alexametrics
Minggu, 17 Oct 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah
Gandeng Konsultan untuk Studi Kelayakan

Terkait Pengadaan Lahan untuk Relokasi Pedagang Pasar Legi

12 Oktober 2021, 08: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Hari Oetomo Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang

Hari Oetomo Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang

Share this      

JOMBANG – Rencana pemkab merelokasi pegadang pasar tumpah di JL Seroja DAN Jalan KH Mimbar jalan terus. Usai anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 20 miliar didok, pemkab sudah membentuk tim termasuk persiapan melakukan studi kelayakan atau feasibility study dengan menggandeng konsultan.

Hari Oetomo Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang mengatakan, pengadaan lahan untuk relokasi pedagang pasar Legi Jombang diusulkan September lalu dan sudah disetujui dalam PABD 2021. ”Untuk pengadaan lahan memang dari PAPBD. Sudah ada perbup dan perdanya,” kata Hari dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jombang.

Dijelaskan, usai usulan itu diterima, saat ini tahapan pelaksanaan sudah mulai berjalan. Di antaranya pembentukan tim. ”Jadi setelah ada perda PAPBD itu, kita membentuk SK tim, diketuai pak sekda dan beberapa OPD terkait,” imbuh dia.

Baca juga: Berharap Monash University Bentuk Generasi Indonesia Berdaya Saing

Saat ini tim juga sudah mulai bekerja. Salah satunya terkait proses feasibility study (FS). Untuk feasibility study, nantinya akan menggandeng konsultan. ”Untuk FS atau feasibility study ini pengadaan langsung. Jadi ada konsultan. Sekarang masih berproses,” sambung Hari.

Dia pun berharap proses penunjukan konsultan segera selesai, sehingga bisa segera mulai action di lapangan. ”Mungkin awal November sudah ada. Karena kita di bulan ini masih proses FS itu tadi,” ujar dia.

Dijelaskan, hasil konsultan melakukan studi kelayakan nantinya bakal ditindaklanjuti tim, sebagai dasar tim memilih lokasi lahan yang akan dibeli. ”Karena berdasarkan aturan yang ada, harus ada FS dulu. Itu nanti yang akan dilakukan konsultan,” sambung Hari.

Disinggung ada berapa opsi lahan yang bakal dilakukan feasibility study, Hari belum bisa memberi keterangan banyak. Alasannya, menunggu tahapan itu kelar terlebih dahulu. ”Masih belum, karena butuh FS dahulu. Karena konsultan mendata dari segi aspek apapun, mulai dari aspek ekonomi hingga sosial dan sebagainya. Tugasnya mereka mengkaji secara keilmuan,” kata Hari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Mundjidah Wahab merespons sorotan terkait rencana pengadaan lahan untuk relokasi pedagang Pasar Legi Jombang. Pengadaan lahan yang dialokasikan sebesar Rp 20 miliar itu diprioritaskan untuk pedagang pasar tumpah baik di Jalan Seroja maupun Jalan KH Mimbar. ”Ya kan sudah ditetapkan, ya harus dilaksanakan,” tegas Bupati Mundjidah Wahab kepada sejumlah awak media, usai mengikuti sidang paripurna di gedung DPRD Jombang, kemarin (27/9).

Pihaknya tetap melanjutkan pembelian lahan itu karena anggaran sudah disetujui dan P-APBD sudah di-dok. Mundjidah menyebut, pertimbangan pemkab untuk mengadakan pembelian lahan itu memang bertujuan untuk relokasi pedagang kecil. Terutama pedagang yang selama ini berjualan di pinggir jalan, di belakang Pasar Citra Niaga Jombang. ”Kan bisa dilihat kalau pagi di Jl KH Mimbar itu seperti apa, kasihan (pedagang,Red) kepanasan dan kehujanan,” lanjutnya.

Meski tak menyebut jumlah pedagang secara pasti, menurutnya ada ratusan pedagang bahkan ribuan orang yang selama ini berjualan di Jl KH Mimbar dan Jl Seroja. Rencananya, seluruh pedagang tersebut bakal direlokasi ke tempat yang baru. ”Prioritas yang di berjualan di sepanjang jalan T (Jl KH Mimbar dan Jl Seroja) itu,” ungkap dia.

Kendati demikian, Mundjidah mengaku belum dapat laporan detail terkait lahan mana yang akan dibeli. Termasuk bagaimana teknis pembangunan pasar relokasi nanti. Hal itu akan menjadi kewenangan OPD terkait. ”Saya minta dekat dengan pasar lama, jangan jauh-jauh. Soal pembangunannya ya nanti lihat kondisi,” pungkasnya.

Sebelumnya, rencana pengadaan lahan senilai Rp 20 miliar untuk relokasi pedagang pasar tumpah di Jl KH Mimbar dan Jl Seroja menuai penolakan. Selain masih menghadapi masa pandemi, pemkab dinilai belum memiliki master plan yang jelas terkait program.

Donny Anggun salah satu anggota dewan dari fraksi PDIP menilai pemkab terlalu gegabah terkait pengadaan lahan untuk relokasi PKL. Selain tidak ada master plan yang jelas, kondisi pandemi saat ini menuntut pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif. ”Butuh tanah berapa, luas tanah yang dibutuhkan dan model bangunannya seperti apa? Itu juga belum ada. Jadi, kesannya beli-beli tanah saja, disiapkan dulu, nanti masalah master plan-nya nanti dulu aja. Nah, ini kan yang nggak bener. Kalau nggak jeli pemerintah menggunakan anggaran, ya akhirnya nggak begitu bermanfaat untuk masyarakat,” tegas Donny.

Anggun yang juga Wakil Ketua DPRD Jombang ini menilai, seharusnya sebelum mengajukan program, pemkab juga sudah melakukan komunikasi dengan para pedagang dan PKL, terkait rencana relokasi tersebut. Khawatirnya, begitu program ini jalan, ternyata mereka tidak mau dipindah. ”Ini tentu jadi problem, anggaran sudah keluar besar ternyata pemanfaatannya tidak maksimal. Saya masih ingat, dulu ada rencana memindah pedagang ke pasar Ngrawan juga gagal,” bebernya.

Dari informasi yang dia dapat, rencana pengadaan lahan untuk pembangunan pasar yakni wilayah Denanyar. ”Apakah mereka mau dipindah ke sana?. Pedagang dipindah ke lokasi deket jalan raya saja nggak mau, bayangkan, apabila dipindah ke Denanyar yang jaraknya jauh. Terlebih belum melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pedagang,” tegasnya.

Senada, Nurrohman aktivis LSM Pos Paham mensinyalir ada kejanggalan penganggaran program. ”Saya menengarai rencana pembelian lahan itu syarat kepentingan untuk mencari keuntungan oknum-oknum tertentu,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Jombang.

Kejanggalan itu terlihat dari proses penganggaran yang dinilai terlalu dipaksakan, tanpa didukung dokumen perencanaan yang matang. ”Ini ada apa tiba-tiba langsung masuk dalam P-APBD 2021, apalagi anggarannya begitu besar,” ungkapnya.

Dirinya juga mempertanyakan, apakah pemkab sudah membuat grand desain untuk penataan kota, atau perencanaan yang matang terkait hal ini. ”Apakah pemkab juga sudah melakukan sosialisasi ke pedagang apabila akan dipindah. Seharusnya juga melakukan sosialisasi ke mereka, karena mereka yang akan menempati,” imbuhnya.

(jo/naz/jif/JPR)

 TOP