alexametrics
Minggu, 17 Oct 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Mutasi Pejabat Berbau Tak Sedap, Guru Biasa Langsung Kabid

14 Oktober 2021, 09: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

SENANG SEDIH: Suasana pelantikan pejabat di Bung Tomo Pemkab Jombang.

SENANG SEDIH: Suasana pelantikan pejabat di Bung Tomo Pemkab Jombang.

Share this      

JOMBANG - Gerbong mutasi di lingkup Pemkab Jombang meninggalkan rasan-rasan banyak kalangan. Selain balas jasa politik hingga sudah diplot sejak awal sesuai permintaan, tak sedikit yang melompat jabatan hingga melukai pejabat di bawahnya.

Paling mencolok misalnya, seorang guru mata pelajaran biasa pada salah satu SMP yang langsung diangkat menjadi Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Padahal di bidang yang menangani seni dan budaya ini ada dua pejabat di bawahnya yang notabene pelaku seni senior dan dikenal sangat paham tentang kebudayaan. 

Dalam SK Bupati Jombang No 188.4.45/603/415.41.2021 yang dibacakan saat pelantikan, tertulis nama Dian Yunitasari seorang guru biasa yang diangkat menjadi Kabid Kebudayaan. Sementara Kabid Kebudayaan lama Didik Pambudi Utomo yang tinggal empat bulan memasuki masa purna tugas, justru digeser menjadi Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Jombang.

Baca juga: Terdakwa kasus korupsi pupuk bersubsidi Hadirkan Empat Saksi

”Ya, saya juga heran, kenapa bisa dari guru biasa langsung jadi kabid, padahal dibawahnya masih banyak pejabat setingkat kasi senior yang mumpuni di bidangnya,’’ ujar salah satu ASN kepada Jawa Pos Radar Jombang, kemarin.

Meski prosedur diangkatnya seorang guru biasa langsung menjadi kabid ini tak diketahui. Namun promosi dengan main lompat jabatan itu terlihat sangat mencolok. Pasti memunculkan tanda tanya besar. Ada apa di balik itu. Belum lagi, sudah sewajarnya ada tahap yang dilalui.

Misalnya guru tersebut pernah diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, atau pernah menduduki jabatan setingkat kasi.  ”Kan jelas golongannya jauh beda. Dari guru langsung kabid. Pasti dari segi managerial tidak bisa. Belum lagi melukai banyak orang,’’ tambahnya.

Dikonfirmasi hal ini, Penjabat Sekda Senen tak menampik dari sekian nama pejabat yang dimutasi kemarin, ada satu guru yang langsung diangkat jadi kabid. Dia menyebut, pada prinsipnya ASN yang menjabat di jabatan fungsional ke struktural memang bisa. ”Asalkan jabatannya setara. Artinya sudah menduduki jabatan madya setara eselon III,’’ ujarnya.

Dia mengatakan, dari sisi kepangkatan, guru tersebut sudah golongan IVb. Sehingga sesuai aturan, bisa dimutasi dari fungsional ke struktural. ”Seperti dalam seleksi terbuka JPTP kemarin, pejabat administrator eselon III atau jabatan fungsional madya bisa mengikuti,’’ tambah dia.

Saat disinggung apa alasannya guru tersebut tiba-tiba diangkat menjadi Kabid. Kepala BKD-PP Jombang ini menjawab jika ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, usulan dari OPD terkait dengan mempertimbangkan tim penilai kinerja PNS yang terdiri BKDP, Inspektorat dan semua asisten. Kemudian terakhir penilaian itu mendapat persetujuan dari bupati selaku PPPK. ”Ada beberapa pertimbangan. Dan semua itu sudah sesuai prosedur,’’ paparnya.

Lantas kenapa tidak memilih pejabat senior yang sudah lama berada di Dinas P dan K. Seperti Anom Antono dan beberapa pejabat setingkat kasi di bawahnya yang selama ini sangat getol terhadap seni budaya. Senen hanya menyebut jika pejabat setingkat kasi di bawahnya dianggap belum memenuhi persyaratan. ”Kan masih kasi, jadi belum mencukupi,’’ tegas Senen.

Lebih dari itu, ia juga memberi penjelasan terkait adanya rotasi jabatan beberapa sekretaris dinas. Saat dikonfirmasi dirinya tak menampik adanya rotasi beberapa jabatan sekretaris dinas dengan posisi yang sama. Dia menyebut, pergeseran itu semata-mata untuk penyegaran.

”Ya, memang hal tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Dalam mutasi sudah dilakukan tata penilaian dari pejabat yang dimutasi maupun rotasi,’’ ujar dia.

Kepala BKD-PP Jombang ini membenarkan bila jabatan yang diemban beberapa pejabat eselon III tersebut rata-rata belum genap lima tahun. Di masa kepemimpinan bupati wabup yang sekarang. Namun, alasan dilakukan mutasi karena adanya tuntutan organisasi. ”Seperti Pak Gatut Wijaya di Dinkes sudah lama, setahun lebih,’’ terang dia.

Menurut dia, perombakan sekretaris dinas dari OPD satu ke OPD lain adalah hal biasa. Itu dilakukan sebagai penyegaran organisasi. ”Sehingga mereka bisa berinovasi dan lebih kreatif,’’ pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, gerbong mutasi 134 pejabat di lingkup Pemkab Jombang terlaksana, kemarin (12/10). Bupati Jombang Mundjidah Wahab meminta seluruh pejabat yang dilantik langsung tancap gas bekerja dengan baik, penuh tanggungjawab dalam mengayomi masyarakat.

