alexametrics
Jumat, 17 Sep 2021
radarjombang
Home > Berita Daerah
icon featured
Berita Daerah

Dispendukcapil Jombang Helat Sosialisasi Pelayanan Adminduk ke Desa

14 September 2021, 07: 30: 59 WIB | editor : Rojiful Mamduh

Masduqi Zakariya Kepala Dispendukcapil Jombang

Masduqi Zakariya Kepala Dispendukcapil Jombang

Share this      

JOMBANG – Upaya Pemkab Jombang mendekatkan dan mempercepat pelayanan masyarakat terus dilakukan. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), salah satunya pelayanan adminduk yang bisa dilaksanakan di desa. 

Seperti terpantau di ruang Bung Tomo Senin kemarin (13/9). Dispendukcapil mengundang 147 perwakilan desa, dalam hal ini masing-masing petugas operator, untuk mengikuti sosialisasi. Berkesempatan hadir, Sekda Akhmad Jazuli, Asisten Pemerintahan dan Kesra Purwanto dan Kepala Dispendukcapil Jombang Masduqi Zakaria.

”Jadi untuk pelayanan adminduk akan ada pergeseran. Kalau dulu pelayanan di kecamatan, sekarang bergeser ke desa,” kata Masduqi Zakaria, setelah mengisi sosialisasi. Sebelumnya, sebagian pelayanan adminduk sudah dilakukan di desa. Namun belum menyeluruh.

Baca juga: Imrotul Ummah Guru KB di Jombang: Siswa Senang Bertemu Teman Baru

”Kemarin memang belum semua desa dan belum bisa maksimal. Sekarang ada tambahan menjadi 147 desa yang diberikan sosialisasi, agar nanti bisa memberi pelayanan langsung kepada masyarakat,” imbuh dia.

Sesuai program Bupati Hj Mundjidah Wahab dengan Wabup Sumrambah, pelayanan adminduk terus dilakukan terobosan. Salah satunya mempercepat dan mendekatkan pelayanan hingga desa. Sehingga masyarakat yang membutuhkan adminduk, tidak terkesan warawiri dan dipingpong.

“Karena data yang di-scan dan di-uploud teman-teman desa, sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak menyalahi aturan. Sehingga dokumen yang dibutuhkan masyarakat bisa cepat terlaksana,” sambung Masduqi.

Saat ditanya persyaratannya, ia menegaskan pelayanan di desa tak ada lagi persyaratan tambahan. Pihaknya sudah wanti-wanti bahwa semua harus tetap menaati peraturan. Sesuai Perpres 96/2018 tentang persyaratan adminduk dan pencatatan sipil. “Jadi perangkat desa harus memahami tentang data yang dibutuhkan dalam mencukupi persyaratan,” ujar dia.

Terpenting persyaratan tak boleh ada tambahan. Sebagaimana sesuai Surat Edaran Dispendukcapil Jatim, tidak diperbolehkan adanya tambahan persyaratan. “Sehingga pelayanan harus mengacu Perpres. Misalkan, karena si A belum bayar PBB, kemudian di desa harus bayar, itu yang tidak boleh,” tegas Masduqi.

Kedua, di era pandemi Covid-19 seperti sekarang, pihaknya juga tidak memberlakukan persyaratan vaksinasi untuk pelayanan adminduk. ”Kadang ada masyarakat yang sulit ikut vaksin, karena belum ikut maka harus divaksin dulu baru bisa dilayani. Itu juga tidak boleh, karena sudah masuk dalam tambahan persyaratan,” lanjut dia.

Karena itulah sosialiasi kembali dilakukan agar perangkat desa yang menjadi operator desa bisa mengetahui lebih detail. Harapannya, petugas operator di desa bisa lebih paham. “Karena nanti menangani langsung, urusan teknis agar tidak terjadi miss komunikasi. Sehingga mereka berhadapan dengan masyarakat,” sambung Masduki.

Dia menyebut, ada beberapa pelayanan adminduk yang bisa dilakukan di desa. Mulai dari cetak KK, eKTP, akta kelahiran dan kematian, surat pindah dan datang. ”Sementara yang bisa dilakukan di desa KK dulu. Untuk eKTP di kecamatan dan kantor Dispendukcapil. Intinya nanti bertahap,” pungkasnya. (fid/bin)

(jo/fid/jif/JPR)

 TOP