alexametrics
Minggu, 17 Oct 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

Terkait Penyederhanaan Birokrasi, Pemkab Jombang Diminta Data Ulang

17 September 2021, 08: 30: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Terkait Penyederhanaan Birokrasi, Pemkab Jombang Diminta Data Ulang

Share this      

JOMBANG – Proses penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemkab belum juga kelar. Ini setelah Pemprov Jatim meminta perbaikan data pejabat eselon III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang. Rencananya, posisi itu terdampak menjadi pejabat fungsional.

”Sesuai yang kita prediksi, membahas terkait perbaikan data. Berkenaan dengan Permendagri 25/2021 tentang DPMPTSP,” kata Adi Prasetyo Kabag Organisasi Jombang saat dikonfirmasi koran ini, kemarin (16/9). Menyusul adanya pertemuan lanjutan yang diikuti Pemprov Jatim.

Dalam pertemuan itu pemkab diminta memperbaiki data yang sudah dikirim. Khususnya untuk pejabat eselon III B di DPMPTSP. ”Hanya berkaitan dengan dinas itu (DPMPTSP, Red) saja. Menyesuikan Permendagri terbaru sampai ke pejabat eselon III B atau kepala bidang,” imbuh dia.

Baca juga: POR SD Jombang Digelar Bulan Depan

Untuk itulah sekarang pemkab melakukan pendataan kembali. Ia menyebut, data perbaikan bakal dikirim secepatnya. Pihak Pemprov Jatim juga menarget paling lambat 24 September mendatang. ”Ya, nanti kita perbaiki datanya menyesuaikan Permendagri. Yang diubah hanya DPMPTSP,” sambung Adi serius.

Dia menyebut, terdapat empat pejabat eselon III B atau setara kabid. Sehingga pejabat administrasi bakal menjadi pejabat fungsional bakal bertambah. Setelah data pejabat eselon IV lebih dulu dikirim. ”Intinya langsung kita tindaklanjuti. Karena hanya berkaitan satu OPD. Dijadikan satu dengan eselon IV. Sehingga tambahannya hanya di DPMPTSP,” ujarnya.

Ditambahkan, perubahan menjadi pejabat fungsional itu bakal berpengaruh pada struktur organisasi tata kerja (SOTK). Meski begitu, tidak ada penambahan atau penggabungan OPD di lingkup Pemkab Jombang. ”Jadi sekarang posisi SOTK belum diubah. Masih berproses. Nanti ada peraturan bupati dulu, termasuk di DPMPTSP. Ini akan menyesuaikan Permendagri,” lanjut dia.

Menurutnya, perubahan struktur hanya di pejabat eselon IV dan III B khusus DPMPTSP. ”Jadi tidak ada tambahan OPD. Seperti kondisi saat ini. Hanya nanti ada pejabat fungsional, eselon IV tidak ada. Termasuk eselon III B DPMPTSP itu nanti pejabat fungsional,” pungkas Adi.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan pemerintah pusat melakukan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah masih terus berproses. Terbaru, pemerintah menerbitkan Permendagri 25/2021 tentang DPMPTSP. Tidak hanya pejabat eselon IV, khusus DPMPTSP pejabat eselon III juga bakal difungsionalkan. 

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP