alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarjombang
Home > Politik & Pemerintahan
icon featured
Politik & Pemerintahan

DPRD Jombang Mulai Bahas APBD 2022

14 September 2021, 10: 25: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

LENGKAP: Ketua DPRD Mas’ud Zuremi memimpin rapat pembahasan APBD 2022.

LENGKAP: Ketua DPRD Mas’ud Zuremi memimpin rapat pembahasan APBD 2022.

Share this      

JOMBANG – DPRD Jombang mulai melakukan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten tahun 2022. Bersama eksekutif, terutama fokus pada pembahasan program tahun depan.

”Ini sudah mulai koordinasi antara Banggar (badan anggaran) dan tim anggaran,” ujar Mas’ud Zuremi Ketua DPRD Jombang kemarin. Sejak pekan kemarin, setiap OPD di lingkup Pemkab Jombang mulai melakukan komisioning dengan masing-masing komisi. ”Komisioning juga sudah mulai berjalan,” katanya.

Untuk Komisi A, jelas Mas’ud, berkaitan dengan pemerintahaan yang saat ini fsedang konsentrasi pada pengisian lima jabatan pratama yang kosong. Sedangkan, Komisi B terkait dengan tentang zona lahan pertanian berkelanjutan.

Baca juga: Cari Ikan, Seorang Pria Muda di Jombang Tenggelam Lalu Hanyut

”Kalau Komisi C berkaitan dengan pengajuan infrastruktur antar kecamatan dan antar kabupaten,” jelasnya. Sedangkan Komisi D masih seputar percepatan penanganan Covid-19. Termasuk program pemberian kain seragam gratis sebagaimana visi misi bupati wabup.

Menurutnya, semua hasil komisioning nanti akan dilaporkan ke pimpinan DPRD untuk dibahas oleh tim anggaran dan Banggar. ”Ini komisioning terus berlanjut sampai pertengahan Oktober nanti, atau sampai paripurna,” sebut politisi senior ini.

Pertemuan antara tim anggaran dan Banggar disampaikan Mas’ud tidak hanya satu dua kali. Bila ada permasalahan yang bersifat urgen, maka akan terus dilakukan pembahasan. Meski begitu, dia menarget pembahasan APBD 2022 akan rampung  akhir November nanti.

”Kita juga ingin tahu program-program pemerintah tahun depan seperti apa,” bebernya. Dia juga mewanti-wanti, untuk penyerapan anggaran OPD yang masih minim, harus diserap secara maksimal. Sebab, serapan anggaran yang minim, menandakan bahwa managerial OPD tersebut tidak berjalan sempurna.

Padahal program pemerintah yang direncanakan sebelumnya itu untuk masyarakat. Lebih dari itu, dia juga mengingatkan agar Perumda ke depan harus meningkatkan pendapatan asli daerah. ”Harapan ke depan pemerintah harus bisa menggenjot PAD untuk pemulihan ekonomi,” pungkas Mas’ud.

(jo/riz/jif/JPR)

 TOP