Sejumlah 134 pejabat yang dilantik itu meliputi Penjabat Sekda, lima kepala OPD hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), 57 pejabat administrator, 69 pejabat pengawas dan dua orang kepala sekolah. Selain itu, bupati meminta seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan maksimal.

”Bisa mengayomi dan mengabdi kepada masyarakat dengan memegang teguh profesionalisme, loyalitas dan keikhlasan,’’ pungkasnya.

Disinyalir Penuh Rekayasa

 

MUTASI yang melibatkan 134 pejabat di lingkup Pemkab Jombang kemarin, diam-diam mendapat atensi dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Aan Anshori Direktur Lingkar Indonesia untuk keadilan (Link) Jombang mensinyalir, mutasi kali ini penuh dengan rekayasa. Alasannya, proses dan dan tahapannya tidak dilakukan secara transparan.

”Karena tidak transparan akhirnya gelap. Maka berpotensi dilakukan rekayasa, komersialisasi jabatan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang, Rabu kemarin (13/10). Ia menilai, mutasi jabatan yang dilakukan selama ini tidak pernah jelas. Utamanya terkait dengan indikator yang dilakukan. Pejabat hanya digeser atau bertukar posisi.

Semisal pejabat eselon III A atau setingkat camat atau sekretaris dinas. ”Dari sekian banyak, mungkin belum masuk pensiun, publik tidak pernah tahu kenapa mereka hanya digeser posisi dan sebagainya. Sehingga terkesan asal-asalan begitu saja,” imbuh dia.

Dalam mutasi itu setidaknya ada 10 pejabat yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas, namun empat orang hanya bertukar posisi. M Hasan misalnya, yang semula Sekretaris Dinas Tenaga Kerja kini menjabat Sekretaris DPPKB-PPPA, padahal sebelumnya (masa kepemimpinan bupati wabup sekarang), ia juga menjadi Sekretaris Dinas Koperasi dan UM.

Begitu juga Sekretaris Dinas Tenaga Tenaga Kerja yang sekarang dijabat Gatut Wijaya, sebelumnya menjabat Sekretaris Dinkes. Bila ditarik ke belakang (masa kepemimpinan bupati wabup sekarang), Gatut juga menjabat Sekretaris Dispendukcapil. Tak hanya itu, Sri Retno Ponconingtyas yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPPKB-PPPA kini menjabat Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Begitu juga Samsul Huda yang semula Sekretaris Dinas Kominfo kini menjabat Sekretaris Bakesbangpol, sementara Sekretaris Dinas Kominfo diisi Ida Khumaida yang sebelumnya Camat Ngoro. Masih dalam posisi yang sama, Ahmad Yusuf sebelumnya menjabat Sekretaris DPMPTSP kini menjabat Sekretaris Disperta. Padahal, Ahmad Yusuf sendiri mengikuti seleksi terbuka JPTP dan masuk tiga besar yang direkom KASN.

Untuk pejabat lainnya, rata-rata promosi. Semula eselon IIIb atau setingkat kabid, promosi ke eselon IIIa atau setara sekretaris dinas. Di antaranya sekretaris Dinkes, Dinas PUPR, Bappeda,  Disparpora dan DPMPTSP. ”Kenapa bisa terjadi, karena bupati wabup tidak memiliki reasoning yang fair, jelas dan transparan menyangkut gambaran besar posisi pejabat seperti apa,” sindir Aan.

Dalam idealnya, pemerintah semestinya punya catatan penting terkait dengan potensi dan kinerja pejabat di bawahnya. Dia lantas mencontohkan, pejabat yang hanya digeser atau bertukar posisi juga harus disertai alasan jelas. Tidak menjadikan penyegaran sebagai alasan mutasi. ”Misalkan kenapa pejabat tersebut, bagaimana kinerja dan lain sebagainya. Ini disampaikan ke publik,” tutur dia.

Begitu juga adanya pegawai fungsional yang langsung menempati jabatan struktural cukup tinggi seperti kabid. ”Misalkan ada guru apakah itu SD atau guru sejarah, tiba-tiba jadi kepala bidang. Apakah ini soal kualitas atau persoalan lain. Ini harus ada dokumen mutasi yang berisi catatan dan rekam jejak serta penilaian dari OPD,” tegasnya.

Ia menyebut, dokumen catatan itu harus dibuka secara gamblang kepada publik. ”Paling penting, selama ini publik juga tidak pernah dilibatkan. Misalkan, ada kepala OPD yang kinerja kurang baik, kemudian harusnya diganti. Bupati sendiri tidak mau menghimpun upaya itu,” lanjut dia.

Padahal di beberapa daerah lain, pejabat ada yang terpaksa dimutasi karena kinerja kurang maksimal. ”Katakan di Jawa tengah, kalau ada kepala OPD kinerjanya jelek berdasar laporan masyarakat melalui media sosial, gubernur langsung memberi tindakan. Ukurannya kan jelas, publik juga terlibat,” beber Aan.

Karena itulah apa yang terjadi di Jombang selama ini pelaksanaan mutasi terkesan penuh rekayasa. ”Gagal mentradisikan good govermence. Karena nggak pernah transparan,” lanjut dia. Aan bahkan mempertanyakan, sampai kapan mutasi di lingkup pemkab ini dilakukan tidak transparan.

”Mau sampai kapan diatur dan dimanajer dengan model semau gue. Selama ini mutasi belum pernah memberi contoh baik, dilakukan secara transparan, akuntabel, objektif dan melibatkan masyarakat,” pungkasnya.

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP