alexametrics
Minggu, 17 Oct 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Hadirkan Akuntan Publik ke Persidangan

Sidang Kasus Korupsi Pupuk Bersubsidi

08 Oktober 2021, 08: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Hadirkan Akuntan Publik ke Persidangan

Share this      

JOMBANG – Sidang ke-6 kasus korupsi pupuk bersubsidi di Jombang kemarin, JPU mendatangkan saksi ahli. Saksi ahli ini untuk membuktikan hitungan nilai kerugian negara akibat penyelewengan penyaluran pupuk tahun 2019.

“Kita hadirkan seorang ahli dari kantor akuntan publik Surabaya,” terang Acep Subhan Saepudin Kasipidsus Kejari Jombang. Saksi ahli yang dihadirkan itu untuk membuktikan hitungan kerugian negara dalam kasus penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi. “Ini adalah akuntan publik yang mengaudit kerugian negara,” katanya.

Dalam kesaksian itu, ahli membeber hitungan kerugian negara berdasarkan fakta persidangan sebelumnya. Acep menyebut, dalam persidangan sebelumnya, sejumlah saksi dari petani telah membeber jika pada penyaluran pupuk bersubsidi khususnya wilayah Mojoagung, banyak ketidaksesuaian.

Baca juga: Terkait Penyesuaian SOTK, Pemkab Jombang Tunggu Persetujuan Kemendagri

“Mulai petani yang tidak berhak karena luas lahan di atas 2 hektare, maupun petani yang tidak masuk gapoktan namun dibuat atas nama semua sudah diterangkan di sidang sebelumnya,” jelas dia.

Dari itu, saksi ahli kemudian menghitung tonase pupuk ilegal yang sudah tersalurkan berikut jumlah nilai subsidi. Dalam hitungan ahli, terdapat 160 ton pupuk bersubsidi dari jenis Phonska maupun ZA yang disalurkan untuk petani yang tidak seharusnya mendapat jatah pupuk bersubsidi dengan merekayasa RDKK.

“Sehingga setelah ditotal seluruhnya nilai kerugian sekitar Rp 450 juta, sesuai dakwaan awal,” rincinya. Usai mendengarkan keterangan saksi ahli, majelis hakim yang memimpin sidang virtual itu kembali menunda persidangan hingga Rabu pekan depan.

Sidang rencananya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa. “Minggu depan saksi yang meringankan datang. Kalau yang menghadirkan pihak penasehat hukum, malahkeliru nanti,” pungkas dia.

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP