas lantaran tengah menggelar balap di jalur alternatif yang menghubungkan wilayah Mojoagung-Trowulan tersebut.

”Seperti yang saya alami beberapa hari lalu, sore lewat ringroad ada kerumunan pemuda sedang balapan, terpaksa saya putar balik dari pada kena masalah,” beber Rizal, salah satu pengguna jalan asal Krian, Sidoarjo.

Dirinya pun berharap, aksi balap liar mendapat perhatian serius dari pihak terkait. ”Meresahkan sekali,” singkatnya. Jajaran Polsek Mojoagung sendiri sudah berulang kali melakukan penertiban. Mendapati kedatangan mobil petugas, membuat kelompok anak-anak remaja ini langsung kabur.

Petugas juga sudah mengamankan sejumlah pengendara berikut motor. ”Beberapa yang berhasil kita amankan, kita proses sesuai aturan yang berlaku. Kita tilang,”  terang Panit Laka Laka Polsek Mojoagung Iptu Trisula, kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Namun meski razia berulang kali digelar, aksi balap liar di ringroad Mojoagung belum juga hilang. ”Sudah sering kita lakukan, bahkan tiap hari anggota kita rutin patroli. Tapi sepertinya mereka tidak jera. Maka untuk razia selanjutnya, kita minta back up dari porsonel Polres,” singkatnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 14 Feb 2019 22:00:39 +0700
<![CDATA[Didanai APBD, Pembangunan Gapura Berlambang Parpol Bisa Dipidana]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119344/didanai-apbd-pembangunan-gapura-berlambang-parpol-bisa-dipidana https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119344/didanai-apbd-pembangunan-gapura-berlambang-parpol-bisa-dipidana

JOMBANG – Mencuatnya kasus pembangunan gapura berdana APBD yang dengan menampilkan logo partai di dua desa di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang disorot]]>

JOMBANG – Mencuatnya kasus pembangunan gapura berdana APBD yang  dengan menampilkan logo partai di dua desa di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang disorot kalangan pemerhati publik.

Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) menyebut, tindakan itu tak saja menyalahi aturan yang bisa dipidana, namun juga tindakan yang memalukan.

“Artinya ini uang APBD disusupi untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ini sudah pelanggaran, dan bisa dipidana,” ujar Aan Anshori. Aan juga melihat pembangunan itu berjalan  mundur ke era orde baru.

“Hanya dalam periode orde baru saja yang secara demonstratif melakukan hal itu. Dan ternyata hari ini model pembangunan seperti itu masih saja terjadi di Jombang. Tentu ini memalukan,” ucapnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Ia pun membaca, tindakan ini merupakan upaya sang pembawa proposal untuk menunjukkan dirinya kepada warga setempat perihal ‘jasa’ yang telah dilakukannya. Namun tentu saja hal ini tak bisa dibenarkan dan dianggapnya sebagai tindakan gegabah dan ceroboh.

“Menurutku, itu menunjukkan kepongahan  yang ada di balik pembangunan tersebut. Ia pongah karena merasa memiliki dana pembangunan tersebut, padahal itu uang Negara,” lanjutnya.

Bahkan, menurutnya, dalam kasus ini pemerintah desa yang mendapat bantuan itu seolah jadi korban dari relasi politik yang tak seimbang itu. “Aku merasa, bisa jadi pihak desa menjadi korban,”  imbuhnya.

Aan juga sangat menyayangkan statemen Minardi yang menyebut pembuatan logo yang disebutnya  bentuk kreativitas yang kebabalasan.

“Aku membaca statemen Minardi di media, dan merasa kasihan bagaimana mungkin ia membiarkan kreatifitas warga dijalankan secara tidak pas?” tambah aktivis Gusdurians ini.

Karena itu, Aan berharap ada pengusutan tuntas perihal kasus ini secara hukum terkait penyelewengan dan penggunaan dana dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan politik.

“Aku meminta Minardi bisa memberikan contoh yang baik dengan cara membersihkan simbol partai,” pungkasnya.

Sebelumnya, Minardi, kader Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD mengakui sebagai pengusul proposal pembangunan gapura ke Pemkab Jombang. Ia  menyebut logo Partai Demokrat di gapura itu kreasi simpatisannya yang kebablasan.

Namun Minardi membantah pembangunan gapura dengan model, warna dan lambang yang identik dengan partainya itu atas saran dan desakannya. Ia mengaku hal itu adalah inisiatif kontraktor yang membangun gapura yang juga simpatisannya, untuk mengkreasikan bentuk bangunan.

“Jadi waktu itu teman-teman bilang, ini usulan kita. Jadi ya monggo dikreasikan seperti apa sehingga sampai jadinya seperti itu. Saya tidak mengarahkan, mereka kan bertanya ke saya apakah bagus jika dikasih logo, tapi kreasi seninya buatan teman-teman itu sendiri,” lanjutnya.

Sehingga munculnya simbol partai dan warna yang identik dengan warna partai. Itu disebutnya merupakan murni kreatifitas para tukang dan simpatisannya yang ikut dalam pembangunan. “Mungkin teman-teman itu mau berkreasi seni, namun kebablasan mungkin. Saya juga mohon maaf, saya salah mungkin terkait ini,” imbuhnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 14 Feb 2019 11:30:03 +0700
<![CDATA[Disimpan di Tennis Indoor, Kotak Suara Pemilu Rawan Kehujanan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119341/disimpan-di-tennis-indoor-kotak-suara-pemilu-rawan-kehujanan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119341/disimpan-di-tennis-indoor-kotak-suara-pemilu-rawan-kehujanan

JOMBANG – Ribuan kotak suara berbahan kardus yang berada di gedung tenis Jalan Kusuma Bangsa mulai dirakit. Hanya saja, tingkat keamanan kotak suara setelah]]>

JOMBANG – Ribuan kotak suara berbahan kardus yang berada di gedung tenis Jalan Kusuma Bangsa mulai dirakit. Hanya saja, tingkat keamanan kotak suara setelah dirakit patut dipertanyakan.

Sebab, tempat yang dipakai perakitan sekaligus penyimpanan memiliki bagian terbuka di bagian atap. Apalagi saat terjadi hujan angin, air hujan bisa masuk ke dalam gedung melalui sela tersebut.

Dalam merakit ribuan kotak tersebut, KPU tak merekrut tenaga pendukung, melainkan memaksimalkan tenaga yang sudah ada. Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang kotak tersebut berjumlah 21.475 unit.

Masing masing TPS akan mendapat jatah lima kotak sesuai dengan jumlah pemilihan yang dilakukan. ”Pelipatan ini tersebar di tiga titik, di sini (gedung tenis), di GOR dan di gudang KPU,” ujar Ketua KPU Muhaimin Shofi.

Saat disinggung mengenai bagian terbuka pada atap gedung tenis, pihaknya menyadari. Kendati demikian, pria asli Gresik ini mengatakan meski terjadi hujan air tidak akan masuk ke dalam gedung.

”Insyaallah tidak sampai kebocoran. Karena kita sudah siapkan antisipasi. Semisal nanti ada kebocoran akan kita jaga supaya air tidak sampai mengenai kotak suara,” jelas dia.

