alexametrics
Minggu, 17 Oct 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

SMP di Jombang Kekurangan 360 Guru PNS

12 Oktober 2021, 09: 00: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

SMP di Jombang Kekurangan 360 Guru PNS

Share this      

JOMBANG – Jumlah guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) terus berkurang. Banyaknya tenaga yang purna, tidak diimbangi dengan tenaga baru yang masuk. ’’Kita kekurangan 360 guru PNS,’’ kata Kabid Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Karyono, kemarin.

Di SMP, ada 42 tenaga PPPK, 3.712 guru ASN dan 2.289 guru honorer. Dari 3.712 guru PNS yang ada, 72 diantaranya tahun ini pensiun. Praktis, kekurangan guru PNS semakin banyak di Jombang.

Sekolah juga tidak diperbolehkan untuk mengangkat guru honorer. ”Aturan dilarang angkat guru honorer sejak 2019,” jelasnya.

Baca juga: Kerusakan Ringan Bisa Pakai BOS

Jumlah guru honorer juga berkurang, karena tahun ini banyak yang ikut seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Untuk menambah guru baru, sudah tidak diperbolehkan sejak 25 Februari 2019. Larangan ini tertuang dalam surat Bupati Jombang nomor 800/518/415.41/2020 perihal larangan mengangkat pegawai non PNS, non PPPK.

”Tenaga honorer yang sekarang sudah memiliki SK dinas, tapi semakin tahun semakin berkurang, karena banyak tenaga honorer yang daftar CPNS atau PPPK,” ungkapnya.

Beban mengajar antara guru PNS dan guru honorer sama, yaitu 40 jam per minggu. Karyono mengatakan, kekurangan guru di tingkat sekolah diatasi sekolah sendiri. Bisa berbagi tugas, atau dengan sukarela menyerahkan tenaganya untuk memiliki beban mengajar lebih berat dari yang seharusnya.

”Beban mengajar diberikan kepada guru PNS, kalau guru PNS tidak cukup baru ke guru honorer,’’ terangnya. Jika tetap tidak cukup, terserah satuan pendidikan bagaimana cara mengatasinya. Karena sekarang sudah tidak bisa mengangkat guru honorer.

Kebutuhan guru PNS di tingkat SMP tak sama dengan SD.

Di SMP, yang PNS minimal kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan dan waka sarana prasarana. Sedangkan untuk wali kelas idealnya PNS, namun jika tenaga tidak ada maka bisa diisi non PNS.

Gaji tenaga honorer dapat diambilkan dari dana BOS. Dengan syarat, nama guru sudah masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik).

(jo/wen/jif/JPR)

 TOP