alexametrics
Minggu, 17 Oct 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Bupati Jombang Minta Pejabat Langsung Tancap Gas

Sepuluh Camat Dirombak

13 Oktober 2021, 08: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

TEGANG: Sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Jombang terlihat tegang saat mendengarkan pengumuman pelantikan kemarin.

TEGANG: Sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Jombang terlihat tegang saat mendengarkan pengumuman pelantikan kemarin.

Share this      

JOMBANG – Gerbong mutasi 134 pejabat di lingkup Pemkab Jombang terlaksana, kemarin (12/10). Bupati Jombang Mundjidah Wahab meminta seluruh pejabat yang dilantik langsung tancap gas bekerja dengan baik, penuh tanggungjawab dalam mengayomi masyarakat.

Pantauan di lokasi, pada barisan depan terlihat Suwignyo, Bayu Pancoro Adi, Danang Praptoko kemudian diikuti beberapa pejabat yang cukup familiar di belakangnya. Tak berselang lama, Kabid Mutasi dan Promosi BKD-PP Jombang Supar, akhirnya mengumumkan nama-nama pelajat yang dilantik.

Total ada 134 pejabat yang dilantik. Meliputi Penjabat Sekda, lima kepala OPD hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP), 57 pejabat administrator, 69 pejabat pengawas dan dua orang kepala sekolah.

Baca juga: Tiga Karateka asal Jombang Belum Berhasil Dapat Medali PON XX Papua

”Saya meminta penjabat sekda dapat melaksanakan fungsi dan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab,’’ ujar orang nomor satu di Jombang ini. Selain itu, bupati meminta seluruh pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan maksimal. ”Bisa mengayomi dan mengabdi kepada masyarakat dengan memegang teguh profesionalisme, loyalitas dan keikhlasan,’’ tegasnya.

Diwawancara terpisah, Senen Penjabat Sekda menyebut masa jabatan yang diembannya berlaku maksimal tiga bulan. Sebagaimana Perpres No 3/2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah pasal 5 ayat 3, yang berbunyi masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

”Tapi tadi sudah disampaikan ibu bupati selaku PPK, ketika nanti sudah ditetapkan sekda definitive, berarti jabatan penjabat sekda dengan sendirinya sudah tidak berlaku,’’ ujar dia.

Dia menambahkan, dengan dilantiknya 134 pejabat maka kekosongan Eselon IIIa setingkat sekretaris dinas dan kepala bagian (kabag), maupun eselon IIIb setingkat kabid sudah terisi. Begitupula kekosongan 15 eselon IV setingkat kepala seksi (kasi) juga sudah terisi. ”Jadi tidak ada lagi jabatan kosong, sudah terisi semua,’’ tegas dia.   

Dalam mutasi itu sedikitnya ada 10 camat yang dirombak. Terdapat satu pegawai yang turun jabatan. Di antara perombakan camat itu meliputi Camat Megaluh, Mojowarno, Kesamben, Tembelang, Mojoagung, Plandaan, Kudu, Ploso, Ngoro dan Gudo.

Eka Yulianto yang sebelumnya Camat Megaluh kini dimutasi Camat Kesamben. Sementara Agus Santoso yang sebelumnya Camat Kesamben dimutasi Camat Tembelang. Sedangkan Muchtar yang sebelumnya Camat Tembelang kini menjabat Camat Mojoagung.

Arief Hidajat Camat Mojowarno juga ikut dimutasi ke Camat Gudo. Supriyono yang sebelumnya Sekcam Bareng mengisi posisi Camat Mojowarno. Camat Kudu Tridoyo Purnomo digeser ke Camat Ploso. Sedangkan Agus Sholahuddin yang sebelumnya menjabat Camat Plandaan dimutasi menjadi Camat Kudu.

Kekosongan Camat Plandaan diisi Suparno yang sebelumnya Sekcam Ngusikan. Sedangkan Yaumassyifa (Kabid Penyelenggara Pelayanan dan Perizinan DPMPTSP) kini menjabat Camat Ngoro. Heri Prayitno sebelumnya Kabag TU RSUD Jombang kini menjabat Camat Megaluh.

Terkait perombakan ini Senen Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Jombang membenarkan. ”Yang jelas rotasi itu untuk penyegaran. Supaya mereka tidak jenuh, juga karena tuntutan peningkatan kinerja sesuai kebutuhan organisasi,” tambahnya.

Pergeseran posisi dilakukan juga berdasar hasil evaluasi yang pada prinsipnya kinerja organisasi. Dia juga tak menampik, sebagian pejabat mendapat promosi. Mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal. ”Ketika ada camat yang promosi dengan sendirinya ada kekosongan jabatan. Itu dalam rangka pembinaan karir, maka ada yang promosi,” ujar Senen.

Meski demikian, terdapat pejabat yang turun eselon dari eselon III ke eselon IV atau setara kepala seksi (kasi). ”Memang benar. Itu karena hukuman setelah ada pelanggaran disiplin,”  pungkasnya.

(jo/ang/jif/JPR)

 TOP