Begitu pula soal kekuatan, Muhaimin juga menjamin jika kotak tersebut cukup kuat dan aman saat nanti didistribusikan ke masing masing PPK hingga turun ke TPS. Untuk mengukur kekuatan kotak tersebut, pihaknya sendiri membuktikan hal itu dengan cara duduk di atas kotak saura.

”Tadi kami cek cukup kuat, karena bahan yang dipakai terbuat dari bahan khusus. Bukan kardus sembarangan,” jelas dia. Sementara itu, usai dirakit kotak kotak tersebut hanya ditumpuk ke tempat yang sudah disediakan.

Di bawahnya, tidak ada lapisan plastik atau benda lain. Kondisi ini harus menjadi atensi KPU sebab jika hujan kondisi lantai akan lembab dan berpotensi merusak kotak suara.

”Jadi memang untuk sementara ini kita tidak melapisi dengan plastik. Namun itu akan kita lakukan saat pengepakan nanti, sekalian membungkus semua dengan plastik agar lebih aman saat di distribusikan ke TPS,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 14 Feb 2019 11:02:51 +0700
<![CDATA[Pemasangan Simbol Partai di Gapura Dinilai Seni yang Kebablasan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119335/pemasangan-simbol-partai-di-gapura-dinilai-seni-yang-kebablasan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/14/119335/pemasangan-simbol-partai-di-gapura-dinilai-seni-yang-kebablasan

JOMBANG - Minardi, kader Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD akhirnya angkat bicara perihal polemik gapura berlambang partai di wilayah Kecamatan]]>

JOMBANG - Minardi, kader Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang akhirnya angkat bicara perihal polemik gapura berlambang partai di wilayah Kecamatan Kesamben.

Ia mengakui sebagai pengusul proposal pembangunan gapura ke Pemkab Jombang. Namun terkait adanya lambang Partai Demokrat di gapura, Minarni menyebut hal itu merupakan kreasi simpatisannya yang kebablasan.

Minardi menjelaskan, usulan pembangunan gapura itu karena adanya permintaan masyarakat. Gapura itu sebagai tetenger desa.

“Ya sudah saya usulkan saja ke pemkab untuk membangun tetenger itu, hingga akhirnya muncullah gapura di Podoroto dan di Watudakon itu,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos Radar Jombang (12/2).

Namun Minardi membantah pembangunan gapura dengan model, warna dan lambang yang identik dengan partainya itu atas saran dan desakannya. Ia mengaku hal itu adalah inisiatif kontraktor yang membangun gapura yang juga simpatisannya, untuk mengkreasikan bentuk bangunan.

“Jadi waktu itu teman-teman bilang, ini usulan kita. Jadi ya monggo dikreasikan seperti apa sehingga sampai jadinya seperti itu. Saya tidak mengarahkan, mereka kan bertanya ke saya apakah bagus jika dikasih logo, tapi kreasi seninya buatan teman-teman itu sendiri,” lanjutnya.

Sehingga munculnya simbol partai dan warna yang identik dengan warna partai. Itu disebutnya merupakan murni kreatifitas para tukang dan simpatisannya yang ikut dalam pembangunan. “Mungkin teman-teman itu mau berkreasi seni, namun kebablasan mungkin. Saya juga mohon maaf, saya salah mungkin terkait ini,” imbuhnya.

Bahkan pihaknya mengaku sudah meminta sejumlah logo untuk ditutup kembali dengan cat putih karena dirasanya tak benar usai pembangunan. Meski hingga kini, satu logo di Dusun Jungkir yang juga tempat tinggalnya tak tersentuh penutupan ini.

“Ini kan karya dari warga, dan kalau memang salah akan saya minta untuk ditutup nanti untuk yang di Podoroto. Yang khusus untuk Dusun Jungkir, kayaknya warga tidak mempermasalahkan, toh di situ kan basis suara saya di situ,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Thu, 14 Feb 2019 10:26:31 +0700
<![CDATA[Guru yang Sempat Hilang di Pantai Payangan Jember Akhirnya Ditemukan]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119184/guru-yang-sempat-hilang-di-pantai-payangan-jember-akhirnya-ditemukan https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119184/guru-yang-sempat-hilang-di-pantai-payangan-jember-akhirnya-ditemukan

JOMBANG - H+3 upaya pencarian Mohamad Hasan, 25, salah satu guru BK asal Jombang yang terseret ombak di Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu]]>

JOMBANG - Hari ketiga pencarian Mohamad Hasan, 25, salah satu guru BK asal Jombang yang terseret ombak di Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, membuahkan hasil. Tim SAR  berhasil menemukan tubuh korban sekitar 15 meter dari titik lokasi tenggelam.

Saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal. “Alhamdulillah, upaya pencarian Pak Hasan berhasil, dalam kondisi meninggal, kami sangat merasa kehilangan,” beber Saidun, guru BK (Bimbingan Konseling) SMAN 1 Jombang yang mendampingi keluarga korban di lokasi pencarian.

Terpisah, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jombang Gunadi membenarkan telah ditemukannya korban Mohamad Hasan. “Benar mas, sudah berhasil ditemukan tadi siang sekitar pukul 14.00. Sayang kondisi korban sudah meninggal dunia,” beber Gunadi usai berkoordinasi dengan tim Basarnas di lokasi pencarian.

Hari ketiga pencarian korban, petugas gabungan menerjunkan sejumlah tim. Masing-masing terbagi dalam wilayah jelajah tersendiri. Sekitar pukul 07.30 pagi, sebanyak tiga tim gabungan melakukan penyisiran di titik lokasi tenggelamnya korban menggunakan perahu jukung.

Pada saat yang sama, tim gabungan lainnya juga melakukan penyisiran darat menggunakan motor trail pada bibir pantai. Sekitar tiga jam berjalan, upaya petugas belum juga membuahkan hasil.

Meski begitu, tim gabungan terus melanjutkan upaya pencarian. Mendekati pukul 13.50 salah satu anggota keluarga korban  mendapati kemunculan benda asing sekitar 15 meter dari lokasi tenggelamnya korban.

Mendapati laporan tersebut, sejumlah petugas segera menuju lokasi keberadaan benda asing yang tengah terapung di perairan pantai tersebut. “Ternyata benar, itu tubuh korban,” bebernya.

Petugas pun segera mengevakuasi tubuh korban dan membawanya ke tepi pantai. “Kebetulan keluarga korban ada di lokasi, setelah ditunjukkan, dipastikan itu jasad korban,” bebernya.

Selanjutnya jasad korban dimasukkan dalam kantong jenazah menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan visum. Setelahnya, jasad korban dibawa ke RSUD dr Soebandi untuk disucikan dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka.

Sebelumnya, empat guru asal Jombang terseret ombak di Pantai Payangan, Dusun Watu Ulo, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Dua korban meninggal dunia, satu lainnya selamat, satu korban masih dalam pencarian.

Dua korban meninggal masing-masing Yuda Mahardika, 30, warga   Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, dan Nur Zakiya Wismayanti, 34, Dusun Kalijaring, Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang.

Adapun dua korban lain, Yannik Susanti, 36, warga Perum Denanyar, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang berhasil diselamatkan petugas meski sempat terseret ombak. Serta satu korban meninggal lagi, M Hasan, yang jasadnya ditemukan kemarin. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 14:37:52 +0700
<![CDATA[Sepi Pembeli, Sebagian Pedagang Pasar Ngrawan Tembelang Lari]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119182/sepi-pembeli-sebagian-pedagang-pasar-ngrawan-tembelang-lari https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119182/sepi-pembeli-sebagian-pedagang-pasar-ngrawan-tembelang-lari

JOMBANG - Kondisi Pasar Ngrawan, Kecamatan Tembelang masih tetap sepi. Dari seratusan lapak yang ada, tak sampai lima lapak yang dipergunakan pedagang.]]>

JOMBANG - Kondisi Pasar Ngrawan, Kecamatan Tembelang masih tetap sepi. Dari seratusan lapak yang ada, tak sampai lima lapak yang dipergunakan pedagang.

Seperti yang terpantau Selasa (12/2) pagi kemarin, aktivitas di area Pasar Ngrawan terlihat sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan seperti layaknya pasar. Deretan kios tutup rapat-rapat. Tempat jualan atau lapak yang jumlahnya cukup banyak itu, sama sekali tak ada yang membeber dagangannya.

Padahal Pasar Ngrawan ini sebagai pasar kecamatan yang pada 2017 baru saja direhab dengan anggaran miliar rupiah. Upaya Dinas Perdagangan (saat itu) untuk menggairahkan Pasar Ngrawan tak kesampaian, sampai dinas perdagangan dibubarkan dimerger dengan dinas perindustrian.

“Nggak berubah mas. Sejak dibangun tahun 2017 lalu hingga sekarang ini tetap sepi. Nggak ada pembeli, pedagang pun enggan berjualan,” ujar salah seorang warga, kemarin.

Baru kemudian sekitar pukul 06.00 salah seorang pedagang tiba di pasar. Sumarmi salah seorang pegang mengungkapkan, sampai sekarang tak ada perkembangan di Pasar Ngrawan ini.  “Sampai sekarang masih tetap sepi,” kata Sumarmi sembari menata barang dagangannya.

Makin tak diminatinya pasar yang berada di pinggir  jalan provinsi itu semakin terasa. Ini terjadi setelah pedagang yang berjualan di pagi hari hanya tinggal Sumarmi saja.

Pedagang lainnya, sebagain ada yang gulung tikar hingga mencari tempat berjualan lain. “Dulu banyak, ada sepuluh lebih yang jualan pag-pagi, seperti Mbak Nik, Pak Hadi, Mbak Sumiah. Sekarang ada yang sudah meninggal ada juga yang libur nggak jualan lagi,” beber dia sembari menyebutkan.

Sedangkan untuk kios ada sekitar empat orang yang menempati. Berbeda dengan pedagang yang menempati lapak tersebut. Untuk pemilik toko biasanya buka sekitar pukul 08.00. “Jualan sayur hanya saya saja, sudah nggak ada lagi,” sambung salah seorang warga Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang ini.

Dia sendiri heran dengan Pasar Ngrawan kian hari semakin sepi. Tak seperti pasar pada umumnya ramai pagi hari, sepinya pasar itu semakin terasa saat pagi hari. “Pokoknya setelah dibangun itu mulai sepinya, nggak tahu kenapa. Kok bisa begitu,” beber dia.

Beberapa pedagang yang dulunya berjualan di pasar itu kata dia, sebagian lari ke Pasar Ploso. “Seperti bakul daging, ayam, sama sayuran banyak yang jualan di sana,” ungkap Sumarmi.

Meski dia berjualan sendiri di pasar itu, tak ada persaingan antar pedagang yang diperoleh dirasa tak seberapa. Ini setelah pembeli juga sangat jarang. “Yang beli terkadang satu sampai empat orang saja. Kalau nggak laku ya nanti dimasak dijual sore tinggal makan,” pungkas dia. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 13:55:03 +0700
<![CDATA[Bagian Pembangunan Pemkab Jombang Benarkan Gapura Dibangun Pakai APBD]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119169/bagian-pembangunan-pemkab-jombang-benarkan-gapura-dibangun-pakai-apbd https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119169/bagian-pembangunan-pemkab-jombang-benarkan-gapura-dibangun-pakai-apbd

JOMBANG – Pembangunan gapura di sejumlah desa wilayah Kecamatan Kesamben, dipastikan anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Jombang 2018.]]>

JOMBANG – Pembangunan gapura di sejumlah desa wilayah Kecamatan Kesamben, dipastikan anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Jombang 2018.

Kasubbag Prasarana Pembangunan Bagian Pembangunan Setdakab Jombang Hadi Kushartanto mengungkapkan, anggaran pembangunan gapura bersumber dari pos Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

Sehingga karena pakai APBD, seharusnya tidak ada tambahan logo yang mirip dengan lambang partai. “Ya tidak boleh, kemarin itu sudah saya sampaikan agar dihapus,” kata Hadi dikonfirmasi kemarin (12/2). Dijelaskan, sebelumnya dia sudah melakukan koordinasi dengan pihak desa.

Tujuannya agar logo tersebut  dihapus tanpa dilakukan pengerusakan. “Begini, kemarin itu sudah kita sampaikan secara lisan kepada perangkat desa untuk dihapus. Jangan dirusak, disemprot saja warna cokelat atau putih. Kan itu sudah tidak kelihatan lagi,” imbuh dia.

Karena sudah terlanjur, lanjut Hadi saran tersebut diharapkan bisa dilakukan.  “Kalau di Watudakon sementara belum ada informasi. Besok (hari ini, Red) saya hubungi kadesnya,” sambung Hadi.

Lebih rinci disebutkan untuk BKK 2018 lalu total anggarannya yakni Rp 6,7 miliar. Menyebar di beberapa wilayah. Total ada 66 desa yang menerima bantuan itu. Bentuknya tak semua berupa gapura, ada dipergunakan untuk pembangunan jalan, drainase dan gedung.

“Kebetulan di Kesamben itu gapura,” ungkap Hadi.  Lantas langkah pemkab ke depan seperti apa? Menurut Hadi dengan adanya temuan itu pihaknya akan melakukan pengawasan dan pengecekan ke lapangan. “Karena bagian monitoring ada di pembangunan,” pungkas Hadi. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 12:18:30 +0700
<![CDATA[Ada Gapura Desa Berlambang Partai, Bawaslu Jombang Belum Bergerak]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119166/ada-gapura-desa-berlambang-partai-bawaslu-jombang-belum-bergerak https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119166/ada-gapura-desa-berlambang-partai-bawaslu-jombang-belum-bergerak

JOMBANG - Bawaslu Jombang masih belum melangkah terkait adanya lambang partai politik di gapura desa yang pembangunannya didanai APBD Kabupaten Jombang 2018.]]>

JOMBANG - Bawaslu Jombang masih belum melangkah terkait adanya lambang partai politik di gapura desa yang pembangunannya didanai APBD Kabupaten Jombang 2018. Bawaslu masih akan meminta saran kepada Bawaslu Provinsi Jatim untuk menentukan sikap.

”Secepatnya kita akan melakukan investigasi ke lokasi yang bersangkutan,” ungkap David Budianto anggota Bawaslu Jombang kemarin (12/2).

Dijelaskan, secara umum pemasangan logo partai di sebuah bangunan/fasilitas negara tidak diperbolehkan. Hanya pihaknya belum berani menyatakan hal tersebut masuk pelanggaran apa tidak sebelum  melakukan kajian dari laporan tersebut.

”Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 280 memang disebutkan, untuk kegiatan kampanye dilarang menggunakan fasilitas negara. Nah, di sini kami belum bisa memastikan ini masuk kegiatan kampanye apa bukan. Karena unsur-unsurnya harus dikaji,” beber dia.

Namun yang jelas, secara etika hal tersebut kurang tepat. Sebab, setiap orang tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara yang bersumber dari APBD untuk kepentingan politik.

”Jadi gapura tersebut milik siapa, lalu yang menempel logo partai tersebut kami perlu klarifikasi juga ke beberapa pihak terkait,” papar David.

Selain menelusuri adanya logo partai tersebut, dia mengaku akan melakukan komunikasi dengan Bawaslu Provinsi Jatim. ”Kita juga harus melihat maksud dari logo itu. Kita harus tanyakan apa maksudnya membuat logo itu,” beber dia.

Hal senada juga disampaikan Ahmad Udi Masjkur Ketua Bawaslu Jombang. Dia mengatakan, akan segera menindak lanjuti keberadaan logo tersebut. ”Jadi gapura tersebut kan dianggarkan dari pemkab, nanti akan kita koordinasikan dengan pemkab dahulu,” jelas dia.

Udi belum bisa berkomentar lebih lanjut karena perlu melakukan kajian. ”Yang jelas kita kaji dulu sesuai undang undang yang berlaku,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 11:58:24 +0700
<![CDATA[DPC Demokrat Jombang Tuding Pemasangan Logo Mercy di Gapura Tanpa Izin]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119162/dpc-demokrat-jombang-tuding-pemasangan-logo-mercy-di-gapura-tanpa-izin https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119162/dpc-demokrat-jombang-tuding-pemasangan-logo-mercy-di-gapura-tanpa-izin

JOMBANG - Pembangunan gapura ada logo mirip lambang partai di tiga lokasi di Kecamatan Kesamben diakui M.Syarif Hidayatullah, Ketua DPC Partai Demokrat.]]>

JOMBANG - Pembangunan gapura ada logo mirip lambang partai di tiga lokasi di Kecamatan Kesamben diakui M.Syarif Hidayatullah, Ketua DPC Partai Demokrat. Menurut Syarif, gapura tersebut memang berlogo Partai Demokrat, namun pembangunannya tak dikomunikasikan dengan partai.

“Memang di desa tersebut ada salah satu kader kami yang juga anggota DPRD Kabupaten Jombang,” ujarnya saat dikonfirmasi kemarin. Dijelaskan, saat pembangunan gapura yang sekarang jadi polemik itu, yang bersangkutan tidak pernah berkordinasi dengan partai.

“Kami tahunya itu saat sudah selesai pembangunan. Tapi kami berprasangka baik saja, pembangunan (ada lambang partai) itu karena keinginan warga,” imbuhnya.

Pria yang kerap disapa Gus Sentot ini menyebut, warga terkadang berinisitaif sendiri dan memberikan apresiasi karena kedekatan secara emosional dengan kader Partai Demokrat.

“Jadi memang tidak ada permasalahan dari partai, karena secara tidak langsung partai juga diuntungkan,” katanya. Akan tetapi yang menjadi persoalan, pembangunan gapura tersebut bersumber dana dari APBD. Sehingga dirinya tidak mengetahui pasti, apakah itu dibolehkan atau sebaliknya.

“Yang jadi persoalan kan gapura tersebut bersumber dana dari APBD, apakah itu diperbolehkan ataukah menyalahi aturan saya tidak tahu,” bebernya. Untuk itu, dirinya akan mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Sehingga, untuk saat ini dirinya masih belum menentukan langkah.

“Kami akan klarifikasi terlebih dahulu,” ungkapnya. Diharapkannya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dengan pemerintahan. Karena dari institusi partai tidak ada permasalahan. “Saya juga tidak membela kader kami, tapi saya harap bisa diselesaikan dengan baik,’’ pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 11:29:00 +0700
<![CDATA[Lagi, Ditemukan Gapura Desa Berlambang Partai yang Didanai APBD]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119160/lagi-ditemukan-gapura-desa-berlambang-partai-yang-didanai-apbd https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119160/lagi-ditemukan-gapura-desa-berlambang-partai-yang-didanai-apbd

JOMBANG – Lagi, ditemukan gapura desa yang dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Jombang 2018 ada logo mirip dengan lambang partai. Kali ini ditemukan]]>

JOMBANG – Lagi, ditemukan gapura desa yang dibangun menggunakan dana APBD Kabupaten Jombang 2018 ada logo mirip dengan lambang partai. Kali ini ditemukan di Dusun Jungkir, Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben.

Di Dusun Jungkir, gapura ini dapat dijumpai di atas sebuah jembatan. Lokasinya di perbatasan masuk Dusun Rembukwangi dan Dusun Jungkir. Lokasinya hanya berjarak 50 meter arah barat jalan layang (overpass) Tol Jombang Mojokerto.

Bentuk gapura di lokasi ini sama persis dengan dua gapura yang sudah ditemukan sebelumnya di Dusun Garu dan Dusun Kedungboto, Desa Podoroto. Dibangun setinggi lima meter berbentuk kotak dengan dua tiang kecil di bagian samping, gapura ini juga berwarna biru mencolok.

Bahkan di lokasi ini, gapura dilengkapi juga dengan lambang burung garuda di atasnya dan segitiga mercy di bagian bawah yang masih berwarna merah putih khas Partai Demokrat dan belum ditutup seperti dua gapura sebelumnya.

Menurut warga di lokasi, pembangunan gapura ini juga belum lama selesai. Meski dimulai sejak akhir tahun 2018 pengerjaannya baru selesai. Posisinya, menggantikan gapura lama yang dibongkar lantaran pembangunan Tol Jomo.

’’Baru kok ini, cuma lokasinya memang agak maju dibandingkan gapura sebelumnya. Kan dulu itu dibongkar dan sempat diganti sama bambu gapuranya, lha kemarin terus dibangun gapura ini, wong lampunya saja itu juga belum menyala,” terang Suparmi, salah satu warga.

Meski diakui warga dibangun pihak desa, gapura ini disebut warga hasil usaha   kader partai yang juga anggota DPRD Jombang. ’’Ini dari usaha kader demokrat memang katanya, makanya dibangun begitu. Kalau melihat gambarnya dan catnya memang kan kelihatan sekali partainya. Kan di sini ada yang jadi anggota dewan juga,” lanjutnya

Namun, di lokasi ini tak ditemukan papan proyek hingga nilai angka proyek seperti dua gapura di Desa Podoroto. Kepala Desa Watudakon saat berusaha dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang enggan menjawab dengan jelas perihal pembangunan gapura ini.

Njenengan klarifikasi ten pak Minardi mawon njih tlg....kersane kulo mbten enten masalah ama pendukung kulo ama pendukung p min.. (Silakan dikonfirmasi ke pak Minardi langsung ya, biar saya tidak ada masalah sama pendukung beliau),” tulis Ainun Najib, Kepala Desa Watudakon melalui pesan yang dikirim kepada Jawa Pos Radar Jombang. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 11:09:49 +0700
<![CDATA[Aset Tanah PT KAI Terdampak Proyek Jembatan Ploso Diputuskan Sewa]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119148/aset-tanah-pt-kai-terdampak-proyek-jembatan-ploso-diputuskan-sewa https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119148/aset-tanah-pt-kai-terdampak-proyek-jembatan-ploso-diputuskan-sewa

PLOSO – Nasih sejumlah lahan milik PT Kereta Api Indonesia terdampak proyek jembatan baru Ploso akhirnya menemui kejelasan. Lahan tersebut tidak dibebaskan]]>

JOMBANG – Nasib sejumlah lahan milik PT Kereta Api Indonesia terdampak proyek jembatan baru Ploso akhirnya menemui kejelasan. Lahan tersebut tidak dibebaskan, namun hanya sewa kontrak.

“Sudah dipastikan gunakan sistem sewa kontrak. Beberapa waktu yang lalu sudah ada kerjasama antara Dinas PUPR Provinsi dengan PT KAI,” ujar Ixfan Hendriwintoko, Manager Humas Daop (Daerah Operasi) 7 Madiun.

Ia mengatakan, rencana yang paling mudah untuk menggunakan sistem sewa kontrak. Apabila dilakukan penghapusan maka akan lebih sulit lagi karena proses penghapusan harus diawali dengan mengirim surat terlebih dahulu ke tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

“Memang kalau penghapusan aset membutuhkan waktu cukup lama,” ungkapnya. Dia mengatakan, sistem sewa lahan tersebut akan dimulai pada saat pembangunan jembatan Ploso baru dikerjakan. “Yang jelas kerjasama itu berlaku saat mulai pekerjaan jembatan Ploso,” bebernya.

Ia menambahkan, total luas lahan PT KAI yang terdampak proyek itu mencapai 720, 76 meter persegi. Hampir seluruhnya merupakan lahan dan tidak ada bangunan satupun yang terdampak. Lanjutnya, ada belasan rumah warga menyewa lahan, yang  bakal terdampak proyek tersebut.

“Luasnya yang akan dipakai 720,76 meter persegi, sementara bangunan penyewa yang terdampak sebanyak 19 orang,” rinci Ixfan.

Khusus untuk 19 penyewa itu, lanjut dia, sudah ada opsi yang diberikan. Yakni menghentikan kontrak agar tidak diperpanjang. Tak berhenti disitu, nilai bangunan juga akan diserahkan ke pihak terkait. “Terkait kompensasi kita serahkan ke dinas PUPR karena mereka yang berkepentingan,” sambung dia.

Sayangnya, Ixfan tak bisa membeber kontrak dari 19 penyewa tersebut sampai berapa tahun. “Kalau itu dokumen perusahaan, sifatnya rahasia antara pihak kedua dan pertama,” tegasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, hingga pertengahan bulan ini progres pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Ploso baru sisi utara, masih jalan di tempat. Karena pemilik tanah masih enggan melepas tanah lantaran harga yang tidak sesuai. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 09:39:26 +0700
<![CDATA[Banyak Jalan Rusak dan Proyek Molor, Komisi C Panggil Dinas Terkait]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119147/banyak-jalan-rusak-dan-proyek-molor-komisi-c-panggil-dinas-terkait https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119147/banyak-jalan-rusak-dan-proyek-molor-komisi-c-panggil-dinas-terkait

JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terkait banya]]>

JOMBANG – DPRD Kabupaten Jombang berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) terkait banyaknya proyek 2018. Juga banyaknya jalan kabupaten hingga desa yang rusak.

”Rencananya Kamis depan ini kami memanggil dua dinas tersebut,” ujar Miftahul Huda, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jombang. Dikatakan, pihaknya ingin tahu langkah dinas terkait proyek gagal 2018, dan ke depannya 2019 ini seperti apa. Apakah dilanjutkan atau seperti apa.

”Tapi saya harap memang dilanjutkan, tapi mekanismenya seperti apa nanti menunggu hasil hearing dengan dua dinas tersebut,” katanya. Selain itu, Komisi C sendiri juga ingin tahu langkah dinas tersebut untuk mengatasi jalan berlubang di Jombang.

Karena, saat ini banyak keluhan dari masyarakat terkait jalan rusak. Bahkan, menurut informasi yang didapat, angka kecelakan di masing-masing kecamatan meningkat karena banyaknya jalan berlubang.

”Kami juga ingin tahu langkah apa yang sudah dilakukan pemkab dalam menangani jalan berlubang ini,” katanya. Paling tidak, saat ini dinas terkait sudah melakukan inventarisir jalan yang benar-benar membutuhkan perbaikan mana yang hanya membutuhkan pemeliharaan saja.

Bahkan, pihaknya juga akan mempertanyakan kesiapan dinas pada 2019 ini. Jangan sampai, nantinya ada proyek yang gagal lelang, proyek molor dan proyek gagal.

”Kan kepala Dinas Perkim juga barusan ganti. Apakah sudah langsung move on adaptasi atau bagaimana, kami ingin tahu juga,” pungkas Huda. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 09:32:54 +0700
<![CDATA[Pemerintah Desa Podoroto Sebut Pembangunan Gapura Sudah Sesuai RAB]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119145/pemerintah-desa-podoroto-sebut-pembangunan-gapura-sudah-sesuai-rab https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119145/pemerintah-desa-podoroto-sebut-pembangunan-gapura-sudah-sesuai-rab

JOMBANG – Polemik seputar gapura yang mirip dengan lambang salah satu partai politik di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, mendapat respons dari pemerintah desa]]>

JOMBANG – Polemik seputar gapura yang mirip dengan lambang salah satu partai politik di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, mendapat respons dari pemerintah desa setempat.

Sekretaris Desa Podoroto Umar Fauzi mengatakan, pembangunan gapura yang ada ornamen mirip lambang partai itu sudah sesuai rencana anggaran biaya (RAB). Kendati demikian, ia enggan membeber lebih rinci teknis pembangunannya.

Umar Fauzi mengakui, gapura itu memang dibangun  akhir tahun lalu, dengan dana BK Khusus yang diterima desanya. “Ya itu dari BK kabupaten,” terangnya.

Umar menjelaskan, jika dana itu langsung diserahkan kepada desanya dari kabupaten. Dan pengerjaan bangunan juga dilakukan swakelola oleh pemdes  sendiri, seperti pengerjaan bangunan DD, ADD maupun PID. “Itu swakelola, dari kabupaten langsung diberikan kepada kami di desa,” lanjutnya.

Saat ditanya perihal bentuk bangunan yang identik dengan lambang partai, Umar menyebut hanya menjalankan apa yang sudah diperintahkan saja. Ia berdalih gambar dan desain bangunan saat diterimanya sudah dalam bentuk jadi dan dilakukan seperti gambar yang diberikan kepadanya.

’’Memang di desain itu memang buat seperti itu, kita menyesuaikan sama RAB-nya saja. Ya memang RAB-nya seperti itu, kami kan ada konsultannya juga,” imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya enggan menjawab dan memilih menutup sambungan teleponnya ketika Jawa Pos Radar Jombang bertanya, apakah pembangunan gapura di desanya itu berkaitan langsung dengan salah satu anggota DPRD. ’’Wah maaf ini mas, saya masih repot, masih perjalanan,” pungkasnya sambil menutup telepon.

Sementara menurut Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Jombang (BPKAD) Eka Suprasetya, pemberian BKK (Bantuan Keuangan Khusus) memang ada dan dialokasikan pada  2018 lalu. Meski saat ditanya berapa jumlah totalnya, ia mengaku tak tahu pasti.

“Ya, memang ada  BKK, cuma kalau jumlahnya berapa desa, ini saya yang tidak hafal mas, mungkin yang lebih tahu Kabag Pembangunan” ucapnya. Hanya saja, ia menjelaskan jika proses BKK ini memang biasanya tak lepas dari adanya pengajuan proposal yang dilakukan pihak lain kepada Pemkab Jombang.

Nantinya, penyaluran akan dilakukan langsung kepada desa sebesar proposal yang disetujui dengan bentuk pembangunan yang sudah terinci. “Kalau BK itu memang bentuknya ya dana, diberikan juga ke desa, tapi di luar DD, ADD serta PID. Untuk besarannya dia biasanya tergantung dari proposal yang dikirimkan ke pemkab,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 09:28:52 +0700
<![CDATA[Mirip Lambang Partai, Dua Gapura Proyek BKK di Desa Podoroto Disorot]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119138/mirip-lambang-partai-dua-gapura-proyek-bkk-di-desa-podoroto-disorot https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119138/mirip-lambang-partai-dua-gapura-proyek-bkk-di-desa-podoroto-disorot

JOMBANG – Gapura di dua dusun di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben jadi rasan-rasan warga. Ini setelah di bagian atas gapura ini ada ornamen mirip logo partai]]>

JOMBANG – Gapura di dua dusun di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben jadi rasan-rasan warga. Ini setelah di bagian atas gapura ini ada ornamen mirip logo partai politik dan patung burung yang biasa dipakai pengurus parpol tertentu.

Pembangunannya menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemkab Jombang  2018. Pantauan Jawa Pos Radar Jombang, Senin (11/2) kemarin, di Desa Podoroto ini ada dua gapura dengan bentuk yang sama. Pertama, gapura di pintu masuk Dusun Garu. Gapura ini berwarna biru matang, dibangun setinggi sekitar lima meter.

Yang  mencolok, ada ornamen mirip lambang salah satu partai politik  peserta pemilu. Bentuknya sebuah patung burung  garuda di bagian atas gapura. Ditambah lagi sebuah bangunan segitiga mercy di bagian bawahnya. Namun di gapura ini, lambang mercy ini tertutup cat putih sepenuhnya.

Kedua, sebuah gapura dengan model sama  di pintu masuk Dusun Kedungboto yang jaraknya hanya terpaut 200 meter. Di gapura kedua, ornamen mirip lambang partai masih terlihat bercat asli merah putih. Namun belakangan, lambang mercy di gapura kedua ini akhirnya juga dicat putih.

Menurut salah satu warga,  pembangunan gapura ini  telah jadi pembicaraan  warga. Hal ini terkait simbol-simbol partai yang nampak lekat pada kedua gapura. “Ya memang banyak yang bertanya-tanya juga, kan ini di papannya tertulis anggarannya dari Pemkab Jombang, kok gapuranya ada mirip  lambang partai, apa ya boleh ya,” ucap A, warga yang enggan nama lengkapnya dikorankan.

Ia juga menyebut gapura ini baru rampung dibangun akhir 2018. Pria ini juga menyebut jika dari rumor yang ia dengar, pembangunan gapura ini berasal dari salah satu anggota dewan di wilayah Kesamben.

“Katanya dari salah satu anggota dewan yang sekarang, dan informasinya juga tidak hanya di Podoroto, beberapa desa lain juga ada. Ya mungkin biar kelihatan pengaruhnya atau gimana saya juga tidak tahu,” lanjutnya.

Meski mengaku tak mengganggu, menurutnya tak sewajarnya jika pemakaian dana APBD digunakan untuk pembuatan benda-benda yang berbau partai politik. Terlebih pelaksananya adalah pemerintah desa.

“Ya mbok ditutup begitu tandanya, atau tidak usah pakai lambang begitu lah, ini kan uang kita juga, kok kayaknya jadi dimonopoli kepentingan tertentu,” pungkasnya.

Dari papan proyek yang terpasang di lokasi, diketahui jika pembangunan dua gapura ini memang menggunakan dana Bantuan Keuangan (BK) Khusus Kabupaten Jombang 2018.

Menyedot dana hingga Rp 110 juta per titik gapura, pembangunan ini dilaksanakan langsung Pemdes Podoroto dengan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 08:29:31 +0700
<![CDATA[Sudah Anggarkan Rp 2,4 Miliar, Parkir RSUD Jombang Tetap Semrawut]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119137/sudah-anggarkan-rp-24-miliar-parkir-rsud-jombang-tetap-semrawut https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119137/sudah-anggarkan-rp-24-miliar-parkir-rsud-jombang-tetap-semrawut

JOMBANG – Pakir kendaraan pengunjung RSUD Jombang semakin parah, meluber ke jalan sekitar rumah sakit. Meski pada 2018 RSUD sudah menganggarkan anggaran]]>

JOMBANG – Pakir kendaraan pengunjung RSUD Jombang semakin parah, meluber ke jalan sekitar rumah sakit. Meski pada 2018 RSUD sudah menganggarkan anggaran Rp 2,49 miliar membangun tempat parkir.

Seperti yang terlihat sehari-hari, deretan mobil pengunjung rumah sakit terparkir di bahu Jalan KH Wahid Hasyim. Juga memenuhi kawasan belakang dan utara RSUD. ”Memang lahan parkir RSUD sangat terbatas mas. Mau tidak mau harus cari tempat di jalan-jalan,” beber Bagio, salah satu sopir asal Mojoagung.

Bagio terpaksa  memarkir mobilnya di depan pemkab, karena tempat parkir di halaman RSUD sudah penuh. Sedangkan jalan di depan rumah sakit juga sudah penuh mobil. Sehingga dirinya pun waswas meninggalkan kendaraan.

”Mau ikut masuk jenguk keluarga sakit, tapi mobil tidak ada yang jaga. Memang ada tukang parkir, tapi karena bukan petugas resmi, jadi ragu mas,” bebernya. Selain itu, dirinya pun harus rela merogoh uang guna membayar jasa parkir liar. ”Ya, pasti keluar uang parkir, biasanya kasih Rp 5 ribu,” imbuhnya.

Saat dikonfirmasi, direktur RSUD Jombang Pudji Umbaran membenarkan perihal proyek pembangunan gedung parkir RSUD 2018. ”Proyeknya sudah selesai mas, ada di belakang, gedung empat lantai,” terangnya kemarin.

Terkait dengan masih banyaknya luberan kendaraan pengunjung pasien RSUD yang memarkir kendaraan di bahu jalan, dirinya belum bisa mengomentari banyak. ”Kebetulan gedung parkir yang kita bangun itu (2018), khusus untuk karyawan. Kita utamakan memisahkan parkir karyawan dan pengunjung dulu, sebab jumlah karyawan RSUD juga banyak mas,” bebernya.

Data yang dihimpun, nilai pagu paket proyek pembangunan gedung parkir RSUD 2018 sebesar Rp 2,492 miliar. Dalam proses lelang dimenangkan CV Moara Prabangkara dengan nilai penawaran Rp 1,735 miliar.

Untuk diketahui, 2014 RSUD Jombang sudah menggarkan sebesar Rp 250 juta untuk jasa konsultasi membuat perencanaan masterplan RSUD Jombang. ”Masterplan kita sudah kita update tahun 2018 ini,” singkat Pudji. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 08:19:59 +0700
<![CDATA[Komisi C DPRD Jombang Pertanyakan Kualitas Perbaikan Jalan Nasional]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119136/komisi-c-dprd-jombang-pertanyakan-kualitas-perbaikan-jalan-nasional https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119136/komisi-c-dprd-jombang-pertanyakan-kualitas-perbaikan-jalan-nasional

JOMBANG – Kembali munculnya tanaman pohon pisang di ruas jalan nasional Jl Basuki Rahmad, Sabtu (9/2) lalu membikin kalangan anggota DPRD geleng-geleng kepala.]]>

JOMBANG – Kembali munculnya tanaman pohon pisang di ruas jalan nasional  Jl Basuki Rahmad, Sabtu (9/2) lalu membikin kalangan anggota DPRD geleng-geleng kepala. Pasalnya, baru bulan lalu diperbaiki, namun kini sudah muncul pohon pisang yang kedua kalinya.

Anggota Komisi C DPRD Jombang Dukha mempertanyakan kualitas proyek perbaikan yang dilakukan pemerintah pusat. ”Saya menilai kualitasnya ini yang kurang baik,” ujar dia.

Sebagai buktinya, kata Dukha, tambal sulam tersebut hanya berumur satu bulan saja. ”Awalnya kan sudah ditanami pohon pisang lalu diperbaiki dengan tambal sulam. Namun karena kualitasnya jelek makanya sekarang sudah rusak lagi,” sambungnya.

Selain itu, Dukha juga menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Pusat (Kementerian PUPR). Harusnya pemerintah sering sering memantau perkembangan jalan nasional yang menjadi tanggungjawabnya. Banyaknya jalan berlubang di sepanjang jalan nasional, kata dia, salah satunya dikarenakan lemahnya pengawasan.

”Karena tidak pernah mengawasi, mereka kaget ketika tahu banyak jalan lubang di Jombang. Saya menilai mereka itu tidak niat memang, apalagi musim-musim hujan gini kan banyak jalan berlubang,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil ketua DPRD Masud Zuremi, dia mengaku sudah berulang kali meminta dan mendesak Pemkab Jombang agar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat soal jalan berlubang di Jombang.

Sebab, untuk ruas nasional adalah wewenang pemerintah pusat  melalui BBPJN. ”Saya sudah berkali-kali mengingatkan, agar pemeritah pusat segera turun tangan untuk memperbaiki jalan yang rusak,” ujar dia.

Politisi senior yang juga Ketua DPC PKB Jombang ini menilai kontrol yang dilakukan pihak berwenang, yakni BBPJN masih lemah. Hingga saat ini sejumlah ruas jalan nasional terpantau rusak dan berlubang. Bahkan masih banyak yang belum diperbaiki.

”Masih banyak yang berlubang, lihat saja di wilayah Mojoagung, hingga masuk ke Jombang dan tembus ke arah Perak, itu banyak yang rusak dan berlubang,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 08:03:41 +0700
<![CDATA[Berdalih Tak Ada Anggaran, Pemkab Jombang Tak Membuka Lowongan PPPK]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119135/berdalih-tak-ada-anggaran-pemkab-jombang-tak-membuka-lowongan-pppk https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119135/berdalih-tak-ada-anggaran-pemkab-jombang-tak-membuka-lowongan-pppk

JOMBANG - Kepala BKDPP Kabupaten Jombang Senen memastikan jika tahun ini Pemkab Jombang tak merekrut tenaga PPPK. Alasannya, tidak ada anggaran. Menurut Senen]]>

JOMBANG - Kepala BKDPP Kabupaten Jombang Senen memastikan jika tahun ini Pemkab Jombang tak merekrut tenaga PPPK. Alasannya, tidak ada anggaran. Menurut Senen, APBD 2019 yang sudah ditetapkan tidak menganggarkan rekrutmen PPPK dan biaya gajinya.

“Anggaran kita didok bulan Oktober, sedangkan peraturan pemerintah (PP) tentang PPPK itu keluar November. Sehingga memang tidak sempat teranggarkan. Sehingga dari sisi anggaran kita tidak siap,” lanjutnya.

Selain itu, biaya perekrutan dan pembayaran gaji PPPK yang  terlampau besar, membuat pemkab berdalih tak berani mengambil resiko untuk memasukkan item pembiayaan itu di tahun ini. “Untuk jatah dari Kemen-PAN kan kita dapat 474, setelah kita total untuk itu biaya per tahunnya itu Rp 22 miliar,” imbuhnya.

Namun, Senen juga menyebut jika pembayaran gaji pegawai memang berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU) bantuan pemerintah Pusat. “Ya memang kan untuk pembayaran gaji kita pakai DAU, bukan dari PAD sendiri. Cuma karena sudah di-dok dengan jumlah yang hanya cukup untuk pembayaran gaji PNS yang ada sekarang, kita tentu tidak bisa serta merta menambah,” tambahnya.

Bahkan, untuk ini pihaknya menyebut sudah melaporkan kepada Kemen-PAN RB  terkait ketidaksiapan Pemkab Jombang. Dirinya pun mengaku berharap ada kelonggaran dari Kemen-PAN RB untuk bisa melakukan seleksi di tahun depan.

“Kita sudah sampaikan ke Kemenpan juga kondisi yang ada di Jombang. Tentunya dengan harapan, kalau  tahun ini kita belum bisa ikut berproses, harapan kami tahun 2020 setelah kita alokasikan anggaran terkait penggajian dan pembayaran tunjangannya, Insyaallah bisa kita rekrut,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 07:58:49 +0700
<![CDATA[Pemkab Batal Rekrut PPPK, Honorer Jombang Datangi BKDPP]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119133/pemkab-batal-rekrut-pppk-honorer-jombang-datangi-bkdpp https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119133/pemkab-batal-rekrut-pppk-honorer-jombang-datangi-bkdpp

JOMBANG – Puluhan pengawai honorer K2 Senin (11/2) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Kabupaten Jombang, kemarin.]]>

JOMBANG – Puluhan pengawai honorer K2 Senin (11/2) mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Kabupaten Jombang.

Mereka ingin menanyakan rencana perekrutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Namun, mereka sangat kecewa lantaran Pemkab Jombang menyebut tak akan merekrut tenaga PPPK di tahun ini.

