alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarjombang
Home > Hukum
icon featured
Hukum

Terdakwa Kasus Galian C Ilegal di Jombang Divonis 6 Bulan Penjara

15 September 2021, 09: 25: 59 WIB | editor : M. Nasikhuddin

DARING: Suasana sidang pembacaan putusan terdakwa Priyono dari ruang sidang di Kantor Kejari Jombang, Selasa (14/9) kemarin.

DARING: Suasana sidang pembacaan putusan terdakwa Priyono dari ruang sidang di Kantor Kejari Jombang, Selasa (14/9) kemarin.

Share this      

JOMBANG – Priyono, 51, terdakwa kasus tambang ilegal di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro harus mendekam di balik jeruji penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda  terhadap pengusaha tambang asal Kabupaten Gresik ini.

Pantauan di lokasi, sidang pembacaan vonis dilaksanakan secara daring. Majelis hakim memimpin sidang dari PN Jombang. JPU, mengikuti sidang dari ruang sidang di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang, sementara terdakwa Priyono mengikuti sidang dari Lapas Kelas II-b Jombang. Nampak terdakwa mengenakan rompi tahanan dengan baju setelan baju hitam putih. ”Menyatakan terdakwa Priyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, pasal,” ucap Joni Mauluddin Saputra, Ketua Majelis Hakim.

Majelis hakim, juga menyampaikan beberapa pertimbangan hukum dan fakta persidangan sebelum akhirnya menjatuhkan vonis. ”Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000 dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan,” lanjut Joni.

Baca juga: Bupati Jombang Pantau Pelaksanaan SKD PPPK Guru

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa hukuman pidana 7 bulan penjara dan denda Rp 10 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Priyono yang melakukan penambangan ilegal telah merugikan keuangan negara. Sementara pertimbangan yang meringankannya, adalah Priyono belum pernah ditahan maupun dihukum sebelumnya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga memerintahkan Priyono tetap ditahan. Majelis hakim, juga memutus uang sitaan dari Priyono sebesar Rp 11,3 juta dirampas untuk negara. Sementara dua barang bukti lainnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berstatus saksi. ”Menetapkan barang bukti berupa  satu unit ekscavator merek Komatsu PC 200, dikembalikan kepada saksi Muhammad Rafidian Nazief, satu buah truck isuzu Cold Diesel Nopol S 8039 UZ, dikembalikan kepada saksi Riduwan Hasyim,” tambahnya.

Terhadap putusan hakim, Priyono menyatakan menerima putusan. ”Saya menerima putusan itu yang mulia,” ucapnya. Sikap yang sama juga diambil JPU. ”Karena terdakwa sudah menerima, kami juga menyatakan menerima yang mulia,” ucap Aldi Demas Akira, JPU dalam sidang itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, aktivitas tambang galian C ilegal di Dusun Payak Mundil, Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro digerebek polisi (16/4). Sejumlah barang bukti disita petugas di antaranya, mesin ekskavator merek Komatsu PC200 warna kuning, satu unit dump truk bernopol S 8039 UZ yang di dalamnya berisi batu hasil tambang.

Selain itu, polisi juga menyita satu buah bolpoint warna hitam dan 60 lembar kertas bertuliskan penjualan hasil tambang. Serta uang tunai hasil penjualan tambang sebesar Rp 11. 360.000. Selanjutnya, keseluruhan barang bukti selanjutnya diamankan ke Mapolres Jombang.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui aktivitas pertambangan di lokasi tersebut belum berizin. Polisi menetapkan Priyono, 51, pemilik tambang asal Kabupaten Gresik sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat melanggar pasal  158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dinilai Tak Sebanding dengan Kerusakan Lingkungan

SEMENTARA itu, vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Jombang terhadap Priyono, 51, memantik respons kalangan pemerhati lingkungan. Amirudin aktivis Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) menilai vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat dampak tambang galian C Nyaris belum ada yang mendapat hukuman yang pantas sesuai dengan kerusakan,” kata Amirudin, kemarin.

Padahal, lanjut Amirudin, Undang-Undang 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. ”Pasal 158 menyebutkan, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” katanya.

Dia pun mempertanyakan vonis hakim yang hanya menjatuhkan vonis 6 bulan penjara dan denda Rp 5 juta terhadap terdakwa. Seharusnya hakim melihat kerusakan lingkungan dengan cara melihat luasan lingkungan, dampak ekologisnya dengan menggandeng Dinas Lingkungan Hidup (DLH). ”Dengan begitu dalam tuntutannya tidak hanya pidana. Tapi juga bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan lingkungan,” terangnya.

Karena, apabia putusan hanya seperti itu, tidak akan ada yang bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dampak penambangan liar tersebut. ”Nanti negara yang memulihkan dengan menggunakan APBD. Padahal itu uang rakyat tidak menggunakan uang terdakwa. Hakim seharusnya memperhatikan itu,” katanya.

Dirinya juga mempertanyakan kualitas hakim, apakah hakim yang memberi putusan itu sudah mempunyai sertifikat lingkungan. ”Karena kasus-kasus lingkungan ini hakim harus mempunyai sertifikat lingkungan. Sehingga bisa mengerti dampak-dampak lingkungan, bukan hakim umum.” tandasnya.

Amirudin juga mengapresiasi langkah Polres Jombang yang sudah menindak tegas pelaku penambang ilegal di Jombang. ”Kami mengapresiasi Polres Jombang. Kita harapkan penindakan terhadap pelaku kejahatan lingkungan terus ditegakkan,” tandas Amirudin. ilegal. ”Memang kasus penegakan hukum belum berpihak pada lingkungan.

(jo/riz/naz/JPR)

 TOP