alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Aktivis di Jombang Kecam Dugaan Sekolah Jual Seragam

15 September 2021, 09: 45: 59 WIB | editor : M. Nasikhuddin

Ilustrasi seragam SMP

Ilustrasi seragam SMP

Share this      

JOMBANG – Dugaan sejumlah sekolah menjual seragam ke siswa tak luput dari sorotan pemerhati kebijakan publik. Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link) Jombang mengecam keras praktik komersialisasi di dunia pendidikan.

”Saya mengecam praktik itu ya, tidak boleh, itu dilarang juga tidak etis bagi sekolah memperjualbelikan seragam itu, apalagi kepada siswa baru,” ungkap Aan.

Aan mensinyalir, kegagalan pemkab merealisasikan program seragam gratis tahun ini bisa saja dimanfaatkan oknum di sekolah mengeruk keuntungan dengan menjual seragam ke siswa. Meski tak secara terang benderang, menurutnya beberapa sekolah biasanya berlindung di balik rapat komite, rapat wali murid, dalih fasilitasi atau koperasi sekolah. ”Biasanya sekolah memang membebani siswa baru membayar sejumlah uang yang itu ada seragamnya. Biasanya memang setengah dipaksa,” lanjutnya.

Baca juga: Polemik Batas Wilayah Jombang-Kediri Tak kunjung Tuntas

Namun apapun itu, Aan menegaskan tindakan sekolah menjual seragam ke siswa tidaklah tepat. ”Biasanya kepala sekolah bekerja sama, bekerja dengan komite memang. Ini juga tidak etis jika sampai komite sekolah sampai mau dibuat stempel bagi pihak sekolah untuk komersialisasi seragam,” tandan Aan.

Karenanya, pihaknya meminta agar Pemkab Jombang tak tinggal diam melihat ini. Terlebih setelah Pemkab Jombang sendiri gagal merealisasi program seragam gratis bagi siswa tahun ini. ”Kalau memang ditemukan ya copot saja, tinggal berani tidak bupati, wabup atau juga kepala dinas melakukan itu. Kalau nggak berani ya mereka harus malu soal itu,” imbuhnya.

Aan juga mendesak, agar para pihak terkait baik Pemkab Jombang juga DPRD membuka layanan pengaduan masyarakat. Dengan itu, menurutnya masyarakat bisa langsung melakukan pelaporan jika masih ada sekolah yang menjual dan memaksa walimurid membeli seragam kepada sekolah. ”Buka saja pos pengaduan, bisa bekerjasama dengan Ombudsmen RI kalau perlu. Jika memang tidak mau dan diam saja, mereka jelas sudah gagal bekerja. Tidak bisa memastikan tidak ada pembebanan kepada siswa baru mendapatkan hak merdeka dalam belajar,” pungkasnya.

(jo/riz/naz/JPR)

 TOP