Datang pukul 09.00 WIB, sejumlah honorer yang mengenakan baju berwarna cokelat ini tiba kantor BKDPP. Mereka naik sepeda motor dan tak nampak membawa atribut, guru dan tenaga kesehatan ini kemudian berusaha   masuk kantor BKDPP.

Lima orang perwakilan massa akhirnya diizinkan masuk untuk bertemu  dengan Kepala BKDPP, Senen. Usai  pertemuan, perwakilan yang keluar kembali harus menyampaikan kabar duka. Ini setelah keterangan dari BKDPP memastikan jika tahun ini Pemkab Jombang batal mengambil jatah rekrutmen PPPK.

“Ini tadi kami konfirmasi katanya tidak mengajukan (PPPK). Alasannya, tidak ada anggaran untuk rekrutmen. Sedangkan saat ini anggaran sudah berjalan. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan cukup besar sehingga membebani,” ucap Ipung Kurniawan, perwakilan tenaga honorer.

Kabar ini, disebutnya membuat ratusan honorer K2 sangat kecewa. Pasalnya, selain alasan yang menurut mereka tak bisa diterima, Pemkab sebelumnya melalui Bupati sudah pernah menjanjikan  akan adanya perekrutan ini.

“Ini kan janji  bupati waktu hearing di Ruang Swagata Pendopo Kabupaten. Bupati menyampaikan kalau sudah ada aturan, Pemkab Jombang siap. Lha ini aturan PPPK sudah keluar aturannya, tapi kok tetap saja tidak ada tindakan tidak mau menjalankan terus alasan macam-macam. Berarti kan tidak serius ini menangani honorer,” lanjutnya.

Terlebih alasan Pemkab Jombang yang menyebut anggaran untuk honor pegawai PPPK nantinya sangat besar dan membebani. “Kata mereka hitungannya sampai butuh Rp 22 miliar per tahun. Padahal dari hitungan kami cuma Rp 6-7 miliar saja. Terlebih untuk seragam gratis siswa yang Rp 30 miliar saja mereka mau menganggarkan, lha ini untuk gurunya kok nggak mau,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya menyebut akan tetap menunggu langkah lebih anjut dari pemkab  dalam pertemuan berikutnya. Ipung menyebut BKDPP berjanji bakal kembali membicarakan masalah ini dengan Bupati Mundjidah Wahab.

“Kita beri waktu sampai tanggal 16 Februari ini, karena itu batas terakhir pendaftarannya. Kalau memang tetap tidak ada, kami akan membawa massa lebih besar lagi ke sini untuk demo,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 07:47:32 +0700
<![CDATA[Cerita Yani Susanti 20 Menit Mengapung di Pantai Payangan Jember]]> https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119132/cerita-yani-susanti-20-menit-mengapung-di-pantai-payangan-jember https://radarjombang.jawapos.com/read/2019/02/13/119132/cerita-yani-susanti-20-menit-mengapung-di-pantai-payangan-jember

JOMBANG – Minggu (10/2) menjadi hari yang tak pernah terlupakan bagi Yani Susanti 35, guru Bimbingan Konseling (BK) SMAN 3 Jombang. Kegiatan pembubaran panitia]]>

JOMBANG – Minggu (10/2) menjadi hari yang tak pernah terlupakan bagi Yani Susanti 35, guru Bimbingan Konseling (BK) SMAN 3 Jombang. Kegiatan pembubaran panitia yang dikemas dalam bentuk rekreasi bersama rekan sesame guru BK, menjadi musibah pilu.

Yani adalah korban selamat dari amukan ombak Pantai Payangan, Ambulu, Jember. Dua teman lainnya, Yudha Mahardika, 34, guru BK SMAN Plandaan, kemudian Nur Zakiya Wismayanti, 34, guru BK SMAN 1 Jombang, serta M.Hasan, 25, guru SMKN 3 Jombang, meninggal dunia.

Kepada Jawa Pos Radar Jombang Yani bercerita, awalnya ia dan beberapa guru BK lainnya bermain seperti biasa di pinggir pantai. Tidak ada kejadian apapun. Semua tertawa riang, melepas penat bermain air. Bahkan, saat itu ombak terbilang cukup tenang. Angin pun berhembus tidak terlalu kencang.

Kira kira pukul 14.30 WIB beberapa guru lain naik ke permukaan. Namun Yani dan tiga guru lainnya tetap di pinggir pantai. Saking senangnya bergurau, ia dan tiga temannya tak terasa jika tubuhnya terbawa ke tengah laut. Hingga dia baru sadar jika tidak ada pijakan sama sekali di kakinya.

Beberapa kali mencoba berlari ke arah pantai, jutru ia makin hanyut terbawa ombak. Ia pun sadar setelah dia dan tiga guru lainnya terseret ke tengah laut.

”Saat itu saya sedikit bisa berenang. Saya mencoba mengangkat Bu Zakiyah tapi tidak bisa naik. Pegangan tangan saya terlepas ketika tubuh saya sempat jadi pijakan kaki Bu Zakiyah,” ungkap Yani ditemui kemarin (11/2).

Di tengah tengah laut, mereka sempat melambaikan tangan untuk meminta pertolongan. Namun, ganasnya ombak membuat mereka hanya bisa pasrah. Dia ingat betul, berkali kali tenggelam dan kemasukan air.

”Saya, Bu Zakiyah dan Pak Yuda terus melambaikan tangan ke warga di pantai. Namun saya melihat mereka tidak segera terjun, untuk menolong kami,” terangnya.

Hal yang dia ingat, jarak bibir pantai sekitar 25 meter dari tempat mereka tenggelam. beberapa kali Yuda sempat menarik tangannya untuk membantu melambaikan tangan. Namun akhirnya dia menyerah. Dia pasrah karena tidak kuat merasakan sesak.

”Akhirnya saya pasrah, saya sudah tidak kuat lagi, saya tidak ingat dengan teman-teman,” papar istri Erwin Suwignyo ini. Perempuan kelahiran Jombang, 21 Mei 1983 ini baru sadar setelah dirinya ditolong oleh nelayan setempat. Dia sempat melihat jika nelayan itu pakai pelampung dari jerigen.

”Saya sempat sadar beberpa menit, tapi saya lemas dan sesak,” tambahnya lagi. Hingga akhirnya ibu dua anak ini dibonceng ke puskemas  untuk mendapat pertolongan. 

Sejak awal berangkat, Yani memang merasa tak enak sepanjang jalan. Di dalam bus, dia merasa sepi dan gundah. “Kadang kan ada yang di dalam bus nyanyi-nyanyi. Waktu itu entah kok sepi,” tuturnya. Akhirnya kejadian malang pun menimpa mereka.

Kepada Jawa Pos Radar Jombang, Yani menceritakan jika dirinya sangat berduka atas meninggalnya rekan sejawatnya tersebut. “Saya sangat kehilangan. Dengan Bu Zakiyah bukan kayak teman lagi tapi seperti saudara. Namun di sisi lain saya juga bersyukur bisa selamat. Semoga pak Hasan juga segera ditemukan,” pungkasnya. (*)

]]>
Mardiansyah Triraharjo Wed, 13 Feb 2019 07:43:17 +0700